TNI, Supremasi Sipil atau Supremasi Rakyat?

0
508

Nusantara.news, Jakarta –  Tepatkah Tentara Nasional Indonesia  (TNI) menganut prinsip supremasi sipil? Bukankah lebih tepat dan pas apabila istilahnya disebut supremasi rakyat sesuai jati diri TNI sebagai tentara rakyat, tentara pejuang yang lahir dari rahim revolusi?

Supremasi Sipil

Penyebutan supremasi sipil secara jelas dicantumkan dalam UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, pada Bab II Jati Diri, Pasal 2, huruf d berbunyi sebagai berikut, Tentara Profesional, yaitu tentara yang terlatih, terdidik, diperlengkapi secara baik, tidak berpolitik praktis, tidak berbisnis, dan dijamin kesejahteraannya, serta mengikuti kebijakan politik negara yang menganut prinsip demokrasi, supremasi sipil, hak asasi manusia, ketentuan hukum nasional, dan hukum internasional yang telah diratifikasi.

Istilah supremasi sipil ini sudah lama jadi perdebatan, tapi akhirnya hilang begitu saja. Bersamaan dengan pergantian Panglima TNI yang secara resmi dilantik Jumat (8/12/2017), persoalan ini relevan untuk diangkat kembali. Bukan untuk memperuncing masalah, melainkan untuk mendudukkan masalahnya secara tepat san pas.

Pertanyaannya, apakah penyebutan istilah supremasi sipil itu tidak tepat? Secara cepat harus dikatakan tidak tepat, bahkan bisa menimbulkan masalah.

Di negara-negara barat yang demokrasinya sudah dewasa, mungkin tidak ada masalah. Tentara menerima peran sebagai alat pertahanan negara. Jika hendak berpolitik, mereka keluar dari tugas ketentaraan dan bergabung dengan politisi sipil.

Di Indonesia, berbeda. Mengapa, karena TNI berawal dari laskar dan milisi. Jati dirinya adalah tentara rakyat, tentara pejuang yang lahir dari rahim revolusi.

Dalam UU No 34 Tahun 2004 tentang TNI, juga jelas disebutkan bahwa, a. Tentara Rakyat, yaitu tentara yang anggotanya berasal dari warga negara Indonesia; b. Tentara pejuang, yaitu tentara yang berjuang menegakkan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tidak mengenal menyerah dalam melaksanakan dan menyelesaikan tugasnya; c. Tentara Nasional, yaitu tentara kebangsaan Indonesia yang bertugas demi kepentingan negara dan di atas kepentingan daerah, suku, ras, dan golongan agama;

Istilah tentara rakyat dan tentara pejuang dalam hal ini memiliki makna yang sangat mendasar. Ini terkait dengan sejarah lahirnya TNI, yakni dari rahim revolusi. Oleh sebab itu, sebagai tentara rakyat, tentara pejuang yang lahir dari rahim revolusi, TNI merasa memiliki tanggung jawab moral terhadap kehidupan berbangsa dan bernegera. Tanggung jawab moral itu inheren dalam tubuh TNI. Karena itu kurang tepat atau kurang pas, TNI diharuskan memegang prinsip supremasi sipil.

Dalam praktiknya, prinsip itu juga tidak berjalan efektif. Jenderal Soedirman misalnya memilih beda pendapat dengan Presiden Soekarno ketika menghadapi agresi militer Belanda pada 18 Desember 1948. Jenderal Soedirman memilih jalur perang, sedang Presiden Soekarno memilih jalur diplomasi.

Pada masa Orde Lama, TNI tak henti melakukan “perlawanan” dalam berbagai bentuknya terhadap pemerintahan sipil yang ketika itu ditandai politik dagang sapi. Sedemikian rupa politik bergulir, sehingga  Jenderal Soedirman pernah berucap, “satu-satunya hak milik nasional yang masih utuh tidak berubah-ubah, meskipun harus mengalami segala macam soal dan perubahan, hanyalah Angkatan Perang Republik Indonesia,”

Pada masa Orde Baru lebih parah, karena yang terjadi bukan  supremasi sipil tetapi sebaliknya, supremasi militer.

