Tinggal 60 Hari, Diragukan Prabowo dan Jokowi Pilih Cawapres Ideal

0
305

Nusantara.news, Jakarta – Sampai saat ini baik kubu Prabowo maupun kubu Jokowi belum menetapkan calon wakil presiden. Sementara jadwal pendaftaran capres/cawapres semakin dekat. Dibuka tanggal 4 Agustus dan ditutup tanggal 10 Agustus 2018, berarti waktu tersisa untuk menetapkan calon wakil presiden tinggal 60 hari lagi. Waktu yang sempit ini cenderung membuat penetapan cawapres dilandaskan pada pertimbangan pragmatis, yakni yang penting mendongkrak elektabilitas capres dan direstui donatur atau bohir.

Rumit

Tidak mudah menetapkan sosok calon wakil presiden di era reformasi sekarang ini. Kondisinya sangat berbeda dengan masa orde lama atau orde baru, bahkan juga berbeda dengan masa awal reformasi ketiga Gus Dur dan Mega terpilih jadi presiden dan wakil presiden.

Pada masa orde lama misalnya, ada tiga kali pemilihan presiden dan wakil presiden. Pertama tanggal 18 Agustus 1945 masa NKRI. Kedua, tanggal 16 Desember 1949 masa Republik Indonesia Serikat (RIS) hasil Konferensi Meja Bundar (KMB), dan ketiga tanggal 19 Mei 1950 saat kembali ke NKRI.

Pemilihan tiga kali presiden dan wakil presiden di era orde lama itu berlangsung sangat mudah.

Pemilihan presiden dan wakil presiden tanggal 18 Agustus 1945, yang bertindak memilih presiden dan wakil presiden adalah Panitia Persiapa Kemerdekaan Indonesia (PPKI) karena MPR ketika itu belum ada. Aturan yang dipakai adalah Pasal 3 Aturan Peralihan UUD 1945 yang menyatakan bahwa “Untuk pertama kali Presiden dan Wakil Presiden dipilih oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia.”

Pemilihan yang kedua yakni pemilihan Presiden dan Wakil Presiden RIS digelar tanggal 16 Desember 1949. Yang memilih ketika itu adalah perwakilan negara bagian. Bung Karno dan Bung Hatta kembali terpilih jadi Presiden dan Wakil Presiden  RIS.

Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden yang ketiga, saat Indonesia kembali ke bentuk negara NKRI. Pemilihan presiden ketika itu cukup dengan penetapan berdasarkan Piagam Persetujuan antara Pemerintah RIS dengan Republik Indonesia yang ditandantangani tanggal 19 Mei 1950. Nama yang ditetapkan sebagai Presiden Negara Kesatuan yang akan didirikan adalah Bung Karno. Sedang wakilnya, ditetapkan berdasarkan persetujuan presiden dan anjuran DPR. Nama yang dipilih presiden adalah Bung Hatta yang kemudian dilantik tanggal 16 Oktober 1950.

Pemilihan presiden dan wakil presiden masa orde lama itu sesungguhnya berpotensi berlarut-larut. Karena ketika itu pranata hukum masih berantakan.  Bahwa tokoh-tokoh bangsa ketika itu mudah saja memilih presiden dan wakil presiden, lebih karena sosok Bung Karno dan Bung Hatta. Popularitas, kualitas dan integritas kedua sosok ini tak diragukan lagi.

Mekanisme pemilihan presiden dan wakil presiden di era Soeharto juga mudah. Bahkan sangat mudah. Landasan hukummya UUD 1945 pasal 6 berbunyi, Presiden dan Wakil Presiden dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat dengan suara terbanyak.

Namun, Soeharto “cerdas.” Di masa pemerintahannya, lahir  Tap MPR  II/MPR/1973 tentang Tata Cara Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Dalam pasal 8 ayat (1) disebutkan, pemilihan presiden dan wakil presiden dilakukan terpisah.  Dalam ayat (2) disebutkan, Pemilihan Presiden dilaksanakan lebih dahulu daripada pemilihan Wakil Presiden.

Nama calon presiden dan calon wakil presiden memang diusulkan ke MPR. Tetapi, dalam praktiknya, Soeharto punya cara untuk menghegemoni calon wakil presiden. Karena itu, calon wakil presiden yang diusulkan ke MPR biasanya hanya satu orang saja. Nama itu tentu saja  nama yang secara diam-diam sudah mendapat restu Presiden Soeharto.

