Ideologi dan Demokrasi (1)

Tidak Ada (Lagi) Ideologi Partai Politik di Indonesia

1
454
Ilustrasi: ANTARAFOTO

Nusantara.news – Kita meyakini demokrasi seolah-olah merupakan sistem pemerintahan yang baik. Kita juga menyadari bahwa rakyat memiliki hak atas pembagian kekuasaan yang sama. Seperti halnya ketika reformasi, kita percaya bahwa partisipasi politik baik untuk rakyat di Indonesia. Demokrasi saat itu diharapkan dapat memberdayakan dan membantu mendapatkan apa yang dicita-citakan bersama, mendidik dan lebih peduli satu dengan yang lain. Demokrasi dinilai atas capaian setelah demokrasi itu diterapkan di suatu negara. Namun faktanya saat ini Indonesia adalah salah satu contoh negara yang telah terjerumus dalam sistem demokrasi liberal, tepatnya pragmatisme-transaksional. Demokrasi telah dibajak oleh kapitalisme yang bersekutu dengan eksekutif, partai politik (parpol), dan elite. Kita menyebutnya dengan istilah oligarki.

Kasus Setya Novanto (Setnov) adalah cerminan bahwa demokrasi telah dibajak oleh kekuasaan dan uang sehingga kita disuguhi tontonan murahan dalam alam demokrasi. Sudah jelas menjadi tersangka (TSK) dalam kasus e-KTP, namu Setnov tidak ada malunya, apakah akan mundur jika sudah menjadi terdakwa? Tidak ada obligasi moral sebagai pimpinan DPR RI yang mewakili rakyat Indonesia. Celakanya lagi, parpolnya (Partai Golkar) dan MKD (Mahkamah Kehormatan Dewan) yang merupakan lembaga Mahkamah, juga akan menjalani sesuai prosedural hukum, etika diabaikan. Padahal jelas, tidak ada peluang lagi mengubah status Setnov bebas dari kasus e-KTP.

Hakikat demokrasi

Abraham Washington mengatakan bahwa demokrasi adalah sistem pemerintahan dari, oleh, dan untuk rakyat. Hakikatnya, rakyat seharusnya sebagai kekuasaan tertinggi. Namun kenyataannya, dari berbagai kasus di DPR, apakah rakyat sebagai supremasi tertinggi dalam pertimbangan pengambilan keputusan? Melihat kenyataan politiknya, jelas tidak!

Demokrasi, jika salah diterapkan cenderung menjadi buruk, bias, tidak rasional, dan tidak bermakna, akibat kolusi dan nepotisme. Seperti halnya di Partai Golkar, beberapa orang “die hard” mempertahankan Setya Novanto sebagai Ketua Umum, mereka abai dengan arus besar para pemilihnya.

Terkesan demokrasi hanyalah teori belaka dan pada praktiknya berbeda jauh di tataran praksis. Dalam kasus Setya Novanto, Partai Golkar telah melakukan anarkisme terhadap pemiliknya (rakyat). Maka tak heran yang elektabilitasnya pada Pileg 2014 mencapai 14,5% saat ini dari hasil survey terperosok menjadi 7% saja. Itulah bentuk sanksi politik rakyat terhadap partainya. Senior yang juga mantan Ketua Umum Partai Golkar, Akbar Tandjung mengingatkan bahwa jika dibiarkan tergerus, akan kiamat bagi Partai Golkar.

Demokrasi Liberal telah menyeret bangsa Indonesia, sehingga pada tataran praksis hampir semua partai politik menjadi tidak punya ideologi. Ideologi utamanya adalah kepentingan, sehingga sebagian besar rakyat  merasa tidak terwakili oleh parpol pada tataran praksis.

Rakyat semakin jauh dengan parpol, saling melemahkan, dan parpol cenderung menjadi musuh rakyat. Kita berkesimpulan demokrasi hanya alat, formulasinya tergantung siapa yang berkuasa, jika agak otoriter dinamakan “demokrasi terpimpin”.

Kita pernah mengalami fase tersebut di era Bung Karno (Orde Lama), dan Soeharto pada Orde Baru. Presiden Turki Recep Tayep Erdogan berulang kali mengatakan bahwa demokrasi itu sekadar instrumen politik belaka.

