Tiga Gaduh Politik Pilkada Jatim

0
192

Nusantara.news, Surabaya – Kesepuluh partai politik (parpol) di Indonesia sudah menentukan rekomendasi dan membangun koalisi di ajang Pilkada serentak 2018. Seluruh kandidat yang diusung juga telah didaftarkan resmi di Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) pada 8-10 Januari 2018 lalu. Masing-masing kandidat yang dijagokan pun usai menjalani serangkaian tes. Mulai dari tes kesehatan, urine hingga psikologis.

Kendati tahap demi tahap sudah dilewati, namun Pilkada serentak yang puncaknya akan dihelat pada 27 Juni 2018 bukan berarti mulus dari ganjalan. Sebab, proses demokrasi di Pilkada serentak jilid III ini diwarnai cara-cara berpolitik yang cenderung “kotor”. Bahkan karena intriknya sampai-sampai menimbulkan gaduh politik yang gemuruhnya juga terasa di elit pusat.

Dinamika politik tidak sehat itu seperti yang terjadi di alam demokrasi Pilgub Jatim. Dari gejolak dan dampaknya, Nusantara.news setidaknya  merangkum tiga kegaduhan.

Pertama, kegaduhan terjadi ketika Partai Demokrat menentukan nama Cawagub untuk mendampingi Cagub Khofifah Indar Parawansa. Saat itu, Demokrat menunjuk seorang kepala daerah muda berprestasi dari Kabupaten Trenggalek: Emil Elistianto Dardak. Dari masukan Tim Sembilan yang beranggotakan para kiai sepuh, cucu salah satu pendiri Nahdlatul Ulama (NU) KH Mochamad Dardak tersebut direkomendasikan sebagai sosok yang tepat berduet dengan Khofifah.

Strategi Demokrat “membajak” Emil ternyata memantik reaksi keras PDIP yang dalam perhelatan Pilgub Jatim kali ini kembali menjadi rival politiknya. Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto bahkan sempat menuding, anak Mantan Wakil Menteri Pekerjaan Umum Hermanto Dardak sebagai pengkhianat. Tak hanya itu, Emil juga dianggap tak punya etika berpolitik. Dalih Hasto, keberhasilan Emil menduduki kursi Bupati Trenggalek dinilai tak lepas dari dukungan PDIP.

Reaksi PDIP dinilai Demokrat terlalu berlebihan. Apalagi partai yang sukses menempatkan Susilo Bambang Yudhoyono sebagai Presiden RI dua periode ini menganggap Emil bukanlah kader “banteng moncong putih” tulen. Merujuk kemenangan Emil di Trenggalek, Demokrat menyentil keberadaan 7 partai yang ikut dalam koalisi besar. Ketujuh parpol itu yakni PDIP, Demokrat, PAN, Golkar, Gerindra, Partai Hanura dan PPP. Klarifikasi yang dibuat elit parpol justru kian memanaskan atmosfer rivalitas Demokrat-PDIP. Puncaknya, sanksi pemecatan kepada Emil dari keanggotaan PDIP dianggap penyeselesain.

Belum benar-benar mereda gaduhnya, kisruh politik kedua justru lebih menguras emosi. Itu terjadi saat Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas yang ditunjuk PDIP untuk mendampingi Cagub PKB Saifullah Yusuf (Gus Ipul) tiba-tiba menyerahkan mandat ke koalisi partai pengusungnya di pagi buta. Beredarnya foto tak pantas seorang pria yang jelas sekali mirip Anas sedang memangku paha mulus seorang wanita, santer disebut-sebut sebagai penyebabnya.

Menyikapi persoalan ini, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto angkat bicara. Dalam suasana haru, Hasto sampai menangis pilu ketika menyampaikan kegeramannya di hadapan insan media. Tangisnya pun pecah mengiringi pernyataannya yang meledak-ledak karena emosi. Hasto menganggap Anas menjadi korban black campaign. Meski tak jelas ditujukan kepada siapa, Hasto sempat menuding “pihak sana” telah menggunakan cara-cara liberal dan keji di luar keadaban untuk menjatuhkan Anas.

