Tim Pendukung Capres dengan Fasilitas Plat Merah

0
114
Presiden Jokowi menggelar pertemuan dengan sembilan Sekjen Parpol di Istana Bogor, Selasa (31/7/2018).

Nusantara.news, Jakarta – Presiden Joko Widodo (Jokowi) termasuk pemimpin yang paling sering menggelar agenda politik pribadi dengan menggunakan fasilitas negara. Presiden-presiden terdahulu juga sering mengadakan pertemuan politik di luar agenda pemerintahan, namun dilakukan di rumah masing-masing. Presiden keenam Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) misalnya, kerap menggelar acara seperti itu di Cikeas, Bogor. Atau Megawati yang lebih sering memanggil mitra politiknya ke kediamannya di Jalan Teuku Umar, Jakarta.

Tapi, “gaya” Jokowi berbeda. Seperti yang dilakukannya dalam kaitan pencalonan presiden untuk Pemilu 2019 mendatang. Belum lama ini  Jokowi  bertemu sekjen parpol koalisi di Istana Bogor guna membahas langkah strategis terkait koalisi Pilpres 2019, Selasa (31/7/2018). Pertemuan kemudian dilanjutkan di Grand Garden Resto & Cafe, kompleks Kebun Raya Bogor.

Pertemuan itu dihadiri Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, Sekjen PPP Arsul Sani, Sekjen PKB Abdul Kadir Karding, Sekjen NasDem Johnny G Plate. Kemudian Sekjen Golkar Lodewijk Freidrich Paulus, Sekjen Hanura Herry Lontung Siregar, Sekjen PSI Raja Juli Antoni, Sekjen Perindo Ahmad Rofiq, dan Sekjen PKPI Verry Surya Hendrawan.

Sebelumnya, Jokowi sudah lebih dulu menggelar pertemuan tertutup dengan enam ketum parpol koalisi di Istana Bogor, Jawa Barat, Senin (23/7/2018). Di antaranya Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh, Ketua Umum Partai Hanura Oesman Sapta Odang, dan Ketua Umum PPP Romahurmuziy (Romy).

Yang paling berperan dalam kegiatan politik pribadi Jokowi tentunya Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno, dan Kantor Staf Presiden (KSP). Dan, bukan sekali ini saja agenda politik pribadi Jokowi memanfaatkan fasilitas negara.

Pada 7 Mei 2018, Pramono Anung pernah mengumpulkan sembilan orang sekjen parpol di kantornya, yakni PDI-P, Partai Nasdem, Partai Golkar, Partai Hanura, PPP, PSI, Perindo, PKPI dan PKB.

Saat itu Pramono mengakui sebagai inisiator dari pertemuan. Dia beralasan, tujuan mengundang sekjen parpol menyebarkan informasi soal pencapaian pemerintah. Menurutnya, posisi sekjen diibaratkan sebagai jantung dalam partai politik. Mereka bisa menginstruksikan fungsionaris untuk meneruskan informasi mengenai pencapaian pemerintah ke masyarakat. Tapi sekali lagi, undangan itu hanya berlaku bagi parpol pendukung pemerintah.

KSP juga melakukan hal yang sama, yakni mengundang Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) seluruh Indonesia Yorrys Raweyai ke Istana Merdeka guna membahas pembentukan relawan pemenangan Jokowi pada 27 Februari 2018. Ketua Umum SPSI Yorrys Raweyai menggelar pertemuan tertutup dengan Deputi IV KSP Eko Sulistyo. Dalam pertemuan itu, Yorrys melaporkan soal pembentukan relawan pekerja yang dibentuk serikatnya untuk pemenangan Jokowi di Pilpres 2019.

Menurut Yorrys, Eko nantinya melaporkan hasil pertemuan mereka kepada Kepala KSP Moeldoko untuk memonitor rapat SPSI yang hasilnya akan dikukuhkan dalam bentuk relawan. “Untuk pemenangan Pak Jokowi,” kata Yorrys.

Yorrys tak hanya sekali datang ke KSP. Saat Golkar tengah diterjang konflik internal dan KSP dipimpin Luhut Binsar Panjaitan, Yorrys kerap terlihat menyambangi gedung yang berada di sayap timur Istana Negara ini. Salah satunya seperti yang terjadi pada 25 Mei 2015. Yorrys mengaku hendak membicarakan masalah internal Partai Golkar dengan Luhut. Padahal Luhut saat itu berbeda kubu dengan Ketua Umum Golkar Aburizal Bakrie saat Pilpres 2014.

