Tiga Aktor “Invisible Hand” di Balik Kemelut DPD

0
151

Nusantara.news, JAKARTAInvsible hand di balik ada dalam kisruh di Dewan Perwakilan daerah (DPD), disinyalir dari kelompok yang memiliki modal besar yang bersekutu dengan asing. Targetnya jelas ingin menanamkan kuku tajamnya di negeri ini. Hal itu dilontarkan pakar politik Universitas Hasanuddin, Mulyadi kepada Nusantara.news, Jumat (7/4).

“Saya tidak menampik kemungkinan adanya kekuatan besar yang mengatur ini semua. Indikasinya, amar putusan MA salah ketik dan tetap datang ke Senayan untuk melantik pimpinan baru DPD. Tapi, yakinlah bahwa suatu saat kotak pandora akan terbuka dan membuat semuanya tercengang. Ketika itu terjadi kita hanya bisa menyesal karena sudah terlambat,” kata dosen Ilmu Pemerintahan ini.

Menurutnya, permainan politik di negeri ini hanya dimainkan oleh tiga aktor. Pertama, oligarki politik atau dinasti politik yang memunculkan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).

Aktor kedua, oligarki ekonomi. Inilah pemilik modal besar yang bertindak sebagai ‘bandar’. Aktor ini yang memiliki sumber dana besar sehingga mampu membiayai kegiatan-kegiatan atau permainan politik.

Ketiga, oligarki sosial. Aktor ini adalah para bandit politik yang memiliki massa yang bisa dikerahkan saat dibutuhkan untuk men-support sebuah skenario politik.

“Nah, ketiga aktor itu dimainkan oleh dalang, yaitu kapitalisme liar yang bersekutu dengan negara yang berwatak neokolonialis-neoimperialis. Itulah yang bermain di semua permainan politik. Tapi, sekali lagi kita tunggu kotak pandoranya terbuka dan itu pasti akan terjadi,” paparnya.

Ihwal invisible hand itu pertama kali dilontarkan langsung oleh senator asal NTB Farouk Muhammad. Dia mensinyalir ada pihak lain yang ikut menciptakan kisruh untuk menggolkan Oesman Sapta Odang sebagai Ketua DPD. “Ada invinsible hand di balik semua ini, sehingga ada keputusan hukum dari MA,” ungkap Farouk di sebuah acara di Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Rabu (5/4).

Meskipun tak menyebut langsung siapa pihak yang bermain itu, namun Farouk mengatakan permainannya dapat terlihat dari putusan uji materi yang dikeluarkan Mahkamah Agung di mana terdapat banyak kesalahan.

“Ada kata-kata yang diselipkan dalam amar putusan itu. Bagaimana mungkin bisa terjadi di sebuah lembaga negara paling tinggi di bidang peradilan bisa ada salah ketik. Ada apa ini?” tuturnya.

Untuk diketahui, berdasarkan putusan uji materi Tata Tertib DPD Nomor 1 Tahun 2016 yang mengatur masa jabatan Pimpinan DPD menjadi 2,5 tahun tertanggal 30 Maret lalu, MA membatalkan Tata Tertib DPD yang memotong masa jabatan pimpinan ke 2,5 tahun dan kembali ke masa jabatan lima tahun.

Anehnya, dalam putusan MA itu ditemukan banyak kesalahan pengetikan. Di antaranya DPD RI menjadi DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) dan Tata Tertib DPD Nomor 1 Tahun 2016 dan 2017 menjadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 dan 2017.

Ironisnya, MA yang membatalkan Tatib tentang masa jabatan pimpinan DPD 2,5 tahun justru melantik OSO dan dua wakilnya untuk masa jabatan 2,5 tahun.

Sebab, mustahil MA sebagai lembaga tinggi negara mau mengambil resiko melantik pimpinan DPD yang baru tanpa ada ‘tekanan’ dari kekuatan besar. MA tentu sadar sikap yang terbaik adalah menahan diri agar tak terjebak dalam wilayah politik. Nyatanya, Ketua MA, Hatta Ali yang sedang umrah harus mengutus Wakil Ketua MA, Suwardi untuk datang ke Senayan dan memandu pelantikan OSO Cs sebagai pimpinan DPD yang baru.

Namun, sejak awal OSO yang juga Ketua Umum DPP Partai Hanura telah menegaskan, bahwa posisinya sebagai Ketua DPD yang baru semata-mata untuk kepentingan bangsa dan Negara ini.

“Saya berharap semua pihak dapat memahami apa arti senator yang ditugaskan di pusat ini adalah untuk menjaga dan memperjuangkan kepentingan-kepentingan daerah dan bangsa ini secara keseluruhan,” kata wakil ketua MPR RI itu.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here