Oleh sebab itu, pemilihan calon wakil presiden selama Orde Baru pun, karena hanya satu nama, tidak sulit karena MPR tinggal menetapkan saja.

Awal reformasi, sebelum amandemen UUD 1945, mekanime pemilihan presiden dan wakil presiden juga mudah, karena landasan hukumnya sama dengan era orde baru. Calon presiden dan calon wakil presiden dipilih secara terpisah oleh MPR. Bedanya, nama calon wakil presiden tidak lagi harus mendapat restu presiden, melainkan dipilih berdasarkan nama-nama yang diusulkan ke MPR.

Dalam pemilihan presiden pada awal reformasi itu, Abdurrahman Wahid (Gus Dur)  dan Megawati Soekarnoputri bersaing dalam voting calon presiden di MPR. Setelah Gus Dur terpilih, Mega ikut bersaing dengan Hamzah Haz dalam voting sebagai wakil presiden.

Pemilihan presiden dan calon wakil presiden baru mulai sulit dan rumit sejak amandemen UUD 1945. Pasal 6A UUD 1945  (amandemen) mengubah tata cara pemilihan presiden dan wakil presiden. Presiden dan wakil presiden tidak lagi dipilih oleh MPR melainkan dipilih secara langsung oleh rakyat.

Dalam Pasal 6A UUD 1945 Amendamen pasal (1) disebutkan, Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat. Dalam passal (2) disebutkan,  Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum.

Pemilihan  calon wakil presiden menjadi rumit karena ada syarat bagi partai politik untuk bisa mengusung calon presiden dan calon wakil presiden, yakni harus memenuhi angka presidential threshold.

Berdasarkan Pasal 222 UU no 7 tahun 2017 tentang Pemilu, Pasangan calon diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% dari suara sah secara nasional.

Jika saja ada partai politik yang memiliki presidential threshold 20 persen kursi di DPR, maka partai tersebut memiliki otoritas penuh menentukan baik calon presiden maupun calon wakil presiden.

Tetapi faktanya tidak ada satu pun partai memenuhi presidential threshold 20 persen kursi di DPR. Solusinya, partai partai harus bergabung untuk memenuhi angka presidential threshold. Pada titik inilah muncul kerumitan dalam menetapkan calon presiden dan wakil presiden.

Pada Pilpres 2019 mendatang, calon presiden sudah jelas. Dari kubu  Gerindra sudah jelas akan mengusung Prabowo Subianto, sedang dari kubu PDIP sudah jelas mengusung Jokowi.

Masalah sekarang adalah terkait calon wakil presiden. Kedua kubu harus berembuk dengan partai koalisi masing-masing untuk menetapkan calon wakil presdein. Seandainya semua pimpinan partai politik adalah negarawan sejati, masalahnya menjadi mudah. Karena tinggal adu argumentasi tentang kualitas calon wakil presiden yang dibutuhkan, setidaknya sesuai dengan kebutuhan bangsa 5 tahun ke depan.

Tetapi, faktanya tidak demikian. Berdasarkan pengalaman, dalam rembuk, selalu masuk unsur subjektif berupa kepentingan kelompok atau  kepentingan pribadi atau kepentingan lain. Unsur subjektif inilah yang bikin rumit.

60 Hari Menetapkan Cawapres

Bagaimana dengan penetapan calon presiden kubu Prabowo dan Jokowi? Pendaftaran calon presiden dibuka tanggal 4 Agustus 2018 dan ditutup tanggal 10 Agustus 2018. Dihitung dari sekarang tanggal 10 Juni 2018, waktu tersisa tinggal 60 hari sampai hari penutupan pendaftaran calon presiden/calon wakil presiden.

Apakah waktu yang tersisa ini cukup untuk menetapkan calon wakil presiden yang ideal atau berkualitas? Rasanya agak sulit.

Pertama, karena masing-masing partai koalisi akan mengusulkan nama. Ketua tim Pemenangan Partai Gerindra yang juga Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno mengakui, PKS dan PAN sudah mengajukan nama.

