TNI Tertinggi Parpol Terendah, Ini Bahaya Bagi Demokrasi

1
478
Wakil Komandan Jendral Kopassus Brigjen TNI Richard TH Tampubolon (kiri) menyalami kontingen lomba tembak TNI AD saat tiba di Base Ops Halim Perdana Kusuma, Jakarta, Jumat (24/11). Kontingen lomba tembak TNI AD meraih juara umum, dengan 9 Trophy, 31 medali emas, 10 medali perak, 10 medali perunggu pada lomba tembak ASEAN Army Riffle Meet (AARM) ke-27/2017 di Singapura. ANTARA FOTO/Galih Pradipta/ama/17

Nusantara.news, Jakarta – Diantara 12 lembaga yang disurvei oleh Poltracking antara 8-15 November 2017, Tentara Nasional Indonesia (TNI) menduduki tingkat kepercayaan tertinggi mengalahkan kepercayaan public terhadap pemerintahan Jokowi-JK di urutan kedua, dan partai politik (Parpol) berada di urutan paling buncit.

Kenyataan itu cukup menggambarkan, kendati TNI tidak berpolitik praktis namun akan menjadi faktor penentu pada suksesi kepemimpinan, khususnya Pemilihan Presiden pada 2019 nanti. Sedangkan tingkat kepercayaan publik terhadap Parpol hanya 48 persen. Artinya, lebih separo dari masyarakat Indonesia tidak percaya lagi dengan Parpol.

“Ini sebenarnya peringatan keras terhadap partai politik. Sebab sebagai lembaga yang diberi wewenang merekrut calon-calon pejabat publik tingkat kepercayaannya jauh di bawah TNI. Maka partai politik mesti berbenah sebab ini sudah berbahaya bagi demokrasi itu sendiri,” cetus Direktur Lintas Madani (LIMA) Ray Rangkuti kepada nusantara.news, Selasa (28/11) pagi.

Tingkat kepercayaan atau trust dalam demokrasi itu sangat penting. Parpol sebagai garda depan demokrasi yang isinya, mestinya, semua calon Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), sebagian besar calon-calon kepala daerah seperti gubernur, bupati atau walikota, sebagian calon-calon menteri, menjalankan kaderisasi yang baik untuk merekrut calon-calon pemimpin yang baik pula. Fungsi itu berdasarkan hasil berbagai penelitian tidak berjalan sebagaimana mestinya.

Sebut saja dalam pemilihan kepala daerah. Idealnya setiap Parpol memajukan kadernya sendiri. Fakta di lapangan menyebutkan, kebanyakan Parpol memberikan kartu tanda anggota (KTA) kepada calon kepala atau wakil kepala daerah menjelang didaftarkan ke Komisi Pemilihan Umum (KPU). Wajar saja apabila setelah (atau tidak) terpilih dia membelot ke partai lain.

Marwah Parpol bahkan masih di bawah DPR. Mengutip hasil jajak pendapat Poltracking masih dipercaya oleh 50 persen responden. Tingkat kepercayaan publik masih fifty-fifty. Padahal, DPR adalah berhimpunnya Parpol lewat fraksi-fraksi. Ini artinya citra DPR dan Parpol saling berimbas. Kalau Parpol berjalan baik DPR-nya juga baik.

Apabila mencermati peristiwa politik menonjol di DPR belakangan ini, seperti misalnya pembentukan Pansus Hak Angket terhadap kinerja KPK, berlarut-larutnya Majelis Kehormatan Dewan (MKD) dalam merespon kasus Ketua DPR Setyo Novanto, selain terlihat dari hasil survei ini meruntuhkan marwah DPR juga berimbas kepada citra kelembagaan partai politik.

Sebelumnya di Hotel Sari Pan Pasific, Jl MH Thamrin, Jakarta Pusat, Minggu (26/11), Direktur Eksekutif Poltracking Indonesia Hanta Yuda merepresentasikan hasil temuan lembaganya, baik tingkat kepercayaan dan kepuasaan terhadap lembaga-lembaga maupun elektabilitas sejumlah tokoh untuk pemilihan Presiden 2019 nanti. “Mayoritas publik menyatakan percaya kepada TNI 76 persen” singkap Hanta Yuda.

Secara berurutan, sebut Hanta Yuda, publik menyatakan percaya kepada Presiden Jokowi (75 persen), Komisi Pemberantasan Korupsi (68 persen), Komisi Pemilihan Umum (63 persen), Kepolisian Negara Republik Indonesia (61 persen), Majelis Permusyawaratan Rakyat (58 persen), Mahkamah Agung (56 persen), Badan Intelijen Negara (56 persen), Mahkamah Konstitusi (55 persen), Kejaksaan Agung RI (54 persen), Dewan Perwakilan Daerah (52 persen), Dewan Perwakilan Rakyat (50 persen), dan partai politik (48 persen).

