Tindakan Represif Polisi Terhadap Aktivis Mahasiswa Dinilai Berlebihan

0
264

Nusantara.news, Jakarta – Demonstrasi mahasiswa dalam rangka evaluasi 3 tahun Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla, yang digelar sejak Jumat (20/10) lalu, berbuntut penahanan 12 aktivis mahasiswa. Polisi menetapkan 14 mahasiswa sebagai tersangka, 12 orang dipulangkan dan dua orang ditahan.

Belakangan, polisi menetapkan dua tersangka lagi yaitu Koordinator Pusat BEM SI yang juga menjabat sebagai Presiden BEM Universitas Sebelas Maret Surakarta, Wildan Wahyu Nugroho, serta Presiden mahasiswa IPB, Panji Laksono. Mereka, dijerat dengan Pasal 160 Kitab Undang-undang Hukum Pidana tentang penghasutan.

Mereka juga diduga telah melakukan perusakan terhadap barang inventaris negara saat berdemo, mereka menidurkan dan kemudian menginjak kawat berduri sebagai pembatas. “Merusak barier polisi, kawat itu rusak, tidak bisa dipakai lagi,” Kata Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Argo Yuwono di Jakarta, Ahad, 22 Oktober 2017.

Penangkapan para mahasiswa ini juga diwarnai aksi buzzer penyebar hoax bahwa mahasiswa ditangkap terkait kepemilikan kartu anggota (KTA) Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Polisi pun telah membantah tudingan itu. “Kami masih dalami semua dan kemudian juga tidak mendapatkan ada kartu HTI,” imbuh Argo.

Berdasarkan kesaksian para mahasiswa, adanya kericuhan yang terjadi pada Jumat malam lalu, bukan disebabkan mahasiswa, namun disebabkan provokasi aparat. Sebagian massa aksi menuding, aparat dan media massa pro-pemerintah sedang mengkriminalisasi gerakan mahasiswa.

“Kami ini tidak melakukan apapun, tidak melakukan kerusakan, yang terjadi kami diusir saat melakukan sholawatan. Wildan dicekik di bagian kerah, ditarik. Dan dia kemudian ditetapkan tersangka. Kami mengecam apa yang dilakukan aparat,” tutur aktivis UNS yang juga Presiden BEM Fakulatas Pertanian, Gilang Ridho Ananda.

Muncul Kecaman

Kecaman pun bermunculan. Sejumlah pihak amat menyayangkan tindakan aparat yang berlebihan. Sebab, penangkapan itu selain menggambarkan polisi yang kerap sigap pada unjuk rasa penentang pemerintah, juga memperlakukan mahasiswa seperti pelaku kriminal: dipukul hingga berdarah, difoto sebagai tersangka, hingga diborgol.

Foto mahasiswa yang ditahan polisi (Dok: rilis BEM SI)

Polisi dinilai panik. Justru dengan perlakuan kasar tersebut, perlawanan mahasiswa akan menguat. Penegasan itu disampaikan aktivis Malari 1974 Salim Hutadjulu (23/10). “Menetapkan tersangka aktivis BEM tidak menyurutkan suara kritis mahasiswa ke Rezim Jokowi,” tegas Salim.

Salim meyakini, saat ini konsolidasi aktivis mahasiswa semakin solid dalam mengkritisi rezim Jokowi. “Walaupun ada ancaman dari pihak kampus, namun tidak membuat aktivis patah semangat,” ungkap Salim.

Di sisi lain, Salim meminta aktivis mahasiswa untuk mewaspadai upaya adu domba. “Rezim Jokowi sukanya menggembosi gerakan mahasiswa, salah satunya dengan adu domba,” pungkas Salim.

Suara keras mengecam penangkapan aktivis mahasiswa juga disuarakan Ketum Pemuda Muhammadiyah Dahnil Anzar Simanjuntak. “Mahasiswa bersuara, langsung dikriminalisasi? Bener kah? Ini rezim Apa? Pak @jokowi dan Pak @Pak_JK cara-cara seperti ini harus dihentikan,” tegas Dahnil di akun Twitternya.

Tak hanya itu, Dahnil juga menegaskan bahwa Pemuda Muhammadiyah siap membantu secara hukum aktivis mahasiswa yang ditetapkan sebagai tersangka. “Saya tidak tahu adik-adik yang dikriminalisasi ini. @pppemudamuh siap membantu secara hukum, bila ada yang kenal dengan mereka, silahkan hubungi @faisalprogresif (Ketua PP Pemuda Muhammadiyah Bidang Hukum, HAM & Advokasi Publik-red),” tulis @Dahnilanzar.

