TGUPP dan Mission Impossible Rotasi 18 Mesin Birokrasi

0
325

Nusantara.news, Jakarta – Besar kapal, besar pula ombaknya. Pepatah itu seolah menggambarkan bobot masalah yang dihadapi pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan-Sandiaga Salahudin Uno.

Sejak dilantik hingga hari ini ada sedikitnya 17 kritikan keras dilontarkan para stakeholder Provinsi DKI Jakarta. Salah satu kritikan yang keras itu adalah soal pembengkakan anggaran dan personel Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP).

Kritikan keras itu adalah, mengapa jumlah anggaran TGUPP melonjak 14 kali dari Rp2,3 miliar menjadi Rp28,5 miliar. Sementara jumlah personelnya naik dari 15 orang menjadi 73 orang dibandingkan periode pasangan Basuki Tjahaja Purnama-Djarot Syaiful Hidayat. Ada apakah gerangan.

Menurut Syarif, anggota DPRD dari Partai Gerindra, persoalan TGUPP adalah diskresi Gubernur DKI. Artinya Gubernur DKI berwenang mengurangi atau menambah jumlah personel maupun anggaran, dalam pembahasan Rabu (30/11) DPRD sepakat dengan jumlah personel TGUPP sebanyak 73 orang.

Menurut Syarif, kenaikan anggaran TGUPP sebenarnya tidak sebesar yang digambarkan di atas, kenaikan riil anggaran TGUPP hanya Rp11 miliar. Bukan Rp2,3 miliar menjadi Rp28,5 miliar, tapi hanya Rp11 miliar, jadi ada mis-komunikasi soal jumlah personel maupun anggaran TGUPP.

Jumlah personel TGUPP sekarang ini ada 15 orang di tingkat provinsi, di tingkat kota ada 5 orang dikali 5 kota dan 1 kabupaten menjadi 30 orang. Sehingga totalnya menjadi 45 orang. Untuk tahun 2018, jumlahnya ditambah 28 orang, sehingga total menjadi 73 orang.

Jadi sebenarnya, TGUPP di tingkat kota dan kabupaten ditarik menjadi 45 orang, tambahan 28 orang itu, di tambah biaya Rp11 miliar menjadi Rp26,2 miliar. Ditambah anggaran lama Rp2,3 miliar, sehingga totalnya menjadi Rp28,5 miliar.

Sandi sendiri menambahkan agar hasil audit keuangan Pemprov DKI naik kelas dari Wajar Dengan Pengecualian (WDP) menjadi Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), maka pihaknya harus menyisir 6.000 temuan Badan Pemeriksan Keuangan (BPK). Tim TGUPP inilah nanti yang akan menyisir satu per satu persoalan keuangan yang tidak beres itu.

Hidden agenda TGUPP

Benar kah soal TGUPP itu hanya terkait jumlah personel dan jumlah anggaran? Ternyata ada informasi lain yang masih tersembunyi, dibalik membengkaknya jumlah personel ada hidden agenda yang melatarbelakanginya.

Faktanya, sebelum Gubernur Djarot berhenti pada 14 Oktober, di awal Oktober dia mengeluarkan keputusan merotasi (mutasi, promosi dan demosi) terhadap 18 pejabat eselon 2 Pemprov DKI Jakarta. Tentu saja itu jumlah yang besar.

Ada anggapan kuat rotasi itu dilakukan untuk menggembosi mesin birokrasi di masa kepemimpinan Anies-Sandi pada 6 bulan sejak rotasi itu dilakukan, berdasarkan ketentuan Mendagri pejabat daerah yang baru tak boleh mengubah mesin birokrasi dalam 6 bulan setelah dilantik. Sedikitnya sampai April 2018 ke-18 pejabat rotasi itu adalah masih merupakan ‘orang-orang Djarot’. Artinya mereka terkooptasi kepentingan Djarot, selain mengunci APBD 2018 juga menguasai mesin birokrasi.

Dengan demikian dari Januari-April 2018, Anies-Sandi akan kehilangan power untuk menggenjot pertumbuhan DKI Jakarta, termasuk menggenjot penerimaan pajak, menjaga inflasi dan memaksimalkan serapan anggaran DKI Jakarta. Sehingga sepanjang 2018, kinerja pasangan Anies-Sandi tidak akan maksimal.

Itu sebabnya Anies-Sandi membutuhkan 73 personel TGUPP untuk memastikan kinerja Pemprov DKI dibawah kemempinan mereka tetap bisa menjaga pertumbuhan ekonomi, menggenjot penerimaan pajak, menjaga inflasi dan memaksimalkan serapan anggaran.

Mengapa hal ini bisa terjadi? Karena pertarungan keras Pilkada DKI 2017 telah melahirkan jiwa-jiwa yang terbelah, terutama mesin birokrasi Pemprov DKI. Walaupun asumsi ini ada kemuskilannya dan disangsikan banyak kalangan. Kalau Anies-Sandi sampai gagal menggerakkan mesin birokrasi itu bukan karena mesin birokrasinya yang tak jalan, tapi leadership Anies-Sandi lah yang tak kuat.

