TKA Cina Datang, Pekerja Pribumi Minim Perlindungan

0
145

Nusantara.news, Jakarta –  Saat Indonesia menghadapi persoalan tingginya angka pengangguran, tenaga kerja asing (TKA) asal Cina datang menyerbu. Ironisnya, tenaga kerja pribumi terkesan kurang mendapatkan perlindungan bahkan diperlakukan tidak adil.

Sejumlah fakta menunjukkan adanya tindakan diskriminatif terhadap TK pribumi, misalnya soal perbedaan upah atau gaji seperti terungkap saat apparat Polda Banten meringkus 70 TKA asal Cina yang terlibat dalam pembangunan pabrik semen di Pulo Ampel, Serang pada Agustus 2016 lalu.

Ironisnya, TKA asal Cina itu adalah pekerja ilegal, namun mendapat upah jauh lebih tinggi dibandingkan pekerja pribumi. Buruh Cina diberi upah Rp 500 ribu/hari atau Rp 15 juta/bulan, sementara buruh lokal diberi upah Rp 80 ribu/hari atau sekitar Rp 2 jutaan/bulan.

Begitupun yang dialami pekerja lokal pada proyek pembangunan PLTU Celukan Bawang di Buleleng, Bali.

Seperti diungkap Tempo.co pada medio Agustus 2015 lalu, proyek ini dibangun oleh konsorsium China Huadian Power Plant Operation Co. Ltd., China Huadian Engineering Co. Ltd, PT CR 17, dan mitra lokal PT General Energy Bali.

Proyek dengan nilai investasi Rp 9 triliun ini merupakan pembangkit listrik berkapasitas 3×100 megawatt

Pada proyek ini, terdapat 133 TKA asal Cina. Mereka menempati sejumlah posisi mulai staf keungan hingga buruh kasar. Gaji untuk staf keuangan sebesar Rp 10 juta/bulan dan buruh kasar hingga Rp 4 juta/bulan. Sedangkan buruh kasar lokal hanya mendapatkan upah paling besar Rp 2 juta/bulan.

Tak hanya itu, para buruh asal Cina mendapat fasilitas mess berukuran 5×5 meter persegi dilengkapi penyejuk udara. Kamar itu disiapkan untuktiga orang. Mereka juga mendapat jatah makan tiga kali dengan menu nasi, sup, telur, dan daging babi. Menu ikan laut dihidangkan dua pekan sekali. Sedangkan para buruh lokal hanya disediakan nasi bungkus dari warung di sekitar lokasi proyek.

Minim Perlindungan Pekerja Pribumi

Di tengah tindakan diskriminatif yang didapatkan para pekeja pribumi, kebijakan Pemerintah terkesan tidak berpihak dan tidak melindungi para pekerja pribumi.

Diantara kebijakan pemerintah yang dianggap tidak melindungi pekerja pribumi adalah Peraturan Menteri Tenaga Kerja (Permenaker) No.35/2015 yang menghapus aturan penguasaan bahasa Indonesia bagi TKA.

Selain itu, dalam Permenaker 35/2015 juga menghapus kewajiban perusahaan untuk menjamin rasio jumlah TKA dengan tenaga kerja lokal. Sebelumnya pada Permenaker 12/2015 mengharuskan perusahaan merekrut TK lokal setiap merekrut 1 orang TKA.

Dengan penerapan aturan tersebut, para pekerja pribumi seolah menjadi tamu di negeri sendiri. Mereka harus berhadapan dengan pekerja Cina untuk mendapatkan posisi di perusahaan yang juga milik Cina.

Padahal, berdasarkan data yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) pada Februari 2017 lalu, jumlah angkatan kerja di Indonesia sebanyak 131,55 juta orang atau naik 3,88 juta orang dibandingkan Februari 2016.

Dari jumlah itu, yang bekerja tercatat  124,54 juta orang atau naik 3,89 juta orang dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Sementara jumlah pengangguran tercatat sebanyak 7,01 juta orang atau hanya berkurang 10 ribu orang dibandingkan periode sama tahun lalu.

BPS juga mencatat Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di perkotaan tercatat cenderung lebih tinggi dibanding di pedesaan. TPT di perkotaan mencapai 6,50 persen, sedangkan di pedesaan hanya 4 persen.

Adapun sektor-sektor yang mengalami peningkatan adalah dibidang jasa kemasyarakatan (0,42 persen poin), transportasi, pergudangan dan komunikasi (0,27 persen poin), pertanian (0,12 persen poin); dan industri (0,07 persen poin).

Sedangkan sektor-sektor yang mengalami penurunan adalah Sektor Konstruksi (0,64 persen poin) dan Sektor Perdagangan (0,25 persen poin).

Mencermati tingginya angka pengangguran di perkotaan, kemungkinan terjadi karena para pencari kerja lebih memilih hijrah ke kota.

Dan, para TKA asal Cina yang umumnya ilegal justru menyerbu pedesaan yang banyak ditinggalkan pribumi.

Kebijakan Pemerintah menarik sebanyak-banyaknya investasi asing dengan menerbitkan regulasi yang memberi kemudahan bagi para investor memang patut didukung. Namun, jangan sampai demi menarik investor asing, rakyat sengsara akibat kesulian mendapatkan pekerjaan. Bukankah tujuan akhir pembangunan untuk kesejahteraan Rakyat Indonesia?[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here