Terungkap Persekongkolan Sofyan Basir

0
356
Dirut PLN Sofyan Basir.

Nusantara.news, Jakarta – Nama Direktur Utama Perusahaan Listrik Negara (PLN) Sofyan Basir disebut berkali-kali oleh mantan anggota DPR Eni Saragih sebagai penerima jatah fee paling the best atau terbaik dari proyek pembangunan PLTU Riau-1.

Eni menyampaikan keterlibatan Sofyan dalam sidang kasus dugaan korupsi proyek PLTU Riau dengan terdakwa bos Blackgold Natural Resources Limited, Johannes B Kotjo di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Kamis (11/10/2018).

Kotjo sekitar 2015 mengetahui rencana pembangunan PLTU Riau-1. Sehingga ia mulai mencari investor dan didapatlah perusahaan China yakni CHEC Ltd dalam proyek tersebut dengan kesepakatan bila proyek berjalan maka Kotjo akan mendapat fee sebesar 2,5 persen termasuk untuk pihak lain.

Dari sinilah lobi-lobi itu dimulai. Eni menceritakan semua dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP). Ia menyatakan fee akan diberikan Kotjo kepada Sofyan apabila proyek PLTU Riau berhasil.

Awal pertemuan Eni, Sofyan dan Kotjo di Hotel Fairmont, Jakarta, pada tahun 2017. Dalam pertemuan itu ketiganya membahas perkembangan proyek PLTU Riau yang rencananya akan dilakukan percepatan.

Setelah itu Eni mengaku beberapa kali melakukan pertemuan dengan Sofyan untuk membahas pembagian fee. Bahkan, sambung Eni, Sofyan pernah terang-terangan membicarakan fee yang cukup besar untuk dirinya.

“Waktu itu disampakan kalau ada rezeki, ya sudah bagi bertiga. Saya bilang, Pak Sofyan yang bagiannya paling the best,” kata Eni di hadapan majelis hakim.

Setelah beberapa kali pertemuan itu, Sofyan sempat menanyakan pada Eni bahwa proyek itu sebentar lagi akan selesai. Ia kemudian meminta agar dapat bicara berdua saja dengan Kotjo. Namun anggota fraksi Golkar ini mengaku tak tahu apa yang dibicarakan keduanya. Dari situ, Eni mengambil kesimpulan bahwa ada fee yang disepakati antara Kotjo dengan Sofyan.

Jaksa juga mengkonfirmasi soal jatah fee untuk Sofyan yang disebut sama besar dengan bagian Kotjo. Dalam surat dakwaan, Kotjo menerima jatah fee 2,5 persen dari nilai proyek sebesar US$900 juta.

Dalam BAP, Eni menyampaikan pada Sofyan bahwa Kotjo akan menerima fee 2,5 persen dari China Huadian Engineering Company selaku investor proyek PLTU Riau-1. Namun ia mengaku tak menyebutkan pada Sofyan bahwa fee 2,5 persen itu berjumlah sekitar US$ 40 juta.

Pernyataan itu kemudian ditanggapi Sofyan dengan ‘ah enggak segitu, lebih gede dari itu’. Dari pernyataan itu Eni menduga Sofyan lebih memahami jumlah fee yang akan diterima Kotjo.

Eni sendiri diduga jaksa berperan memuluskan Blackgold demi mendapatkan PPA untuk menggarap proyek PLTU Riau-1. Pasalnya, ia kerap memfasilitasi pertemuan, antara Kotjo dengan Sofyan.

Menurut jaksa, uang yang diberikan Kotjo kepada Eni bertujuan agar perusahaannya mendapatkan proyek Independent Power Producer (IPP) PLTU Riau-1. Proyek itu nantinya dikerjakan anak usaha PLN yakni PT PJBI berkonsorsium dengan Blackgold Natural Resources Limited, dan China Huadian Engineering Company.

Setnov, Idrus Marham dan Golkar

Sebelum lobi-lobi dimulai, pada 2016 Eni mengajak Sofyan didampingi Direktur Pengadaan Strategis 2 PT PLN Supangkat Iwan Santoso menemui Setya Novanto di rumahnya. Dalam pertemuan itu, Setnov meminta proyek PLTGU Jawa III kepada Sofyan. Namun Sofyan menjawab jika PLTGU Jawa III sudah ada kandidat, namun untuk pembangunan PLTU RIau-1 belum ada kandidatnya.

Dari sinilah Eni menjelaskan awal mula memfasilitasi lobi-lobi tersebut. Ia dipanggil Setnov untuk mengawal proyek PLN yang akan dikerjakan Kotjo. Sebagai anak buah, Eni menyanggupinya. Salah satu upayanya adalah mempertemukan Sofyan dengan Kotjo.

