Tim Hukum Bentukan Wiranto Sangat Subjektif dan Ancam Demokrasi

0
232
Menko Polhukam Wiranto (kanan) didampingi Mendagri Tjahjo Kumolo memberikan keterangan seusai memimpn rapat koordinasi dengan kementerian dan instansi di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Senin (6/5/2019)

Nusantara.news, Jakarta- Pemerintah lewat Kementerian Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenkopolhukam) berencana membentuk tim hukum nasional (THN) yang yang mengkaji ucapan-tindakan tokoh-tokoh yang berpeluang mengancam keamanan negara. Tim ini diisi oleh akademisi yang juga pakar hukum pidana.

"Kami (akan) membentuk tim hukum nasional yang akan mengkaji ucapan, tindakan, pemikiran dari tokoh-tokoh tertentu, siapa pun dia, yang nyata-nyata melanggar dan melawan hukum," kata Wiranto di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Senin (6/5/2019).

Wiranto tak menjabarkan secara detail apa alasannya mengusulkan pembentukan tim ini. Semua serba samar. Dia hanya bilang kalau siapa pun yang berusaha menjelekkan pemerintah tidak bisa dibiarkan. Bahkan ia mengancam akan menutup media massa yang membantu pelanggaran hukum.

Meski demikian, apa yang dikatakan Wiranto sepertinya tak bisa dilepaskan dari situasi pasca-pilpres. Sebagian pihak, terutama dari tim Prabowo-Sandiaga, tak terima dengan hasil sementara pemilu. Amien Rais misalnya, mengancam akan mengerahkan people power untuk menggagalkan hasil pemilu yang dianggap tak adil. 

Namun, rencana pembentukan tim itu pun mendapat kritik dari sejumlah elemen, termasuk dari kubu oposisi. Ada yang bilang seolah kembali ke Orde Baru, ada lagi yang menyebut sebagai kemunduran demokrasi, pun dianggap sebagai tindakan berlebihan yang justru meresahkan dan menakuti masyarakat.

Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Rachland Nashidik menyebut kebijakan Wiranto itu bersifat fasis. "Pikiran dan tubuh manusia bukan yurisdiksi negara. Wiranto sungguh jenderal masa lalu. Sungguh memalukan Jokowi dengan sadar menjadikannya sekutu dan memberinya posisi menteri," kata Rachland (7/5).

Sementara pengamat politik dari Universitas Negeri Jakarta Ubedilah Badrun menilai rencana pembentukan tim pantau pencaci semakin menunjukan Wiranto terlalu reaktif dalam menyikapi kebebasan berekspresi masyarakat. Ia menilai sikap reaktif itu sebelumnya pernah ditunjukkan Wiranto saat mengatakan masyarakat yang mengajak untuk tidak menggunakan hak suara atau menjadi golongan putih (golput) di Pemilu 2019 dapat dijerat dengan UU Teroisme.

“Sikap reaktif seperti itu sepatutnya tidak ditunjukkan Wiranto yang tengah menjabat sebagai Menkopolhukam,” ujar Ubedilah.

Wiranto Tak Percaya Perangkat Hukum yang Ada?

Tentu saja rencana Wiranto membentuk tim hukum nasional guna memantau ucapan tokoh sebagai sesuatu yang berlebihan. Sulit dibayangkan ada lembaga pemantau pikiran dan ucapan seseorang. Lembaga yang mengadili pikiran hanya dikenal dalam rezim totaliter. Tak hanya itu, wacana tersebut juga merepresentasikan ketidakpercayaan Pemerintah terhadap mekanisme hukum yang berlaku.

Padahal, tanpa dibentuknya lembaga pemantau ala Wiranto itu, pihak kepolisian termasuk aktif menindak secara hukum pihak-pihak yang dianggap menghina presiden ataupun mereka yang dianggap melakukan ujaran kebencian. Bahkan, penindakan polisi tersebut memuat pihak oposisi menuding hukum di era Jokowi berat sebelah lantaran tajam dan sigap ke pihak oposisi tetapi tumpul kepada orang-orang di lingkaran kekuasaan.

Soal Tim Pemantau Pencaci Jokowi, Sandi Uno: Kayak Kurang Kerjaan.

Lantas bagaimana posisi lembaga atau tim yang akan dibentuk Wiranto tersebut?

Ada beberapa kelemahan mendasar dari tim yang akan dibentuk Wiranto. Pertama, jika niatnya hanya untuk menghentikan hasutan dari tokoh di luar negeri, maka wadah yang dibuat terlalu berlebihan karena kita sudah memiliki instrumen hukum yang bisa mencakup keinginan tersebut. Kita memiliki UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dan juga pasal-pasal dalam KUHP terkait hasutan dan pemufakatan jahat.

"Jika seseorang diduga melakukan kejahatan, ya, kan sudah ada KUHP, KUHAP, dan Undang-Undang lain yang mengatur. Kok seperti tidak membaca dan mendasarkan pada Undang-Undang yang ada?" kata Kepala Advokasi Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Muhammad Isnur.

Kedua, apa kriteria tokoh dan siapa yang menentukan ketokohan seseorang yang akan dipantau dan dikaji ucapan dan pemikiarannya? Bagaimana jika ucapan yang dinilai melanggar hukum bukan diucapkan oleh tokoh oposisi? 

Tokoh di sini sangat bias karena pada akhirnya akan menghamtam siapa saja yang dianggap menghina dan menyerang kehormatan Presiden. Lebih berbahaya lagi jika tim pemnatau tersebut dimaksudkan untuk mengatasi ketiadaan pasal Pasal 335 ayat 1 UU Nomor 1 Tahun 1946 yang telah dihapus oleh MK, Januari 2014 lalu.

Ketiga, keberadaan THN sangat kental bernuansa proteksi total terhadap Presiden Jokowi. Tidak salah jika akhirnya media menulisnya sebagai tim pantau pencaci presiden. Artinya tim ini yang akan menyeret para pencaci presiden ke ranah hukum. Padahal penghinaan dan pencemaran nama baik termasuk delik aduan, hanya bisa diadukan oleh pihak yang merasa menjadi korban perbuatan tersebut.

THN menjadi sangat berbahaya karena kajian terhadap ucapan, apalagi pemikiran, bersifat multitafsir. Tergantung sudut pandang yang digunakan sehingga lembaga yang paling tepat menentukan salah atau tidaknya adalah peradilan, bukan institusi lain. Jangan sampai ada lembaga yang seolah memiliki kewenangan untuk "memvonis" seseorang bersalah dan setelahnya baru dibawa ke peradilan.

Namun lepas dari itu, pembentukan tim ala Wiranto itu terkesan sangat subjektif. Apakah rencana tersebut terkait dengan posisinya sebagai tim pemenangan petahana di Pilpres 2019 atau perwakilan pemerintah? Subjektivitas tim pemerintah ini akan rentan terhadap pembungkaman kebebasan berekspresi yang sudah susah payah diperjuangkan seiring bergulirnya Reformasi 1998.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here