Tiga Faktor Penyebab Jokowi – Ma’ruf Bakal Kalah

1
694

Nusantara.news – Menurut opini publik melalui polling (“sure pay”) seolah-olah elektabilitas Jokowi–Ma’ruf masih jauh di atas 50% dan Prabowo–Sandi hanya 30%, serta yang undecided voter (pemilih yang belum menentukan) sebesar 20% padahal sudah tiga minggu masa kampanye. Lalu, ke mana kah suara yang di media sosial, sekitar ratusan juta, yang meminta Ganti Presiden 2019? Cipta kondisi yang dilakukan tersebut tentu tidak objektif karena perusahaan riset/polling sudah menjadi bagian dari elemen kampanye. Pencitraan diri Joko Widodo pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 terus dilakukan lewat  fasilitas negara mulai dari Asian Games, Asian Para Games dan kenduri besar IMF–WB (International Monetary Fund – World Bank). Apa yang Indonesia dapat dibandingkan dengan biaya yang telah dikeluarkan?

Tiga kenduri besar yang hajatannya berbarengan dengan bencana alam silih berganti, dan di saat Negara kering likuiditas sehingga tidak bisa berbuat banyak untuk membantu para korban; mulai dari bencana Lombok, Palu dan Donggala, Situbondo dan Sumenep, banjir bandang di Mandailing Sumatera Utara dan Kabupaten Tanah Datar Sumatera Barat.

Jika Joko Widodo ingin menang pada kontestasi Pemilihan Presiden 2019, tentu saja tidak akan mengutamakan tiga kenduri tersebut di atas sebagai sarana pencitraan, dan ikut prihatin karena rakyat korban bencana butuh bantuan saat ini. Jika Negara siap dengan bantuan sudah pasti bakal digunakan sebagai sarana pencitraan seperti yang terjadi di Lombok. Kita mencatat Joko Widodo di Lombok wara-wiri dengan segudang janji. Sudahkah dilaksanakan semua janjinya itu? Bantuan Rp 2,1 triliun yang dikeluarkan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati (secara terpaksa), itu juga dikeluarkan karena rakyat Lombok “marah” karena begitu tanggapnya Pemerintah dengan bencana alam di Palu dan Donggala. Saking tanggapnya, membiarkan rakyat “menjarah” toko-toko dan ATM sementara Negara absen, likuiditas Negara kering untuk bencana serta biaya rutin Negara sudah “megap-megap”. Sekalian mengizinkan negara asing memberi bantuan, dan IMF–WB memberi utang senilai USD 1 milyar.

Faktor Bencana Alam yang bersifat Ilahiah

Bencana alam yang bertubi-tubi pasti tidak lepas dari ulah masyarakat itu sendiri, dan juga semacam sinyal dari Allah kepada penguasanya, ini bersifat Ilahiah. Salah satu cara mengatasinya adalah tindakan pasca-kejadian yang berujung kerugian materi rakyat korban, serta ketersediaan stok logistik penguasa untuk membantu. Tersediakah stok uang di Kementerian Keuangan untuk tanggap darurat? Sri Mulyani Indrawati (SMI) cemberut ketika ditanya ketersediaan bantuan untuk korban bencana.

Belum selesai Lombok, ada lagi bencana Palu dan Donggala, disusul dengan gempa Situbondo dan Sumenep, Madura. Seminggu kemudian terjadi banjir bandang di Mandailing (Sumatera Utara) dan Kabupaten Tanah Datar (Sumatera Barat), serta beberapa gunung juga “batuk-batuk” seakan memberi sinyal kepada kita. Bisakah kita duga apa yang akan terjadi berikutnya? Gempa di Lebak baru-baru ini adalah “patahan Sunda” di selatan Jawa Barat, yang lebih berbahaya daripada patahan sesar Sulawesi Tengah.

