Tingginya Lakalantas Bukti Pemerintah Abai Keselamatan Warganya

0
109
Petugas melihat kondisi bus pariwisata yang ringsek di Pos Terpadu PJR Tol Jagorawi, Ciawi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Sabtu (22/4) malam. Kecelakaan beruntun yang terjadi antara sebuah bus pariwisata dengan enam kendaraan roda empat dan lima roda dua di turunan Selarong, Desa Cipayung, Megamendung, Kabupaten Bogor tersebut menyebabkan korban empat orang meninggal dunia dan sejumlah orang luka berat dan ringan. ANTARA FOTO/Arif Firmansyah

Nusantara.news, Jakarta – Belum lama ini, tepatnya Sabtu (22/4) lalu terjadi kecelakaan mengerikan di tanjakan Selarong, Puncak, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Tercatat empat korban meninggal dunia. Penyebabnya tak lain Bus Pariwisata yang tidak layak jalan bisa beroperasi mengangkut wisatawan lokal Jakarta menuju Puncak, Jawa Barat

Kecelakaan itu hanya satu diantara ribuan kecelakaan lalu lintas (Lakalantas) di sepanjang tahun 2017 ini saja. Sebagai gambaran, sepanjang Januari – April 2017 di Kota Bekasi saja terjadi 118 Lakalantas yang menyebabkan tewasnya 20 warga. Kondisi jalan yang berlobang dan lemahnya penegakan hukum atas pelanggaran berlalu-lintas disinyalir sebagai penyebab utama terjadinya Lakalantas.

Tidak tegasnya penegakan hukum dapat dilihat saat terjadinya kecelakaan bus maut di Puncak, Kabupaten Bogor, Sabtu (22/4) lalu. Sebelum bus mengalami rem blong di tanjakan yang menyebabkan menyeruduk sejumlah kendaraan di sekitarnya, meliputi 1 bus, 6 mobil dan 5 sepeda motor. Ke-4 korban tewas adalah pengendara sepeda motor yang naas terseruduk bus.

Lemahnya Penegakan Hukum

Mengutip sejumlah sumber yang layak dipercaya, sekitar pukul 11.00 siang, saat bus itu sebenarnya sudah mogok di jalan tol menuju Puncak. Polisi yang menghampiri sebenarnya sudah tahu sopir bus tidak bisa menunjukkan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dengan alasan hilang. Entah bagaimana ceritanya setelah bus diperbaiki polisi membiarkannya berangkat.

Belakangan, setelah terjadi kecelakaan baru diketahui banyak sekali pelanggaran lalu-lintasnya. Selain tidak ada STNK, ternyata pengemudinya tidak memiliki SIM. Sudah itu bus tidak ada rem tangan. Surat KIR yang ada ternyata palsu dan tidak terdata di Tulungagung, asal bus itu.  Bila saja polisi mencegahnya berangkat mungkin tidak akan terjadi kecelakaan maut yang menewaskan sepasang kekasih Palembang-Batak dan dua orang lainnya.

Sudah itu sering kita mendengar kasus Lakalantas yang disebabkan rem blong. Untuk searcing berapa jumlah kecelakaan akibat rem blong, di bulan Maret 2017 saja jumlahnya bejibun di mesin pencarian google. Dan itu terjadi di Jakarta, Purwakarta, Pasuruan, Slawi, Ambon, Semarang, Blora, Bandarlampung, Palopo, Sampit dan masih banyak lagi.

Akibat kontainer remnya blong terjadi kecelakaan di Bawen, Kabupaten semarang, Kamis (20/4). ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra

Di Kota Bekasi saja, pada Kamis (9/2) lalu tercatat sebuah truk kontainer yang mengalami rem blong di Jalan Raya Siliwangi, Kelurahan Cikiwul, Kecamatan Bantar Gebang. Mengutip keterangan Kasubag Humas Polresta Bekasi Kompol Erna Ruswing, sebelum kejadian kontainer itu melaju kencang dan tiba-tiba rem blong. Pengemudi membanting kendaraannya ke kanan jalan yang sedang sepi dan menabrak pos Satpam.

Dengan data ini, sebenarnya apa yang diungkap Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia tahun 2012 lalu tidak banyak berubah. Uji kir, begitu sebut  anggota Pengurus Harian YLKI Tulus Abadi pada Kamis, 16 Februari 2012, hanya formalitas saja yang membuat kendaraan umum dan angkutan barang bermasalah tetap bisa beroperasi.

Persoalan Klasik Uji Kir

Modus operandi kecurangan, ungkap Tulus, adalah kongkalingkong antara petugas ujir kir dan pengemudi yang membawa mobilnya ke sana. Sebelum diuji mobil terlebih dahulu disewakan ban. Setelah uji kir mobil itu menggunakan ban gundul lagi. “Dan itu diketahui petugas,” ujarnya.

Uji kir sendiri berdasarkan Pasal 5 Peraturan Menteri Perhubungan No.133 Tahun 2015 harus dilakukan setiap 6 bulan sekali. Elemen yang diperiksa dalam uji kir selain rem, juga ban, wiper, klakson, kaki-kaki, emisi, instrument di dashboard, lampu dan kondisi mesin kendaraan.

