TGPF Novel Tergantung Keseriusan Jokowi

0
165

Nusantara.news, Jakarta – Sudah lebih dari 200 hari berlalu, namun kasus penyerangan terhadap penyidik senior KPK Novel Baswedan belum menemukan titik terang. Bareskrim Polri pun mengaku kesulitan untuk mengungkap kasus yang menarik perhatian publik itu. Lantaran itu, Presiden Jokowi didesak untuk segera membentuk Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) Novel.

Sulitnya membongkar kasus penyerangan Novel diakui Kepala Bareskrim Polri Komisaris Jenderal Ari Dono Sukmanto. Alasannya, sampai saat ini pihaknya masih tak memiliki saksi yang melihat langsung kejadian tersebut.

Menurutnya, kasus penyiraman air keras ke wajah Novel relative sulit lantaran polanya tabrak lari. Karena itu, dibutuhkan kesaksian yang cukup untuk membuat terang perkaranya. Sayangnya, puluhan saksi yang telah diperiksa belum bisa membantu penyidik untuk mengungkapkanya.

Lantaran lamanya pihak kepolisian membongkar kasus itu, maka muncullah desakan yang kuat dari berbagai elemen masyarakat kepada pemerintah untuk segera membentuk Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) kasus Novel.

Seperti dilontarkan Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah Dahnil Simanjuntak yang meminta pemerintah agar membentuk TGPF kasus Novel. Untuk tu, Dahnil telah menyampaikannya kepada Wapres jusuf Kalla.

Sebab, dirinya menduga ada faktor-faktor non-teknis yang menghambat penuntasan kasus Novel. “Saya sudah bertemu Pak JK mohon dipertimbangkan pembentukan TGPF dan dibicarakan dengan Presiden,” ujar Dahnil di Jakarta, Sabtu (4/11/2017).

Menurutnya, pembentukan TGPF ini dibutuhkan agar Presiden dan Wapres tidak hanya mendengar laporan dari kepolisian, tapi juga dari pihak lain yang menaruh perhatian pada pengungkapan kasus tersebut. Dengan begitu, tugas kepolisian menjadi lebih ringan dan Presiden dapat mengambil keputusan yang tepat.

Namun, pihak kepolisian memiliki pandangan sendiri. Kabiro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen (Pol) Rikwanto menganggap pembentukan TGPF bukan solusi terbaik. Pihaknya khawatir, pembentukan TGPF Novel akan menjadi preseden. Nanti, siapapun yang merasa penuntasan kasusnya lambat akan menuntut pembentukan TGPF.

Dia berharap, jika ada pihak yang berniat ingin membantu menuntaskan kasus tersebut, maka sebaiknya menyampaikan langsung ke penyidik soal informasi yang diketahuinya. Dengan begitu, tak perlu menunggu pembentukan TGPF baru mau membuka informasi yang diketahuinya.

Atas pro kontra perlu tidaknya pembentukan TGPF, maka di sinilah dibutuhkan ketegasan sikap dari Presiden Jokowi. Bila kasus tersebut cepat terungkap, maka tentu masyarakat akan menilai positif Pemerintahan Jokowi.

Karena, kasus Novel ini bukan hanya mempertaruhkan nama baik institusi kepolisian, tapi juga akan berdampak pada kepercayaan masyarakat terhadap pemberantasan korupsi di Indonesia. Sebab, jika tidak terungkap, maka kasus itu akan menjadi teror abadi bagi penyidik terutama penyidik KPK.

Banyak sedikitnya, kasus ini akan mempengaruhi kredibilitas Presiden Jokowi sebagai kepala negara. Apalagi, Jokowi telah berkali-kali menegaskan tidak akan membiarkan KPK diperlemah

Belajar dari TPF Munir

Sebenarnya, TGPF Novel telah dibentuk oleh Komnas HAM bersama Masyarakat Sipil Antikorupsi di antaranya PP Pemuda Muhammadiyah, Madrasah Antikorupsi Muhammadiyah, Indonesia Coruuption Watch (ICW), Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras), dan LBH Jakarta.

TGPF yang dibentuk pada 20 Juni 2017 lalu itu juga beranggotakan pengamat kepolisian Bambang Widodo Umar, mantan Komisioner KPK Bambang Widjojanto dan Busyro Muqoddas. Manager Nasution yang saat itu menjabat Komisioner Komnas HAM menjelaskan bahwa pembentukan TGPF ini bertujuan untuk mendorong pengungkapan dan penyelesaian kasus penyiraman air keras terhadap Novel.

