Tingginya Cukai Rokok Mengubur Kultur Tembakau Jawa Timur

0
100
Pekerja harian pabrik yang memproduksi sigaret kretek tangan (SKT) terancam menganggur jika rencana kenaikan cukai pada 2018 tidak diikuti dengan antisipasi penutupan atau pengurangan produksi. ANTARA FOTO/Yusuf Nugroho

Nusantara.news, Surabaya – Luasnya lahan tembakau menjadi gambaran awal jika ‘emas hijau’ sejak lama menjadi komoditi andalan masyarakat agraris di Jawa Timur. Karenanya, begitu ada kebijakan yang menyangkut tata niaga tembakau dan produk turunannya, mau tidak mau nasib ribuan petani yang menanggung kehidupan keluarga maupun buruh pabrik rokok jadi pertaruhan.

Kendati tidak secara tegas menolak, Gubernur Soekarwo sampai meminta pusat untuk menunda rencana kenaikan cukai rokok sebesar 10,04 persen karena industri rokok merupakan penyerap terbesar hasil panen tembakau Jawa Timur. “Saat ini situasinya (perekonomian, RED) masih sedang berada posisi sulit sehingga kalau cukai dinaikkan maka khawatir kebijakan itu justru akan memunculkan masalah baru,” ujarnya kepada wartawan di Surabaya, Kamis (2/11/2017).

Gubernur yang bakal mengakhiri masa jabatannya tahun depan tersebut juga mengkritisi alasan kenaikan cukai rokok. Yakni tujuan untuk mengurangi perokok namun faktanya masih banyak yang merokok. “Jadi meskipun harga rokok dinaikkan, belum efektif untuk mengurangi. Saya sudah mengirim surat minta penundaan tetapi lanjut atau tidak itu kewenangan pemerintah pusat,” ucap Pakde Karwo panggilan akrabnya merujuk pada kebijakan Menteri Keuangan atau Menko Perekonomian tersebut.

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur memang wajar resah dengan kebijakan itu. Ada beberapa alasan yang bisa jadi pembenar. Dari banyaknya serapan buruh di industri rokok hingga lahan tembakau di beberapa daerah yang bahkan sudah dikenal sejak era kolonial. Bahkan sampai muncul kisah konyol bagaimana bingungnya petani tembakau membelanjakan hasil panen yang melebihi pendapatan menanam komoditi lain selama bertahun-tahun. Seperti membeli lemari pendingin kendati daerahnya belum dialiri listrik dan akhirnya diubah hanya sekedar sebagai penyimpan pakaian.

Di beberapa daerah, tembakau dan rokok bahkan sudah menciptakan khazanah yang menjelma jadi kultur tersendiri. Tak heran sempat muncul kesan jika tembakau melebur jadi bagian kultur budaya Jawa Timur. Hal ini bisa dibuktikan dengan sumbangan Jawa Timur yang mencapai 50 persen dari penerimaan cukai rokok nasional pada 2016 yang mencapai Rp148 triliun. Hanya saja, selain alih fungsi lahan, kultur ini juga terancam dengan jumlah industri rokok kecil yang terus menurun setiap tahun.

Padahal sektor ini jadi penyerap alternatif jika pabrikan besar menutup gudang akibat hasil panen berlebih. Kendati bukan semata faktor kenaikan cukai namun sinyal bakal runtuhnya industri rokok tinggal menghitung tahun. Sebab, kenaikan itu pasti akan diantisipasi pelaku meski bersifat ilegal. Yakni memproduksi rokok tanpa cukai yang harganya jauh lebih murah.

  • Jumlah Pabrik Rokok Kecil Jawa Timur
  • 2014       458 Pabrik
  • 2015      435 Pabrik
  • 2016       325 Pabrik
  • 2017       ?
  • Sumber: bappeda.jatimprov.go.id

Pro Kontra

Mudahnya perizinan dan besarnya perokok aktif menjadi kelebihan Indonesia di mata dunia. Jumlah pabrik rokok mulai dari kelas kakap hingga rumahan bahkan mencapai 3.800 unit yang menjadikan Indonesia ibarat surga bagi penerimaan cukai. Sebagian besar industri itu ada di Jawa Timur dan Jawa Tengah. Penerimaan negara dari cukai rokok bahkan menempati peringkat kedua di bawah penerimaan dari pajak PPN.

