Tim Ekonomi Jokowi Tak Mampu Selesaikan Krisis

1
103
Suasana sidang kabinet di Istana Negara yang dipimpin langsung oleh Presiden Jokowi dan Wapres Jusuf Kalla.

Nusantara.news, Jakarta – Kapasitas seorang menteri diukur tak hanya dari kecakapannya dalam bekerja, tapi yang lebih penting dari itu adalah kemampuannya dalam menyelesaikan masalah. Persoalannya para menteri ekonomi Presiden Jokowi sampai detik ini tak mampu mengatasi pelemahan rupiah.

Jika dibandingkan masa Presiden Soeharto, dimana ada segudang teknokrat yang mumpuni, toh mereka keteteran dalam menghadapi melemahnya rupiah. Rupiah yang tadinya stabil di level Rp2.300, terus melemah hingga menembus level Rp17.000.

Dan tak hanya sampai disitu, krisis moneter yang melanda Indonesia saat itu juga makin membesar. Hingga akhirnya menjelma menjadi krisis politik ditandai dengan jatuhnya Soeharto, masuklah Indonesia ke dalam krisis multidimensi.

Itu sebabnya kapasitas seorang menteri akan terlihat dari kemampuannya tak hanya mengerti situasi pasar, tapi juga harus bisa berinteraksi dan berkomunikasi dengan pasar. Yang paling advance tentu saja yang bisa bernegosiasi dengan pasar, sosok yang mampu how to deal with the market.

Sebagai contoh, langkah Bank Indonesia (BI) menaikkan suku bunga BI 7 Days Reverse Repo Rate sebanyak tiga kali berturut-turut menjadi 5,25%, ternyata belum cukup ampuh meredam gejolak dolar AS. Rupiah yang harusnya menguat, tapi justru makin melemah dan sempat menyentuh level Rp14.600, walaupun sudah diintervensi oleh BI.

Mantan Menko Perekonomian dan juga Menko Kemaritiman Rizal Ramli menilai para menteri ekonomi Jokowi tak memiliki kebijakan terobosan di sektor riil, bahkan tak memiliki inovasi yang cerdas dalam pengelolaan utang.

“Rupiah terus merosot karena (solusinya) hanya mengandalkan kebijakan moneter. Tidak ada terobosan di sektor riil dan tidak ada kebijakan pengelolaan utang yang inovatif,” tutur ekonom senior senior itu.

Menurut Rizal, mengandalkan kenaikan suku bunga justru akan menambah masalah baru. Apalagi kalau akhirnya total kenaikan bunga setahun bisa 3% hingga 4%. “Dicicil-cicil atau sekaligus tahun 2018, pertumbuhan ekonomi akan tambah nyungsep ke bawah 4,5%, pertumbuhan kredit akan anjlok di bawah 8%, kredit macet dan gagal bayar (default) akan meningkat, daya beli tambah merosot,” paparnya.

Program pembangunan infrastruktur pemerintahan Jokowi memang patut diapresiasi, namun pengelolaan makro ekonomi dinilai Rizal sangatlah payah. “Ekonomi bukannya meroket tapi nyungsep,” kritiknya di medsos.

“Mohon maaf Mas @jokowi, Tim Ekonomi Mas ternyata benar-benar ndak mampu menyelesaikan masalah, bahkan mereka bagian dari masalah,” imbuh Rizal.

Menurut Rizal, cara berpikir, kompetensi dan kepemimpinan yang payah adalah persoalan utama tim ekonomi Jokowi. “Hati-hati, kami ingin Mas Jokowi bertahan sampai 2019,” cetus Rizal.

Kinerja rendah

Sebenarnya kinerja buruk menteri-menteri ekonomi sejak Jokowi memimpin memang tidak sesuai harapan Sang Presiden. Tengok saja Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, sejak ia memimpin di Kementerian Keuangan—baik di masa Susilo Bambang Yudhoyono maupun di masa Jokowi—penerimaan pajak selalu di bawah target (shortfall).

Tidak pernah ada kebijakan atau action yang jelas untuk membuat target penerimaan pajak sesuai harapan atau bahkan di atas target. Sehingga wajar kalau kemudian dampaknya Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) selalu defisit.

Termasuk dalam kebijakan utang, Menkeu Sri sama sekali tidak memliki kebijakan yang bersifat inovatif terkait utang. Apalagi kebijakan yang berani. Menkeu Sri tak lebih hanya menteri yang yes woman terhadap debitor, terutama Bank Dunia dan IMF.

