Tim Ini Ditugaskan Yasonna Awasi Orang Asing

0
18
Menkumham Yasonna Laoly kukuhkan Tim Pora Jatim (Foto: Tudji)

Nusantara.news, Surabaya – Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Laoly menegaskan keberadaan Tim Pengawasan Orang Asing (Tim Pora) menjadi ujung tombak untuk melakukan pengawasan orang asing di Indonesia. Tetapi harus tetap proporsional dan profesional agar tidak menimbulkan kegaduhan yang tidak perlu terjadi, saat menjalankan tugas pengawasan.

Tim Pora juga diminta untuk ikut membantu menjalankan program pemerintah, memberikan kemudahan kepada investor dari mancanegara untuk masuk dan menanamkan modalnya di Indonesia. Serta ikut mensukseskan program menjalankan komitmen Nawacita. Mengantarkan Indonesia menjadi negara berdaulat secara politik, mandiri dalam bidang ekonomi dan berkepribadian di bidang kebudayaan.

Seiring dengan itu, juga harus ikut mendukung program pemerintah dalam kemudahan penerbitan visa dan ijin tinggal, bekerjasama dengan kementerian tenaga kerja.

Menkumham Yasonna Laoly

“Program strategisnya adalah pemberian bebas visa kunjungan khusus di bidang pariwisata, kepada 169 negara,” kata Yasonna saat melakukan Pengukuhan Tim Pora Wilayah Jatim, di Surabaya, Rabu (14/11/2017).

Di kesempatan itu, Yasonna juga mengingatkan agar masyarakat tidak terpengaruh oleh beredarnya isu yang menyebarkan kabar, Indonesia tengah menjadi sasaran serbuan tenaga kerja asing.

Baca Juga: KADIN Jatim: Bahaya! 40 Persen Pasar Indonesia Diincar Asing 

“Memang banyak, kadang-kadang hoax yang disampaikan oleh beberapa pihak tanpa dilengkapi data-data yang benar, mengabarkan kita seolah sedang diserbu puluhan ribu tenaga ilegal. “Quote and qoate ilegal itulah yang disampaikan. Tetapi kita tidak boleh terpancing oleh semua itu,” tegasnya.

Program Strategis Kemudahan Visa dan Ijin Tinggal

Tenaga Kerja Asing di Indonesia, ancaman atau keberuntungan?

Ditambahkan tugas Tim Pora, dalam menjalankan tugas melakukan pengawasan diminta untuk selalu menjalin dan bekerja sama dengan pemerintah daerah, juga masyarakat untuk mengawasi orang-orang asing yang menyalahgunakan ijin tinggal dan menyalahgunakan ijin keimigrasian yang diperoleh tidak benar.

“Sinergitas itu harus tetap dijaga dan dilakukan, bekerja sama dengan instansi terkait serta masyarakat,” terangnya.

Namun, Yasonna tidak menampik program bebas visa juga menjadi tantangan bagi negara jika tidak diiringi dengan peningkatan pengawasan terhadap orang asing dan berbagai kemudahan lain yang diberikan. Dia menyebut, tidak hanya di Indonesia terjadi pelanggaran dilakukan oleh orang asing, tetapi juga terjadi di negara-negara lainnya,.

“Di seluruh dunia banyak orang asing yang menyalahgunakan ijin tinggal, tidak hanya di Indonesia. Tetapi kita harus tetap melakukan pengawasan dengan tetap memperhatikan dan menjaga iklim investasi dan stabilitas keamanan agar tetap kondusif,” ajaknya.

Baca Juga: BKSP Jatim Bahas Metode Tepat Perkuat Daya Saing Tenaga Kerja Lokal

Menkumham Yasonna kembali menekankan petugas yang tergabung dalam Tim Pora dan yang berada di lapangan, harus bertindak proporsional serta menjaga etika profesional dan proporsional.

Tim Pora yang keberadaannya hingga sampai di tingkat kecamatan, dibentuk bertujuan untuk menanggulangi pelanggaran terhadap orang asing di Indonesia. Namun, disisi lain juga harus ikut menjaga iklim investasi sebagai sumber devisa dan pendapatan bagi negara.

Di Jatim ada 9.791 Warga Negara Asing 

Saifullah Yusuf, Wakil Gubernur Jatim (Foto: Tudji)

Sementara, di acara tersebut selain dihadiri Yasonna, Imigrasi serta Kepala Kumham Jatim Susi Susilowati serta pejabat terkait. Termasuk Wakil Gubernur Jatim Saifullah Yusuf, mewakili pemerintah Provinsi Jatim. Saifullah Yusuf menyebut, di Jatim ada 9.791 WNA yang tercatat di Kemenkumham Jatim. Keberadaan mereka (warga asing) di Jatim ada yang bekerja, sekolah, dan lain-lain.

