Tiga Tahun Jokowi-JK, Revolusi Mental Masih Sebatas Slogan

1
249

Nusantara.news, Jakarta – Krisis karakter belum menunjukkan gejala perbaikan. Janji negara hadir di setiap persoalan, realisasinya masih belum memenuhi harapan publik. Memasuki tiga tahun pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK), implementasi revolusi mental belum terlihat. Revolusi mental yang sejatinya bertujuan membabat habis mentalitas, mindset, dan segala bentuk laku buruk yang sudah mendarah-daging sejak dulu hingga sekarang, praktiknya bagai “tong kosong nyaring bunyinya”. Tak sedikit yang mencibir revolusi mental hanya sebatas slogan.

Masih segar dalam ingatan, kematian berulang suporter sepak bola akibat bentrok pasca-pertandingan. Belum pula hilang dari ingatan, berbagai aksi main hakim sendiri, termasuk pembakaran hidup-hidup seorang warga yang dituding mencuri ampli masjid. Seolah hukum homo homini lupus (manusia adalah sirgala bagi manusia lainnya) menggeser homo homini socius (manusia adalah teman bagi sesama manusianya), seperti dalam buku Thomas Hobbes berjudul De Cive (1651).

Keramahan dan sikap gotong-royong yang dianggap warisan fundamental bangsa, yang seharusnya dimaknai dalam bentuk saling asih, saing asuh, dan segala kebaikan dalam pergaulan sesama anak bangsa serta untuk mengisi pembangunan, semakin memudar. Yang mengemuka kini konspirasi satu sama lain, kebencian “abadi” akibat perbedaan dukungan politik, pengrusakan, caci maki tak berkesudahan, hingga hasrat saling menegasikan.

Praktik korupsi juga belum menunjukkan tanda-tanda akan sembuh sekalipun operasi tangkap tangan sering dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ironisnya, para koruptor itu justru muncul dari pusat-pusat teladan dan lembaga terhormat penjaga karakter. Pelayanan negara kepada rakyat juga belum optimal. Reformasi birokrasi belum mampu menciptakan aparatur sipil negara yang bekerja keras, bekerja tangkas, dan gigih untuk meraih mutu terbaik melayani rakyat.

Para penegak hukum pun demikian, kerap mengumbar ketidakadilan di muka umum: runcing dan sigap ke pihak di luar penguasa, namun tumpul ke pihak lingkar kekuasaan. Nilai-nilai luhur seperti kejujuran, amanah, dan bersih masih sering diabaikan. Di sisi lain, mental inlander dan menghamba pada asing, masih banyak menjangkiti kaum kawula hingga pejabat. Investasi dari luar negeri, meski bertujuan baik menumbuhkan ekonomi nasional, namun pemerintah kadang luput menyaringnya sehingga bisa berdampak jebolnya kedaulatan ekonomi-politik dalam negeri.

Segala kenyataan anomali itu, tentu saja berkebalikan dengan mimpi Jokowi-JK yang menjadikan revolusi mental sebagai sikap kerja melayani rakyat menjalankan Nawacita. Sayang, sejauh ini implementasi revolusi mental dalam tataran praksis belum terlalu kelihatan. Bahkan, gaungnya tak lagi sekencang masa kampanye Pemilihan Presiden 2014. Padahal, istilah itu oleh Jokowi seperti mantra dan ditawarkan ke mana-mana hingga ke pelosok.

Setelah Jokowi menjadi presiden, revolusi mental kemudian diwujudkan dalam sebuah program Gerakan Nasional Revolusi Mental. Tak main-main, program itu dijalankan di bawah Instruksi Presiden (Inpres). Inpresnya baru ditandatangani Desember tahun lalu. Di dunia pendidikan, diterjemahkan dalam Perpres Nomor 87 Tahun 2017 yang ditandatangani 6 September 2017.

Jika dirunut sejak gagasan revolusi mental diusung hingga terbitnya inpres dan perpres, ternyata butuh waktu yang lama (2-3 tahun). Padahal untuk masa jabatan presiden 5 tahun, idealnya konsep tersebut sudah dapat dijabarkan lebih detail di tahun pertama. Ini menunjukkan, sejak awal memang gagasan revolusi mental masih sangat abstrak dan gamang dalam tataran operasionalnya.

Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menilai, cita-cita revolusi mental yang digagas Jokowi baru sebatas wacana. Ia menilai, banyak menteri di Kabinet Kerja belum mengetahui definisi revolusi mental yang dimaksud Jokowi. Sehingga, banyak menteri yang salah tafsir.

“Kita belum tahu yang disebut revolusi mental itu apa, mana bentuknya? Menteri sudah diganti. Dulu di awal-awal PR menterinya mendefinisikan revolusi mental tuh secara lucu-lucu. Ada yang lompat pagar, ada yang makan kue tidak lagi beli dari toko tapi harus direbus. Ada yang matiin AC. Ada yang dulu pakai baju putih seperti baju Presiden, jadi revolusi mental tuh apa?” jelas Fahri.

Kegamangan juga dirasakan Menko Perekonomoan Darmin Nasution. Darmin mengaku, ia tak paham dengan Revolusi Mental itu. Menurutnya, istilah itu masih abstrak. “Kadang saya mikir revolusi mental itu seperti apa? Memang sudah ada yang mencoba merumuskan, tapi bagaimana menjalankannya masih gelap gulita,” kata Darmin di kantornya, beberapa waktu lalu.