Makanya ketika terjadi pelebaran defisit, diotaknya hanya ada solusi buka keran utang baru ke Bank Dunia sebesar US$650 juta dan US$300 juta semester awal tahun ini. Kita tidak tahu berapa lagi utang yang akan digali semester depan. Tahun depan sudah ada rencana tambahan utang ke Bank Dunia US$300 juta untuk kesehatan.

Bandingkan dengan Rizal Ramli ketika menjadi Menteri Keuangan, utang Indonesia ke IMF sebesar US$4 miliar, ingin dipercepat dengan membayar US$2,1 miliar. Dan ada keinginan waktu itu untuk melakukan sekuritisasi dari gas alam, kalau itu bisa dipercepat maka bisa digunakan untuk menutup utang ke IMF. Dimasa Sri Mulyani ide-ide inovasi seperti itu, atau bahkan lebih advance, tak pernah muncul.

Menteri BUMN Rini Soemarno diketahui juga sibuk melayani pembangunan infrastruktur dengan menggenjot BUMN-BUMN karya. Karena dana BUMN karya tersebut terbatas, maka ‘dipaksa’ berutang demi merealisasikan pembangunan infrastruktur tersebut.

Akibatnya Bank Dunia mengingatkan bahwa BUMN-BUMN karya tersebut terbebani utang yang serius, yang bila tidak segera diatasi maka dalam satu dua tahun ke depan utang BUMN karya tersebut bisa terperangkap default.

Pada saat yang sama, menteri perdagangan sejak dipimpin Thomas Trikasih Lembong sampai Enggartiasto Lukita, kebijakan impor pangan yang gebyah uyah sehingga memperlebar defisit transaksi perdagangan. Kebijakan yang bak kacamata kuda, tak peduli ketika beras surplus sebagaimana pengakuan Menteri Pertanian Amran Sulaiman, yang menjadi prioritas menteri perdagangan justru impor, impor dan impor.

Belum lagi kebijakan investasi yang kini ditangani oleh Kepala Badan Koordinasi Pasar Modal (BKPM) Tom Lembong, realisasinya masih tidak sesuai harapan. Wajar kalau Presiden Jokowi sempat marah-marah baik kepada Enggar maupun Lembong, gegara kinerja ekspor dan investasi kita di bawah rata-rata negara ASEAN.

Dibidang migas, kebijakan subsidi energi yang membengkak hingga akhirnya membebani PT Perusahaan Listrik Negara (PLN Persero), PT Pertamina (Persero), juga PT Perusahaan Gas Negara (PGN). Ketidaksanggupan mengatur irama antara keinginan sang presiden agar tarif listrik dan harga BBM tidak naik, dengan risiko pasar kenaikan harga gas dan minyak dunia.

Akibatnya APBN lagi-lagi harus terbebani dengan berutang kepada BUMN-BUMN dibidang energi. Mestinya ada inovasi kebijakan yang tidak menyusahkan APBN di satu sisi, juga BUMN di sisi lain. Tapi karena kapasitas Menteri ESDM terbatas, kebijakan inovatif tersebut tak kunjung muncul.

Artinya dalam kondisi normal saja para menteri ekonomi Jokowi tak mampu berprestasi di atas rata-rata, apalagi dalam kondisi krisis seperti sekarang ini. Diperlukan sebuah keberanian untuk membebaskan atau setidaknya mengurangi beban APBN yang terus menumpuk, akan lebih menarik lagi kalau mampu menciptakan kebijakan terobosan yang inovatif yang benar-benar meringankan APBN.

Itu yang bisa menjelaskan mengapa ekonomi kita sangat kritis, penerimaan pajak tidak pernah tercapai, defisit terus melebar, pertumbuhan utang makin pesat rerata 14% per tahun, sementara dampaknya kepada pertumbuhan ekonomi hanya stagnasi di level 5%.

Realitas-realitas tersebut sudah cukup membuktikan bahwa kinerja menteri-menteri ekonomi Jokowi bukan tipe menteri yang siap tempur dalam menghadapi krisis. Itu sebabnya Presiden Jokowi sulit merealisasikan janji-janji kampanyenya seperti pertumbuhan ekonomi 7%, membuka lapangan kerja baru 10 juta tenaga kerja, dan menyejahterakan rakyat.[]

1 KOMENTAR

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here