Siapa yang diusulkan. Dari PAN ada tentunya ada nama Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan. Tentu harus dipertimbangkan juga nama Amien Rais tokoh populer dan pendiri PAN dan Imam Besar FPI Habib Rizieq Shihab sebagai motor gerakan 212 yang menjungkirbalikkan hegemoni Ahok-Djarot dan memenangkan Anies-Sandi dalam Pilgub DKI Jakarta 2017. Sementara dari PKS media massa ramai memberitakan tentang 9 nama calon presiden/calon wakil presiden.

Kondisinya sama atau malah lebih rumit di kubu Jokowi. Sebab di kubu ini terdapat sejumlah partai, yang tentunya ingin juga kadernya maju menjadi calon wakil presiden. Siapa-siapa saja nama yang sudah muncul? Dari Partai Golkar ada nama Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto, dari PPP ada nama Ketua Umum PPP Romahurmuziy, dari PKB ada nama Ketua Umum PKB Iskandar Muhaimin.

Belum lagi nama-nama seperti Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan  yang juga putri semata wayang Megawati Soekarnoputri, Puan Maharani, nama Kepala BIN Budi Gunawan, Kapolri Tito Karnavian, mantan Panglima TNI  Gatot Nurmantyo, nama Menteri Keuangan Sri Mulyani. Mahfud MD, Agus Harimurti  Yudhoyono, dan mungkin juga ada nama lain yang sengaja disembunyikan.

Bagaimana menyotir nama-nama ini agar tidak terjadi friksi dalam koalisi? Salah satunya adalah dengan menetapkan kriteria cawapres.

Kedua kubu memang sudah mengemukakan semacam kriteria. Kriteria cawapres untuk Prabowo antara lain dikemukakan oleh Ketua DPP Partai Gerindra, Moh Nizar Zahro. Yakni, “punya kapasitas, punya akseptabilitas, punya nilai elektoral, berwibawa kemudian kepemimpinannya sangat kuat,” kata Nizar Minggu (8/4/2018).

Sedang kubu Jokowi mengemukakan setidaknya tiga kriteria cawapres. Pertama, memahami tantangan zaman ke depan. Kedua, memiliki kepemimpinan yang kuat. Ketiga, memiliki pengalaman, integritas, dan chemistry cocok dengan Jokowi.

Kriteria ini penting karena bisa dijadikan sebagai acuan untuk menyortir secara objektif nama-nama yang muncul.

Masalahnya, apabila semua kriteria yang diajukan secara objektif dapat dipenuhi oleh sebuah nama dari partai tertentu, apakah persoalannya selesai? Tidak semudah itu. Pertama karena kriteria yang beredar sekarang, proses perumusannya masih sepihak, belum dirumuskan oleh seluruh partai dalam koalisi.

Tetapi, kalaupun dirumuskan oleh seluruh partai koalisi, persoalannya belum tentu selesai juga. Sebab, apabila semua kriteria yang diajukan secara objektif dapat dipenuhi oleh sebuah nama dari partai tertetu dalam koalisi, partai lain belum menerima dengan lapang dada? Unsur subjektif diyakini ikut bermain, sehingga siapapun yang ditetapkan, akan ada yang iri dan kemudian meggerogoti soliditas koalisi, baik saat kampanye pemilihan maupun setelah pemilihan presiden.

Oleh sebab itu, kedua kubu tampaknya akan mengambil metode dagang sapi. Dagang sapi dalam hal ini adalah membagi habis kekuasaan apabila memenangi pilpres.

Tetapi, karena sisa waktu jelang penutupan pendaftaran capres/cawapres tinggal 60 hari lagi, maka dagang sapi pun belum tentu berhasil mengikis friksi di internal koalisi secara sempurna. Sebab tidak mudah membagi pos-pos di pemerintahan yang beragam.  Belum lagi intervensi donatur atau bohir yang diyakini juga ikut bermain.

Oleh sebab itu, dengan sisa waktu yang tinggal 60 hari lagi, maka kedua kubu tampaknya akan menetapkan cawapres dengan pertimbangan sangat pragmatis, yakni memilih cawapres yang bisa mendongrak elektabilitas capres, dan direstui atau berpotensi direstui donatur atau bohir. Persoalan soliditas pemerintahan, kualitas pemerintahan setelah terpilih menjadi nomor sekian. []

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here