Tindakan Represif Pemerintah di ‘Masa Penantian’

0
198

Nusantara.news, Jakarta – Di tengah proses rekapitulasi suara Pilpres 2019 atau jelang akhir pesta demokrasi, situasi politik bukannya mereda namun kian memanas. Pihak penantang maupun petahana sama-sama mengklaim kemenangan dengan basis argumen masing-masing. Di sela-sela semua itu, kematian ratusan petugas KPPS (554 orang per 7 Mei), kesalahan input situng KPU, hingga beberapa kecurangan seperti suara tercoblos dan lain-lain, menjadi catatan kelam pemilu 2019 (yang barangkali) terburuk sepanjang sejarah pemilu di Indonesia.

Sontak saja, kondisi tersebut mengundang kritik dan keprihatinan pihak oposisi. Mereka menuduh telah terjadi kecurangan terstruktur, sistematis, dan massif dalam pemilu yang merugikan pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. Kubu Paslon 02 bahkan mendatangi Bawaslu dengan membawa bukti-bukti terkait kecurangan tersebut. Tak kalah galak, Ketua Majelis Kehormatan PAN Amien Rais, menyatakan jika proses pemilu ini terbukti curang maka akan dilawan dengan people power.

Narasi people power tersebut ditanggapi pihak pemerintah dengan reaksi yang dianggap berlebihan. Menkopolhukam Wiranto, misalnya, langsung membuat tim asistensi hukum yang akan memantau ucapan, tindakan, dan pemikiran tokoh, termasuk hendak memblokir media sosial yang mendukung provokasi. Meski rencana tersebut ditentang keras oleh para pegiat demokrasi, mantan panglima TNI di era Orde Baru ini meyakini langkahnya sudah tepat demi menjaga stabilitas nasional.

Selain itu, Kapolri, Tito Karnavian juga memberikan pernyataan yang senada, bahwa upaya people power sebagai bentuk mobilisasi umum tentu hal biasa, namun upaya delegitimasi terhadap pemerintah yang sah akan dikenai pasal 107 KUHP, yaitu pasal makar.

Setali tiga uang, lembaga kemanan negara, TNI, lewat Panglimanya, Hadi Tjahjanto urun suara soal people power. Dia mengatakan bahwa dia melihat adanya provokasi yang tidak terima dengan hasil pemilu. Dia melihat adanya potensi penyerangan terhadap kantor-kantor penyelenggara pemilu, mulai dari KPU dan Bawaslu. Dia dan tim akan terus berpatroli melihat wilayah rawan rusuh tersebut.

Secara spesifik, Kepala Staf Presiden, Moeldoko menyatakan bahwa ada segelintir orang, kelompok kecil yang mengganggu yang lain, kebebasan satu pihak tidak boleh menganggu yang lain klaimnya. Moeldoko membela apa yang dilakukan Wiranto soal pengawasan pada omongan tokoh, dan upaya penutupan media sosial.

Mantan Kepala BIN Hendropriyono, orang yang dekat dengan pemerintah, bahkan secara mengejutka menuduh kelompok keturunan Arab yang memprovokasi rakyat, dan dia menghimabu agar kelompok keturunan Arab menahan diri. Meski tak menyebutkan nama, sebagian kalangan langsung mengasosiaikan sasaran mantan Ketua PKPI ini kepada Imam Besar FPI Habib Rizieq yang kini berada di Arab Saudi yang memang lantang menyerukan perlawanan terhadap kecurangan pemilu.

Deretan pernyataan ini memiliki benang merah yang bisa ditarik, yaitu soal people power yang bagi mereka semua mengancam negara. Hal ini cukup janggal, sebab pemerintah hari ini sekaligus capres petahana nampak bereaksi keras dengan kelompok yang berafiliasi dengan kubu penantang.

Tak berselang lama, polisi kemudian menetapkan anggota tim advokasi BPN Prabowo-Sandi, Eggi Sudjana, sebagai tersangka makar. Polisi juga memeriksa mantan Kepala Staf Kostrad yang juga pendukung capres Prabowo, Mayjen (Purn.) Kivlan Zen, dalam kasus makar. Sejumlah tokoh pendukung capres Prabowo lainnya juga dilaporkan karena dugaan makar. Mereka adalah politisi Gerindra, Permadi, dan aktivis Lieus Sungkharisma.

