Testimoni Santri Kesayangan Gus Dur (1)

0
429
Haul sewindu KH Abdurrahmad Wahid atau Gus Dur di Pondok Pesantren Tebuireng, Jombang, Jawa Timur, Kamis (28/12/2017). Tampak tiga menteri Kabinet Persatuan Nasional di era kepemimpinan Gus Dur, yakni Mahfud MD (Menteri Pertahanan), Rizal Ramli (Menko Ekuin), dan Khofifah Indar Parawansa (Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan/Kepala BKKBN).

Nusantara.news, Jombang – Haul sewindu KH Abdurrahmad Wahid atau Gus Dur di Pondok Pesantren Tebuireng, Jombang, Jawa Timur, Kamis (28/12/2017) menjadi momen istimewa. Selain dihadiri ribuan pengunjung yang membeludak di area makam hingga masjid dan Jalan Irian Jaya di depan pesantren yang didirikan kakek Gus Dur tersebut, tiga menteri Kabinet Persatuan Nasional di era kepemimpinan Gus Dur silih berganti memberikan testimoni.

Ketiga menteri yang hadir itu adalah Mahfud MD (Menteri Pertahanan), Rizal Ramli (Menko Ekuin), dan Khofifah Indar Parawansa (Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan/Kepala BKKBN) yang sekarang menjabat sebagai Menteri Sosial.

Selain itu, tampak hadir adik kandung Gus Dur, KH Salahuddin Wahid alias Gus Sholah, dan istri serta putri sulung Gus Dur, Alissa Wahid. Puncak haul ke-8 Gus Dur sendiri diawali pembacaan tahlil dan sholawat.

Dalam acara puncak haul ke-8 Gus Dur ini, ketiga santri ‘kesayangan’ sekaligus loyalis terhadap Gus Dur ini (Mahfud MD, Rizal Ramli, dan Khofifah Indar Parawansa), tampak antusias mengisahkan pengalaman masing-masing selama mendampingi Gus Dur semasa menjabat presiden ke-4 RI.

Dimulai dari Mahfud MD. Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) tersebut menceritakan detik-detik lengsernya Gus Dur dari kursi pemerintahan. Cerita yang disampaikan Mahfud membuat haru, tapi kadang juga dibumbui canda tawa dan kekonyolan.

Mahfud mengungkapkan, ada peristiwa yang saat ini masih belum banyak diketahui publik. Ya, ada sejumlah tokoh Islam yang merasa prihatin akan kondisi politik yang kian panas saat detik-detik Gus Dur mau lengser. Saat itu mereka menawarkan solusi agar Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara Indonesia diubah menjadi Negara Islam sehingga berbagai tokoh dan umat Islam dapat mengepung Jakarta dan bisa menyelamatkan Gus Dur.

Mereka ingin memastikan dalam satu atau dua hari Gus Dur akan selamat dari cekaman politik tersebut. Sehingga Gus Dur terhindar dari rong-rongan politik kejam dan tetap di posisi menjadi presiden. Tapi yang namanya Gus Dur, menolak dengan usulan tersebut.

“Itu usulannya supaya disampaikan ke presiden. Presiden jangan mengeluarkan dekrit membubarkan DPR dan MPR, tapi presiden membuat dekrit Indonesia menjadi Negara Islam, ganti Pancasila menjadi Negara Islam,” kata Mahfud menirukan salah satu tokoh yang tidak disebutkan namanya.

Mahfud juga enggan menyebut nama-nama tokoh yang menawarkan solusi tersebut. Ia hanya mengungkapkan ada tujuh tokoh yang mengajukan solusi kepada Gus Dur melalui dirinya. Memang, saat itu Mahfud sempat menelepon tokoh yang dimaksud untuk menanyakan solusinya.

“Saya ditelpon oleh tokoh-tokoh Islam. Ada tujuh tokoh saat itu. tapi saya tidak mau sebut namanya, ingin bertemu dengan Gus Dur. Mungkin 30 tahun lagi saya tulis,” tuturnya.

Namun saat usulan disampaikan ke Gus Dur, cucu KH Hasyim Asy’ari, Pendiri NU itu menolak dengan tegas tawaran solusi dari tokoh tersebut. Menurutnya, usul tersebut sama halnya dengan mengkhianati Republik Indonesia ini. Gus Dur sendiri bahkan tidak mau mendengar solusi atau usul kelanjutannya. Pokoknya menolak saja. Menurut Gus Dur waktu itu, dia lebih memilih tidak menjadi presiden daripada mengkhianati negara.

“Saat saya ngotot hendak menyampaikan usulan Gus Dur. Beliau marah. Bilangnya begini ‘Saya lebih baik jatuh dari kedudukan presiden daripada mengkhianati republik ini,’” ujar Mahfud menirukan ucapan Gus Dur.

Itulah sosok Gus Dur, terang Mahfud. Di mata Mahfud, Gus Dur orangnya memegang prinsip. Terkadang bisa lucu, tapi juga betul-betul marah jika tidak sesuai dengan prinsipnya.

