Tidak Patut Kapolri Bertemu Tersangka

0
266

PEKAN lalu pertemuan antara Kapolri Tito Karnavian, Kepala Badan Intelijen Negara Budi Gunawan, Kapolda Sumatera Utara Paulus Waterpauw dengan Gubernur Papua Lukas Enembe, menjadi perbincangan ramai.  Konon, pertemuan itu membahas pemenangan Joko Widodo dan PDIP di Papua pada Pemilu 2019.

Tapi, menurut keterangan resmi Mabes Polri, pertemuan itu adalah untuk berkoordinasi terkait keamanan Pilkada serentak 2018 di Papua. Karena beberapa pilkada di Papua sebelumnya, berujung pada konflik di masyarakat, seperti yang terjadi di Kabupaten Puncak Jaya, Intan Jaya dan Lany Jaya.

Sukar kita mencari pintu logika bagi penjelasan Mabes Polri itu. Soalnya banyak keganjilan pertemuan ini. Misalnya, kalau sekadar koordinasi tahap awal mengenai pengamanan pilkada serentak, jelas tidak ada urgensinya pejabat setinggi Kepala BIN dan Kapolri sendiri yang turun tangan. Koordinasi semacam itu cukup antarpejabat di daerah. Toh, BIN dan Polri mempunyai jajaran vertikal di semua daerah. BIN punya BIN Daerah. Polri punya tangan sampai ke tingkat kelurahan.

Kehadiran Kapolda Sumut juga tak ada relevansinya dalam pertemuan itu. Dia memang orang Papua dan pernah jadi Kapoda Papua. Kalau Polri butuh informasi soal Papua, sumber paling tepat adalah kapolda yang sedang menjabat. Prosedur organisasi yang paling primitif pun pasti menggunakan logika seperti itu.

Tapi, okelah, kalau kita memperpanjang rentang toleransi, pertemuan Kepala BIN dengan Lukas Enembe, mungkin masih bisa dipaksakan untuk diterima akal (kalau pertemuan tersebut memang hanya membahas soal pengamanan Pilkada 2018!).

Tapi, keikutsertaan Kapolri dalam pertemuan itu?! Tidak patut!

Sebab, Lukas Enembe adalah seorang tersangka korupsi dana pendidikan mahasiswa Papua Tahun Anggaran 2016! Dan, yang menetapkannya sebagai tersangka adalah Bareskrim Polri pula sejak 25 Agustus lalu!

Kita sebut tidak patut, karena bagi penegak hukum di institusi lain, bertemu dengan tersangka di luar urusan pemeriksaan, sangat diharamkan. Di KPK, misalnya, menurut Pasal 365 ayat (1) UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK, pimpinan lembaga itu dilarang berhubungan langsung atau tidak langsung dengan tersangka atau pihak lain yang ada hubungan dengan perkara yang ditangani KPK dengan alasan apa pun. Jaksa dan hakim juga punya aturan yang melarang hal serupa.

Polri memang tidak punya aturan yang tegas melarang polisi bertemu dengan pihak yang berperkara seperti di institusi lain. PP Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri secara harfiah memang tidak memuat larangan seperti itu. Jadi, sekali lagi, jika dipahami secara legal-formal, pertemuan itu bukan pertemuan terlarang.

Itu sebabnya, kita tidak menyebut pertemuan Kapolri dengan Lukas Enembe sebagai sesuatu yang salah. Kita menyebutnya tidak patut.

Tapi, apa iya, kita harus naif dalam memahami peraturan hanya dari yang tertulis?

Pertemuan itu memang tidak menggugurkan status tersangka Lukas Enembe (sekali lagi, kalau memang hanya semata-mata membahas soal pengamanan Pilkada 2018!, dan tidak membahas soal di luar itu). Di atas kertas, pertemuan tersebut juga tidak akan mengganggu proses penyidikan yang dilakukan Bareskrim. Tapi, dalam struktur organisasi terkomando seperti Polri, siapa yang bisa menjamin, hal itu tak membuat rikuh anak buah Tito Karnavian di Bareskrim –sekuat apa pun dia menjaga integritas dan wewenang diskresi kepolisian yang dimilikinya?

Sebenarnya pengujian setiap calon kapolri di DPR dengan memakai terminologi fit and proper test (uji kelayakan dan kepatutan) sudah tepat. Dari sisi kelayakan, dia dinilai apakah calon kapolri itu memenuhi syarat-syarat administratif dan legal-formal, seperti kepangkatan, kesehatan dan sejenisnya.  Itu pengujian mudah. Yang sulit adalah menilai kepatutan. Sebab, kepatutan mengandung banyak sisi.  Di dalamnya terkandung nilai-nilai yang tak bisa diukur secara administratif, seperti keteladanan, kepemimpinan, kepatuhan pada norma-norma moral dan etika, dan sebagainya.

Kalau saja sisi kepatutan ini kemarin digali secara mendalam oleh Presiden dan DPR, mungkin berbagai ketidakpatutan ini bisa terhindari, agar wajah pemerintahan tidak terlalu coreng-moreng.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here