Para tokoh tersebut tersandung kasus makar karena pidato mereka yang menyerukan ajakan people power. Status tersangka Eggi Sudjana, misalnya, berawal dari pidatonya di Rumah Kertanegara pada hari pemungutan suara. Padahal kata Eggi, pernyataan people power tersebut adalah pendapatnya sebagai advokat BPN Prabowo Sandi terkait adanya dugaan kecurangan Pemilu 2019.

Eggi memaparkan makar yang dimaksud adalah menjatuhkan pemerintah yang sah. Sedangkan people power yang dikerahkannya untuk memprotes adanya kecurangan dalam Pemilu 2019. "Kesalahan konstruksi hukum. Yang kita persoalkan adalah capres. Bukan presiden. Jadi kalau kita people power dituduh makar, itu salah alamat. Karena kita tidak mempersoalkan pemerintahan yang sah. Tidak. Kita hanya mempersoalkan capres yang curang. Itu yang harus digarisbawahi," ujarnya.

Pemerintah ‘Lebay’ (Berlebihan)

Pemerintah dengan segala kekuatannya yang tidak ada menandingi di negeri ini tentu saja seharusnya bisa tetap tenang menghadapi situasi semacam ini. Terlebih kelompok yang dianggap akan menggerakkan massa bukan apa-apa jika dibanding pemerintah. Pemerintah merespons isu ini dengan aneh, dan bagi beberapa orang berlebihan. Perbedaan dalam menyikapi proses pemilu adalah hal biasa, dan hal tersebut terjadi di setiap pemilu.

Dalam demokrasi, apa yang dilakukan Kivlan Zein, Eggi Sudjana, dan Bachtiar Nasir merupakan bentuk penyampaian pendapat, betapa pun absurdnya suara itu. Dalam sistem politik terbuka, absurditas dan tindakan menggelikan tak bisa digolongkan sebagai dosa yang mengandung tindak pidana.

Alih-alih menangkap dan memburu pentolan people power, pemerintah semestinya menjamin kebebasan bersuara. Syaratnya: tanpa kekerasan. Kebebasan bersuara merupakan tulang punggung demokrasi-sistem politik terbaik yang sudah kita sepakati bersama. Sebaiknya petahana (juga penantang) cukup menyerahkan terkait proses pemilu yang dianggap kisruh itu pada lembaga dan mekanisme hukum yang ada.

Polisi menjadikan Eggi Sudjana (kemeja putih) sebagai tersangka makar

Ketua Umum Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Asfinawati, meminta polisi berhati-hati dan tidak sembarangan dalam menggunakan istilah makar. YLBHI menganggap penggunaan istilah itu tidak tepat dan bertentangan dengan substansi hukum.

Asfinawati mengatakan, pasal 104 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang diterjemahkan sebagai makar dalam bahasa Belanda tertulis aanslag. Kata itu, menurut dia, bermakna 'serangan yang berarti ditujukan pada kepala negara'. “Artinya, apabila tidak ada serangan atau percobaan serangan maka belum dapat dikatakan makar,” ujar dia.

YLBHI menyayangkan pihak kepolisian yang menggunakan pasal makar untuk menjerat beberapa pihak. Dia menilai hal ini menjadi pertanda bahwa seolah setiap lawan pemerintah harus diganjar dengan pasal makar. Padahal, menurut Asfinawati, pihak yang dianggap melawan pemerintah hanya mengutarakan kritik terhadap pemerintah.

Kembali ke reaksi pemerintah yang merasa ‘terancam’ dengan wacana people power yang diserukan pihak oposisi, bukankan tindakan berlebihan pemerintah tersebut juga sama saja mengancam waraga negara? Sangkaan makar selain dituding bermasalah dalam kontruksi hukumnya, juga dianggap upaya penguasa untuk membungkam kritik dan kebebasan berpendapat rakyat yang dijamin konstitusi.

Boleh jadi, ketidakwajaran sikap pemerintah yang cenderung ‘lebay’ tersebut justru akan memancing kekeruhan di masa penantian ini.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here