Tidak Ada Pengamanan AS yang Gratis

0
108
Kapal induk Angkatan Laut Amerika Serikat kelas Nimitz USS Carl Vinson berlayar di lepas pantai prefektur Nagasaki, selatan Jepang, dalam foto udara yang diambil oleh Kyodo, Sabtu (29/4). ANTARA FOTO/Kyodo/via REUTERS

Nusantara.news, Washington Kekuatan militer Amerika Serikat membuat negara adidaya itu kerap diandalkan oleh negara-negara sekutunya untuk memberi jaminan keamanan di sebuah kawasan. Tapi apakah semua itu gratis? AS tentu membutuhkan anggaran yang cukup besar untuk melakukan operasi pengamanan sebuah kawasan. Inilah yang sejak kampanye Pilpres AS 2016 digembar-gemborkan oleh Donald Trump, Presiden AS sekarang ini. Dan kini, Trump mulai menagih.

Tagihan biaya pengamanan militer AS pertama kali dilayangkan Donald Trump ke Jerman. Trump memerintahkan timnya untuk menghitung berapa banyak seharusnya pengeluaran Jerman yang selama 12 tahun terakhir anggaran pertahanannya masih di bawah 2% PDB (1,2%), kemudian ditambah bunga. Diperkirakan, totalnya mencapai USD 300 juta dengan rincian USD 250 juta utang pokok ditambah bunga USD 50 juta. AS menganggap ini tidak adil, karena sebagian besar biaya operasi militer NATO akhirnya dibebankan kepada AS.

Baca: Trump Kirim Invoice untuk Kanselir Merkel

Jerman menganggap langkah Trump sungguh keterlaluan. “Di balik tuntutan tersebut tujuannya adalah mengintimidasi, tapi Kanselir Merkel merespons dengan tenang dan tidak menanggapi provokasi tersebut,” kata pejabat pemerintah Jerman yang tak mau disebut namanya.

Tidak hanya Jerman, Trump juga merasa Arab Saudi berhutang kepada AS dalam hal pengamanan kawasan Timur Tengah. Pada Kamis (27/4), Trump mengeluh bahwa orang Saudi tidak membayar bagian yang adil untuk pertahanan AS.

Trump mengeluh, sekutu AS itu tidak memperlakukan AS secara adil dan Washington merasa kehilangan “sejumlah besar uang” untuk membela kerajaan Arab itu.

Sebagaimana wawancara Reuters, Kamis (27/4) Trump menegaskan, pemerintahannya sedang dalam pembicaraan tentang kemungkinan kunjungan dirinya ke Arab Saudi dan Israel pada paruh kedua bulan Mei.

“Terus terang, Arab Saudi tidak memperlakukan kami dengan adil, karena kami kehilangan sejumlah besar uang untuk membela Arab Saudi,” kata Trump.

Kritik Trump terhadap Saudi sebetulnya telah berlangsung sejak dirinya berkampanye sebagai calon presiden AS 2016 lalu. Saat itu, Trump menuduh Saudi tidak membayar beban anggaran yang AS keluarkan untuk melindungi keamanan negaranya.

“Tidak ada yang akan mengacaukan Arab Saudi karena kami mengawasi mereka,” kata Trump pada sebuah kampanye di Winconsin setahun yang lalu.

“Mereka tidak membayar harga yang pantas,” tambahnya.

Kebijakan Trump yang menagih negara-negara sekutunya membayar biaya pengamanan juga sempat membuat khawatir Jepang, sekutu utama AS di Asia Pasifik. AS memiliki pangkalan militer di Jepang. Namun masalah tersebut tampaknya bisa dibicarakan oleh kedua pemimpin negara Trump dan Shinzo Abe (PM) Jepang saat mengadakan pertemuan di resor Mar-a-lago, Florida Februari lalu. AS menegaskan kembali komitmennya untuk menjaga keamanan di kawasan Asia Pasifik.

Terakhir, Trump menagih sekutunya di kawasan Asia Pasifik, yang saat ini tengah menghadapi kekhawatiran meletusnya perang Korea, yakni Korea Selatan. Trump meminta Korea Selatan membayar USD 1 miliar terkait pemasangan sistem anti rudal AS (Terminal High Altitude Area Defense / THAAD) di Korea Selatan. Kontan saja, pemerintah Korea Selatan menolak permintaan Trump.

Kementerian Pertahanan Korea Selatan dalam sebuah pernyataan pada Jumat (28/4) mengatakan, “Tidak ada perubahan sikap di Korea Selatan dan Amerika Serikat bahwa pemerintah kami menyediakan tanah dan fasilitas pendukung dan AS menanggung biaya pemasangan, operasi dan pemeliharaan sistem THAAD.”

Pemasangan sistem pertahanan anti rudal di sekitar Seoul dan beberapa wilayah lainnya, disepakati tahun lalu oleh pemerintahan Presiden Barack Obama dan Presiden Korea Selatan Park Geun-hye. Dengan begitu Park dapat menghindari tuntutan bahwa dia harus meminta persetujuan Majelis Nasional atas kesepakatan tersebut dengan mengklaim bahwa tidak ada dana tambahan yang diperlukan untuk pemasangan THAAD.

Namun dalam wawancara dengan Reuters Kamis (27/4) di Washington, Trump mengatakan bahwa AS ingin Korea Selatan membayar pemesangan sistem tersebut.

Trump yang berlatar belakang bisnis kerap melihat anggaran pengamanan yang dilakukan AS terhadap negara-negara sekutu dengan perspektif untung-rugi. Kalau AS melindungi mereka, apa untungnya bagi AS? Ini sejalan dengan prinpsip “America First” yang menjadi slogan politiknya pada saat kampanye.

Tapi kemudian keinginan Trump menagih negara-negara sekutunya menjadi masalah karena hal tersebut terkait kesepakatan pemerintah sebelumnya.

Mantan pejabat Departemen Luar Negeri AS memperkirakan biaya sistem THAAD sekitar USD 1,2 miliar, tapi dia mengatakan AS tidak ingin menjual THAAD ke Seoul.

Sepertinya mustahil jika negara-negara sekutu itu akan mau membayar biaya pengamanan AS dengan dollar. Tapi apa pun, tentu tidak ada pengamanan yang gratis, dan AS pasti akan menagih bayarannya dalam bentuk lain. []

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here