Revolusi Mental Ala Soekarno dan Jokowi

Revolusi mental Indonesia muncul pertama kali di era Soekarno pada tahun 1957. Revolusi mental Bung Karno ini tidak hanya dituliskannya dalam risalah dan buku-buku. Tidak sekadar menjadi bahan pidato. Tak berhenti di konsepsi. Tapi dijalankan dengan konsisten. Diterapkan dalam semua prikehidupan. Ajaran ini meneguhkan adanya karakter bangsa (nation building) yang merdeka, bebas dari cengkraman penjajahan, memiliki daulat, serta menjaga identitas keindonesiaan.

Esensi dari revolusi mental ala Bung Karno ini adalah perombakan cara berpikir, cara kerja/berjuang, dan cara hidup agar selaras dengan semangat kemajuan dan tuntutan revolusi nasional. “Ia adalah satu gerakan untuk menggembleng manusia Indonesia agar menjadi manusia baru, yang berhati putih, berkemauan baja, bersemangat elang rajawali, berjiwa api yang menyala-nyala,” kata Bung Karno.

Karena itu, Bung Karno mewajibkan berbahasa Indonesia bagi seluruh rakyat, dilarang membeli dan mengonsumsi produk Barat, dianjurkan mendengar dan menyanyikan lagu-lagu perjuangan, dan melestarikan kesenian tradisional. Selain itu, untuk mengangkat harkat dan marwah bangsa di mata dunia, Soekarno menggandeng negara-negara Asia dan Afrika membentuk Konferensi Asia-Afrika (KAA) dan Gerakan Non-Blok.

Indonesia juga tampil sebagai leader dalam menentang ketidakadilan negara-negara Barat dengan berkiblat ke negara-negara timur, menggagas pesta olahraga tandingan Olimpiade, mengeritik keras PBB, hingga membangun proyek-proyek mercusuar di dalam negeri.

Kebijakan dan manuver Soekarno tersebut adalah bagian dari ikhtiarnya membumikan revolusi mental yang dicanangkannya. Gagasan revolusi mental Bung Karno itu terangkum dalam konsep yang kita kenal dengan nama Trisakti. Konsep ini memuat makna: berdaulat dalam politik, mandiri dalam ekonomi, dan berkepribadian dalam budaya. Konsep ini secara politis dilihat sebagai jalan tengah Soekarno untuk menjauhkan Indonesia dari pengaruh kapitalisme dan liberalisme yang dihembuskan Amerika dan Eropa kala itu.

Makna berdaulat dalam politik berkaitan dengan upaya mengembalikan kedaulatan dan martabat Indonesia di kancah internasional sehingga dapat memungkinkan terjalinnya kerja sama yang menguntungkan dengan negara-negara industri besar. Kemudian, mandiri dalam ekonomi mengandung pengertian bahwa pemerintah harus cerdik mengelola kekayaan alam Indonesia agar mampu memberikan kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Maka, tidak mengherankan bila di zaman itu Soekarno menolak kehadiran pihak asing untuk berinvestasi di Indonesia karena ia tahu imbasnya pasti akan merugikan masyarakat.

Sedangkan makna berkepribadian dalam budaya memiliki tujuan untuk melawan sifat ‘lupa’ yang telah akut dalam sanubari rakyat Indonesia. Ini menjadi salah satu cara untuk menyadarkan bangsa Indonesia akan jati dirinya sebagai bangsa besar dan kaya akan keanekaragaman suku, budaya dan bahasa yang terangkum dalam konsep wawasan nusantara.

Di era Jokowi, gagasan revolusi mental kembali dihidupkan. Gagasan ini kemudian dirangkum dalam konsep Nawacita. Jokowi berusaha ‘mencontek’ konsep Trisakti di era Soekarno untuk dihadirkan dalam mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara di masa kekinian. Namun sayangnya, konsep revolusi mental Jokowi tak dirumuskan dalam detail operasional, tak ditampilkan dari keteladanan para elite, dan tak tertanam di benak rakyat kebanyakan.

Pemeritahan Jokowi mestinya tidak buru-buru menjadikan gagasan revolusi mental menjadi proyek yang menyedot anggaran ratusan miliar rupiah. Seharusnya Jokowi terlebih dahulu menyusun blue print revolusi mental yang kemudian dijabarkan dalam kebijakan yang melekat dan bersifat opersional di semua kementerian dan instansi seperti seperti nawacita dengan parameter capaian yang terukur. Selain itu, dibutuhkan strategi yang terukur tentang program dan kegiatan revolusi mental di sektor kekuatan moral. Kalau sudah begini, tiga tahun Jokowi-JK namun revolusi mental sama sekali tak hidup di benak bangsa Indonesia.[]

1 KOMENTAR

  1. […] Pemeritahan Jokowi mestinya tidak buru-buru menjadikan gagasan revolusi mental menjadi proyek yang menyedot anggaran ratusan miliar rupiah. Seharusnya Jokowi terlebih dahulu menyusun blue print revolusi mental yang kemudian dijabarkan dalam kebijakan yang melekat dan bersifat opersional di semua kementerian dan instansi seperti seperti nawacita dengan parameter capaian yang terukur. Selain itu, dibutuhkan strategi yang terukur tentang program dan kegiatan revolusi mental di sektor kekuatan moral. Kalau sudah begini, tiga tahun Jokowi-JK namun revolusi mental sama sekali tak hidup di benak bangsa Indonesia.[NN] […]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here