Ideologi dan Kepemimpinan (1)

Tjokroaminoto Bapak Bangsa Indonesia

0
286
Foto Sekadar Ilustrasi

Nusantara.news – Tidak berlebihan jika dikatakan bahwa Tjokroaminoto (Tjokro) sebagai Bapak Bangsa Indonesia. Beliaulah yang mengumpulkan dan membuat forum diskusi masalah kebangsaan dan nasionalisme Indonesia.

Tercatat, ketika itu dari ideologi kekirian ada Semaoen, Musso, Alimin, Darsono, serta Tan Malaka. Pada kubu Islam ada KH. Agus Salim, Mohammad Natsir, Hamka, dan Kartosoewirjo. Pada kelompok politik kebangsaan dan nasionalisme, ada Soekarno dan Dr. Cipto Mangunkusumo.

Semua berhimpun dalam forum diskusi tentang nasionalisme rencana kemerdekaan Indonesia yang digagas Tjokro. Sebuah upaya yang menunjukkan kepada rakyat dan pemerintah kolonial tentang hakekat jati diri bangsa, sehingga muncullah kemudian semangat melawan kesewenangan dan ketidakadilan atas kolonialisme.

Dengan motor Budi Utomo dan Syarikat Islam (1908), lahirlah pemikiran dan aksi membebaskan kaum pribumi dari tekanan sistem kolonial yang tidak adil dan mendorong emansipasi politik bagi bangsa Indonesia.

Dari dua gerakan inilah lahir semangat persaudaraan, persatuan dan kesatuan serta solidaritas berbangsa. Posisi Tjokro sebagai solidarity maker, sehingga terjaring tokoh-tokoh bangsa dari berbagai aliran pemikiran saat itu. Pada era itu, sudah muncul semangat perlawanan terhadap ketidakadilan sosial dan kemandirian ekonomi, serta keinginan mendirikan negara yang bebas dari penjajahan Belanda.

Visi kepemimpinan

Visi Tjokroaminoto yang tajam dan luas sudah menyadari bahwa tidak mungkin negara Indonesia hanya merdeka berdasarkan Syariah (Islam), karena ada pemikiran dan paham sosialis, komunis dan nasionalis yang juga mengakar. Indonesia yang dicita-citakan harus didapat berdasarkan suku, agama, ras dan aliran, hal ini sudah disadari ketika pemikiran kebangsaan bergulir di Sarekat Islam, yang diikuti para pendiri negara dikoordinir Tjokro.

Perbedaan visi yang menjadi perbedaan persepsi. Pada perjalanannya, kelompok Tjokro terpecah; kelompok kiri yang radikal, karena begitu populernya Revolusi dari Lenin (1917) sangat mempengaruhi Semaoen, Alimin dan Musso sehingga mendirikan PKI (Partai Komunis Indonesia) pada tahun 1926. Kelompok nasionalis mendirikan PNI (Partai Nasional Indonesia) pada tahun 1927 dipimpin oleh Bung Karno. Lalu kelompok Islam mendirikan Partai Masyumi (Majelis Syuro Muslimin Indonesia) yang dipimpin oleh Mohammad Natsir dan Abikoesno serta PSI (Partai Sosialis Indonesia) dipimpin Syahrir.

Secara integritas, visi dan solidarity maker kepemimpinan Tjokro begitu kuat, namun dari segi kapasitas dan kapabilitas masih kalah dengan pemimpin nasional lainnya saat itu. Maka PSI sebagai organisasi politik menjadi tidak kuat. Untuk partai Islam lebih populer Mohammad Natsir dengan Masyumi-nya, bahkan Kartosoewirjo lebih ekstrem lagi, sehingga memberontak dengan mendirikan DI/TII (Darul Islam/Tentara Islam Indonesia) di Jawa Barat.

Pada era 1920-an Tjokro tampil sebagai tokoh yang memenuhi ekspektasi segenap rakyat Indonesia kala itu untuk menuju bangsa yang merdeka dan terbebaskan, dimana saat itu rasa kebangsaan masih tipis. Pemikiran kebangsaan Tjokro, yang berbasis Islam namun holistik melintasi paham nasionalisme, sosialisme dan demokrasi, serta bercorak politik kebangsaan. Sangat berbeda pemikirannya dengan Muhammadiyah (1912) yang lebih berorientasi sosial, sementara Nahdlatul Ulama/NU (1926) berorientasi pada Islam tradisional (non-politis).