Eni lalu memperkenalkan Kotjo sebagai pengusaha yang tertarik menjadi investor PLTU Riau-1 dengan Sofyan pada awal 2017 di kantor PLN. Sofyan lalu minta agar penawaran dikoordinasikan dengan Supangkat Iwan Santoso.

Pada 29 Maret 2017, PLTU Riau-1 pun masuk ke dalam RUPTL PT PLN 2017-2026 dan disetujui masuk dalam rencana kerja dan anggaran (RKAP) PT Pembangkit Jawa Bali (PJB). PT PJB sesuai Prepres no 4 tahun 2016 ditunjuk melaksanakan 9 proyek IPP dengan wajib memilik 51 persen saham.

Supangkat pada Juli 2017 bertemu dengan Kotjo, Eni dan Sofyan di kantor Sofyan. Supangkat menjelaskan berdasarkan Perpres tersebut, PT PLN dapat bermitra dengan perusahaan swasta dengan syarat kepemilikan saham anak perusahaan PT PLN minimal 51 persen. Mitra yang bekerja sama juga dapat menyediakan pendanaan modal untuk anak perusahaan PT PLN.

Pada 2017, Sofyan kembali menyampaikan kepada Kotjo dan Eni bahwa Kotjo akan mendapat proyek PLTU Riau-1 dengan penunjukkan langsung tetapi PT PJB harus memiliki saham perusahaan konsorsium minimal 51 persen. PT Samantaka Batubara Rudy Herlambang lalu menyiapkan dokumen teknis dan administrasi.

Setelah dilakukan due dilligence pada 18 Agustus 2017, PT PLN Batubara memutuskan bekerja sama dengan PT Samantaka Batubara sebagai mitra untuk memasok batu bara proyek PLTU Riau-1.

Pada September 2017, Kotjo kembali bertemu dengan Eni, Sofyan dan Supangkat. Eni meminta Sofyan membantu Kotjo mendapatkan proyek itu. Sofyan lalu memerintahkan Supangkat mengawasi proses kontrak proyek tersebut.

Kotjo kembali bertemu dengan Sofyan dan Supangkat dengan difasilitasi oleh Eni. Kotjo keberatan dengan persyaratan PPA menuju joint venture agreement (JVC) yang hanya 15 tahun setelah commercial operation date (COD). Dan meminta 20 persen setelah COD karena CHEC sebagai penyedia dana mayoritas, tetapi tidak ada kesepakatan dalam pertemuan itu.

Setelah Setnov ditahan KPK dalam kasus KTP-El, Eni selanjutnya melaporkan perkembangan proyek PLTU Riau-1 kepada Idrus Marham agar Eni tetap diperhatikan karena Idrus merupakan Plt Ketua Umum Golkar saat itu.

Pada 31 Mei 2018, kembali ada pertemuan antara Eni, Kotjo, Sofyan dan Supangkat terkait PPA yang belum selesai karena CHEC belum sepakat mengenai jangka waktu pengendalian.

Eni meminta Sofyan segera memproses kesepakatan namun Sofyan menyampaikan bila CHEC, Ltd tidak sanggup memenuhi persyaratan maka Eni mencari perusahaan lain, namun Eni menyampaikan akan mengusahakan CHEC menyetujui persyaratan pengendalian JVC selama 15 tahun setelah COD.

Sofyan pada 6 Juni 2018 akhirnya sepakat akan mendorong agar PT PLN dan PT PJBI menandatangani amandemen perjanjian konsorsium dengan catatan CHEC sepakat waktu pengendalian JVC selama 15 tahun setelah COD.

Sehingga pada 7 Juni 2018 di kantor PLN ditandatangani amandemen perjanjian konsorsium antara PT PJBI, CHEC Ltd dan BNR Ltd untuk pengelolaan perusahaan proyek harus dilaksanakan dalam bentuk pengendalian bersama dan tunduk kepada hal khusus.

Pada 3 Juli 2018, Eni melaporkan ke Sofyan bahwa Kojto berhasil berkoordinasi dengan CHEC sehingga bersedia memenuhi persyaratan PPA. Eni juga melaporkan ke Idrus dan pembagian fee pun setelah proses kesepakatan proyek PLTU Riau-1 selesai.

Pembagian fee proyek pembangunan PLTU Riau-1, menurut Eni juga mengalir untuk kegiatan Munaslub Golkar. Salah satu yang disebut terang menerima yakni, Wasekjen Bidan Maritim DPP Partai Golkar, M. Sarmuji.

“Dari panitia, dari DPP. Pak Sarmuji namanya. Ya saya serahkan langsung disitu. Setelah di acc langsung saya serahkan dan itu dibuktikan ada pengembalian‎ (uang ke KPK),” sebut Eni.

