THR PNS: Risma Bingung, Sandi Jungkir-Balik

0
1373
Walikota Surabaya Tri Rismaharini kebingungan dengan PP Kenaikan THR dan Gaji ke-13 PNS, sementara Wakil Gubernur DKI Sandiaga Salahudin Uno menyatakan kesiapannya.

Nusantara.news, Jakarta – Kenaikan tunjangan hari raya (THR) dan gaji ke-13 Pegawai Negeri Sipil (PNS) mencapai 68,9% menjadi Rp35,75 triliun terus menuai polemik. Ada kepala daerah yang santai merespon, tapi ada juga yang kebingungan dan takut terjerat delik pidana.

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, kenaikan ini karena pemerintah berupaya meningkatkan THR dan gaji ke-13 bagi penerima tunjangan dari PNS, TNI, dan Polri, serta pensiunan.

Rinciannya, THR yang dipersiapan untuk gaji mencapai Rp5,24 triliun, THR tunjangan kinerja Rp5,79 triliun, THR untuk pensiunan Rp6,85 triliun, dan THR gaji ke-13 sebesar Rp5,24 triliun. Sementara itu, tunjangan kinerja ke-13 mencapai Rp5,79 triliun dan tunjangan pensiunan untuk gaji ke-13 sebesar Rp6,85 triliun.

Yang menarik, ternyata rincian kenaikan THR dan gaji ke-13 itu adalah keinginan Presiden Jokowi, namun sialnya dibebankan kepada kepala-kepala daerah. Karuan saja mereka merespon dengan cara beragam. Terutama kepala daerah yang yang mengalami hambatan dalam merealisasikan keinginan Presiden Jokowi tersebut.

Seperti Kota Surabaya saja di dalam APBD 2018 tidak ada anggaran untuk membayar THR dan gaji ke-13. Hal itu diungkapkan langsung Walikota Surabaya, Tri Rismaharini kepada wartawan.

“Mosok ngono rek (Masa begitu). Ya, kami belum alokasikan (dana anggarannya),” katanya terheran. Risma adalah walikota yang didukung Partai Demokrasi Indonesia (PDIP), agak aneh kalau tidak diajak urun rembug dalam pengambilan keputusan itu.

Menurut Risma, anggaran untuk membayar THR bagi PNS memang tidak pernah ada dalam APBD 2018 karena tidak ada dasar hukumnya. Sedangkan yang diatur dalam APBD hanya tunjangan untuk guru honorer yakni sebesar Rp87 miliar dengan alokasi Rp500 ribu per guru honorer.

Karena itu Risma akan meminta tanggapan kepada Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) mengenai surat edaran dari Kemendagri terkait penggunaan dana APBD untuk THR dan gaji 13. “Enggak bisa saya putuskan sendiri.”

Risma mengungkapkan bagi PNS, pemberian THR tidak diwajibkan untuk. Karena itu tahun lalu Kota Solo juga tidak memherikan THR kepada PNS.

Pengalaman berbeda bagi Provinsi DKI Jakarta, kabarnya sudah menganggarkan THR dan gaji ke-13 hingga Rp500 miliar. Wakil Gubernur Jakarta Sandiaga Uno memastikan pemberian THR bagi PNS DKI Jakarta rampung minggu ini.

“THR sedang dihitung. Tapi besarannya antara Rp500 miliar lebih. Pekan ini akan cair,” tutur dia usai acara buka puasa bersama di Balai Kota kemarin.

Pemberian THR nantinya akan diserahkan kepada masing-masing dinas, sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA). Ia pun menyebut anggaran untuk THR berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). 

“Nanti masing-masing dinas yang akan mengeksekusi. Pemprov DKI nggak keberatan sama sekali.  Walaupun kita harus jungkir balik nyiapin. Karena memang nggak dianggarkan tapi kita senang. Permintaan bapak presiden, kita juga syukuri sebagai berbagi pada PNS,” kata Sandiaga

Selain itu, Sandiaga Uno juga mengatakan guru honorer di Jakarta akan ikut mendapatkan THR. Hal tersebut sesuai dengan keterangan yang disampaikan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani beberapa waktu lalu.

Sementara Provinsi Banten menghitung untuk pembayaran kenaikan THR dan gaji ke-13 membutuhkan anggaran sebesar Rp118 miliar.

Persoalannya, apakah uang sebanyak itu memungkinkan dari keuangan daerah. Surat edaran dari Kementerian Dalam Negeri, bisa menggunakan anggaran dari alokasi biaya tak terduga (BTT) atau anggaran yang sudah fix peruntukannya.

“Kira-kira keuangan daerah stabil nggak, mengganggu nggak,” ujarnya Sekda Provinsi Banten Ranta Soeharta.

Pembayaran untuk THR dan gaji ke-13 ini bisa dibayarkan menjelang Lebaran dan dalam dua tahap. Yaitu pada Juni dan Juli.