Potensi untuk lebih meningkatkan pendapatan cukai itu yang menjadi tujuan pemerintah saat ini. Dengan mengacu pada UU Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan UU Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai, beban keuangan pengelola negara yang kian kembang kempis akibat merosotnya perekonomian nasional diharapkan sedikit bisa melegakan nafas.

Hanya saja, harapan itu bakal bersinggungan dengan dampak lain. Seperti ledakan pengangguran akibat daya tahan industri rokok, terutama kelas rumahan yang melemah pasca cukai dinaikkan pada 2018. Apalagi ada tren lain yang sempat diungkap Pakde Karwo. Yakni menurunnya perokok sigaret kretek tangan (SKT). Hal ini berimbas pada pengurangan produksi dan jumlah buruh karena SKT dibuat oleh tangan, bukan mesin.

Setidaknya rencana pengurangan itu didengar langsung ketika bertemu dengan produsen rokok HM Sampoerna. “Jika dipaksa terus memproduksi rokok SKT maka perusahaan bisa bangkrut karena rokok SKT tidak laku di pasaran. Masalah ini juga harus mendapat solusi dari pemerintah,” kata gubernur yang jabatannya berakhir 2018 nanti.

Petani tembakau di Tulungagung masih berharap hasil panen terserap industri rokok kendati dibayangi kegagalan panen akibat anomali cuaca . ANTARA FOTO

Keberatan akan kenaikan cukai ini juga muncul dari Ketua Gabungan Perusahaan Rokok (Gapero) Jawa Timur Sulami Bahar beberapa waktu lalu. Dalam tiga tahun terakhir, Sulami menyebut ada penurunan kinerja produksi akibat perpindahan pola belanja konsumen dan daya beli. Dari rata-rata produksi 380 miliar batang, penurunan mencapai sekitar 1 persennya. Ini terjadi akibat beberapa faktor. Seperti kenaikan target penerimaan dari cukai, maraknya peredaran rokok ilegal hingga kebijakan yang justru membebani daya tahan industri rokok.

“Di bawah kita berhadapan dengan rokok ilegal. Di atas, berhadapan dengan cukai dari rokok yang diakuisisi asing tapi ikut menikmati fasilitas negara. Kami tentu saja keberatan (kenaikan cukai, RED) karena beban di luar tarif yang ada saat ini sudah cukup besar,” sebut wanita berkerudung ini.

Dia memberikan solusi agar dampak negatif bisa diminimalkan. Yakni dengan mengambil regulasi kenaikan cukai berjangka paling tidak 3 tahun sekali, menurunkan harga jual eceran serta ada perlindungan dari pemerintah untuk industri rokok kretek nasional sebagai bentuk pemberdayaan pertembakauan nasional. “Itu untuk mengatasi dua sasaran. Yakni mengembalikan daya beli masyarakat serta menghambat pertumbuhan rokok ilegal. Apalagi kretek berisi cengkeh dan mayoritas tembakau nasional,” tutupnya.

Penjabaran itu dari sisi elemen yang keberatan dengan kenaikan. Lalu bagaimana pertimbangan mereka yang mendukung program pemerintah? Terkait hal ini, pernyataan Koordinator Program Pengendalian Tembakau Yayasan Pusaka Indonesia OK Syahputra Harianda di Medan, Rabu (8/11/2017) bisa jadi gambaran.

Menurut dia, pengeluaran masyarakat Indonesia untuk rokok per harinya bisa mencapai Rp1,1 triliun dengan asumsi jumlah perokok sekitar 90 juta dengan rata-rata rokok yang dihisap per hari sebanyak 12,3 batang dengan rata-rata harga rokok per batang Rp1.000. “Itu hasil Riskesdas Kemenkes RI tahun 2013. Setiap tahun kemungkinan naik karena data perokok trennya naik. Bisa jadi belanja rokok di Indonesia naik,” katanya

Untuk itu , kata dia, pentingnya pajak rokok digunakan untuk pembiayaan kesehatan selain untuk mengurangi konsumsi rokok, mengurangi peredaran rokok ilegal serta melindungi masyarakat atas dampak buruk yang ditimbulkan oleh rokok.