Saatnya kita mengoreksi diri secara nasional dan untuk Presiden Joko Widodo tentu mewakili Negara sebagai Kepala Negara dan Pemerintahan. Apakah kebijakan selama ini ada yang bertentangan dengan kehendak Ilahi, sehingga Allah menurunkan bencana bagi rakyat Indonesia secara serempak?

K.H. Ahmad Dahlan (pendiri Muhammadiyah) pernah berkata: “Perhatikan alam dan bangsamu. Jika di suatu bangsa yang beriman mereka mengaku sebagai pemimpin yang baik, namun jika terjadi kerusuhan akibat bencana alam yang berturut-turut, maka itu pertanda rusak pemimpinmu. Jika rusak pemimpinmu maka rasa lelah tatanan masyarakat mereka saling memfitnah, saling menghujat, saling mencela tak bisa terhindarkan. Di saat itu Allah memberi peringatan bagimu dengan berupa musibah tiada henti”.

Di era Joko Widodo perhatian pada lingkungan hidup semakin abai, karena dipadukannya Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sehingga Kementerian Lingkungan Hidup kekuatannya setingkat Eselon I, yang pasti “nyerah” dengan taipan kehutanan dan kelapa sawit. Apalagi menterinya dari partai politik pendukung Jokowi. Pemberian dana khusus untuk B20 misalnya, untuk bio-diesel sebesar Rp 7,5 Triliun pada pengusaha kelapa sawit hilang dari liputan. Seberapa besar kontribusinya yang dikatakan mampu mengurangi impor BBM 20%?

Jika alam dizalimi akan terjadi bencana seperti saat ini. Belum lagi pembagian sertifikat tanah yang banyak berbenturan dengan komunitas LMDH (Lembaga Masyarakat Desa Hutan), di mana kebijakan sebelumnya sudah harmonis antara penduduk desa hutan dengan Perhutani (BUMN pemilik hutan), pengelolaan bersama dengan sistem bagi hasil. Lalu dengan sertifikat dibagikan, tentu merusak tatanan selama ini. Sekali lagi hanya untuk pencitraan, dengan alasan pencitraan, lalu bagi-bagi aset negara dengan program yang tidak konsepsional. Padahal perhutanan sosial (LMDH) yang payung hukumnya (Undang-Undang Agraria dan Undang-Undang Kehutanan) lebih tinggi, dikacaukan oleh Joko Widodo dengan Peraturan Presiden No. 88 Tahun 2017 tentang Penyelesaian Penguasaan Tanah Dalam Kawasan Hutan, sehingga terjadi disharmoni pada komunitas desa hutan.

Bencana terus datang dengan kebakaran Gunung Merbabu dan sebelumnya di beberapa gunung, sehingga kita tidak mampu menjaga alam semesta yang merupakan ekosistem yang bersifat Ilahiah. Jika alam yang berkehendak, tentu adalah kehendak-Nya yang bersifat sunatullah, dan manusia hanya bisa mengatasinya setelah bencana terjadi. Celakanya, terjadi di saat Negara tidak tersedia likuiditas dan logistik yang cukup untuk membantu. Sementara IMF–WB akan membantu bencana alam dalam bentuk utang senilai USD 1 miliar atau sekitar Rp 15,2 Triliun dan bakal menjadi beban bagi rakyat Indonesia.

Faktor Kedua Soal Ekonomi: “Sri Mulyani Menyerah Soal Gejolak USD”

Jika SMI sebagai Menteri Keuangan Terbaik Dunia sudah menyerah soal mata uang Dollar Amerika Serikat (USD) karena cadangan devisa sudah di ambang batas, tentu USD akan berjalan sesuai mekanisme pasar. Toh, kita sebagai pendukung sistem keuangan global sangat pro pasar. Jadi, intervensi Bank Indonesia yang seharusnya dilakukan setiap saat sangat tergantung ketersediaan devisa untuk menjaga keseimbangan pasar terhadap USD. Repotnya, yang dijaga bukan hanya pasar uang, tapi juga pasar obligasi (Surat Berharga Negara), karena utang kita saat ini menggunakan SUN (Surat Utang Negara). Intervensi membutuhkan jumlah USD yang besar, sementara cadangan devisa sudah berada di lampu kuning dan merah.