Tjokroaminoto lebih terbuka dan demokratis, serta fokus pada masalah kebangsaan yang ingin menjadi negara merdeka, sehingga beliau sangat akomodatif pada seluruh aliran dan sangat toleran dalam berbhinneka, demi persatuan dan kesatuan sebagai Bangsa Indonesia.

Berbagai tokoh bangsa mengakui kepemimpinan Tjokro sebagai ‘Bapak Bangsa’. Bung Karno yang mengaku sebagai murid Tjokro mengatakan, “Dari Tjokroaminoto saya mendapat pengetahuan tentang Islam Politik, nasionalisme, sosialisme, yang selalu didiskusikan dalam konteks politik kebangsaan. Kapasitas sebagai pemimpin politik, intelektual atau ideolog, dan aktor organisasi dijalankan secara bersamaan pada masa-masa kolonial Belanda.”

Skema pemikiran Tjokroaminoto

Kultur keluarga dari ibu (priyayi) dan Bapak (kyai) menjadikan figur ideal Oemar Said Tjokroaminoto saat itu, dia terdidik agamis. Kita melihat Tjokro sangat rasional dan empiris dalam melihat seluruh situasi. Itulah salah satu yang melatarbelakangi beliau menjadi anggota Volksraad (Dewan Rakyat Hindia Belanda) yang ditentang oleh Semaoen dan Tan Malaka, serta Kartosoewirjo, karena dianggap menerima kolonialisme Belanda.

Faktor yang mempengaruhi pemikiran nasionalisme dan kebangsaan Tjokro adalah Gerakan Pembaharuan Islam Jamaluddin Al-Afghani dan refleksi atas penindasan kolonial Belanda. Adapun pemikiran nasionalismenya di bidang politik adalah gagasan pemerintahan sendiri yang dipimpin oleh rakyat Indonesia, sebuah konsep negara merdeka yang demokratis. Di bidang sosial ekonomi dengan gerakan Djawa Dwipa; di bidang pendidikan dengan Sekolah Kebangsaan.

Pemikiran tersebut berpengaruh pada tokoh-tokoh nasional saat itu, sehingga keinginan membentuk negara merdeka bergema di seluruh pulau Jawa. Sarekat Islam kala itu merupakan ormas terbesar di Indonesia, dimana pada saat jayanya mencapai 2,5 juta anggota.

Pidato Tokroa pada tahun 1919 di Bandung begitu menggetarkan. Dengan lantang dia berkata, “Tidaklah wajar untuk melihat Indonesia sebagai sapi perahan yang diberi makan hanya disebabkan susunya. Tidaklah pada tempatnya untuk menganggap negeri ini sebagai sebuah tempat dimana orang datang dengan maksud mengambil hasilnya, dan di saat tidak lagi bisa dipertanggungjawabkan penduduknya (pribumi) tidak mempunyai hak untuk berpartisipasi di dalam masalah-masalah politik yang menyangkut nasibnya sendiri. Tidak bisa lagi terjadi bahwa seseorang mengeluarkan peraturan untuk kita tanpa partisipasi kita mengatur hidup kita tanpa partisipasi kita.”

Dari pidato tersebut, jelas keinginan merdeka, berdaulat, mandiri untuk mendirikan negara secara demokratis.

Pemikiran ini mulai ditakuti Belanda, keinginan Sarekat Islam (SI) akhirnya lebih dibatasi, sementara kelompok Semaoen mendesak Tjokro lebih radikal, sehingga sulit diakomodasi, dan mereka melakukan pemberontakan buruh di Semarang (1922). Tahun 1926 PKI berdiri dan melawan Belanda.

Soekarno menambahkan bahwa Tjokroaminoto adalah tokoh yang memiliki daya cipta dan cita-cita tinggi, seorang pejuang yang mencintai tumpah darah Indonesia. Kepiawaiannya menulis mampu mengartikulasikan pemikirannya pada spektrum di pulau Jawa, dalam dirinya juga terkandung nilai seni yang tinggi, khususnya pada karawitan, orator yang ulung, sistematis dalam penyampaian. SEbagai pribadi Tjokro memang merupakan figur yang lengkap. Hanya saja, beliau terlalu demokrasi, sehingga PSI tidak sepopuler partai yang didirikan oleh murid-muridnya, seperti PNI, Masyumi, dan PKI.

