TGB Dukung Jokowi, Sembunyi dari Dugaan Korupsi?

0
216
Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Barat Muhammad Zainul Majdi atau dikenal Tuan Guru Bajang (TGB) mendukung Jokowi dua periode, diduga karena tersandera dugaan korupsi penjualan saham PT Newmont.

Nusantara.news, Jakarta – Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Muhammad Zainul Majdi atau dikenal Tuan Guru Bajang (TGB) mendukung Joko Widodo (Jokowi) dua periode mengejutkan banyak pihak. Timbul pertanyaan, ada apa di balik keputusan TGB dukung Jokowi? Banyak pihak mencurigai dukungan TGB kepada Jokowi karena ada ‘embel-embel’ tertentu.

Selama ini publik memandang TGB sebagai politikus dan anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat. Awal sebelum terpilih menjadi gubernur, TGB adalah anggota DPR RI periode 2004-2009 dari Fraksi Partai Bulan Bintang. Pada 2008, dia maju dalam pemilihan Gubernur NTB dengan didukung PBB dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Dia pun terpilih sebagai Gubernur NTB untuk masa jabatan 2008-2013. Pada 2011, dia menyeberang ke Partai Demokrat. Partai besutan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu langsung mempercayakan kursi Ketua DPD PD NTB ke TGB.

Pada 2013, TGB terpilih kembali sebagai Gubernur NTB setelah didukung Partai Demokrat, Partai Golkar, PDIP, PPP, PAN, Gerindra, dan PKB di pilgub. Pada 2014, TGB dipercaya memimpin tim pemenangan capres dan cawapres Prabowo-Hatta di NTB. Dia sukses mengantar Prabowo-Hatta memetik kemenangan atas Jokowi-JK di NTB. Di provinsi tersebut Jokowi kalah telak.

Bahkan beberapa waktu lalu Alumni Universitas Al Azhar Kairo Mesir melaksanakan pertemuan dan sepakat untuk mengusung TGB menjadi pemimpin nasional yaitu untuk menjadi RI 1, bukan RI 2. Ustaz Abdul Somad (UAS) yang juga Alumni Al Azhar setuju dengan keputusan tersebut.

Namun setelah mengetahui TGB mendukung Jokowi dua periode, UAS hanya menjawab dua kata tapi langsung menohok. “Tunggu HRS,” jawabnya. Maksudnya, Habib Rizieq Shihab, pendiri Front Pembela Islam (FPI) yang kini berada di Arab Saudi.

Jadi UAS tak lagi mendukung TGB? Ulama yang tengah populer ini memberikan penjelasan tak langsung. “Umat Islam Indonesia mayoritas bermazhab Syafii. Kita kan mengenal qaulul qadim dan ada qaulul jadid,” ujarnya. Qaulul qadim itu adalah pendapat lama Imam Syafii ketika masih bermukim di Irak. Setelah pindah ke Mesir, beberapa pendapatnya diperbarui, sehingga disebut qaulun jadid. 

Di kelompok umat Islam, TGB dikenal sebagai pemimpin muda yang potensial. Apalagi TGB merupakan alumni 212. Wajar jika nama TGB masuk dalam bursa capres Persaudaraan Alumni (PA) 212.

Namun peta politik itu berubah setelah TGB mendukung Jokowi dua periode. PA 212 bahkan sudah mencoret nama TGB dalam bursa capres 2019. Hal itu diakui Eggi Sudjana, tokoh PA 212. Tapi Eggi bersyukur sikap TGB ini ditunjukkan sejak awal. Menurutnya, kalau ditunjukkan hingga jelang dekat pilpres, tentu akan merusak kekuatan koalisi anti-Jokowi. Ia menilai, TGB selama ini telah membohongi umat Islam seolah-olah berada di pihak melawan pemerintah, namun diam-diam berpihak kepada Jokowi.

“Ini suatu pengelabuan umat. Umat Islam dikelabui TGB dengan tampilan sebagai hafizh Quran  dan gubernur yang sukses,” kata Eggi..

Selain itu perubahan sikap TGB bahwa menunjukkan rezim pemerintah menggunakan berbagai cara untuk melemahkan kekuatan umat Islam. Termasuk menggunakan cara-cara apapun untuk melemahkan kekuatan koalisi umat. “Ini bukti umat Islam yang melawan pemerintah terus berusaha dilemahkan dan ditipu terus,” katanya.