Menurut Eni, Sarmuji saat itu menjabat sebagai Wakil Sekretaris Steering Committee atau panitia acara Munaslub Golkar. Sementara Eni merupakan Bendahara Munaslub Golkar.

Selain Sarmuji, ada beberapa politikus Golkar yang menerima uang suap proyek PLTU Riau-1 untuk kegiatan Munaslub. Di antaranya, Wasekjen DPP Partai Golkar, Ratu Dian Hatifah, serta Ketua SC Munaslub Golkar, Ibnu Munzir.

“Ada Ratu Dian, ibu Wike, mungkin di pengajuan itu ada Ibnu Munzir, ada pengajuannya,” terangnya.

Eni mengaku saat itu banyak panitia yang meminta pengeluaran dana untuk kegiatan Munaslub Golkar. ‎Namun, Eni mengaku harus meminta persetujuan Sarmuji terlebih dahulu untuk mengeluarkan dana tersebut.

“Nah, itu yang mengajukan (permintaan dana) ada namanya Ratu Dian, ada Ibu Wike, untuk pengeluaran catering dan sebagainya, terus tapi semua mau saya keluarkan atas persetujuan acc dari Wakil Sekretaris SC (Steering Committee),” imbuhnya.

Eni mengakui, uang suap proyek PLTU Riau-1 yang dialirkan untuk Munas‎lub Golkar sebesar Rp2 miliar. Namun, uang tersebut tidak diberikan secara utuh, melainkan bertahap tergantung keperluan panitia.

“Tidak langsung semuanya Rp2 miliar saya serahkan.‎ Ada Rp250 juta, Rp100 juta, Rp50 juta banyak keperluan,” ungkapnya.

Belakangan, KPK telah menerima pengembalian proyek pembangunan PLTU Riau-1 dari tersangka Eni sebesar Rp2,25 miliar. Uang tersebut dikembalikan Eni kepada KPK dalam tiga kali tahapan.

Awalnya, Eni mengembalikan kepada KPK sebesar Rp1 miliar dalam dua kali tahapan. Kemudian, ia kembali menyetorkan bukti penyerahan uang ke KPK sejumlah Rp1,25 miliar.

Tak hanya Eni, KPK juga telah menerima pengembalian uang hasil dugaan suap kesepakatan kontrak kerjasama PLTU Riau-1 dari salah satu elit Partai Golkar yang diketahui adalah Sarmuji. Uang yang diserahkan Sarmuji tersebut senilai Rp712 juta.

KPK sebut Sofyan bisa jadi tersangka

Sejauh ini KPK memastikan keterangan Eni bisa menjadi bahan pengembangan pengusutan kasus PLTU Riau-1. Pasalnya, Eni dalam persidangan banyak membeberkan keikutsertaan Sofyan dalam bancakan fee proyek investasi senilai US$900 juta itu.

Wakil Ketua KPK, Saut Situmorang, mengatakan seluruh pengakuan Eni akan menjadi bukti pengembangan kasus ini. “Hasil persidangan tentu menjadi masukan bagi kami untuk mengembangkan lebih lanjut,” kata Saut di kantor KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Kamis, (11/10/2018).

Saut menyatakan status hukum Sofyan Basir masih jadi saksi. Namun, dapat saja meningkat sebagai tersangka atas skandal proyek PLTU Riau-1. Kata Saut, untuk menjerat seseorang dalam kasus korupsi dalam hal ini Sofyan, maka penyidik harus mengantongi dua alat bukti yang cukup. Menurut dia, pihaknya tak bisa hanya menggunakan pengakuan dari Eni semata.

“Ya mozaik-mozaik ini kan harus dikumpulkan, pertemuan di mana, kapan, apa pembicaraannya, itu kan perlu kehati-hatian dan tidak hanya pengakuan orang-orang yang ada di situ. Seperti apa nanti kami mendalami hasil yang muncul di persidangan, nanti kami pelajari nanti kami kembangkan,” pungkasnya.

Eni sendiri diduga menerima uang sebesar Rp6,25 miliar dari Kotjo secara bertahap. Penyerahan uang kepada Eni tersebut dilakukan secara bertahap dengan rincian Rp4 miliar sekitar November-Desember 2017 dan Rp2,25 miliar pada Maret-Juni 2018‎. Idrus juga dijanjikan mendapatkan jatah yang sama jika berhasil meloloskan perusahaan Kotjo.

Ya, semoga penyidik KPK bisa lebih jujur mengungkap fakta-fakta, agar rakyat semakin percaya terhadap kinerja KPK.[]

 

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here