Titik Puncak Darurat Korupsi

0
133

DUNIA peradilan Indonesia saat ini sudah dalam “keadaan darurat”. Demikian istilah yang digunakan Hakim Agung Gayus Lumbuun menggambarkan keadaan peradilan kita saat ini. Istilah tersebut tidak berlebihan, karena memang demikian kenyataannya.

Lihat saja, sudah berapa banyak hakim yang tertangkap karena melakukan korupsi. Itu baru yang tertangkap. Yang belum tertangkap tentu lebih banyak lagi. Karena tindak pidana korupsi di mana pun ibarat gunung es. Hanya ujung-ujungnya saja yang terlihat.

Salah satu puncaknya adalah penangkapan Dewi Suryana, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bengkulu, beberapa hari lalu.

Sukar kita memilih kata-kata menggambarkan kejadian itu: Seorang hakim yang harusnya mengadili pelaku korupsi, dan diharapkan menjatuhkan vonis yang bisa menimbulkan efek jera, ternyata menjadi bagian dari kejahatan itu.

Darurat peradilan ini adalah titik kulminasi dari darurat korupsi yang sudah mewabah di seluruh epicentrum kekuasaan menurut Tria Politica.

Korupsi di legislatif, sudah tak terhitung banyaknya. Di legislatif, tak jauh beda. Mereka secara bersama-sama menjadi sutradara korupsi by design sekaligus aktor utamanya.

Nah, jika judical corruption ini memang ibarat gunung es, di mana lagi bangsa ini hendak meletakkan harapan pemberantasan korupsi? Seandainya kekuasan kehakiman ini relatif bersih, masih ada secercah harapan. Tapi, kalau mereka pun sudah bagian dari kanker korupsi ini, apa lagi yang bisa diharapkan?

Gayus berpendapat, korupsi yang amat sangat kronis dan merata ini hanya bisa dibenahi apabila kepala negara sendiri yang turun tangan. Sebab, skala masalahnya tidak bisa lagi diatasi dengan prosedur dan mekanisme pengawasan yang ada.

Kita sependapat. Memang hanya kepala negara yang bisa menyelesaikan hal ini. Masalahnya, presiden mempunyai berbagai keterbatasan konstitusional untuk menyelesaikan kekusutan di legislatif dan judikatif. Sebab, itu bisa dipandang sebagai campur tangan eksekutif kepada lembaga negara yang lain.

Memang benar, ketiga lembaga negara itu masing-masing merupakan lembaga yang berdiri sendiri. Tetapi, dalam melaksanakan kewenangannya, mereka bukanlah lembaga yang terpisah secara mutlak satu sama lain. Ketiga lembaga itu berada dalam sebuah payung bernama negara yang dipimpin oleh seorang kepala negara. Sebab, konstitusi kita tidak menganut asas pemisahan kekuasaan.

Persoalannya memang di  soal penafsiran ini, dan ini  pula yang kerap dijadikan alasan oleh setiap presiden untuk tidak melakukan apa-apa dalam menyelesaikan kekusutan ini. Jangankan untuk turun tangan menyelesaikan persoalan kronis di legislatif atau judikatif, untuk mencampuri kepolisian dan kejaksaan saja, sering dipakai dalih bahwa presiden tidak boleh mencampuri penegakan hukum. Suatu jawaban yang tidak sinkron dengan pertanyaan.

Tradisi inilah yang harus diakhiri oleh Presiden Joko Widodo. Karena, kinerja akhir penyelenggaraan negara ini –dari lembaga negara mana pun sumber penyakitnya— akan dinisbahkan ke dalam neraca kepala negara. Sebab, di ujungnya nanti, rakyat tidak akan menghitung apakah ini kesalahan eksekutif, legislatif atau judikatif. Rakyat hanya tahu satu hal: Ini kesalahan presiden, karena dialah yang mengepalai negara ini.

Jika soal hak dan kewenangan yang menjadi kendala konstitusional, Presiden toh masih bisa masuk dengan pintu kewibawaan kedudukannya. Tinggal sekarang Presiden melengkapi semua syarat-syarat kewibawaan itu.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here