Beberapa hari setelah pertemuan Yorrys dan KSP, giliran pengurus Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang datang ke Istana. Partai politik baru yang berisikan anak-anak muda diterima oleh Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (1/3/2018). Pertemuan berlangsung tertutup selama 90 menit. PSI mengakui pertemuan tersebut membicarakan pemilihan legislatif hingga pemilihan presiden 2019.

“Kami silaturahmi dan Pak Jokowi memberikan tips-tips bagaimana agar PSI dapat mencapai target menang pemilu 2019,” kata Ketua Umum PSI Grace Natalie kepada wartawan, usai pertemuan.

Sebaliknya, PSI sebagai parpol pendukung Jokowi juga memberikan masukan terkait strategi pemenangan Jokowi di pemilihan presiden 2019. Salah satu masukan yang diberikan adalah kampanye melalui media sosial seperti yang sudah dilakukan PSI selama ini. “Kita tadi sudah menyatakan ke Pak Jokowi, siapa pun yang digandeng sebagai wapres, kita ikut. Kita akan full support, sebagaimana full support ke Pak Jokowi,” kata Grace di Istana Negara, seusai pertemuan.

Pemanfaatan KSP sebagai sarana politik praktis memoles citra Presiden Jokowi menuai kritik. Sebagai lembaga pemerintah nonstruktural, KSP bekerja tidak sebagaimana fungsinya. KSP yang dibiayai negara bekerja bukan untuk publik melainkan untuk tim sukses capres. Seperti yang dilakukan KSP dengan membuat peta Jokowi di Pilpres 2019 dari hasil hitung cepat (quick count) di Pilkada 2018. KSP hanya alat pemenangan Jokowi di 2019, itu tidak bisa dibantah. Meski kritikan bertubi-tubi dilayangkan ke KSP, namun hal itu tampaknya tidak mempan.

Kementerian Sekretaris Negara juga menjadi lembaga terdepan yang dimanfaatkan sebagai alat politik pribadi Jokowi. Apalagi setelah Mensesneg Pratikno ditunjuk sebagai ketua tim internal penjaringan cawapres 2019. Dikatakan Menko Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan saat itu, seleksi calon pendamping Joko Widodo pada Pilpres 2019 sudah diatur Mensesneg Pratikno.

Selain faktor kedekatan dengan Jokowi, alasan dipilihnya Pratikno sebagai ketua tim karena latar belakangnya akademisi sehingga dianggap tidak memihak dalam proses seleksi. Tidak bisa dipungkiri selama ini Pratikno dikenal sebagai tangan kanan Jokowi. Namanya mencuat ketika mengawaki tim sinkronisasi program pada masa transisi menjelang pemerintahan Jokowi pada 2014. Menjelang Pilpres 2019, dia ditugasi untuk menjaring cawapres bagi Jokowi.

Adanya penyelenggara negara di lingkaran Istana yang terlibat dalam rencana pencalonan Jokowi untuk 2019, sungguh mengkhawatirkan. Padahal sebagai pejabat negara mereka seharusnya bisa bersikap profesional dan netral. Yang terjadi malah sebaliknya, Mensesneg, Seskab dan KSP malah menjadi tim sukses dan tim kampanye capres. Wajar jika kemudian mereka-mereka menggunakan fasilitas negara, anggaran negara dan struktur birokrasi serta jabatanya untuk pemenangan capres yang didukung.

Penyalahgunaan wewenang

Keterlibatan pejabat negara dalam aktivitas politik pribadi Jokowi sungguh sangat disayangkan. Pemahaman pejabat publik mengenai wewenang yang dimiliki serta batasannya masih minim. Wewenang adalah kekuasaan (macht) yang dilembagakan. Sehingga berbeda dengan kekuasaan, dalam pelaksanaan wewenang terdapat pembatasan.

Dalam hukum administrasi negara dikenal konsep geen bevoegdheis zonder verantwoordelikjkheid atau there is no authority without responbility atau tidak ada otoritas tanpa tanggungjawab. Dalam hal ini, pembatasan dari wewenang yang dimiliki seorang pejabat publik selain peraturan perundang-undangan adalah pertanggungjawaban, dimana wewenang dan pertanggungjawaban merupakan dua sisi mata koin yang tidak dapat dipisahkan.