Tak ada kubu atau lawan lain kecuali kubu Khofifah di Pilgub Jatim 2018. Maka wajar jika kubu Khofifah tersinggung lalu berbalik menyerang dan menggugat Hasto karena pernyataannya dianggap sudah menyulut api perselisihan. Hasto dinilai kebablasan dan terlalu dini melontarkan tudingannya. Apalagi itu tanpa disertai bukti.

Meski sekarang ini posisi Anas sudah digantikan Puti Guntur Soekarno, namun kasak-kusuk kasus penyebaran foto “panas” Anas ternyata masih menyisakan teka-teki. Tak ada langkah hukum agar kasusnya gamblang. Jika benar-benar merasa dirugikan, mestinya PDIP melapor ke polisi. Minimal upaya itu untuk mengembalikan marwah partai serta untuk memulihkan harga diri dan nama baik Anas. Kecuali jika PDIP memang berniat mengubur misteri ini dan memainkan taktik politik playing victims, menggiring opini publik seakan pihaknya didzolimi kubu lawan.

Kegaduhan ketiga adalah soal isu “mahar politik”. Berhembusnya kabar adanya “mahar politik” yang menjurus pada politik uang (money politics) ini bermula saat Ketua Kadin Jatim La Nyalla Mattalitti mendapat surat mandat dari Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto. Dalam surat itu dijelaskan nama La Nyalla sebagai Cagub Jatim sedang diproses DPP Partai Gerindra.

Oleh karenanya, selain diminta mencari mitra koalisi, La Nyalla juga diminta Prabowo untuk menyiapkan uang sebesar Rp40 miliar. Tak cuma itu, sebelumnya La Nyalla juga mengaku sempat dimintai uang syarat pencalonannya sebesar Rp170 miliar oleh Gerindra Jawa Timur.

Namun dalam perjalanannya, semua permintaan Prabowo maupun Gerindra ternyata ditolak mentah-mentah. Gerindra pun akhirnya membatalkan dukungannya pada La Nyalla dan memilih bergabung dengan koalisi PDIP-PKB-PKS untuk mendukung pasangan Gus Ipul-Puti Guntur Soekarno. Tensi politik pun kian panas ketika La Nyalla tampak naik pitam dan semakin berani mengungkap aturan main yang diberlalukan Gerindra. Apalagi Gerindra tetap keukeuh membantah tudingan La Nyalla.

Kendati perseteruan makin meruncing, namun aroma adanya politik uang ini sudah terendus Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Semua tudingan maupun bantahan dua kubu berseteru ini pun bergantung pada keberanian Bawaslu untuk mengungkap dan membuktikan kebenarannya.

Dari ketiga kegaduhan politik yang terjadi di Jawa Timur tersebut, tentu bisa menjadi cerminan bahwa proses demokrasi yang dielu-elukan dalam Pilkada serentak ternyata masih terasa jauh dari hakekatnya. Hakekat demokrasi “dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat” terkesan hanyalah jargon semata. Hal itu bisa dilihat dari dominasi politik yang dikuasai oleh segelintir elit saja. Roda demokrasi yang berjalan selama ini pun seakan belum bisa lepas dari cengkeraman prinsip-prinsip oligarki.

Rakyat yang seharusnya sebagai pemegang kedaulatan tertinggi masih belum sepenuhnya mampu bersikap. Hak politik rakyat  hanya tampak pada saat memberi suaranya ketika pencoblosan di Tempat Pemungutan Suara (TPS). Di saat para elite berkompetisi untuk berebut atau mempertahankan kekuasaannya, rakyat seolah hanya ditempatkan sebagai penonton dari terselenggaranya Pilkada. Indikasi itu pun seperti yang ditunjukkan dalam perdebatan panas elit parpol di ajang Pilgub Jatim berikut ini. []

 

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here