TNI Ikut Melawan Teror, Hanya Beda Soal Cara

0
313

Nusantara.news, Jakarta – Presiden Joko Widodo ingin TNI diberikan kewenangan dalam revisi UU Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Saat memimpin sidang kabinet paripurna di Istana Bogor, (29/5/2017), Presiden berharap Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan HAM sudah menyiapkan skema tersebut.

“Berikan kewenangan TNI untuk masuk dalam RUU ini. Tentu dengan alasan yang Menkopolhukam sudah siapkan,” kata Presiden Jokowi.

Keinginan melibatkan TNI dalam perang melawan terorisme ini pada umumnya disambut positif, mengingat ancaman teror belum berhasil ditanggulangi sepenuhnya. Tetapi, ada sekelompok masyarakat yang keberatan dengan rencana tersebut.

Perdebatan ini seperti membuka kembali wacana lama tentang pemisahan peran TNI dan Polri. Di atas kertas, posisi TNI dan Polri memang sudah selesai dengan adanya TAP MPR-RI Nomor : VI/MPR/2000 tentang Pemisahan TNI dan Polri, dan Tap MPR-RI Nomor : VII/MPR/2000 tentang Peran TNI dan Peran Polri.

Sesuai UU 3/2002 tentang Pertahanan Negara dan UU No 2/2002 tentang Polri, TNI menjadi penanggungjawab pertahanan, dan Polri penanggungjawab keamanan. Tetapi pemisahan ini masih menyisakan sejumlah masalah yang belum terang-benderang, misalnya bagaimana membagi peran Polri (sebagai penanggungjawab keamanan) dan TNI (sebagai penangungjawab pertahanan) dalam praktek di lapangan.

Pembagian yang ada masih secara garis besar, sehingga sangat mungkin terjadi tumpang tindih di lapangan. Revisi UU Antiteror itu semestinya bisa menjawab semua itu. Perlu  pengaturan lebih jelas dalam UU bagaimana menjelaskan tingkat eskalasi ancaman dan ancaman nyata yang menjadi kewenangan TNI.

Ketidakjelasan pengaturan ini selain dapat menimbulkan kesalahpahaman antara dua institusi itu, juga berpengaruh pada kualitas penyelesaian perkara di jalur hukum karena kerancuan kewenangan. Jika TNI yang menyelidiki, apalagi menyidik, suatu tindak pidana terorisme, maka akan mudah dipersoalkan legitimasinya sebagai penyidik, karena TNI bukan lembaga yang diberi kewenangan penyidikan terhadap tindak pidana. Hanya TNI-AL yang dalam Pasal 9 huruf (b) UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI yang mempunyai kewenangan “menegakkan hukum dan menjaga keamanan di wilayah laut yurisdiksi nasional”.

Sebetulnya, tidak ada perbedaan mendasar tentang pandangan TNI dan Polri mengenai potensi ancaman teror. Ancaman terhadap Indonesia, dalam rumusan  TNI adalah: Terorisme internasional yang memiliki jaringan lintas negara dan timbul di dalam negeri; Gerakan separatis yang berusaha memisahkan diri dari NKRI terutama gerakan separatis bersenjata yang mengancam kedaulatan dan keutuhan wilayah Indonesia; Aksi radikalisme yang berlatar belakang primordial etnis, ras dan agama serta ideologi di luar Pancasila, baik berdiri sendiri maupun memiliki keterkaitan dengan kekuatan-kekuatan di luar negeri; Konflik komunal, kendatipun bersumber pada masalah sosial ekonomi, namun dapat berkembang menjadi konflik antar suku, agama maupun ras/keturunan dalam skala yang luas; Kejahatan lintas negara,  seperti penyelundupan barang,  senjata, amunisi dan bahan peledak, penyelundupan manusia, narkoba, pencucian uang dan bentuk-bentuk kejahatan  terorganisasi lainnya.

Demikian juga dengan Kegiatan  imigrasi gelap yang menjadikan Indonesia sebagai tujuan maupun batu loncatan ke negara lain; Gangguan keamanan laut seperti pembajakan dan perompakan, penangkapan ikan secara ilegal, pencemaran dan perusakan ekosistem; Gangguan keamanan udara seperti pembajakan udara, pelanggaran wilayah udara,  dan terorisme melalui sarana transportasi udara; Perusakan lingkungan seperti pembakaran hutan, perambahan hutan ilegal, pembuangan limbah bahan beracun dan berbahaya; dan Bencana alam dan dampaknya terhadap keselamatan bangsa.

