Tidak Menjalankan Tupoksi, Dahlan Iskan Divonis 2 Tahun Penjara

0
146
Terdakwa kasus dugaan korupsi pelepasan aset PT PWU Jatim, Dahlan Iskan menjalani sidang Putusan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Juanda, Sidoarjo, Jawa Timur, Jumat (21/4). Majelis hakim menjatuhkan vonis pidana penjara selama 2 tahun dengan status tahanan kota, denda Rp100 Juta dan subsider 2 bulan. ANTARA FOTO/Umarul Faruq

Nusantara.news, Jakarta – Kendati divonis 2 tahun penjara oleh Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Surabaya pada Jumat (21/4) tapi Dahlan Iskan tak perlu menghuni Lembaga Pemasyarakatan. Sebab dalam amar putusannya tertulis “menjatuhkan hukuman dua tahun penjara dalam bentuk penahanan kota dan denda Rp100 juta subsider 2 bulan penjara.

Tiga hakim Tipikor yang diketuai Mohamad Tahsin secara bulat memutuskan Dahlan bersalah dalam perkara korupsi terkait pelepasan asset PT Panca Wira Usaha (PWU), sebuah Badan Usaha Milik Daerah Pemerintahan Provinsi (Pemprov) Jawa Timur di bawah harga Nilai Obyek Jual Pajak (NJOP).

Toh demikian, dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang dikabulkan Majelis Hakim hanya dakwaan subsider, Majelis Hakim memutuskan  kesalahan terdakwa adalah tidak melaksanakan tugas pokok dan fungsinya secara benar ketika menjabat Direktur Utama PT PWU sehingga terjadi pelepasan asset perusahaan dengan harga jual di bawah NJOP.

Hal-hal yang memberatkan, demikian pertimbangan Majelis Hakim, perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan korupsi, dan hal-hal yang meringankan terdakwa belum pernah dihukum dalam kasus korupsi dan bersikap sopan.

Sebelumnya Jaksa Penuntut Umum mengajukan tuntutan hukuman enam tahun penjara dan denda Rp750 juta subsider enam bulan kurungan, serta mewajibkan terdakwa membayar uang pengganti sebesar Rp4,1 miliar subsider tiga tahun penjara.

Perkara korupsi Dahlan Iskan sudah diusut Kejaksaan Tinggi Jawa Timur sejak 2015. Kala itu muncul dugaan adanya penjualan 33 asset milik PT PWU yang bermasalah. Namun penyidik hanya fokus pada 2 penjualan asset BUMD milik Pemprov Jatim itu di Kabupaten Kediri dan Kabupaten Tulungagung.

Penjualan asset itu terjadi tahun 2003. Sedangkan Dahlan Iskan menjadi Dirut PT PWU sejak tahun 2000 hingga tahun 2010. Maka pendiri raksasa media Grup Jawa Pos yang karirnya moncer di era kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dengan menjabat Direktur Utama Perusahaan Listrik Negara (PLN) dan Menteri Perhubungan ini diputuskan bersalah oleh Majelis Hakim.

PT PWU yang berkantor di Jl Jenderal Basuki Rahmat No.15, Surabaya, Jawa Timur ini, pada websitenya tertulis bergerak dalam bidang bangunan. Terakhir kali PT PWU yang memiliki sejumlah anak perusahaan ini merambah ke Properti dan Infrastruktur.

Atas putusan ini, Dahlan Iskan dengan tegas akan mengajukan banding, Sebaliknya Jaksa Penuntut Umum yang dakwaan primernya dimentahkan Majelis Hakim menyatakan masih pikir-pikir untuk mengajukan Kasasi ke tingkat peradilan yang lebih tinggi.

Tapi benarkah kesalahan Dahlan Iskan hanya karena dia tidak menjalankan Tupoksi secara benar? []

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here