Sebelumnya, Kepala Divisi Pemantauan Impunitas Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) Feri Kusuma, menyebut rezim Jokowi mirip dengan Orde Baru. “Selama ini banyak masyarakat menilai rezim hari ini hampir mirip Orde Baru. Kritik dikriminalisasi, diskusi dibubarkan, lahirnya kebijakan berujung pada represif,” kata Feri di Kantor Amnesty International Indonesia, Jakarta.

Hingga tulisan ini diturunkan, berbagai kampus di daerah sedang dan akan melakukan aksi solidaritas. Sementara itu, Rektor UNS akan memberikan pendampingan hukum bagi mahasiswanya yang ditetapkan tersangka. Di pihak lain, mahasiswa dan alumni lintas generasi dari 14 kampus, di antaranya UI, ITB, IPB, dan UGM menyerukan pernyataan sikap dan dukungan. Dukungan dilakukan untuk menyikapi agar tidak terjadi preseden buruk terhadap gerakan mahasiswa. Mereka menegaskan, gerakan mahasiswa merupakan bagian dari upaya kontrol sosial pemerintah agar pemerintah berjalan sesuai tujuan.

Basa-Basi Demokrasi

Aksi demonstrasi tiga tahun Jokowi-JK Jumat lalu memang menyisakan banyak cerita, mulai dari ribuan mahasiswa turun ke jalan, tindakan represif aparat terhadap demonstran yang bertahan lantaran Jokowi tak juga menerima mereka, hingga penetapan tersangka bagi sejumlah aktivis.

Tindakan aparat tersebut, satu contoh bandul reformasi tengah bergeser kembali pada masa kelam otoritarianisme. Sebab kebebasan berpendapat dan berserikat selain dijamin dalam konstitusi, cara-cara orde baru dalam pengendalian konflik dan penyikapan terhadap kelompok civil society juga bertentangan dengan semangat berdemokrasi. (Baca: https://nusantara.news/telah-lahir-momentum-baru-gerakan-mahasiswa/).

Sementara di ruang-ruang publik, para pejabat meminta publik tak segan memberi kritik. Presiden Jokowi bahkan mengaku rindu didemo, supaya kehidupan bernegara lebih sehat. Klaim-klaim tersebut sebenarnya menunjukkan sang penutur adalah seorang demokrat. Namun melihat realita represivitas aparatur negara dan kebiasaan “manis di bibir’ para pemimpin kita, maka demokrasi yang didengungkan nyatanya baru sebatas politik gincu (basa-basi).

Jokowi saat merayakan kemenangannya sebagai Presiden RI ke-7

Belum lama, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo dalam semangat sumpah pemuda, mengimbau para pemuda terutama mahasiswa untuk berani kritis dalam menyampaikan pendapat. Menurutnya, menjadi kritis sangat bermanfaat dalam pembangunan demokrasi di Indonesia.

“Seorang pemuda, mahasiswa harus kritis. menyampaikan sekecil apapun permasalahan di kampus, di lingkungan sekitar,” kata Tjahjo dalam sambutannya di acara Serial Sarasehan ‘Indonesia Rumah Kita’ Menyambut Sumpah Pemuda di Gedung Joang, Menteng, Jakarta Selatan, Sabtu sore (21/10/17).

Sebelumnya, dalam sebuah video berdurasi 45 menit yang diunggah oleh Ulil Abshar Abdalla, Minggu (6/11/2016), Jokowi mengungkapkan dirinya rindu didemo. Dalam video pidato tersebut, Jokowi mengaku jika tingkat demonstrasi menurun 30%. Lebih lanjut, dirinya mengklaim bersih dari berbagai demo. Bahkan dengan gaya khasnya, presiden secara terang-terangan mengaku kangen dan minta untuk didemo.

“Saya kangen sebetulnya didemo. Karena apa? Apapun… apapun… pemerintah itu perlu dikontrol. Pemerintah itu perlu ada yang peringatin kalo keliru. Jadi kalau enggak ada demo itu keliru. Jadi sekarang saya sering ngomong di mana-mana ‘tolong saya didemo’. Pasti saya suruh masuk,” kata Jokowi dalam video tersebut.

Kini, biarkan publik yang menilai.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here