Ada pun kepuasan terhadap kinerja TNI juga menduduki posisi pertama, mencapai 69 persen, mengalahkan kepuasan masyarakat terhadap kinerja Presiden Joko Widodo yang 64 persen. Bagaimana dengan DPR? Lagi-lagi dalam posisi paling rendah dibandingkan lembaga lainnya yang hanya mencapai 34 persen. Masih di bawah tingkat kepuasan masyarakat terhadap DPD yang juga hanya 36 persen.

Sedangkan apabila dirinci lebih mendalam lagi, diantara fungsi pengawasan, legislasi, anggaran dan penyerapan aspirasi yang dimiliki oleh DPR, kepuasan publik terhadap fungsi pengawasan DPR terhadap pemerintah mencapai 36 persen, diikuti pembuatan Undang-Undang atau legislasi 36 persen, anggaran 33 persen dan penyerapan aspirasi hanya 29 persen.

Golkar Turun Peringkat

Meskipun turun peringkat ke urutan ketiga, hasil survei Poltracking menyebutkan perolehan Partai Golkar belum anjlok ke angka di bawah 10 persen sebagaimana diungkap sejumlah sumber terkait dorongan Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) di partai itu. Elektabilitas Golkar masih 10,9 persen atau menjauh dari Gerindra 13,6 persen dan PDI Perjuangan 23,4 persen.

Dari ketiga partai besar yang diperkirakan akan menjadi Pemenang Pemilu 2019, tercatat dua partai pendukung pemerintah dan satu partai oposisi, Diantara dua partai pendukung pemerintah, apabila Pemilu Legislatif diselenggarakan di saat survei berlangsung ternyata elektabilitas Partai Golkar yang sejak awal mendeklarasikan dukungannya kepada Presiden Jokowi pada 2019 nanti justru menurun.

Padahal tingkat kepercayaan dan kepuasaan terhadap kinerja Presiden Joko Widodo terhitung tinggi meskipun masih di bawah TNI. Bahkan tingkat elektabilitas Presiden Jokowi bila bertanding secara head to head melawan Prabowo masih menang dengan perbandingan 53,2 persen : 33 persen.

Artinya, dukungan kepada Presiden Joko Widodo bukan jaminan mengerek elektabilitas partai-partai pendukungnya. Begitu pula dengan oposisi seperti PKS tidak lantas mampu mendulang marwah “Prabowo” yang dianggap sebagai ikon oposisi. Karena umumnya publik masih merepresentasikan ketokohan partai pendukung, baik Jokowi maupun Prabowo ke partai asalnya.

Sebagai gambaran, berikut ini elektabilitas Parpol yang berada di bawah tiga besar, masing-masing Partai Kebangkitan Bangsa/PKB (5,1 persen), Partai Demokrat/PD (4,2 persen), Partai Nasional Demokrat/Nasdem (3 persen), Partai Keadilan Sejahtera/PKS (2,6 persen), Partai Amanat Nasional/PAN (2,1 persen), Partai Persatuan Pembangunan/PPP (2,1 persen).

Selanjutnya Partai Perhimpunan Indonesia/Perindo (1,3 persen), Partai Hati Nurani Rakyat/Hanura (0,7 persen), Partai Solidaritas Indonesia/PSI (0,7 persen), Partai Bulan Bintang/PBB (0,2 persen) dan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia/PKPI (0,0 persen) dan yang tidak menjawab atau belum menentukan pilihan 28,8 persen.

Tentang preferensi (alasan) memilih, visi misi dan program menduduki posisi paling atas 28,6 persen, disusul ketokohan 17,8 persen, sesuai keyakinan atau ajaran agama 10,6 persen, memiliki keluarga atau kerabat yang menjadi simpatisan partai 7,3 persen, dan yang tidak menjawab mencapai 31 persen.

Data di atas bisa juga dibaca, perolehan PDI Perjuangan sebagai partai pemenang dengan perolehan 23,4 persen masih kalah dengan yang belum memilih atau bahkan mungkin tidak memilih yang mencapai 28,8 persen.

Tidak kalah penting lagi berdasarkan preferensi pemilih tercatat ada 31 persen yang tidak menjawab. Ini juga bisa dibaca, baik secara visi-misi dan program, ketokohan maupun endorser, Parpol dianggap kurang menarik bagi 31 persen calon pemilih.

Gejala itu sebenarnya sebagai peringatan dini (early warning) atau lampu kuning bagi semua Parpol yang ada, bahkan bagi demokrasi itu sendiri. Terlebih tingkat kepercayaan dan kepuasan publik terhadap TNI dan Parpol sangat njomplang, antara yang tertinggi dan terendah. Mestinya itu sudah cukup menjadi tanda atau pertanda bagi seluruh elite menyelamatkan masa depan demokrasi kita.[]

1 KOMENTAR

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here