Gus Dur sendiri semasa hidup tidak pernah haus akan jabatan. Baginya jabatan hanya titipan (amanah), tidak dibawa mati. “Beliau tidak pernah menuhankan jabatan. Pada hari jatuh, yang gelisah justru Khofifah. Gus Dur hanya ketawa saja itu,” sebut Mahfud.

Ya, Khofifah menganggap bahwa politik sangat kejam terhadap Gus Dur. Kenapa orang yang lurus seperti Gus Dur mau dicelakai orang. Ada anggapan orang, mungkin Gus Dur lupa bayar pajak dan lupa bersedekah, karena kesibukannya menjadi presiden.

“Di sini Ibu Khofifah langsung mengumpulkan uang Rp 20 ribuan untuk kemudian dibagikan pada warga miskin, saking inginnya menyelamatkan Gus Dur dari bala’,” kenang Mahfud yang membuat semua santri tertawa.

Mahfud MD saat menceritakan detik-detik lengsernya Gus Dur dari kursi pemerintahan. Cerita yang disampaikan Mahfud kadang membuat haru, tapi juga dibumbui canda tawa dan kekonyolan.

Kisah lain, masih saat-saat menjelang kejatuhan Gus Dur, Mahfud bertemu dengan Akbar Tandjung yang saat itu menjabat Ketua Umum Golkar dan Hamzah Haz (Ketua Umum PPP) di rumah MS Hidayat (bendahara Golkar) untuk melobi agar dua partai tersebut mau membela Gus Dur.

“Waktu itu sudah ada kesepakatan, mari Gus Dur diselamatkan, tapi kabinet harus dirombak dan menteri yang dari partai biar partai saja yang menentukan,” kisah Mahfud yang juga pernah jadi kader PKB ini.

Mahfud merasa lega dua partai besar tersebut akan membela Gus Dur di parlemen. jika Golkar dan PPP ditambah PKB kompak, Gus Dur tidak akan bisa dijatuhkan lewat parlemen.

Namun, lanjut Mahfud, ketika kesepakatan pertemuan itu disampaikan, lagi-lagi Gus Dur menolak. “Kata Gus Dur, itu berarti melanggar konstitusi. Menentukan menteri itu kewenangan penuh presiden. Kalau begitu saya menolak,” kata Mahfud menirukan tanggapan Dus Dur waktu itu.

Jadi, lanjut Mahfud, dalam pandangan Gus Dur, konstitusi menjadi suatu hal yang harus tetap dipertahankan. “Demokrasi bukan pasar, bukan seperti jual beli. kalau mau reshuffle kabinet ok, tapi mereka jangan ikut campur, saya yang menentukan orangnya,” ujar Mahfud mengutip ucapan Gus Dur lagi.

Sejarah lantas mencatat, pertanggungjawaban Gus Dur ditolak Sidang Istimewa MPR pada 2001. Tepat 23 Juli 2001, Wakil Presiden Megawati Soekarnoputri pun otomatis naik jadi presiden.

Gus Dur Ditolak MK

Banyak cerita Mahfud MD seputar Gus Dur semasa menjadi presiden maupun seusai tidak lagi menjabat. Sekitar hampir 30 menit Mahfud bercerita. Menurutnya sosok Gus Dur adalah pemimpin yang lurus, tegas dan kritis. Bahkan sesudah kejatuhannya dari kursi presiden, banyak orang mencari-cari kesalahan Gus Dur tapi tetap tidak ketemu. Ditambahkan Mahfud, Gus Dur dijatuhkan bukan karena kesalahan, melainkan banyak politisi di parlemen yang memang haus akan kekuasaan.

“Beliau pemimpin lurus. Setelah tidak menjabat presiden, dia masih saja dicari-cari kesalahannya. Toh, sampai sekarang salahnya apa juga tidak ada,” urainya.

Bahkan istana negara yang dulu dan sekarang (pemerintah setelah Gus Dur) dikenal angker, sebab tidak sembarang orang bisa keluar masuk, justru di jaman Gus Dur hal itu tidak terjadi.

Sewaktu Gus Dur menetap di istana, tidak terhitung berapa banyak orang umum, teman, rekan, ulama dan saudara yang keluar masuk. Dan seandainya mereka distop masuk oleh Paspampres, mereka tinggal sms ke handphone Gus Dur.

“Gus, saya tidak bisa masuk. Dilarang Paspampres. Begitu bunyi sms mereka. Seketika itu Gus Dur memerintahkan ajudannya untuk menegur Paspampres untuk membolehkan tamu masuk. Bilang saja Gus Dur ada di dalam, dia tidak kemana-mana,” kenang Mahfud.

Kata Mahfud, semua itu disebabkan sosok Gus Dur yang sangat sederhana dan tidak pernah jaim. Istana negara tidak buat seram, sebab istana juga milik rakyat. Dengan semua orang Gus Dur menerima dengan baik, apapun golongannya. “Malahan dengan ajudannya saja Gus Dur selalu bergurau. Tidak ada istilah presiden dan bawahan, majikan dan pembantu, itulah Gus Dur,” imbuhnya.

