Tidak Optimal, Komisi V DPR Sorot Anggaran Rp179,84 M untuk Pengembangan Suramadu

0
124

Nusantara.News, Surabaya – Kinerja Badan Pengembangan Wilayah Suramadu (BPWS) yang pendiriannya dilandaskan pada Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 27 Tahun 2008, dinilai masih belum optimal. Penilaian itu terlontar ketika Komisi V DPR RI menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan BPWS di Senayan, Selasa (31/1/2017).

Kendati serapan anggaran BPWS pada tahun anggaran 2016 cukup tinggi, mencapai 90 persen, namun belum ada program substansial dan mendasar yang dikerjakan. “Pada tahun anggaran 2016, BPWS programnya pavingisasi dan spam. Ini program kementerian apa program BPWS? Nggak ada itu bikin spam kalau berdasarkan Perpres 27/2008. Kami minta Plt BPWS kembali ke khittah pendiriannya,” kata M Nizar Zahro, anggota Komisi V asal Madura dalam rilisnya kepada Nusantara.News.

Padahal anggaran BPWS 2016 mencapai Rp179,84 miliar. Rinciannya, kegiatan fisik dan SDM mencapai Rp137,02 miliar, kegiatan rutin BP–BPWS Rp26,12 milair dan kegiatan non fisik Rp16,74 miliar. Alokasi anggaran tersebut, ternyata bukan program otonom dari BPWS. Politisi asal Gerindra tersebut menyinggung pembangunan jalan dekat kampus Universitas Trunojoyo Bangkalan.

“Itu kan jalan Kabupaten. Kewajibannya kabupaten, hanya saja bekerjasama dengan BPWS. Demikian juga pemberian lampu di Asta Tinggi Sumenep yang merupakan tanggung jawab pemerintah kabupaten setempat tetapi bekerjasama dengan BPWS. Pada 2017 ini, fokus saja programnya pada pengembangan di kaki Suramadu. Baik di sisi Bangkalan maupun Surabaya,” ungkapnya.

BPWS merupakan tindak lanjut dari pembangunan jembatan tol Suramadu yang bertujuan mendorong percepatan pengembangan sosial ekonomi dan tata ruang wilayah-wilayah tertinggal di Pulau Madura. Secara struktural, BPWS terdiri dari Dewan Pengarah dan Badan Pelaksana. Peraturan perundang-undangan ini kemudian disempurnakan dengan Perpres Nomor 23 Tahun 2009 tentang Pembentukan Badan Pengembangan Wilayah Surabaya-Madura (BPWS) untuk lebih mendukung peningkatan kinerja.

Badan Pelaksana BPWS (Bapel BPWS), sesuai dengan amanah Perpres 27 Tahun 2008, memiliki tugas dan fungsi untuk melaksanakan pengelolaan, pembangunan dan fasilitasi percepatan kegiatan pembangunan wilayah Suramadu. Kegiatan pengelolaan dan pembangunan infrastruktur wilayah yang dilaksanakan Bapel BPWS dilaksanakan di 3 kawasan.

Yakni Kawasan Kaki Jembatan Sisi (KKJS) Surabaya (seluas 600 hektar), Kawasan Kaki Jembatan Sisi (KKJS) Madura (600 hektar) dan kawasan khusus di Utara Pulau Madura (600 hektar). Dua kawasan pertama dikembangkan untuk mendorong perkembangan ekonomi. Sedangkan kawasan khusus untuk pengembangan kawasan Pelabuhan Peti Kemas.

Nyatanya, hingga kini pengembangan yang terjadi sesuai isi Perpres tidak signifikan. BWPS pun seolah terperangkap dalam agenda rutin pembangunan 4 kabupaten di Madura. []

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here