Istilah yang digunakan oleh John Locke adalah pactum, sementara J.J Rosseau menggunakan istilah contract social. Artinya dalam konsep kedaulatan rakyat , negara mendapatkan wewenangnya dengan berlandaskan perjanjian yang disepakati oleh rakyat. Wewenang yang diperoleh pejabat publik sebagai turunan dari kewenangan yang diberikan oleh rakyat kepada negara tentunya tidak pantas jika dilewati batasnya secara tidak bertanggungjawab untuk kepentingan pribadi, kelompok, dan/atau golongan.

Berdasarkan Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Pengadilan Tata Usaha Negara, penyalahgunaan wewenang diartikan sebagai, “menggunakan wewenangnya untuk tujuan lain dari maksud diberikannya wewenang tersebut.” Jika dikaitkan dengan azas ultra vires (tindakan di luar batas kewenangan), seorang pejabat publik seharusnya rechmatigheid (pengawasan) dalam menggunakan wewenangnya. Dilihat dari sudut pandang etika politik, seorang pejabat publik sudah sepantasnya etika menjadi pertimbangan dalam bertindak dan berbuat.

Ada banyak Undang-Undang yang mengatur keterlibatan pejabat negara dalam menggunakan fasilitas negara. Dalam UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada, pasal 71 ayat 1 disebutkan Pejabat Negara, pejabat daerah, pejabat ASN, Anggota TNI/Polri, dan Kepada Desa atau sebutan lain/Lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon.

Tidak peduli siapapun pejabatnya, jika aktif ikut kampanye kandidat capres maupun cawapres, maka harus mundur dari jabatannya. Pejabat negara tak diperbolehkan untuk menjadi tim sukses salah satu pasangan calon.

Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilu anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/kota dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilu presiden dan wakil presiden, juga diatur tentang aturan pembatasan penggunaan fasilitas milik negara dalam kegiatan tersebut.

Pemerintah juga menuangkannya dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pemilu oleh pejabat negara. Dalam UU dan PP tersebut disebutkan, pejabat negara tidak diizinkan memakai sarana perkantoran, radio negara, sandi telekomunikasi milik pemerintah dan peralatan lainnya.

Undang-undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden mengatur soal keterlibatan menteri dalam tim kampanye capres. Hak untuk menteri berkampanye diatur dalam pasal 59. Dalam Undang-undang Pilpres hanya membolehkan menteri cuti sehari tiap pekannya untuk melakukan kampanye. Sementara Pasal 60 mengatur soal kewajiban para menteri. Selama melaksanakan Kampanye, Presiden dan Wakil Presiden dan pejabat negara lainnya wajib memperhatikan keberlangsungan tugas penyelenggaraan negara dan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Pemimpin sejati

Bagi pejabat publik, yang namanya aneka fasilitas negara sangatlah menggiurkan. Karena itu banyak orang berlomba ingin menjadi pejabat (publik) di negeri ini. Seolah ini sudah menjadi tradisi di pemerintahan Indonesia. Di masa lalu, pemimpin bilang dahulukan kepentingan rakyat. Tapi ketika sang pemimpin punya kepentingan, rakyat terkorbankan oleh kepentingan kelompoknya.

Karena itu negeri ini sangat butuh pemimpin yang bukan saja kapabel, tapi juga kredibel. Sebab negara makin kacau jika dikelola oleh rezim yang tidak kredibel, padahal dia jelas-jelas didukung rakyat.

Barangkali Jokowi perlu sesekali menengok ke belakang, sebab di sana ada banyak pemimpin yang bisa dijadikan teladan. Sebut saja nama Umar bin Khattab. Dalam sejarah Islam, Umar dikenal sebagai pemimpin yang cerdas, tegas dan adil. Hal-hal ini yang diimpikan banyak orang hari ini.

Terkait sosok pemimpin atau pejabat yang amanah, khalifah kedua ini menjadi salah satu contoh terbaik yang patut diteladani. Selama memangku jabatan khalifah, tidak ada kepentingan rakyat yang tidak diurus dengan baik, tidak ada kebutuhan rakyat yang tak terpenuhi. Umar mewujudkan pemerintahan (baru) yang bersih.