Istilah supremasi sipil di Indonesia mulai diperkenalkan sejak reformasi. Secara resmi istilah itu dicantumkan dalam UU Nomor 34 tahun 2004 tentang TNI. Mengacu pada sejarah, maka pencantuman istilah supremasi sipil dalam UU TNI terkesan dipaksakan. Itilah itu seolah bentuk “hukuman” kepada TNI atas “perbuatannya” selama Orde Lama dan terutama selama Orde Baru.

Pemaksaan itu berpotensi bahaya. Setelah hampir 20 tahun reformasi, TNI memang masih bertahan di barak. Tetapi, hal itu belum tentu diterima sebagai realitas baru TNI. Artinya, belum tentu TNI sudah tidak berniat melakukan hal sama seperti masa Orde Lama dan Orde Baru.

Tanggung jawab moral sebagai tentara rakyat, tentara pejuang yang lahir dari rahim revolusi diyakini tidak mudah dihapus. Jati diri yang sudah inheren dalam tubuh TNI itu, pasti masih  hidup dalam “nadi” setiap prajurit TNI terutama prajurit yang terdidik.

Jika suatu saat pemerintahan yang dikendalikan politisi sipil dianggap sudah membahayakan negara, membahayakan kesejahteraan rakyat misalnya seperti Orde Lama, maka jati diri TNI sebagai tentara rakyat, tentara pejuang yang lahir dari rahim revolusi akan menggeliat dan berpotensi mengambil alih kekuasaan dengan berbagai cara.

Tentu tidak ada yang berharap TNI akan memberontak. Tetapi, jika itu terjadi maka proses pendewasaan politik di Indonesia akan mundur ke titik paling nadir.

Sebutan supremasi sipil untuk konteks Indonesia juga kurang tepat atau kurang pas.  Karena sipil dalam hal ini diasosiasikan sebagai politisi yang berhimpun dalam partai politik. Karena asosiasi sipil adalah partai politi, maka menimbulkan pertanyaan, mengapa ada perbedaan sipil dengan militer? Mengapa ada perbedaan antara partai politik sebagai organsiasi dan TNI yang juga sebagai organisasi. Mengapa partai poltik ditempatkan berada di atas organsiasi militer? Bukankah militer ikut dalam revolusi?

Jika menengok  ke belakang, pembentukan organisasi tentara juga lebih tua dibanding partai politik. Organisasi tentara bernama Tentara Keamanan Rakyat (TKR) resmi dibentuk 5 Oktober 1945. Sedang pembentukan partai politik secara resmi baru muncul sejak Maklumat Wakil Presiden No X tanggal 16 Oktober 1945.

Supremasi Rakyat

Berdasarkan sejarah, ada tiga peran yang dimainkan oleh TNI. Pertama, peran sebagai alat pertahanan negara. Kedua, peran sebagai alat keamanan rakyat. Ketiga, peran sebagai kekuatan politik.

Melalui Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, dua dari tiga peran ini sudah diamputasi. Dalam Pasal 5 UU TNI disebutkan, TNI berperan sebagai alat negara di bidang pertahanan yang dalam menjalankan tugasnya berdasarkan kebijakan dan keputusan politik negara.

Pada Pasal 6 (1) disebutkan,  TNI sebagai alat pertahanan negara berfungsi sebagai: a. penangkal terhadap setiap bentuk ancaman militer dan ancaman bersenjata dari luar dan dalam negeri terhadap kedaulatan, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa; b. penindak terhadap setiap bentuk ancaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a; dan c. pemulih terhadap kondisi keamanan negara yang terganggu akibat kekacauan keamanan.

Sementara tugas  memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat menjadi tugas Polri, sebagaimana diatur dalam Pasal 13 UU tentang Polri, yakni, ayat (1) Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; (2) Menegakkan hukum, dan (3) Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Sedang peran politik, diarahkan ke partai politik.