Hal lain yang bisa menolong adalah optimalisasi ekspor, namun malah berujung buruk karena bahan bakunya berasal dari impor, sehingga situasi yang bersifat menguntungkan menjadi simalakama. Eksesnya, ruang fiskal dari pajak dengan sendirinya akan terjadi short fall dan jauh dari target, khususnya semester II tahun 2018 ini, karena depresi ekonomi yang terjadi.

Tentunya, dengan kondisi ini solusinya kembali berutang? Dengan utang pemerintah mencapai Rp4.300 Triliun, dan total utang BUMN mencapai Rp 4.800 triliun sangat sulit bergerak. Efisiensi sudah dilakukan untuk proyek-proyek yang bisa ditunda. Semua terjadi karena Presiden terlalu ambisius dengan proyek-proyek mega infrastruktur, padahal dampaknya lama secara ekonomi untuk masyarakat. Misalnya jalan tol, di Pulau Jawa saja dari Jawa Tengah ke Jawa Timur sepi setiap harinya, karena mahal dan rest area yang sepi mobil yang datang.

Program Bahan Bakar Minyak (BBM) satu harga di Papua, hanya bisa berjalan beberapa bulan saja, dan terpaksa dihentikan oleh Pertamina. Harga BBM dunia yang mencapai USD 82 per barrel saat ini, padahal asumsi APBN hanya USD 48 per barrel. Selisihnya tentu menjadi tanggung jawab pemerintah dan Pertamina sebagai eksekutor, yang saat ini terancam bangkrut, maka minta harga BBM dinaikkan.

Selain itu Pemerintah saat ini juga tidak kredibel, dengan mengimbau eksportir agar hasilnya (USD) dibawa pulang, malah parkir di luar negeri. Cash-flow dikucurkan sesuai biaya operasional bulanan yang rutin saja, sehingga dapat dikatakan, SMI dkk. mati langkah dalam mengatasi persoalan ekonomi, karena likuiditas sempit dan terbatasnya biaya rutin.

Ini kejamnya hukum pasar, karena sebagai taipan tentu penyelamatan asetnya lebih utama daripada kepentingan Negara. Kecuali Kepala Negaranya kuat dan mempunyai wibawa, bisa dipaksakan hasil ekspor USD-nya masuk pada sistem perbankan kita.

Jika USD mencapai Rp 16.000/USD ini adalah lampu kuning, dan jika mencapai Rp 17.000/USD adalah lampu merah, maka tahap krisis ekonomi dimulai. Pemerintah tidak akan lagi sanggup menahan harga-harga, dan akan memicu inflasi yang serius. Utang di saat seperti ini dalam skala terbatas bukan lagi solusi, karena defisit yang lebar dan perlu bail-out (talangan). Tidak heran SMI memaksakan diri membayar utang di tahun ini sebesar Rp 399 triliun yang pada Senin ini (15/10) jatuh tempo, untuk menjaga kredibititas pemerintahan Indonesia dan keseimbangan di pasar. Disinyalir utang sudah mengganggu keseimbangan primer, di mana utang sudah untuk membayar utang

USD dan gejolak BBM dunia adalah bagian dari perang dagang Amerika Serikat (AS) vs. Cina, yang merembet pada currency war (perang mata uang asing). The Fed pada Desember 2018 akan kembali menaikkan suku bunga dan akan berdampak pada nilai tukar Rupiah kita, dan jika ditanggapi dengan kenaikan suku bunga oleh Bank Indonesia tentu dunia usaha tidak akan tumbuh. Jika ekonomi makro dan mikro bermasalah, tentu ekonomi kita hanya ditopang ekonomi konsumsi. Eksesnya, daya beli masyarakat turun, pada gilirannya akan terasa dampak ekonomi yang nyata. Posisi elektabilitas Joko Widodo otomatis di-downgrade oleh masyarakat, dan oleh sikap dan perilakunya sendiri.