Di Eropa bahkan sempat populer paham populisme yang anti-kemapanan, sehingga Inggris melakukan Brexit (British Exit), calon presiden Perancis Mariane Le Pen  juga menyerukan hal yang sama (populisme), meski kalah dalam pertarungan Pemilu atas anak muda bernama Emmanuel Macron yang sekarang menjadi Presiden Perancis.

Populisme juga gagal

Sebagai sempalan demokrasi, populisme menuntut keterlibatan rakyat dalam proses pengambilan keputusan, karena selalu dimanipulasi oleh oligarki. Hal ini adalah paradoks dalam sistem demokrasi prosedural.

Demokrasi prosedural hanya menghasilkan kompromi elite, bukan manifestasi keinginan rakyat. Populisme adalah gerakan reaksioner tentang kegagalan demokrasi, anti-elite, anti kemapanan, dan anti-demokrasi prosedural karena dianggap telah dibajak oleh kapitalisme.

Populisme sering merasa bahwa demokrasi dan pemilu tidak ada gunanya. Telah terjadi kesenjangan penilaian terhadap sistem demokrasi. Pandangan ekstrem populisme bisa menjadi racun demokrasi (paradoks) secara perlahan tapi pasti. Jika bandulan tuntutan rakyat akan menjadi tirani mayoritas.

Lahirnya sikap kritis rakyat disebabkan kekuasaan tidak mewujudkan kesejahteraan rakyat. Demokrasi hanya prosedural, dan hanya melahirkan elite yang tidak berbasis pada kerakyatan. Elite dengan oligarki cenderung korup, dan rakyat dikhianati, padahal mereka dipilih oleh rakyat dan eksesnya menimbulkan sikap anti demokrasi.

Parpol dianggap tempat berkumpulnya para elite dan establishment. Jangan heran para taipan mendekat dan menjadi pengurus partai karena kepentingan bisnisnya. Di partai Nasdem ada Jan Darmadi (Wantimpres), Enggartiasto Lukita (Menteri Perdagangan); di PDIP ada Murdaya Poo; di Partai Demokrat ada Chairul Tanjung, Siti Hartati Murdaya; di Golkar ada Setya Novanto, Robert Joppy Kardinal (Bendahara Umum); di Partai Gerindra ada Hashim Djojohadikusumo, Sandiaga Uno; di PKB ada Rusdi Kirana (Dubes RI di Malaysia, sebelumnya Wantimpres) bos grup Lion sang raja penerbangan biaya rendah (low cost); dan di PPP ada Djan Faridz.

Keberhasilan populisme menemui puncaknya ketika Donald J. Trump memenangkan Pemilu Presiden di Amerika Serikat tahun 2016. Masyarakat populisme berasumsi bahwa telah terjadi perubahan dengan istilah Trump Effect. Faktanya justru sebaliknya, populisme menjadi tidak popular, dan tokoh-tokoh populisme gagal pada Pilpres di Perancis, Jerman, Italia, Austria, Belanda, dan lain-lain.

Populisme hanyalah reaksi, seperti halnya sakit kepala atau demam dalam sebuah sistem demokrasi yang dinilai gagal dalam menyejahterakan rakyat. Populisme juga dikatakan sebagai sistem peringatan (warning system) agar elite lebih memperhatikan dengan baik dan lebih peka terhadap kebutuhan serta tuntutan rakyat.

Akhirnya, kita melihat dan memahami bahwa populisme hanyalah strategi elite politik dalam ‘mencuri’ hati rakyat saat berkampanye.

Apakah Presiden Joko Widodo populis? Mungkin “iya” pada saat kampanye Pilpres tapi kita menurunkannya (downgrade) karena setelah tiga tahun ternyata kepemimpinannya sangat pro taipan (pertumbuhan) dan kebijakannya malah cenderung anti rakyat.

Demokrasi telah dibajak oleh kapitalisme termasuk figur rakyat, Joko Widodo, kapitalisme hanya akan membuat kesenjangan sosial semakin dalam dan pada gilirannya akan mengancam kohesi sosial.