Testimoni Mahfud kembali dilanjutkan menjelang detik-detik kejatuhan Gus Dur. Waktu itu Mahfud diutus untuk meresmikan Universitas Madura. Mahfud sebenarnya bingung, dia sebagai Menteri Pertahanan malah mengurusi urusan pendidikan.

Saat itu Gus Dur bilang begini, “Sudahlah Pak Mahfud, kasihan orang Madura pasti ingin punya universitas. Pak Mahfud saja yang meresmikan. Biar orang Madura bangga diresmikan oleh sesama orang Madura,” tandas Mahfud menirukan ucapan Gus Dur.

Namun sebelum meresmikan Universitas Madura, Mahfud terlebih dahulu mengecek kelengkapan universitas. Dan rupanya, Universitas Madura ditolak Dikti dan Menpan. Sebab, masih ada syarat-syarat teknis yang belum dipenuhi. Hal itu kemudian disampaikan ke Gus Dur.

“Saya bilang bagaimana ini Gus, Universitas Madura belum memenuhi persyaratan. Dikti menolak, Menpan juga menolak. Tapi Gus Dur menjawab sederhana, ‘Masa orang Madura disuruh urusi syarat teknis, ya ndak bisa, Pak Mahfud!” tukasnya yang mengundang gelak tawa pengunjung.

Akhirnya, Gus Dur pun menandatangani SK Universitas Madura. Namun yang kembali membuat gelak tawa, kenang Mahfud, SK itu ditandatangani di hari Minggu. “Diteken SK hari Minggu. Terus Gus Dur bilang, nanti setelah SK ini, Madura dibuat Kepres untuk pembangunan Jembatan Suramadu,” ujar Mahfud.

Terbukti, sejak SK Universitas Madura diteken, seketika itu Kepres Jembatan Suramadu juga diterbitkan. Pembangunan Jembatan Suramadu baru selesai saat pemerintahan Soesilo Bambang Yudhoyono (SBY). Sejak dibangun Jembatan Suramadu, Madura kini menjadi daerah maju dan tidak ketinggalan dengan daerah lain di Indonesia.

Diungkapkan Mahfud, kecintaan Gus Dur pada Indonesia sangat luar biasa. Sewaktu Gus Dur mengajukan uji materi terhadap UU Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama yang diajukan Imparsial, tanpa sungkan Gus Dur menemui Mahfud MD untuk meminta pendapat. Karena waktu itu Mahfud MD sudah menjadi hakim MK.

Menurut Mahfud, uji materi UU Penodaan Agama tidak bisa dicabut. Kalau pun dicabut harus lewat politik. Uji materi UU Penodaan Agama nanti pasti akan ditolak MK. Sebab itu wewenang DPR. “Saya bertanya ke Gus Dur, kenapa tidak dicabut sewaktu Gus Dur menjadi presiden. Mendapat pertanyaan saya, Gus Dur hanya tersenyum, saya sekarang kan warga negara biasa. Meski begitu, Gus Dur tidak mau memaksa kehendak. Dia meminta pada saya, ‘Pak Mahfud sekarang hakim, putuskan saja dengan fair sesuai aturan yang berlaku’,” kata Gus Dur saat itu.

Secara kolektif, majelis hakim konstitusi menilai bahwa pemohon tidak dapat membuktikan dalil-dalilnya bahwa pasal-pasal tersebut melanggar konstitusi, mengancam kebebasan beragama, dan bersifat diskriminatif serta berpotensi melakukan kriminalisasi terhadap penganut agama minoritas.

Mahfud MD mengatakan, undang-undang ini tidak membatasi kebebasan beragama, sebagaimana yang diargumentasikan pemohon. Sebaliknya, undang-undang ini melarang mengeluarkan perasaan yang bersifat permusuhan atau penodaan agama atau pokok-pokok ajaran agama yang ada di Indonesia.

Majelis hakim juga menilai, undang-undang yang dibuat pada era demokrasi terpimpin pada 1965 ini bersifat antisipatif terhadap tindakan anarkis. Dengan adanya undang-undang ini, penegak hukum memiliki sandaran hukum ketika menyelesaikan adanya tindakan anarkis terhadap pelaku penganut agama di Indonesia.

Selain itu, majelis hakim konstitusi menegaskan, kendati merupakan produk hukum pada era 1965, undang-undang ini secara formal tetap sah secara hukum. Pasalnya, saat itu, MPRS tetap melakukan seleksi terhadap undang-undang agar tetap sesuai dengan UUD 1945.

“Ditolaknya UU Penodaan Agama oleh MK yang diajukan Gus Dur membuat orang senang. Keputusan MK sesuai dengan konstitusi. Tapi kini, saat MK memutuskan bahwa zina dan LGBT ditolak, MK dibilang inkonstitusi. Padahal uji materi ini sama dengan yang diajukan Gus Dur. Ya, sikap politik memang bisa mengubah seseorang,” tutup Mahfud MD sekaligus menyindir pihak-pihak yang menyebut MK inkonstitusi.[] Bersambung  

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here