Tiga Pimpinan DPRD Kota Mojokerto Divonis 4 Tahun

0
44
Tiga pimpinan DPRD Kota Mojokerto divonis masing-masing empat tahun penjara saat menjalani sidang di Pengadilan Tipikor, Juanda, Sidoarjo, Selasa (5/12/2017). Ketiganya terbukti menerima suap Kadis PUPR Kota Mojokerto Wiwiet Febrian.

Nusantara.news, Sidoarjo – Tiga pimpinan DPRD Kota Mojokerto divonis masing-masing empat tahun penjara oleh majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Surabaya di Jalan Raya Juanda, Kabupaten Sidoarjo, Selasa (5/12/2017).

Vonis majelis hakim ini lebih rendah dari tuntutan Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Selain vonis kurungan empat tahun, ketiganya juga dikenai membayar uang denda masing-masing sebesar Rp200 juta subsider tiga bulan.

Ketiga terdakwa tersebut adalah Ketua DPRD Kota Mojokerto Purnomo yang merupakan anggota Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Wakil Ketua DPRD Kota Mojokerto Abdullah Fanani (Partai Kebangkitan Bangsa), dan Wakil Ketua DPRD Kota Mojokerto Umar Faruq (Partai Amanat Nasional).

Pantauan Nusantara.News, dalam putusannya majelis hakim yang diketuai Hakim Unggul Dwiwarso menilai ketiga terdakwa terbukti bersalah menerima uang suap dari Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Mojokerto Wiwiet Febrianto. Sehari sebelumnya Wiwiet sudah divonis dua tahun penjara, sama dengan tuntutan Jaksa KPK.

Tiga pimpinan wakil rakyat ini terbukti melanggar pasal 12 huruf a atau pasal 11, dan pasal 2 ayat 1 dan pasal 3 Undang-undang Tindak Pidana Korupsi. Mereka juga dikenai pasal 55 ayat 1 dan 2 dan pasal 64 ayat 1 Undang-undang Tindak Pidana Korupsi. “Menjatuhkan pidana 4 tahun penjara kepada tiga terdakwa,” kata Ketua Majelis Hakim Unggul.

Baik jaksa maupun penasihat hukum terdakwa mengaku pikir-pikir dengan putusan itu. Namun penasihat terdakwa Umar Faruq, Setiono mempertanyakan kenapa hanya tiga pimpinan DPRD ini yang dijadikan tersangka. Padahal uang suap tersebut diterima oleh semua anggota dewan. “Seharusnya seluruh anggota dewan juga dijadikan tersangka kasus ini,” kata Setiono.

Seperti diketahui, tiga pimpinan DPRD Kota Mojokerto tersebut tertangkap tangan KPK Juli 2017 lalu karena menerima uang suap dari Kepala Dinas PUPR Kota Mojokerto Wiwiet Febrianto senilai Rp470 juta.

Dari uang itu, Rp300 juta di antaranya merupakan pembayaran atas total komitmen Rp500 juta dari Kadis PUPR kepada pimpinan DPRD Mojokerto untuk memuluskan anggaran Jasmas. Sementara sisa uang Rp170 juta diduga terkait dengan komitmen setoran triwulan yang telah disepakati sebelumnya dengan DPRD Kota Mojokerto.

Dalam operasi tangkap tangan (OTT) terhadap tiga pimpinan DPRD Kota Mojokerto, DPRD Kota Mojokerto sepakat menyetujui pengalihan anggaran dari anggaran hibah Politeknik Elektronik Negeri Surabaya (PENS) menjadi anggaran program penataan lingkungan pada Dinas PUPR Kota Mojokerto Tahun 2017 senilai Rp 13 Miliar.

Seperti yang dikatakan penasihat terdakwa Umar Faruq, Setiono, sebenarnya ada banyak anggota DPRD Kota Mojokerto yang menerima suap dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Mojokerto.

Hal itu diketahui dari penyidikan KPK yang terus bergulir. Selama tiga hari, diketahui KPK terus meminta keterangan 22 anggota Dewan tersebut di kantor Polres Kota Mojokerto.

Sekretaris DPRD Kota Mojokerto Mokhamad Effendy mengatakan pihaknya telah menerima surat pemanggilan dari KPK untuk 22 anggota dewan. Surat tersebut telah diserahkan kepada semua anggota DPRD Kota Mojokerto yang akan dimintai keterangan oleh KPK.

Sebagai kota kecil, Mojokerto sendiri hanya memiliki 25 kursi di DPRD. Terdiri dari 3 pimpinan dan 22 anggota Dewan. Artinya, pemeriksaan yang akan dilakukan KPK menyentuh semua anggota Dewan.