Faktor Ketiga: Perilaku Kekuasaan yang Tidak Adil dan Amanah

Jika Joko Widodo adil dan amanah, seperti terhadap kasus Ahok (Basuki Tjahaja Purnama), tentu Gerakan 212 (2 Desember 2016) tidak akan membesar. Habib Rizieq Shihab, hanya Ketua Umum FPI sebelumnya, bukanlah Imam Besar umat Islam yang harus mengucilkan diri di Mekkah, Arab Saudi. Berapa nama dan habib-habib tidak akan sekondang sekarang. Gerakan Ganti Presiden 2019, jika Neno Warisman tidak dipersekusi, tentu tidak akan sebesar sekarang, karena semua berujung pada “rasa”. Rasa keadilan bagi publik tentang perilaku kekuasaan yang tidak adil dan amanah. Sifat suatu gerakan massa yang berdasarkan emosi dan ideologi akan sulit dibendung dan akan membesar justru ketika dilarang, apalagi pelarangannya menyentuh masalah hak azasi manusia. Persekusi terhadap Neno di Batam (oleh oknum) POLRI dan BIN (Badan Intelijen Negara) memberi “rasa” pada publik, bahwa pemerintah menggunakan alat negara untuk kepentingan kekuasaan. Seterusnya, dibatalkannya acara Ahmad Dhani di Surabaya, dan persekusi terhadap wanita oleh Banser (Barisan Ansor Serbaguna) dan POLRI melakukan pembiaran. Hal ini nyaris memicu konflik horizontal antara Banser dengan FPI (Front Pembela Islam), dan didukung komunitas Madura, jika acara Ganti Presiden digelar ulang di Surabaya.

Lalu, Banser dengan semangat Islam Nusantara menggelar pawai dari Aceh, rencananya sampai Papua. Di Aceh, Sumatera Utara, Riau, Jambi, dan Sumatera Barat justru dihadang oleh publik yang alergi dengan istilah Islam Nusantara. Bahaya di suatu negara jika penegak hukumnya tidak netral di tahun politik. Soliditas dan netralitas TNI dan POLRI penting untuk menjaga benih konflik yang bersifat horizontal, dan jika terjadi, Negara dalam ancaman.

Joko Widodo akan kalah karena tidak amanah, mulai dari janji Trisakti dan Nawacita, 66 janji kampanye, gempa di Lombok, dan janji redistribusi aset (land reform) dengan bagi-bagi sertifikat yang tidak terkonsep sesuai dengan azas pemerataan pembangunan yang dituntut. Dalam pemilihan cawapres, telah memberi harapan palsu (PHP) kepada berbagai golongan; dari mulai TNI: Gatot Nurmantyo dan Moeldoko yang ternyata hanya menjadi wakil Erick Tohir, Ketua umum Tim Sukses Nasional Joko Widodo. PHP berikutnya kepada tiga figur Nahdlatul Ulama (NU): Prof. Mahfud MD, Cak Imin (Muhaimin Iskandar), dan Romahurmuziy, yang diakhiri dengan pemilihan KH. Ma’ruf Amin sebagai cawapres. Belum lagi kekecewaan Airlangga Hartarto (Ketua Umum Golkar) dan pada gilirannya menjadi bumerang pada Pilpres 2019. Partai politik pendukung akan fokus pada pemilihan legislatif (Pileg) dan mesin parpol diragukan optimal untuk mendukung Jokowi – Ma’ruf pada Pilpres mendatang.