Dalam menjalankan tugasnya, TNI memang tidak hanya melakukan operas militer untuk perang, tetapi juga  operasi militer selain perang. Yang terakhir ini dilakukan untuk, 1. mengatasi gerakan separatisme bersenjata; 2. mengatasi pemberontakan bersenjata; 3. mengatasi aksi terorisme; 4. mengamankan wilayah perbatasan; 5. mengamankan objek vital nasional yang bersifat strategis; 6. melaksanakan tugas perdamaian dunia sesuai dengan kebijakan politik luar negeri; 7. mengamankan Presiden dan wakil presiden beserta keluarganya; 8. memberdayakan wilayah pertahanan dan kekuatan pendukungnya secara dini sesuai dengan sistem pertahanan semesta; 9. membantu tugas pemerintahan di daerah; 10. membantu kepolisian Negara Republik Indonesia dalam rangka tugas keamanan dan ketertiban masyarakat yang diatur dalam undang-undang; 11. membantu mengamankan tamu negara setingkat kepala dan perwakilan pemerintah asing yang sedang berada di Indonesia; 12. membantu menanggulangi akibat bencana alam, pengungsian, dan pemberian bantuan kemanusiaan; 13. membantu pencarian dan pertolongan dalam kecelakaan (search and rescue); serta 14. membantu pemerintah dalam pengamanan pelayaran dan penerbangan terhadap pembajakan, perompakan, dan penyelundupan.

Jika dicermati tugas TNI ini sangat terbatas, atau sangat jauh dari sebelumnya. “Gengsi” TNI yang semula ikut menentukan arah kebijakan negara, berubah drastis karena hanya menjadi operasi militer untuk perang dan operasi militer selain perang. Operasi militer hanya akan dilakukan apabila ada ancaman militer dari luar, sedang  operasi militer selain perang, sifatnya sangat teknis.

Tugas baru ini jauh dari nilai-nilai yang terkandung dalam jati diri TNI sebagai tentara rakyat, tentara pejuang yang lahir dari rahim revolusi yang karena faktor sejarah, dalam dirinya sudah tertanam tanggung jawab moral untuk ikut memajukan bangsa dan negara di seluruh aspeknya mulai dari pembangunan ekonomi, politik, dan budaya.

Di satu sisi, memang sudah tidak jamannya, di mana  TNI dengan persenjataan yang dimiliki, kembali menjadi kekuataan politik. Itu malah berbahaya. Tetapi, di sisi lain, sesuai dengan jati dirinya, maka kurang pas juga “mengkerangkeng” TNI di dalam barak seperti sekarang ini.

Sampai sekarang memang tidak ada letupan-letupan secara terbuka. Tetapi siapa yang dapat memastikan tidak ada letupan di ruang sempit tertutup?

Sepanjang politisi sipil berkemampuan menjalankan kepemimpinan negara secara beretika dan sesuai dengan cita-cita proklamasi, maka mungkin tidak ada persoalan. Tetapi apabila praktik politik dagang sapi mulai tak terkendali dan menempatkan kepentingan kelompok di atas kepentingan negara, maka dikhotomi sipil dan militer akan mengeras. Letupan-letupan akan makin membesar, sehingga ruang sempit dan tertutup berpotensi meledak tak sanggup menampung letupan-letupan yang ada.

Oleh karena itu, istilah supremasi sipil, dinilai penting dipertimbangkan untuk diubah atau diganti dengan sebutan yang lebih pas dan sesuai dengan jati ditri TNI. Salah satu alternatif sebutan adalah supremasi rakyat.

Istilah ini setidaknya meredam potensi munculnya dikhotomi sipil militer. Istilah ini juga sesuai degan jati diri TNI.

Konsekuensinya adalah memberikan peluang bagi TNI untuk tidak hanya melakukan operasi militer untuk perang dan operasi milter selain perang, tetapi juga ikut serta dalam tugas-tugas pembangunan atau ikut serta dalam menentukan arah pembangunan bangsa dan negara.

Seperti apa bentuk keikutsertaan atau keterlibatannya, ini menjadi pekerjaan rumah terutama bagi pemerintah dan DPR sebagai pembuat undang-undang.

Bisa saja keterlibatan itu misalnya diwujudkan dalam bentuk memberikan kursi bagi utusan TNI di seluruh komisi DPR tanpa melalui proses pemilu, atau dalam bentuk lain yang dinilai pas dengan jati diri TNI.

Ancaman terhadap negara di era sekarang ini juga sudah berubah. Perang konvensional yang melibatkan militer kini berubah menjadi perang non-konvensional yang bersifat nir-militer. Perubahan ini tentunya juga harus diantisipasi dengan melakukan penyesuaian-penyesuaian yang diperlukan.

TNI menjadi penting dalam hal ini, karena walau perang bersifat nir-militer, tetapi pihak yang menghadapi haruslah militer, selain karena insting perangnya lebih peka, juga terlatih melakukan langkah penangkalan, penindakan dan pemulihan situasi. []

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here