TGUPP Anies, Awalnya Ditolak, Akhirnya Disetujui. Ada Apa?

0
151
Gubernur Anies Rasyid Baswedan sempat emosi lantaran TGUPP DKI Jakarta dicoret dari nomenklatur APBD DKI 2018. Namun karena banyaknya kritik, akhirnya Mendagri Tjahjo Kumolo menyetujui TGUPP yang diajukan Pemprov DKI Jakarta.

Nusantara.news, Jakarta – Nomenklatur Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) DKI Jakarta pada awalnya sempat dicoret oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Namun belakangan disetujui juga, seperti ada keanehan yang menguras energi.

Diskursus TGUPP Anies-Sandi pada awalnya memang sempat ditolak oleh Kemendagri, bahkan istilah Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan dicoret dari nomenklatur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah DKI Jakarta 2018. Tentu saja Anies sempat mempertanyakan keputusan Kemendagri yang terkesan rasial tersebut.

Anies sebenarnya membuka diskusi kalau memang jumlah orang yang terlibat dan besaran dana yang ditolak, harusnya bisa disampaikan dengan baik. Ternyata yang ditolak adalah nomenklatur TGUPP dalam APBD 2018. Tentu saja mengundang pertanyaan besar.

Memang sebelumnya Anies-Sandi menambah jumlah mereka yang tergabung dalam TGUPP dari 15 orang dimasa Basuki Tjahaja Purnama-Djarot Syaiful Hidayat menjadi 73 orang. Demikian pula jumlah anggaran yang tadinya hanya Rp2,3 miliar melonjak menjadi Rp28 miliar.

“Seperti ada keanehan di sini, yang dicoret bukan dananya, TGUPP-nya. Jadi aneh,” kata Anies di Balai Kota belum lama ini.

Anies mempertanyakan alasan nomenklatur tim gubernur dicoret saat dia memimpin Pemprov DKI Jakarta. Padahal, saat Presiden Joko Widodo menjabat Gubernur DKI Jakarta, begitu pula saat Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), Kemendagri menyetujui keberadaan tim tersebut.

“Bayangkan, sebuah institusi yang sudah berjalan beberapa tahun di era Pak Jokowi, di era Pak Basuki, di era Pak Djarot, mendadak di era kami tidak boleh. Kami sedang mencoba mengerti, ada apa ini dengan Kemendagri?” sesal Anies.

Pelaksana Tugas Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri Syarifuddin sebelumnya mengatakan pihaknya merekomendasikan gaji tim gubernur dialokasikan dari dana operasional Gubernur DKI Jakarta. Kemendagri meminta anggaran tim gubernur tidak dibebankan secara khusus dalam APBD DKI Jakarta 2018.

“Kalau seandainya itu masih tetap dalam satu tim, itu posnya, maka itu harusnya menggunakan belanja penunjang operasionalnya. Biaya penunjang operasional kepala daerah. Jangan membebani APBD secara khusus,” terang Syarifuddin saat dihubungi siang tadi.

Seperti diketahui, Ahok saat memimpin DKI Jakarta menggunakan dana operasionalnya untuk membiayai TGUPP.

Jalan tengah

Ternyata alasan kuat Kemendagri menolak TGUPP Anies-Sandi karena mengalokasikan dananya di pos Biro Administrasi Sekretariat Daerah. Hal ini bertentangan dengan fungsi dan tugas TGUPP yang sama sekali tak berkaitan dengan tugas dan fungsi Biro Administrasi.

Akhirnya Pemprov DKI Jakarta di bawah kendali Anies-Sandi mengalihkan pos anggaran TGUPP dari Biro Administrasi Sekeretariat Daerah ke pos Badan Perencanaan Pemerintah Daerah (Bappeda).

Anies menjelaskan, pengalihan pos anggaran TGUPP tersebut dilakukan setelah Pemerintah DKI berkonsultasi dengan Kementerian Dalam Negeri. “Kami berterima kasih dan mengapresiasi Kementerian Dalam Negeri yang memahami dan menerima argumentasi kami,” kata Anies kemarin lusa.