TGPF yang dibentuk akan bekerja selama tiga bulan untuk mengumpulkan fakta dan temuan lain dari hasil-hasil investigasi. Selanjutnya, temuan TGPF akan mengeluarkan hasil penyelidikan berupa rekomendasi yang akan diserahkan kepada Presiden Jokowi. Namun, sudah lebih dari 4 bulan berlalu hasil kerja TGPF Novel bentukan Komnas HAM itu tidak jelas.

Apakah TGPF Novel itu itu tidak serius?

Kalau melihat sosok lembaga dan tokoh yang tergabung dalam TGPF itu, tidak perlu diragukan soal keseriusannya untuk mengungkap secara terang benderang kasus Novel. Tapi, sepertinya mereka terkendala soal payung hukum dalam menjalankan tugasnya. Sebab, untuk melakukan investigasi kasus yang diduga melibatkan ‘orang kuat’ seperti diungkap sendiri oleh Novel, tentu bukanlah perkara mudah. Seperti diketahui, Novel sempat menyebut tentang keterlibatan jendral polisi dalam kasus yang menimpanya pada 11 April 2017 lalu.

Tidak tertutup kemungkinan, TGPF menemui kesulitan menembus sumber informasi karena mereka hanya berbekal semangat. Dalam perspektif ini Presiden Jokowi dinilai perlu turut campur, agar dengan demikian TGPF yang dibentuk itu tidak sekadar bermodal semangat, tetapi juga memiliki kewenangan.

Bertolak dari fakta itu, maka seharusnya pemerintah secara resmi segera membentuk TGPF. Seperti yang dilakukan Pemerintahan SBY terkait kasus kematian pegiat HAM Munir. TPF yang dibentuk saat itu  bertugas melakukan investigasi meninggalnya Munir pada 7 September 2004, saat berada di dalam pesawat Garuda dalam perjalanan menuju Amsterdam.

Saat itu, sekitar pertengahan November 2004, Pemerintahan SBY yang baru berusia tiga pekan, didesak oleh keluarga Munir dan masyarakat untuk membentuk TPF Munir. Desakan itu muncul setelah ada informasi dari Belanda tentang kematian Munir yang diduga akibat racun arsenik. Mendappat informasi itu, pemerintah pun mengeluarkan pernyataan akan melakukan penegakan hukum atas kematian Munir.

Berbekal informasi itu, pada 18 November 2004,  Mabes Polri memberangkatkan tim penyidik termasuk ahli forensik dan Koordinator KontraS Usman Hamid ke Belanda guna mendapatkan dokumen autentik dan hasil autopsy kematian Munir.

Selanjutnya, pada 22 Desember 2004, Presiden SBY menerbitkan Keputusan Presiden Nomor 111 Tahun 2004 tentang Pembentukan TPF Kasus Munir. Tim TPF terdiri atas unsur Polri, Kejaksaan Agung, Departemen Luar Negeri, dan LSM.

Dalam Keppres tersebut disebutkan bahwa TPF membantu Polri dalam melakukan penyelidikan secara bebas, cermat, adil, dan tuntas terhadap kasus meninggalnya Munir. Untuk itu, TPF melaksanakan tugasnya dalam waktu tiga bulan dan dapat diperpanjang selama tiga bulan berikutnya, dan memang akhirnya diperpanjang hingga 23 Juni 2005. Adapun hasil penyelidikan TPF diberlakukan pro-justisia sehingga tindak lanjutnya hanya oleh para penegak hukum.

Hasil kerja TPF Munir selama berbulan-bulan menghasilkan sejumlah rekomendasi kepada presiden. Pihak pemerintah saat itupun mengklaim telah melaksanakan seluruh rekomendasi TPF. Terbukti ada proses hukum sampai ke pengadilan.

Belajar dari TPF Munir, maka ketegasan dan keinginan presiden memang sangat dibutuhkan demi tegaknya hukum. Keseriusan pemerintah dapat dibuktikan dengan menerbitkan Keppres sebagai payung hukum bagi anggota TGPF untuk melakukan investigasi kasus Novel. Kini, semua kembali pada Presiden Jokowi, apakah memang serius atau penegakan hukum dan penguatan KPK itu hanya sebatas wacana. []

 

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here