Mengincar posisi cawapres

TGB beralasan, salah satu alasan mendukung Jokowi karena proyek Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika. Megaproyek itu disebut-disebut dapat menyerap 58.000 tenaga kerja dengan investasi sebesar Rp 13 triliun lebih. TGB merasa, di masa Jokowi, terjadi percepatan pembangunan di NTB, khususnya KEK Mandalika. TGB menyebut KEK Mandalika sebagai The Next Nusa Dua.

Sehingga apabila terjadi pergantian kepemimpinan, TGB khawatir pembangunan itu akan terhenti. “Saya tidak bisa membayangkan kalau KEK Mandalika yang sekarang sedang berlari ini lalu terjadi pergantian kepemimpinan di tingkat nasional, bisa saja mandek atau stuck dan itu cost-nya besar sekali. Tidak hanya cost infrastruktur yang sudah terbangun, tapi juga sosial,” kata TGB.

Sikap TGB terhadap Jokowi juga tak ubahnya kebanyakan “cebongers”, istilah netizen pendukung Jokowi. Di setiap pemberitaan media online, TGB menyanjung-nyanjung kinerja Presiden Jokowi. Menurutnya, Jokowi adalah sosok pekerja keras. Maka, kata dia, Jokowi layak untuk maju lagi sebagai calon presiden di 2019. Bahkan TGB mengatakan, akan sangat adil jika Jokowi diberikan kesempatan memimpin Indonesia satu periode lagi karena transformasi tidak cukup hanya lima tahun.

“Dua periode secara common sense dan empirik yang saya alami, waktu yang lumayan fair bagi seorang pemimpin. Beliau layak dan pantas diberi kesempatan 2 periode,” puji TGB.

Sejak TGB menyatakan dukungan kepada Jokowi, beredar foto-foto melalui aplikasi perpesanan dan media sosial. Ada foto TGB bersama Surya Paloh, foto TGB bersama Basuki Tjahja Purnama (Ahok), dan foto TGB bersama Jokowi.

Namun Partai Demokrat sendiri menegaskan sikap TGB dukung Jokowi bukanlah sikap resmi partai. Sebab Demokrat sampai detik ini belum menentukan arah dukungan dalam pemilihan presiden 2019. Hal itu disampaikan Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat Agus Hermanto. “Pendapat yang disampaikan Pak TGB itu adalah pendapat pribadi. Semuanya anggota majelis tinggi mempunyai pendapat, tapi tentu semua diputuskan di dalam rapat majelis tinggi,” ujar Agus.

Banyak yang beranggapan beralihnya dukungan TGB karena faktor politik. TGB disebut-sebut melakukan manuver untuk dirinya sendiri daripada membela kepentingan umat. Manuver TGB mencari peluang politik untuk menjadi pendamping Jokowi di 2019. Nah peluang politik tersebut lebih terbuka bagi TGB bila mendukung Jokowi ketimbang mendukung kekuatan oposisi. Namun apabila gagal menjadi cawapres Jokowi, paling tidak manuver TGB merapat ke Jokowi tidak sia-sia. Sebab setelah melepas jabatannya sebagai Gubernur NTB nanti, TGB perlu melakukan ekspansi politik dari regional ke nasional untuk mendapatkan posisi politik lain. Ya, di era kepemimpinan Jokowi pada masa bakti kedua, TGB bisa menjabat posisi tertentu, bisa menteri.

Peluang TGB untuk menjadi cawapres Jokowi memang besar, tapi juga tidak mudah. Jokowi sendiri memang saat ini butuh modal kuat untuk memilih pendamping. Pilihan yang paling logis tentu pendamping dari kalangan Islam. Sementara stigma Jokowi dikenal anti-Islam. Untuk meraup suara dari umat Islam, maka Jokowi butuh pendamping yang agamis. Karena figur agamis bisa menangkis ujaran kebencian yang bernuansa SARA. Sehingga keberadaan sosok agamis di samping Jokowi, akan membuat lawan yang melabelinya anti-Islam tidak memiliki ruang.

Barangkali, peluang inilah yang ditangkap oleh TGB. Namun peluang itu juga susah diraih TGB. Sebab poin utama menjadi cawapres Jokowi adalah harus diterima partai pengusung Jokowi dalam Pilpres 2019, kendati Parpol pendukung menyerahkan semua keputusan cawapres di tangan Jokowi. Apalagi TGB mempunyai latar belakang tokoh Partai Demokrat yang sampai saat ini menjadi belum menjadi partai pengusung Jokowi. Sementara untuk menjadi pendamping Jokowi, TGB juga harus ‘berduel’ dengan tokoh-tokoh Islam yang namanya sudah me-nasional dan sangat loyal terhadap pemerintahan. Sebut saja Ketum PKB Muhaimin Iskandar (Cak Imin), Mahfud MD (PKB) dan Ketum PPP Romahurmuziy (Romi), dimana elektabilitas juga tinggi di kalangan Islam.

