Tim Hukum Wiranto, Kelemahan Negara Hukum

0
134

MENKO POLHUKAM Wiranto menegaskan, pemerintah akan bertindak tegas terhadap upaya pihak-pihak yang mendelegitimasi penyelenggara pemilu. Untuk itu pemerintah akan membentuk tim hukum nasional untuk merespons tindakan, ucapan, maupun pemikiran tokoh yang mengarah ke perbuatan melawan hukum.

“Kita membentuk tim hukum nasional yang akan mengkaji ucapan, tindakan, pemikiran dari tokoh-tokoh tertentu, siapapun dia yang nyata-nyata melanggar dan melawan hukum," ujar Wiranto di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Senin (6/5).

Dalam tim itu nanti, kata Wiranto, akan berisi para pakar hukum tata negara dan akademisi dari berbagi perguruan tinggi. Ia mengaku telah mengundang dan mengajak mereka bicara terkait pembentukan tim tersebut.

Belakangan memang banyak kritik terhadap penyelenggaraan pemilu presiden kemarin. Kritik itu, rupanya dipahami Wiranto sebagai upaya delegitimasi pemilu. Karena itu, upaya mendelegitimasi dan rongrongan terhadap penyelenggara pemilu tak bisa dibiarkan.

Dia juga mengaitkan berbagai kritik itu dengan cercaan terhadap Presiden Jokowi yang masih sah menjabat sampai Oktober. “Tidak bisa dibiarkan rongrongan terhadap negara yang sedang sah, bahkan cercaan, makian, terhadap presiden. Itu sudah ada hukumnya, ada sanksinya," ujarnya.

Wiranto memastikan pemerintah akan menerapkan aturan-aturan dan sanksi tersebut secara adil. Ia berkata tak ada perlakukan khusus bagi tokoh mana pun yang melanggar aturan hukum. "Tatkala dia melanggar hukum,  harus kita tindak dengan tegas," ujar Wiranto

Bahkan media pun terancam. Wiranto mengancam akan menutup media yang membantu pelanggar hukum. Dalam dalam rapat koordinasi di kantornya pada Senin, 6 Mei 2019, Wiranto mengatakan Kementerian Komunikasi dan Informatika memang sudah mengambil langkah tegas di media sosial. Namun, dia menginginkan ada langkah yang lebih konkret. "Media mana yang nyata-nyata membantu pelanggaran hukum, kalau perlu kami shutdown, kami hentikan. Kami tutup demi keamanan nasional," ujar dia.

Pernyataan ini menimbulkan kegundahan di kalangan pers. Sebab, meski dalam konteks media sosial, kalimat Wiranto itu hanya menyebut “media”, bukan media sosial. Apalagi dalam kalimat sebelumnya, Wiranto menyebut bahwa untuk media sosial Kemenkominfo sudah melakukan langkah tegas, dan dia menginginkan langkah yang lebih konkret. Kalimat itu bisa diartikan, tidak terbatas media sosial saja yang akan dihentikan, tapi juga media pers.

Itu sebabnya Dewan Pers meminta Wiranto mengklarifikasi pernyataannya yang mengancam akan menutup media itu, apakah yang dimaksud media sosial atau media pers.

Belakangan Wiranto mengoreksi ucapannya. Katanya, yang akan ditutup bukan media massa melainkan akun-akun media sosial yang melakukan ujaran kebencian, menghasut, radikalisme, dan sebagainya.

Ada hal yang perlu menjadi catatan. Wiranto menjamin bahwa pemerintah akan mematuhi aturan-aturan dan menerapkan sanksi secara adil. Kalau demikian, mungkin tak terlalu menjadi persoalan.

Namun masalahnya adalah bagaimana mengadili pemikiran? Wiranto mengatakan tim hukum nasional yang akan dibentuknya itu untuk mengkaji ucapan, tindakan, pemikiran dari tokoh-tokoh tertentu yang nyata-nyata melanggar dan melawan hukum.

Sanksi hukum hanya dapat dikenakan pada perbuatan hukum. Ucapan dan tindakan, jika memang nyata-nyata melawan hukum, mempunyai saluran penegakan hukumnya sendiri. Tetapi pemikiran? Bukankah setiap orang dijamin konstitusi untuk menyatakan pendapatnya?

Kedua, jika memang bertindak sesuai aturan, bukankah sudah ada lembaga yang bertanggungjawab memelihara ketertiban, keamanan dan menindak pelanggaran hukum? Kepolisian, Kejaksaan, dan lembaga peradilan adalah segitiga penegakan hukum yang mestinya berjalan efektif dalam negara demokrasi berlandaskan hukum seperti Indonesia.

Semestinya lembaga-lembaga inilah yang memainkan perannya dengan baik. Menyelesaikan masalah dengan membentuk tim-tim ad-hoc justru mempertontonkan bahwa lembaga-lembaga penegakan hukum itu tidak berfungsi. Masalah terbesar bagi negara hukum adalah ketika lembaga penegakan hukum tidak berjalan sebagaimana mestinya.  [ ]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here