Ketidakadilan juga dilihat bagaimana Jokowi tidak cuti saat kampanye, dan menggunakan fasilitas negara untuk pencitraan dirinya. Di saat yang sama, tim PADI (Prabowo–Sandi), Sudirman Said dan Ferry Mulsyidan Baldan dilarang ceramah di Universitas Gadjah Mada (UGM) baru-baru ini. Sementara, Joko Widodo melenggang menghadiri hanya sebatas Dies Natalis di Universitas Kristen Indonesia (UKI) pada Senin, 15 Oktober 2018, yang tentunya jika tidak masa kampanye tidak akan dilakukannya, karena ribuan kampus yang mengundangnya, jika sekadar untuk acara Dies Natalis.

Di era Joko Widodo, sistem demokrasi transaksional menjadi titik nadir sehingga Kepala Daerah adalah sasaran utama KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) sebagai pelaku korupsi. Demokrasi oligarki menghancurkan civil society, jelas kita pun akan menolak jika Joko Widodo dua periode. Kepanikan tentang kebijakan BBM sebagai komoditi strategis, harusnya keputusannya melalui rencananya yang matang, tidak seperti pencitraan “masuk gorong-gorong”. Celakanya, keputusan dibatalkan oleh Menteri BUMN sehingga Menteri ESDM “kehilangan muka”. Negara kehilangan marwah, terjadi public distrust (ketidak percayaan publik) karena Presiden tidak mempunyai kapasitas dan kapabilitas sebagai Kepala Negara.

Fakta alternatif bukanlah fakta, alias direkayasa, bahkan hoax (berita bohong) sering terjadi jika pemerintahan lemah dan penegak hukum tidak mempunyai wibawa.

Pidato Joko Widodo dengan mengutip film “Game of Thrones”, yakni cerita kekerasan dan incest yang sebenarnya tidak level dikutip oleh seorang Kepala Negara pada acara seperti IMF–WB. Sindiran perebutan tahta untuk menyindir negara-negara besar justru akan menohok dirinya sendiri terhadap sikap tidak adilnya dalam berkampanye, yang justru bersikap dan berperilaku seperti film tersebut.

Jika dia berjiwa besar, seharusnya cuti, dan tidak menggunakan fasilitas negara selama berkampanye. Di situ berlaku bahwa karena dia seorang negarawan harus berlandaskan etika. Kampanye bisa melihat integritas dan ketulusan seorang calon atau Kepala Negara dalam bersikap dan menjalankan kekuasaan nantinya akankah jujur, adil, dan amanah.

Prabowo Subianto telah menunjukkan hal tersebut ketika “dibohongi” Ratna Sarumpet, keesokan harinya secara elegan meminta maaf kepada publik dan tersentuh jika sahabat dizalimi, serta tidak gemar memberi harapan palsu, dan secara elegan menerima kenyataan tersebut.

Kita tantang Presiden RI untuk kasus yang dilaporkan Indonesia Leaks untuk bersikap sebagai negarawan, karena tuduhan pada pembantunya, Kapolri, sebagai soko guru penegakan hukum. Jangan hanya lepas pada KPK. Buktikan jika kasus Novel Baswedan akan diungkap sampai tuntas jika ingin memenangkan Pilpres 2019, dan sekarang laporan dari jurnalis dan masyarakat Indonesia Leaks.

Akhirnya, kita sampai pada kesimpulan bahwa Jokowi-Ma’ruf bakal kalah pada Pilpres 2019, karena alam bersifat Ilahiah, ekonomi tidak dapat dikendalikan oleh SMI dkk., dan sikap, serta perilaku kekuasaan berekses pada hancurnya elektabilitas dirinya sendiri.

Lihatlah sikap dan perilaku seorang calon pemimpin, apakah dia bijak dan amanah dalam menentukan kebijakan. Sedangkan petahana dimulai ketika kampanye, apakah janjinya diwujudkan atau PHP, dan kinerjanya selama 4 tahun apakah lebih menguntungkan penguasa dan pengusaha atau rakyatnya (wise and populism). []

1 KOMENTAR

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here