Pemeriksaan puluhan wakil rakyat itu bakal digelar selama tiga hari, dari mulai 11 Juli hingga 13 Juli 2017. Penyidik KPK bahkan sempat meminjam tempat di kantor Polres Kota Mojokerto di Jalan Bhayangkara.

Para anggota dewan itu dimintai keterangan terkait dengan dugaan suap pengalihan anggaran proyek Politeknik Elektronika Negeri Surabaya (PENS) di Kota Mojokerto sebesar Rp 13 miliar yang melibatkan Kadis PUPR Wiwiet Febryanto dan tiga pimpinan DPRD Kota Mojokerto.

Sayangnya, dari hasil pemeriksaan terhadap 22 anggota dewan tersebut, belum ada yang tambahan penetapan tersangka. Terbukti, hingga selasa (5/12/2017), hanya tiga pimpinan DPRD Kota Mojokerto yang menjalani persidangan.

Walikota Punya Andil Muluskan Suap

Dari sederetan penyidikan yang dilakukan KPK, justru Walikota Mojokerto Masud Yunus ditetapkan sebagai tersangka. Pada Senin (4/12/2017), KPK mengagendakan pemeriksaan pertama kali bagi Masud sebagai tersangka suap setelah KPK menetapkan Masud sebagai tersangka sejak 17 November 2017.

KPK menetapkan Masud sebagai tersangka berdasarkan surat perintah penyidikan (sprindik) nomor: Sprin.Dik-114/01/11/2017 tertanggal 17 November 2017. Meskipun demikian, dia tak langsung ditahan oleh penyidik lembaga antirasuah.

Dalam pemeriksaan tersebut, Masud mengaku pemeriksaan terhadap dirinya berjalan lancar. Dia mengaku, dicecar sekitar 14 pertanyaan oleh penyidik KPK dan telah dijawab seluruhnya.

“Ada 14 pertanyaan semuanya telah saya jawab semuanya. Apa yang saya tahu, apa yang saya dengar, apa yang saya alami,” tuturnya.

Masud juga membantah memberikan instruksi untuk suap darinya. “Nggak (beri instruksi suap),” ucapnya usai diperiksa di gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Senin (4/12/2017), pukul 16.17 WIB.

Walikota Mojokerto Masud Yunus meninggalkan gedung KPK usai menjalani pemeriksaan di gedung KPK, Jakarta, Senin (4/12/2017).

Masud sendiri merupakan tersangka suap pembahasan perubahan APBD pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pemerintah Kota Mojokerto tahun anggaran 2017.

Meski tidak ditahan, Masud mengaku siap untuk menjalani proses hukum, atau bila nantinya dia ditahan. Hingga saat ini Masud menyatakan masih belum akan mengajukan praperadilan atas statusnya. Sejauh ini dia berkomitmen untuk mengikuti prosedur hukum. Yang jelas, dia menegaskan statusnya saat ini masih tersangka, belum terbukti bersalah. “Saya siap (ditahan KPK), prosedur hukum saya lakukan,” lanjut Masud.

Saat disinggung apakah pemberian suap yang dilakukan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Mojokerto Wiwiet Febryanto itu atas arahannya, Masud meminta hal tersebut ditanyakan ke penyidik KPK. “Ditanyakan kepada penyidik saja. Tanyakan ke penyidik saja,” tuturnya.

Masud merupakan tersangka kelima dalam kasus suap pembahasan perubahan APBD pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Mojokerto tahun anggaran 2017. Dia disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31/1999 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Dalam kasus suap Kadis PUPR Mojokerto Wiwiet Febryanto, Masud diduga punya andil menyetujui penyuapan tersebut kepada pimpinan DPRD Kota Mojokerto.

Hal itu menjadi salah satu alasan KPK menetapkan Masud sebagai tersangka kasus dugaan suap pembahasan perubahan APBD pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pemerintah Kota Mojokerto tahun anggaran 2017.

Atas vonis perkara Wiwiet Febryanto sebelumnya, hakim sependapat dengan jaksa penuntut umum bahwa ada perbuatan kerja sama dan niat yang diinsafi antara Wiwiet dan Masud untuk memenuhi permintaan anggota DPRD Kota Mojokerto.

KPK menyebut penetapan tersangka Masud merupakan pengembangan dari perkara suap. Dalam proses penyidikan tersebut, KPK menemukan bukti baru atas dugaan perbuatan turut serta Walikota Mojokerto bersama-sama dengan tersangka pemberi suap dan penerima suap.[]

 

 

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here