Faktanya kecelakaan lalu-lintas akibat rem blong dan ban gundul masih sering terjadi. Ini berarti ada yang tidak benar dalam pengelolaan uji kir yang di setiap daerah fasilitasnya tidak sama. Di Jakarta saja yang fasilitas uji kirnya sudah memenuhi standar saja masih sering terjadi kecelakaan. Bagaimana dengan daerah seperti Kota Batam yang perangkat uji kirnya masih manual dengan tenaga kerja yang masih sangat kurang?

Padahal, sesuai Pasal 203 UU No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, sudah jelas berbunyi “Pemerintah bertanggung-jawab atas terjaminnya Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan”. Tanggung jawab pemerintah itu tentunya mencakup penegakan hukum yang tegas atas pelanggaran berlalu-lintas, uji kir dan penyediaan sarana prasarana jalan raya yang menjamin keselamatan pengendara.

Alih-alih menjamin keselamatan. Bukan rahasia umum, di beberapa daerah uji kir dijadikan lahan yang subur untuk melakukan pungutan liar. Akibatnya acap kali ditemukan buku kir palsu seperti yang dimiliki pengemudi bus maut di Puncak, Sabtu kemarin. Pemalsuan itu bisa terjadi karena longgarnya Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam kepengurusan uji kir.

Sebut saja saat operasi tangkap tangan (OTT) pungutan liar di Dinas Perhubungan (Dishub) Way Kanan, Provinsi Lampung, Kamis (16/2) lalu, bagaimana mungkin seorang pegawai honorer bisa mengeluarkan peneng dan blangko uji kir dari kantornya. Bagaimana kalau dokumen-dokumen itu jatuh ke tangan yang tidak berhak?

Peneng dan buku kir yang disita petugas dalam OTT di atas meliputi 3 lempeng peneng yang sudah dicetak, empat buku kir yang sudah diisi, 10 peneng yang belum dicetak dan 20 blangko kosong buku kir, 8 blangko kosong izin usaha angkot, 8 batang kawat pemasang peneng kir, dan 4 blangko kosong izin bongkar muat.

Selain itu sarana uji kir acap kali jauh dari memadahi. Sebut saja lokasi uji kir di Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, selain hanya menempati lahan seluas 3000 meter dengan volume kendaraan yang mencapai 80 hingga 100 unit per hari juga kekurangan petugas. “Kita kewalahan kalau lagi ramai,” ungkap Kepala Seksi Teknik dan Sarana Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) Kota Tangerang Selatan Muhammad Syaiful.

Di tempat uji kir itu hanya dilayani 7 orang petugas, padahal yang dibutuhkan 12 orang. Bagaimana proses uji kir akan sempurna dan tepat waktu kalau sarana dan prasarananya masih kurang kurang. Bisa jadi dengan banyaknya antrian, fasilitas yang serba kurang dan tenaga kerja tidak memadahi membuat sejunlah SOP yang terpaksa harus dilanggar.

Rusaknya jalan di sejumlah ruas, seperti di Cirebon, Jawa Barat, atau beberapa ruas jalan nasional di Jawa Timur, dan rusaknya jalan yang mengakses ke pelabuhan Tanjungpriok,  tempat ribuan sepeda motor berbagi jalan dengan truk trailer yang jalan mondar-mandir, acap kali terjadi Lakalantas dengan pola yang hampir sama. Pengendara motor tergelincir lobang dan bagian tubuhnya dilindas truk.

Tertinggi di Asia

Tidak mengherankan apabila angka Lakalantas secara nasional dalam tiga tahun terakhir ini cenderung naik. Sepanjang 2014 angka Lakalantas secara nasional tercatat 95.906 kasus, pada tahun berikutnya meningkat 98.970 kasus dan tahun 2016 lalu melonjak lagi menjadi 105.374 kasus. Memang, dibandingkan tahun 2012 dan 2013 yang angka kecelakaannya masing-masing 117.949 kasus dan 100.106 kasus memang ada penurunan.

Namun angka Lakalantas yang menyebabkan kematian, mengutip sumber World Health Organization (Organisasi Kesehatan Dunia/WHO) di bawah PBB dalam rilisnya berjudul “the Global Report on Road Safety 2015”, Indonesia masuk kategori tiga besar negara di Asia yang penduduknya meninggal dunia akibat Lakalantas. Kesembronoan mengemudi dan lemahnya penegakan hukum diduga menjadi penyebab utama di samping jalan berlobang dan tidak laiknya kendaraan.

Meskipun angka kematian masih kalah jumlah dengan China dan India, namun bila dikaitkan dengan total populasi, Indonesia menduduki peringat lebih tinggi dari China dan India dengan tingkat kematian 0,015 persen penduduknya meninggal dunia karena Lakalantas. Selain Indonesia, China dan India, diantara 180 negara yang dirilis peringkatnya, angka kematian di jalan raya yang tinggi juga terdapat di Amerika Serikat, Pakistan, Nigeria dan Bangledesh.

Data-data di atas mestinya menyadarkan para penyelenggara negara agar melakukan upaya-upaya kongkrit untuk meminimalisir terjadinya kecelakaan di jalan raya.  Sebab keselamatan di jalan sesuai UU adalah tanggung-jawab pemerintah selaku penyelenggara negara. Semoga.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here