Oleh karena itu yang diperlukan adalah pengaturan peran TNI dan Polri dalam rangka mengatasi ancaman perlu ditetapkan berdasarkan tingkat eskalasi dan spektrum ancaman.

Berdasarkan UU Pertahanan Negara, TNI bertugas melaksanakan kebijakan pertahanan negara untuk, Mempertahankan kedaulatan negara dan keutuhan wilayah, Melindungi kehormatan dan keselamatan bangsa, Melaksanakan Operasi Militer Selain Perang (OMSP), dan ikut serta secara aktif dalam tugas pemeliharaan perdamaian regional dan internasional.

OMSP oleh TNI diterjemahkan dengan keikutsertaannya membantu mengatasi berbagai permasalahan. Di samping untuk menghadapi ancaman kekuatan bersenjata, OMSP juga menindak gerakan separatis bersenjata, melawan terorisme, mengatasi radikalisme, mengatasi konflik komunal, memberi bantuan kepada pemerintah sipil dalam mengembalikan ketertiban publik, mengatasi dampak bencana  alam, penanganan pengungsi, bantuan pencarian dan pertolongan (SAR) serta melaksanakan tugas perdamaian dunia.

Masalah yang krusial dalam keterlibatan TNI terletak pada kapan keterlibatan itu dimulai. Menurut TNI, keterlibatan itu sudah dimulai semenjak keadaan masih aman. TNI berkewajiban juga menjaga stabilitas masyarakat melalui operasi teritorial.

Sementara menurut Polri, seyogianya TNI terlibat dalam mengatasi masalah keamanan pada saat Polri meminta TNI melakukan perbantuan.

Soal batasan ini yang perlu diatur lebih lanjut dalam peraturan perundangan yang sesuai dengan demokrasi.

Sebab, fakta yang ada, TNI mempunyai kekuatan yang dapat diandalkan melawan terorisme. Di tingkat Mabes TNI, ada Komando Operasi Khusus Gabungan (Koopssusgab) yang dibentuk 9 Juni 2015 oleh Jenderal TNI (Purn.) Dr. Moeldoko saat menjabat sebagai panglima TNI.  Pasukan ini berjumlah 90 orang dari prajurit-prajurit terpilih dari satuan-satuan antiteror yang dimiliki oleh pasukan khusus di tiga matra TNI, yaitu dari Satuan 81 Gultor Kopassus TNI AD, Detasemen Jala Mengkara (Denjaka) Korps Marinir TNI AL, dan Satuan Bravo (Satbravo) Pasukan Khas TNI AU.

Di antara satuan antiteror itu, yang paling senior adalah Den-81 Kopassus yang dibentuk pada 30 Juni 1982.  Kemudian Denjaka, detasemen pasukan khusus TNI Angkatan Laut gabungan antara  Komando Pasukan Katak (Kopaska)  dan Taifib Korps Marinir TNI AL, dibentuk berdasarkan instruksi Panglima TNI kepada Komandan Korps Marinir No Isn.01/P/IV/1984 tanggal 13 November 1984.

Lalu  Satbravo-90 TNI-AU yang dibentuk pada 16 September 1990 oleh KSAU Marsekal TNI Hanafie Asnan.

Sementara, di Polri ada Detasemen Khusus 88 atau Densus 88/Antiteror, yang dibentuk tanggal 26 Agustus 2004 oleh Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Firman Gani. Pada awal pembentukannya, personil yang tergabung hanya 75 orang yang dipimpin AKBP Tito Karnavian yang sekarang jadi Kapolri. Cikal bakalnya adalah tim ATB (Anti Teror Dan Bom) yang dibentuk Kapolda Metro Jaya Irjen Pol. Makbul Padmanegara pada 31 Desember 2002. Tim ini dipimpin Direktur Narkoba Polda Metro Jaya, Kombes Pol Carlo Brix Tewu yang beranggotakan 21 personil untuk membantu investigasi Bom Bali I, 12 Oktober 2002.

Semua potensi ini mestinya dimanfaatkan. Tentunya dengan prosedur pro justitia, karena walaupun terorisme adalah extra-ordinary crime, penanggulangannya mesti tetap dalam kerangka penegakan hukum.

DPR harus menyusun revisi UU Antiteror ini dengan cermat, agar tidak ada lagi wilayah abu-abu yang bisa menjadi perkara di kemudian hari.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here