Sebelumnya Syarifuddin menyarankan agar anggaran TGUPP diambil dari pos biaya operasional Gubernur Anies. Anggaran TGUPP itupun harus disusun secara rasional, sehingga Kemedagri belum bisa menyetujui TGUPP yang diajukan Anies-Sandi.

Namun belakangan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo melunak setelah mendapat banyak kritikan soal keadilan TGUPP, dia menyatakan anggaran TGUPP dapat diletakkan pada pos mana saja. Prinsipnya Kemendagri menawarkan pakai dana operasional gubernur atau pos lain. Yang penting tidak menyalahi peraturan dan bisa dipertanggungjawabkan.

“Jangan sampai jadi pertemuan BPK,” ujar Tjahjo.

Sementara Sekretaris Daerah DKI Jakarta Saefullah berpendapat anggaran TGUPP tak boleh diambil dari dana operasional gubernur, mengingat dana itu sudah peruntukkannya. Tapi dengan dipindahkan dari pos Biro Administrasi ke pos Bappeda, anggaran TGUPP menjadi lebih rasional dan bisa diterima.

“Tapi pertanggungjawaban kegiatannya langsung kepada Gubernur,” kata Saefullah.

Dengan demikian, Anies harus mengubah Peraturan Gubernur soal TGUPP ini dari semula di bawah Biri Administrasi Sekretarias Daerah ke Bappeda.

Dengan disetujuinya TGUPP oleh Kemendagri, sebelumnya disetujui oleh rapat pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jakarta, maka dana operasional TGUPP tersebut menjadi sah untuk dijalankan mulai 2018.

Kritik Menteri Keuangan

Sementara Menkeu Sri Mulyani Indrawati menyindir kuantitas program dan kegiatan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan-Sandiaga Uno. Ani mempertanyakan cara Anies-Sandi mengawasi ratusan program di tahun 2018.

“DKI punya 207 program. Saya enggak tahu Pak Anies dan Pak Sandi bisa tracking enggak itu program kalau pakai e-basedata harusnya bisa dillihat mana yang jalan atau tidak,” kata Sri di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Rabu, 27 Desember 2017.

Ani mengungkapkan 207 program itu diturunkan ke dalam 6.287 kegiatan. Dia kemudian mempertanyakan jenis kegiatan yang dianggarkan oleh Anies-Sandi.

“Mungkin lebih banyak pimpronya (pemimpin proyek) daripada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dibandingkan yang betul-betul melayani,” kata Ani.

Dia berharap pemerintah DKI bisa membuka seluas-luasnya kegiatan dan program DKI bagi masyarakat. Tujuannya agar ribuan program tersebut bisa sama-sama diawasi oleh masyarakat.

“Kalau 6.000 kan susah rakyat juga enggak tahu mana yang sebenarnya harus saya monitor sehingga dari segi akuntabilitas akan lebih sulit,” ujar dia.

Terakhir Ani meminta Anies-Sandi lebih mengefisienkan jenis program dan kegaiatan di APBD DKI 2018 yang berjumlah Rp77,1 triliun. “Dari segi efektivitas kalau program tersebar di banyak kegiatan maka tidak akan fokus. Lebih baik diefisienkan,” pungkas dia.

Anies lewat akun twitter-nya dengan santai menjawab, “Ibu Menkeu salah alamat, yang menyusun APBD adalah gubernur pendahulu.” Anies mengaku hanya memasukkan anggaran yang menjadi janji kampanyenya saja, selebihnya masih kreasi susunan gubernur terdahulu.

Sementara pada saat yang sama Anies kembali mengkritik Menkeu agar fokus pada tugas pokoknya mengatur APBN sebaik-baiknya.

Seperti diketahui, ada banyak sasaran makro ekonomi yang tidak tercapai akibat manajemen Menkeu hari ini. Seperti shortfall pajak dan bea cukai yang masih tinggi, pencapaian pertumbuhan ekonomi yang tidak sesuai harapan, defisit APBN terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yang mendekati ambang psikologis 3%, serta terjadi penurunan daya beli masyarakat.

Sehingga adalah lebih baik, Gubernur DKI, Menteri Keuangan, sama-sama fokus menyukseskan yang menjadi beban tugas sesuai tugas, pokok dan fungsi masing-masing.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here