“Untuk melakukan pengawasan, tentu kita lihat, kita periksa dan termasuk ketentuan memenuhi syarat atau tidak mereka tinggal di Indonesia,” terang Gus Ipul sapaan Saifullah Yusuf.

Kemudian, dia juga mengaku bersyukur karena Kemenkumham bisa menambah kekuatan dalam bidang pengawasan dengan dibentuknya Tim Pora, yang jumlah personilnya terbanyak di Indonesia.

“Kami, Pemerintah Provinsi Jatim sangat berterima kasih karena Kemenkumham menambah kekuatan, dengan terbentuknya Tim Pora yang jumlah terbanyak di Indonesia,” tegasnya.

Ditambahkan, keberadaan orang asing di Indonesia termasuk di Jatim memang harus dilakukan pengawasan dengan ketat. Tetapi tidak melupakan hal strategis yang dicanangkan pemerintah pusat, yakni sebagai sumber devisa bagi negara, utamanya yang mendatangkan investasi dan meningkatkan kunjungan pariwisata.

“Mereka (warga negara asing) tetap kita periksa dan kita awasi. Bahkan kita juga pernah melakukan penangkapan di Mojokerto, mereka warga asing yang bekerja tetapi tidak punya kelengkapan surat-surat,” terangnya.

Pihaknya juga berjanji akan selalu bersinergi dengan pihak-pihak terkait untuk melakukan pengawasan terhadap orang asing di Jatim.

“Kita, oleh Kementerian Pariwisata ditargetkan satu juta turis untuk tahun 2019. Dan, setiap tahun terus meningkat, dulu di periode pertama menjabat dengan Pakde Karwo (Gubernur Soekarwo) saat dilantik hanya sekitar 300 ribu turis asing. Sekarang sudah 600 sampai 700 ribu. Dan, target kita turis asing yang datang ke Jatim sebanyak satu juta turis, di tahun 2019,” terangnya.

Baca Juga: TKA Cina Datang, Pekerja Pribumi Minim Perlindungan

Dilema, di sisi lain melalui Kementerian Pariwisata serta pihak-pihak terkait berharap banyak turis asing datang ke Indonesia termasuk ke Jatim, yang mendatangkan investasi. Namun, tidak bisa dipungkiri keberadaan orang asing di Indonesia tidak sedikit yang menimbulkan persoalan. Kuncinya, tidak hanya petugas pengawasan yang terus ditambah, tetapi mental dan sikap petugasnya harus kuat untuk ikut mewujudkan cita-cita negara.

Polda Jatim Amankan Warga Asing Bermasalah 

Untuk diketahui, belum lama ini Polda Jatim menangkap enam orang tenaga kerja asing (TKA), keberadaan mereka di Surabaya ilegal yang berasal dari negara China.

Terkait itu, Kepala Sub Direktorat Tindak Pidana Tertentu (Subdit Tipidter) IV Direktorat Rerserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Jatim AKBP Rofiq, mengatakan penangkapan dilakukan setelah sebelumnya dilakukan penyelidikan dari informasi yang dikumpulkan.

“Kami membentuk tim untuk bergerak ke PT Granting Jaya di Jalan Sukolilo, Kenjeran, Surabaya. Kami melakukan pendataan dan ternyata benar terdapat enam TKA diduga ilegal yang dipekerjakan,” kata AKBP Rofiq.

Setelah dilakukan pendalaman, mereka memang sengaja dipekerjakan untuk memasang mesin permainan di Taman Hiburan Kenjeran tersebut. Informasi awal yang diterima Polda Jatim, mereka hanya mengantongi visa kunjungan ke Indonesia.

Dalam pemeriksaan, mereka juga tidak dapat menunjukkan dokumen Izin Menggunakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) maupun Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS). “Mereka hanya bisa menunjukkan visa kunjungan sementara,” tambahnya.

Mereka yang diamankan masing-masing berinisial LZ, SRX, PJ, SGJ, dan LZJ. Semuanya laki-laki, dan berasal dari negara China. Dengan temuan itu penyidik Subdit IV Tipiter Dit Reskrimsus Polda Jatim terus melakukan pengembangan untuk mengendus kemungkinan keberadaan TKA di Surabaya, dan tempat lainnya di Jatim. Atas pelanggaran itu, mereka dijerat dengan tindak pidana Pasal 185 jo pasal 42 ayat (1) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here