Refleksi kepemimpinan Tjokroaminoto Pasca-kemerdekaan

Pertanyaan besar bagi kita, apakah ketika Bung Karno mendeklarasikan Nasakom (Nasionalisme, Agama, dan Komunisme) buah dari sekolah politiknya dengan Tjokroaminoto, yang memadukan unsur agama, nasionalis, dan sosialisme (Nasasos)? Pasti hanya Bung Karno yang bisa menjawabnya.

Pada era Orde Baru, Soeharto menghapus Nasakom, mengingat kelemahan dari partai tersebut; dan membubarkan PKI (komunis), serta membiarkan hidup sosialisme dalam format nasionalisme. Pada tahun 1977 dikerucutkan lagi menjadi 3 partai politik (parpol) saja (walaupun Golkar saat itu tidak dalam format parpol), PDI (kelompok sosialis dan nasionalis), dan PPP (Islam), serta Golkar sebagai politik jalan tengah.

Islam sebagai ideologi hidup karena 85% penduduk Indonesia adalah penganut Islam walau begitu dari 6 kali pemilu kumpulan partai Islam (Pemilu 1955–2014) secara rata-rata hanya memperoleh suara 30%, partai sosialis dan nasionalis 23%, dan justru partai tengah (Golkar dan sejenisnya mampu mencapai) 45%.

Hal ini menunjukkan bahwa secara ideologi politik rakyat Indonesia tidak kental dengan ideologi. Hal itu juga yang membuat budaya politik kita cepat berubah pada saat reformasi. Perubahan dari budaya musyawarah dan mufakat (pasca-amandemen UUD 1945) dalam waktu 15 tahun dengan budaya “one man one vote” yang mengarah pada politik transaksional dan melahirkan oligarki. Sekarang terlihat jelas permainan eksekutif yang selalu didukung oleh DPR dan dilegitimasi oleh lembaga hukum berdasarkan “order” dari taipan (pemilik modal).

Oligarki telah menimbulkan ketimpangan dan ketidakadilan sosial. Ahok dikalahkan bukan karena dia Cina atau non-pribumi yang minoritas, tapi karena sikap dan perilakunya yang sombong dan semena-mena. Kepemimpinan Ahok di DKI Jakarta—namun “tumbang” karena kasus penistaan terhadap agama—telah merefleksikan hegemoni etnis Cina yang 4 orang terkayanya similiar dengan aset 100 juta orang miskin di Indonesia.

Kekhawatiran ditindas kelak setelah Ahok menjadi penguasa menimbulkan “rasa ketidak-adilan”. Kapalupun Ahok terkena masalah al-Maidah: 51, itu hanya faktor pemicu bagi umat Islam yang mewakili rakyat Indonesia. Jadi keliru jika kasus Ahok adalah pertentangan mayoritas dengan minoritas, masalah toleransi dan kebhinnekaan.

Jadi, nasionalisme dan politik kebangsaan dari Tjokro yang diteruskan Bung Karno adalah refleksi dari situasi yang melatarbelakangi lahirnya negara Indonesia. Jika ada skenario yang ingin menjadikan Jakarta seperti Singapura a la Lee Kuan Yew adalah mimpi yang tidak akan pernah menjadi kenyataan.

Sementara, diyakini bahwa kepemimpinan itu sifatnya harus terbuka, kolegial, dan berazas demokrasi sesuai basis mayoritas penduduknya, jadi budaya politiknya tidak mungkin diadopsi dari budaya minoritas.

Indonesia memang bukan negara Islam tapi ber-ketuhanan (tauhid). Jadi, sistem dan budaya politik pasti harus mewakili kepentingan suku, agama, ras dan aliran. Saat ini, kita terjebak kembali pada politik aliran, kelompok kiri (sosialis, nasionalis) merasa dipojokkan karena kekalahan Ahok. Tapi kelompok kanan juga hendaknya jangan euforia, serta memanfaatkan momentum dengan kemenangan Anies Baswedan.

Dalam visi politik negara, diperlukan pemimpin nasional yang tidak terjebak kembali pada situasi seperti tahun 1965 dimana menguatnya politik aliran karena Soekarno memunculkan Nasakom. Dan sekarang yang terjadi, Presiden Joko Widodo tampak mesra dengan Cina, sementara kelompok Islam merasa dikesampingkan. []

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here