Argumentasi menciptakan mesin birokrasi bayangan guna memastikan kinerja Pemprov DKI aman hanya bisa dimaafkan kalau sampai April 2018 ternyata mesin birokrasi itu benar-benar tidak jalan, atau setengah jalan setengah mandeg. Sehingga di antara 73 personel TGUPP itu bisa menggantikan mesin-mesin birokrasi yang mandeg tersebut.

Alasan lain mengapa Anies-Sandi harus menambah jumlah personel dan anggaran TGUPP adalah, saat Gubenur Ahok-Djarot dengan jumlah TGUPP 15 orang dengan anggaran hanya Rp2,3 miliar, terbukti hanya mampu menyerap ABPD hanya 45%. Artinya memang ada mesin birokrasi Ahok-Djarot yang juga tidak jalan, sementara back up TGUPP tak memadai untuk mengkafer DKI Jakarta yang sangat luas.

Itu sebabnya, mengapa Anies-Sandi ingin memastikan kinerjanya berhasil dengan melibatkan personel yang demikian besar, sehingga konsekuensinya anggaran juga melonjak. Hal ini juga pernah dilakukan Anies saat menjabat sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dengan membawa gerbongnya, sehingga peringkat kinerja kementerian yang dipimpinnya naik signifikan dari sebelumnya peringkat 22 menjadi peringkat 9.

Sebanyak 18 pejabat eselon 2 Pemprov DKI Jakarta yang mengalami rotasi menjelang selesainya masa jabatan Gubernur Djarot Syaiful Hidayat (Sumber: Pemprov DKI Jakarta)

Mengapa harus TGUPP?

Meski demikian kritikan pun tetap diarahkan pada TGUPP Anies-Sandi yang sudah terlanjur dianggap besar baik dari segi personel maupun anggaran.

Anggota Banggar lainnya, Bestari Barus, juga mengkritisi anggaran itu. Menurut dia, dulu peran TGUPP tidak terlalu menonjol karena gubernur saat itu, Basuki Tjahaja Purnama, memiliki peran yang dominan.

Jika jumlah TGUPP bertambah banyak pada pemerintahan saat ini, Bestari khawatir peran Anies Baswedan sebagai gubernur dikalahkan TGUPP. Dia tidak mau TGUPP malah menekan kinerja SKPD yang lebih dulu ada.

“Jangan sampai nanti TGUPP acting-nya lebih gede dari gubernur. Misalnya menakuti Dinas kemudian memengaruhi hal-hal yang harusnya dilakukan proporsional malah jadi subyektif,” kata Bestari.

Selain itu, Bestari mengatakan, jumlah TGUPP yang terlalu banyak juga akan membuat proses pengambilan keputusan menjadi sulit. Sebab, puluhan orang memberikan rekomendasi kepada gubernur mengenai sebuah masalah.

“Kalau terlalu banyak referensi nanti tidak bisa mengambil keputusan secara arif,” ujar Bestari.

Direktur Lingkar Madani Ray Rangkuti berpendapat, jika memang temanya efisiensi, maka jumlah 73 personel dan anggaran Rp28,5 miliar terlalu banyak. Angka itu akan sangat bermanfaat jika diperuntukkan bagi rakyat miskin.

“Jadi kalau jalan berpikirnya penghematan anggaran TGUPP itu tak bisa diterima,” kritiknya.

Pengamat Transportasi Publik Asas Tigor Nainggolan berpendapat sebenarnya TGUPP tak diperlukan Pemprov DKI Jakarta. Karena ada unsur-unsur lain yang cukup bagus di Jakarta dan bisa dimanfaatkan dan belum dimaksimalkan Gubernur dan Wakilnya. Seperti berbagai dewan yang ada, deputi gubernur, asisten gubernur.

Melihat kerasnya kritik dan masukan terhadap TGUPP memang ini bukan masalah mudah. Tapi siapapun Gubernurnya, siapapun stakeholder-nya, apalagi di tengah iklim saling tidak percaya, terutama masih ada yang belum bisa move on, maka kegaduhan masih akan tetap terjadi.

Tinggal bagaimana Anies-Sandi membuktikan bahwa semua kekhawatiran, kritik, dan evaluasi itu benar-benar tidak terbukti. Artinya TGUPP berhasil menopang kinerja Anies-Sandi, sehingga menciptakan pertumbuhan ekonomi DKI yang tinggi, inflasi terkendali, serapan APBD melonjak dan penerimaan pajak meningkat.

Kita lihat saja mana yang terbukti. Termasuk apakah mission impossible rotasi 18 pejabat eselon 2 Pemprov DKI Jakarta itu benar-benar menjadi kenyataan.![]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here