Sementara itu, Gubernur Wahidin Halim menjelaskan THR dan gaji ke-13 akan menggunakan dana alokasi umum atau DAU. Tapi yang masih perlu dibahas lebih lanjut adalah mengenai edaran kementerian soal penambahan tunjangan kinerja.

“Itu yang belum ada, karena memang tidak dianggarkan,” ujarnya.

Artinya, dari THR, gaji ke-13 ditambah tunjangan kinerja. Ia mengatakan porsi keuangan daerah memang tidak cukup. Saat ini, menurutnya, pemprov akan berkonsultasi dengan Kementerian Dalam Negeri.

Demikian pula Kota Tangerang Selatan menyambut positif rencana kenaikan THR dan gaji ke-13 PNS. Sekretaris Daerah (Sekda) Tangsel, Muhammad, mengaku sangat senang atas rencana pemerintah pusat terkait kenaikan nominal dan pencairan THR bagi PNS. Mengingat hal itu sudah dinanti-nanti oleh seluruh pegawai di setiap daerah.

“Kami menyambut gembira. Ini kan berdasarkan aturan dari pemerintah pusat. Kami hanya menjalankan aturan ini saja,” demikian Muhammad.

Ditanya mengenai waktu pencairan dan nominal dana THR tersebut, Muhammad belum mengetahui persis. Alasannya, hal itu masih berada di tangan Kementerian Dalam Negeri.

“Kami belum dapat informasi jadwal itu. Nanti akan dicek ke bagian Kepegawaian. Yang pasti semua akan diberikan sesuai dengan kinerja yang dilakukan PNS,” ungkapnya.

Menurutnya, pemberian THR ini dilakukan karena berdasarkan aturan resmi. Sehingga, tidak semua PNS mendapatkan THR penuh karena berdasarkan kinerja dan absensi PNS selama bertugas melakukan pelayanan.

Persoalan administrasi hukum

Dari ilustrasi beberapa kepala daerah di atas tampak kegamangan dalam merealisasikan Presiden Jokowi. Terlihat jelas bahwa PP kenaikan THR dan gaji ke-13 PNS tidak dikoordinasikan sebelumnya, sehingga ketika diputuskan kepala daerah memiliki pandangan beragam.

Sedikitnya ada beberapa kelemahan dalam proses terbitnya PP kenaikan THR dan gaji ke-13 PNS. Pertama, boleh jadi saat PP dibuat belum dikoordinasikan, ini merupakan penyakit lama pemerintah, yakni lemah dalam koordinasi. Sehingga ketika PP diterbitkan menimbulkan kegaduhan.

Kedua, lemah dalam administrasi hukum. Sebuah PP berlaku umum, sehingga ketika diterbitkan bersifat mengikat kepada semua obyek yang dikenai aturan PP tersebut. Ketika didapati ada daerah yang belum siap, bahkan kabarnya dibolehkan untuk tidak membagikan THR dan gaji ke-13, maka dapat dipastikan proses pembuatan PP tidak bersifat bottom up, melainkan top down alias dipaksakan. Wajar kalau kemudian muncul dugaan adanya motif politis dalam PP tersebut.

Ketiga, lemah komunikasi. Oleh karena sasaran kebijakan itu adalah bupati, walikota dan gubernur, seharusnya kebijakan itu dikomunikasikan sebelum diterbitkan PP. Tujuannya agar ketika kebijakan itu diundangkan para kepala daerah siap melaksanakan. Nyatanya ada kepala daerah yang kebingungan, ada yang siap, ada yang punya anggaran terbatas, dan ada yang tak punya anggaran sama sekali.

Keempat, lemahnya pengetahuan mata anggaran. Ketika PP diterbitkan para kepala daerah kebingungan darimana kenaikan THR dan gaji ke-13 PNS itu harus dibayar karena tidak ada mata anggaran yang definitif menyebut untuk kenaikan THR dan gaji ke-13 PNS. Akhirnya disiasati menggaunakan Dana Alokasi Umum (DAU), ada pula yang menggunkan Dana Tidak Terduga (DTT).

Kelima, lemahnya ketersediaan anggaran sehingga sejumlah pemda tak siap, bahkan pemerintah pusat kabarnya menerbitkan obligasi guna menutup biaya kenaikan THR dan gaji ke-13 ini.

Pertanyannya, atas urgensi apakah pemerintah sampai berutang Rp35,76 triliun hanya untuk menyenangkan PNS? Apakah tidak lebih baik jika dana sebesar Rp35,76 triliun itu digunakan untuk mengentaskan kemiskinan, menyantuni yatim piatu atau membebaskan derita fakir miskin.

Di sinilah perlunya pemimpin yang bijak, melihat situasi dan kondisi, terutama dalam situasi krisis yang harus dikedepankan adalah efisiensi. Bukan malah memboroskan anggaran.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here