Tersandera dugaan korupsi PT Newmont

Jika sebelumnya TGB rajin mengkritisi kebijakan pemerintah, sekarang sebaliknya. Selain alasan politik, alasan paling logis adalah dugaan korupsi TGB yang kini sedang diusut Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Sebelumnya Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Muhammad Amin mendatangi gedung KPK untuk dimintai klarifikasi terkait penjualan saham PT Newmont Nusa Tenggara (PT NNT) yang kini berubah nama menjadi PT Amman Mineral Nusa Tenggara (PT AMNT).

KPK juga telah meminta keterangan TGB. Permintaan keterangan kepada TGB itu disebut Ketua KPK Agus Rahardjo sebagai bagian dari pengumpulan bahan dan keterangan (pulbaket) berdasarkan laporan masyarakat. Namun, tidak kejelasan lebih lanjut soal pemeriksaan itu.

Besar kemungkinan di sinilah alasan TGB mendukung Jokowi dua periode. Dia tersandera dugaan kasus korupsi penjualan saham PT Newmont. Pasalnya PT Newmont yang sudah beroperasi puluhan tahun di NTB, harusnya mampu mengerek kemakmuran warga daerah. Kepala daerah sebagai eksekutor pengentasan kemelaratan, malah dituding menggelapkan dana yang diperuntukkan untuk pembangunan masyarakat.

Apakah TGB terlibat?

Belum lama ini Perhimpunan Mahasiswa dan Pemuda NTB menuntut KPK untuk segera memenjarakan TGB dalam dugaan kasus korupsi saham PT Newmont.

“KPK sebagai instansi independen sekaligus penggebuk maling uang rakyat, harus lebih aktif. KPK tidak boleh membiarkan seorangpun pelaku selamat dari jerat hukum, tidak terkecuali TGB selaku Gubernur NTB dan terindikasi terlibat kasus korupsi divestasi 82 persen saham PT Newmont. Nilainya ditaksir mencapai 2,6 Triliun,’’ ujar Ketua Perhimpunan Mahasiswa dan Pemuda NTB, Syahrul Rizal.

Sebelumnya Poros Pemuda Anti Korupsi (PPAKI) juga mendesak KPK mengusut tuntas kasus penjualan saham 6 persen PT Newmont. Menurut PPAKI, penjualan saham PT Newmont kental dengan praktik persekongkolan jahat para elite kekuasaan di bawah kepemimpinan TGB.

“Karenanya kami mendesak KPK agar segera melakukan penyelidikan menyeluruh terhadap praktik-praktik korup yang merugikan rakyat, khususnya di NTB dengan nilai hasil penjualan 6 persen saham rakyat NTB senilai Rp 2,5 triliun,” kata Ketua Umum PPAKI Mukmin Ilyas.

Mukmin menjelaskan, proses divestasi saham PT Newmont disebut-sebut penuh dengan skandal korupsi. Mukmin mengatakan, kepemilikan saham perusahaan tambang asal Amerika Serikat yang kini sahamnya telah dijual seluruhnya ke perusahaan milik Arifin Panigoro, PT Medco Energi Internasional Tbk, hingga kini masih menyisakan persoalan. Sebab dalam kepemilikan saham PT Newmont mencapai 82 persen tersebut terdapat sebanyak 6 persen saham yang dimiliki tiga Pemda di NTB (Pemprov NTB, Pemkab Sumbawa Barat dan Pemkab Sumbawa).

Disebutkan Mukmin, saham 6 persen milik NTB (Rp 2,5 triliun) kemudian dijual. Penjualan terjadi pada November 2016. Namun sampai detik ini Pemda NTB belum menerima satu rupiah pun. “Kemana uang hasil penjualan 6 persen saham milik daerah itu lari? Siapakah yang menerima? Berapa bunga yang masuk pada kas daerah NTB, kalau uang hasil penjualan saham tersebut diinvestasikan? Kalau benar diinvestasikan, kepada apa dan lembaga apa?” tanya Mukmin dalam aksinya seraya membentangkan spanduk bertuliskan “KPK Segera Tangkap TGB”, dan sejumlah poster dengan foto TGB lengkap tulisan “Tangkap & Penjarakan TGB Koruptor!!!”, “Segera Adili TGB Koruptor NTB!!!”

