Tidak Etis Kapolda Jabar Menjadi Pembina Ormas GMBI

0
340
Ya, memang. Meskipun tidak ada hukum yang dilanggar, tapi tidak etis lah Kapolda Jabar menjadi pembina Ormas GMBI

Nusantara.news, Jakarta – Meskipun tidak ada hukum yang dilanggar, namun sangat tidak etis Kapolda Jabar Irjen  Anton Charliyan menjadi pembina Ormas GMBI.  Sebab rawan konflik kepentingan.

Demikian kesimpulan dari beragam pendapat yang dihimpun nusantara.news , Rabu (18/1/2017) pagi. Bahkan anggota Komisi III DPR-RI M Syafii menyebut Kapolda Jabar Anton Chariyan layak disebut provokator.

“Jadi memang tidak pantas menyandang jabatan itu, karena kerjanya hanya sebagai povokator,” tuding Syafii.

Tudingan Syafii itu masuk akal. Mengingat saat pemeriksaan Habib Rizieq, Kamis (11/1/2017) lalu, diduga Kapolda mengerahkan Ormas GMBI untuk berhadap-hadapan ribuan pasukan Habib Riziek yang mengantar imam besarnya. Maka terjadilah bentrok diantara kedua massa yang menyebabkan ratusan orang dari kedua-belah pihak luka-luka.

Oleh karenanya M. Syafii tegas mendesak Kapolri Tito Karnavian segera mencopot jabatan Anton. “Seharusnya Anton itu menenangkan dan mengayomi semua lapisan masyarakat,” ulas M Syafii. Terlebih, sebut M. Syafii, Anton tidak bisa bersikap independen. Dia seolah membarkan massa GMBI melakukan perusakan.

Anton sendiri membenarkan dirinya menjadi pembina Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia (GMBI). “Pembinanya banyak. Ada 35 orang. Termasuk saya,” beber Anton terkait namanya yang disebut-sebut sebagai pembina Ormas GMBI. Baginya itu biasa saja, tidak ada hukum yang dilanggar. Sebab tidak sedikit pejabat yang menjadi pembina organisasi, termasuk Presiden.

“Pembina itu boleh, di luar struktur, agar organisasi baik, beradab dan mengedepankan nilai kearifan serta Pancasila,” jelas Kapolda Jabar Irjen Pol Anton Charliyan yang dipergoki wartawan bersilaturahim di rumah sesepuh Sunda Sholihin GP, Selasa (17/12/2017) lalu.

Maka, kendati dikecam sejumlah kalangan, Anton tetap bersikukuh tidak akan mundur dari kedudukannya sebagai pembina Ormas GMBI. “Karena saya memiliki visi, yang belok-belok harus diluruskan,” sambung Anton. Apalagi, tandas Anton, sebelum menjadi pembina diinya sudah melalui prosedur meminta izin kepada atasan.

Namun anggota DPR-RI Komisi III Arsul Sani tidak sependapat. “Siapa bilang perbuatannya tidak melanggar hukum?” kata Arsul. Setidaknya, dalam pandangan Arsul, Irjen Anton Charliyan telah melanggar UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian RI karena menjadi pejabat di luar kepolisian.

“Jadi yang ada di UU Kepolisian, di Peraturan Kapolri. Semua penegak hukum semua aktif seperti polisi, jaksa, KPK, yang masih aktif tidak boleh duduk dalam satu organisasi yang gak ada connecting point dengan instansinya dia,” ujarnya.

Dasar pertimbagan Arsul adalah pasal 28 ayat 3 UU 2/2002 tentang Kepolisian RI. Pasal itu berbunyi “Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat menduduki jabatan di luar kepolisian setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas kepolisian.” Kata Arsul mengingatkan.

Dalam pandangan Arsul, sebaiknya semua penegak hukum, apakah KPK, kejaksaan, kepolisian, jelas tidak memungkinkan, duduk di organisasi apapun. Pembina, pengawas, dari satu organisasi, baik orang masyarakat bahkan olahraga. “Jadi pembina setelah pensiunan Polri, It’s ok. Tapi yang tidak ada connecting pointnya,” saran Arsul.

Namun tuntutan pelengseran Anton Charliyan dari jabatan Kapolda Jabar oleh FPI dotolak keras oleh Ketua Setara Institute Hendardi. “Supremasi hukum tidak boleh ditundukkan dengan supremasi kerumunan dan supremasi intoleransi yang saat ini menguasai ruang publik,” tulisnya di WA.

Hendardi juga menilai, Anton Charliyan yang menjadi pembina organisasi GMBI adalah sesuatu yang wajar dan lumrah. Ada banyak pejabat menjadi pembina dan pengurus organisasi kemasyarakatan, baik itu organisasi kesehatan, hobby, olahraga, maupun ormas. “Jadi tidak ada hubungan antara kekuasaan dan kewenangan yang dimiliki oleh seseorang, kemudian dia tidak boleh menjadi pembina organisasi,” katanya.

Pakar kepolisian yang sebelumnya juga anggota polisi, Kombes (Pur) Bambang Widodo Umar justru mengkritik kebijakan polisi yang mengizinkan anggota Polri menjadi dewan pembina sebuah ormas. “Kalau membina, suatu saat pasti akan berpihak. Jadi menurut saya tidak tepat,” terang Bambang.

Sebagai anggota polri, sudah seharusnya polisi membina Kamtibmas. Namun, Kamtibmas bukan secara organisasi, namun pembinaan Kamtibmas secara umum. “Kamtibmas secara umum itu harus dikelola,” ungkap Bambang

Selain itu, lanjut Bambang, seorang anggota Polri yang menjadi pembina suatu kelompok, bila suatu saat terjadi benturan dengan kelompok lain pasti tidak obyektif. “Untuk itu, sebaiknya anggota polri tak merangkap sebagai pembina sebuah organisasi,” pinta Bambang.

Apalagi, tegas Bambang, dia masih punya wewenang dan kekuasaan. “Ini yang bahaya, karena kekuasaan polisi besar jangan sampai disalahgunakan oleh kelompok tertentu atau partai politik, lembaga sosial dan lain-lain,” pungkas Bambang.

Jadi, kalau pun tidak ada hukum yang dilanggar paling tidak ada etika yang dilanggar. Maka silakan memilih, mundur dari jabatan Kapolda atau undur dari pembina GMBI? []

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here