Ketika prosesi pelantikan khalifah, Umar mengubah semua model upacara yang menyedot uang rakyat. Dia menolak fasilitas mewah yang biasa diperoleh pejabat sebelumnya. Bahkan begitu dia dilantik sebagai khalifah, Umar langsung menyerahkan seluruh harta yang dimilikinya ke kas negara. Keteladanan Umar dalam memegang amanah dapat dilihat saat dia kedatangan utusan dari salah satu daerah. Umar bertanya kepada utusan apakah kedatangannya untuk urusan negara atau pribadi. Urusan negara yang dimaksud membicarakan keadaan penduduk, keadaan kaum muslimin, bagaimana perilaku gubernur, situasi harga-harga, masalah anak-anak, perihal pendidikan, dan hal-hal lain terkait persoalan umat. Apakah hak umat sudah ditunaikan? Apakah ada yang mengadukan hak-haknya yang tak ditunaikan?

Namun saat utusan menanyakan keadaan Amirul Mukminin tentang keadaannya dan keluarganya, Umar langsung meniup lilin besar dan diganti dengan lilin kecil. Saat itu Umar berkata, bahwa lilin besar yang dimatikan dibiayai kas negara dan yang namanya fasilitas negara harus digunakan untuk urusan negara. Tapi begitu urusan membicarakan seputar pribadi, lilin besar yang dibeli dengan uang negara diganti dengan lampu kecil milik pribadi. Itulah Umar bin Khattab, dia mengharamkan diri untuk memakai fasilitas negara untuk kepentingan diri dan keluarganya. Sebuah keteladanannya yang patut ditiru oleh Jokowi.

Dalam Islam, para pejabat negara statusnya adalah ajir (pekerja). Musta’jir (majikan)nya adalah negara yang diwakili oleh kepala negara (Khalifah), hukkam (penguasa selain khalifah seperti wali/gubernur dan amil), dan orang-orang yang diberi otoritas oleh mereka. Oleh karena itu, hak-hak dan kewajiban-kewajiban kedua belah pihak diatur di dalam akad ijarah. Pegawai negeri maupun pejabat negara yang tidak termasuk kategori hukkam menerima ujrah (gaji/imbalan) atas pekerjaan yang dilakukannya.

Rasulullah SAW bersabda: Siapa saja yang kami (negara) beri tugas untuk melakukan suatu pekerjaan dan kepadanya telah kami berikan rezeki (upah/gaji), maka apa yang diambil olehnya selain dari (upah/gaji) itu adalah ghulul (kecurangan). (HR Abu Dawud)

Hadis ini dengan tegas melarang siapa pun—baik kepala negara (Khalifah), wali (gubernur), amil (pejabat setingkat bupati/walikota), qadhi (para hakim), tidak memiliki hak pemilikan atas harta/benda milik umum. Ia hanya diberikan otoritas untuk mengelolanya saja. Seluruh pendapatan dari harta/benda milik umum yang dikelola oleh Khalifah (negara) harus menjadi pemasukan untuk keperluan (kepentingan dan kemaslahatan) umum.  Termasuk mengambil kelebihan (harta) dalam bentuk apa pun dari yang telah ditetapkan (berupa ujrah) atas mereka. Apabila hal itu dilanggar dan mereka mengambil (harta) lebih dari ujrah yang menjadi hak mereka (sebagai pegawai) maka perbuatannya itu dimasukkan ke dalam perbuatan curang.

Semua itu dijamin dalam hukum Islam, yang membagi kepemilikan menjadi tiga jenis, yaitu kepemilikan pribadi, kepemilikan negara dan kepemilikan umum (kaum Muslim).

Artinya seorang khalifah atau pemimpin berhak menggunakan harta/fasilitas milik negara untuk menjual, menyewakan, memberikan, dan mengembangkan harta milik negara kepada anggota-anggota masyarakat. Tentu saja semua itu dilakukan dalam rangka kepentingan dan kemaslahatan Islam dan kaum Muslim; bukan untuk kepentingan dan kemaslahatannya pribadi ataupun golongannya. Maka alangkah elok jika dalam urusan kegiatan politik pribadi, Jokowi dan anak buahnya dapat mengontrol diri untuk tidak menggunakan fasilitas negara.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here