Sementara penjualan saham yang tidak transparan merupakan dianggap tidak memenuhi ketentuan Undang-undang (UU). Artinya, di sini masyarakat harus dapat mengetahui aset yang dimiliki oleh daerah akan dijual kepada pihak lain, baik jenis, jumlah dan nilainya. Bukan malah sebaliknya dilakukan secara diam-diam.

Hal itu disampaikan Pengamat Hukum dan Pemerintahan yang juga Ketua Pusat Studi Hukum dan Analisis Kebijakan Universitas Mataram, Lalu Wira Pria Suhartana. Menurutnya, PT Daerah Maju Bersaing (DMB) (PT DMB) seharusnya membuat pengumuman berkaitan agenda penjualan dan menjelaskan bahwa keputusan penjualan saham telah melalui mekanisme yang diatur dalam peraturan perundang-undangan seperti Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Dalam ketentuan yang berkaitan dengan penjualan aset daerah telah ditentukan mekanismenya melalui lelang atau terbuka (beauty contest). “Dalam pemindahtanganan aset milik daerah seperti jual beli, hibah, tukar menukar, dan penyertaan modal terdapat mekanisme yang telah ditentukan tata cara peralihannya, bukan dilakukan secara diam-diam seperti ini,” sebutnya.

“Saya melihat ini rentan dibawa ke ranah hukum, Pak Gubernur sebaiknya memberikan perhatian lebih pada masalah ini agar tidak ada terjadi hal-hal diluar keinginan,” terang Wira.

Sekretaris Fraksi PDI-P DPRD NTB, Made Slamet kala itu juga pernah mendesak aparat penegak hukum di NTB untuk turun tangan. Dia menjelaskan, penjualan 6 persen saham PTNNT yang dimiliki PT DMB sejak awal tidak sesuai prosedur. Persetujuan DPRD NTB pun dianggapnya cacat hukum karena tidak sesuai mekanisme. Misalnya saja mulai dari rapat persetujuan yang hanya asal-asalan. Pimpinan fraksi maupun komisi tidak pernah membahas diinternalnya, lalu secara tiba-tiba diminta persetujuan. Belum lagi persetujuan tersebut tidak pernah dibawa ke rapat paripurna, padahal dalam aturan sudah sangat jelas diwajibkan.

Masalah dugaan korupsi divestasi saham PT Newmont juga diungkapkan Indonesia Corruption Watch (ICW). Pihaknya bahkan sudah melaporkan dugaan kekurangan penerimaan deviden dari divestasi saham PT NNT ke KPK, dan KPK sudah menurunkan timnya. Sekarang kasusnya sudah dalam penyelidikan. Hal itu disampaikan Koordinator Divisi Monitoring dan Analisis Anggaran ICW Firdaus Ilyas.

Menurut Firdaus, perihal penyelidikan kasus divestasi PT NNT tersebut disampaikan oleh Wakil Ketua KPK, Busyro Muqoddas dan Adnan Pandu Praja. Disebutkan ada kecurigaan kesalahan dalam pembentukan BUMD, PT DMB didirikan atas perjanjian kerjasama antara Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Bupati Sumbawa Barat dan Sumbawa.

“Pembentukan BUMD-nya tidak memiliki payung hukum, yaitu tanpa melewati proses renstra di DPRD untuk membentuk Perda sebagai dasar pendirian perusahaan patungan PT DMB,” ujar Firdaus.

Ditambahkan Firdaus, pembentukan yang tanpa dasar tersebut dilanjutkan dengan kontrak karya dengan PT Multi Capital yang diduga cenderung merugikan keuangan negara. Sehingga di sini dikesankan ada dugaan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh pemerintah daerah NTB dan Sumbawa. Dan TGB, disebut sebagai pihak yang paling bertanggungjawab atas penjualan saham daerah 6 persen.

Dengan adanya dukungan TGB terhadap Jokowi, banyak pihak mengartikan TGB ingin menyelamatkan diri dari dugaan korupsi yang menjeratnya. Padahal yang namanya korupsi tidak semudah itu lenyap. Kecuali bila ada oknum di KPK sudah menjadi alat politik penguasa.

Bila penjualan saham milik rakyat NTB di Newmont terdapat skandal korupsi, ini bisa menjadi pintu masuk untuk membongkar gurita korupsi di NTB. Tidak ada alasan bagi KPK menunda-nunda penetapan tersangka TGB meski kini sudah mendukung Jokowi.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here