Parpol berpolitik tanpa ideologi

Walaupun Partai Golkar ideologinya karya kekaryaan, tapi tidak kita lihat lagi hasil karyanya selain cerita tentang tokoh-tokohnya yang terlibat korupsi. Partai Demokrat dengan ideologi Nasionalisme-Religius nyaris tidak terlihat, bahkan kampanye “Katakan ‘Tidak’ pada Korupsi” malah menjadi bumerang. Partai Nasdem dengan Restorasi Sosial hanya menjadi bagian dari kepentingan elite dan bagian dari oligarki.

PDIP dengan partai “Wong Cilik” (marhaen) justru ketika berkuasa cenderung anti rakyat, dan ketika Megawati Soekarnoputri menjadi Presiden, aset negara seperti Telkom dan Indosat dijual. Di era itu juga release and recharge dikeluarkan untuk pengemplang BLBI (Bantuan Likuiditas Bank Indonesia). Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang religius justru menjadi bagian dari korupsi “sapi” yang akhirnya memenjarakan Ketua Umumnya.

Parpol di Indonesia menjadi sumir ideologinya karena kepentingan, dalam hal ini menumpuk kekuasaan dan logistik menjadi agenda bersama di DPR.

Pemikiran romantis tentang demokrasi hanya melahirkan instrumental politik, bahkan belum memasuki tahap kekuasaan dan supremasi di tangan rakyat.

Adakah ideologi menjadi hal dasar rekrutmen anggota parpol, calon legislatif atau kepala daerah? Jangan-jangan parpol tidak lagi memiliki orang yang mengerti secara substantif tentang ideologi partainya. Apakah di Golkar masih ada figur yang memahami dengan baik tentang substansi karya kekaryaan? Kok kita kurang meyakini hal tersebut. Padahal mengenai itu adalah hal rutin ketika Golkar di era Orde Baru dengan “karakterdes” yang sangat populer saat itu.

Ideologi politik bisa disampaikan sebagai himpunan ide dan prinsip yang menjelaskan bagaimana seharusnya masyarakat bekerja dan menawarkan ringkasan order masyarakat tertentu. Ideologi politik biasanya mengenai dirinya, dengan bagaimana mengatur kekuasaan, dan bagaimana seharusnya dilaksanakan.

Secara garis besar dapat disimpulkan bahwa ideologi adalah pemikiran yang mencakup konsepsi mendasar tentang kehidupan, dan memiliki metode untuk merasionalisasikan pemikiran tersebut berupa fakta, metode menjaga, dan mengembangkan pemikiran tersebut agar tidak menjadi absurd (mustahil).

Marxisme dianggap ideologi yang paling berpengaruh pada abad ke-20. Ideologi lain yang populer adalah: kapitalisme, komunisme, komunitarianisme, neo-liberalisme, demokrasi, teokrasi (Islam, Kristen, Katolik), fasisme, nasionalisme, liberalisme, sosialisme, dan sosial demokrat.

Ideologi adalah dasar dan pemikiran politik yang menggambarkan suatu parpol dan kebijakannya. Ideologi politik sebagai badan dari sesuatu yang ideal, prinsipil, doktrin, mitologi atau simbol yang memiliki tujuan politik dan budaya yang sama, seperti: Marhaen yang dijadikan simbol oleh PNI (Partai Nasional Indonesia) Bung Karno, atau Megawati Soekarnoputri dengan partai Wong Cilik.

Parpol di Indonesia pada dekade terakhir nyaris tanpa ideologi, berjalan sesuai agenda elite, dan cenderung “arisan” lewat transaksional politik.

Masih patutkah kita berharap pada parpol? Tentu tetap dan harus, karena parpol menjadi bagian dari sistem kenegaraan. Namun rakyat harus lebih hati-hati dalam memilih parpol, Kepala Daerah, apalagi Kepala Negara. Jangan membeli “kucing dalam karung”.

Jika ideologi sebagai konsep untuk mencapai cita-cita, tentu saja parpol saat ini hanya menjadikan ideologi partai sebagai slogan kampanye. Sebab faktanya, di tataran praksis parpol di Indonesia tidak memiliki ideologi. []

1 KOMENTAR

  1. Apakah terbukti kerugian negara dlm kasus mafia sapi? Mengapa penulis tdk mencermati pendapat para ahli ttg vonis yg dijatuhkan trhadap LHI??Sayang sekali penulis dah membawa asumsi sendiri. Tks

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here