Namun ada yang patut dicermati di balik aturan itu. Yakni tidak semua industri rokok terdampak negatif. Kajian PT Bahana Sekuritas bahkan menilai, kenaikan cukai rokok masih menguntungkan produsen rokok besar seperti PT HM Sampoerna Tbk dan PT Gudang Garam Tbk. “Dengan kenaikan cukai rokok secara tidak langsung menyebabkan harga rokok naik dan pada akhirnya membuat orang mengurangi konsumsi rokok, namun tidak akan menggerus pangsa pasar pemain besar seperti Sampoerna dan Gudang Garam,” kata Analis Bahana Michael Setjoadi di Jakarta.

Ia mengemukakan bahwa dalam aturan yang baru dirilis, pemerintah menaikkan cukai rokok untuk tier sigaret kretek mesin (SKM) sebesar 11,3 persen dari Rp530 per batang menjadi Rp590 per batang, untuk SKT naik sebesar 5,8 persen dari Rp345 per batang menjadi Rp365 per batang. Sedangkan tarif cukai untuk kelas sigaret putih mesin (SPM) naik sebesar 12,6 persen dari Rp555 per batang menjadi Rp625 per batang.

Aturan itu, tambah Michael, justru membuat Sampoerna yang menjadi pemimpin kelas SKM mild dan SKT akan diuntungkan, demikian juga Gudang Garam yang menjadi pemimpin untuk kelas SKM FF (high tar) akan mendapat dampak positif dari kenaikan tarif cukai ini. Prediksi ini yang dijadikan rekomendasi kepada pialang saham untuk membeli saham HM Sampoerna Tbk (HMSP) dan saham Gudang Garam Tbk (GGRM), dari sebelumnya netral.

Alasan Klasik

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani menegaskan jika pemerintah akan menaikkan cukai rokok pada 2018. Aspek kesehatan jadi alasan utama. Padahal jika dikaji lebih mendalam, kenaikan itu lebih karena pemerintah belum bisa menemukan cara tepat untuk meningkatkan pendapatan selain cukai. Dalih kesehatan memang jadi strategi ampuh membungkam pihak-pihak yang kontra dengan rencana kenaikan cukai.

Padahal dari sisi ekonomi politik, sudah jelas bahwa kebijakan cukai adalah senjata kampanye anti rokok yang digunakan untuk meraih simpati dan dukungan pemerintah. Yang berarti ada penambahan pendapatan untuk mengisi dana segar APBN. Apalagi potensi yang sering didengungkan oleh kampanye anti rokok bakal sebesar Rp 300 triliun atau dua kali lipat dari target pendapatan tahun ini jika mengikuti skema kenaikan mereka.

Di sisi inilah pemerintah tidak transparan. Yakni dengan tidak memberikan gambaran riil hilangnya potensi ekonomi rakyat. Mulai dari menganggurnya buruh, tidak terserapnya tembakau nasional hingga maraknya rokok dengan cukai ilegal. Sebab, bagi masyarakat terutama kelas bawah, harga tinggi rokok cukai bisa digantikan dengan mudah oleh rokok non cukai. Ini bisa terlihat di pelosok Jawa Timur yang dengan mudahnya tembakau rajangan dijualbelikan.

Tetapi yang membuat penolakan menguat karena ada indikasi kebijakan pemerintah merupakan pendiktean Framework Convention of Tobacco Control (FCTC) – kebijakan yang didorong oleh korporasi internasional industri farmasi, kendati pemerintah berdalih sudah memperhatikan kepentingan petani dan buruh dengan rencana kenaikan cukai.

Sehingga, kesan pemerintah sudah tidak lagi peduli dengan kelestarian produk kretek kian membesar. Di sisi lain, program pengalihan akibat dampak kenaikan yang telah berjalan selama sepuluh tahun kalau mengacu UU nomor No. 39 Tahun 2007 tentang Cukai, hingga kini belum terlihat hasilnya.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here