Tobacco Plain Packaging, Ancaman Serius Ekspor Tembakau Indonesia

0
224

Nusantara.news, Surabaya – Penerapan kebijakan kemasan polos rokok (Plain Packaging) dianggap bisa mengakibatkan efek domino bagi industri tembakau nasional. Dikhawatirkan akan mengancam kinerja ekspor produk tembakau Indonesia. Setidaknya sekitar RP6,8 triliun devisa negara dari surplus ekspor produk tembakau terancam hilang.

Berdasarkan catatan Kementerian Perdagangan Rl, nilai ekspor tembakau dan produk tembakau untuk pertama kalinya dalam 10 tahun terakhir mengalami penurunan sebesar 4% dari US$1 miliar pada 2014 menjadi US$981 juta pada 2015. Meskipun demikian, pada tahun 2015 neraca perdagangan produk tembakau masih mencatat surplus, dimana ekspor produk tembakau lebih besar daripada impor tembakau di Indonesia, yaitu sebesar US$524 juta atau setara dengan Rp6,8 triliun.

Untuk diketahui bahwa kebijakan kemasan polos rokok intinya mengantur secara detail penampilan untuk produksi tembakau, baik dari segi ukuran, bentuk, fitur dan warna.Para produsen produk tembakau tidak diperbolehkan untuk menampilkan merek, logo, simbol, maupun fitur desain lainnya pada kemasan, termasuk merek dagang.

Satu-satunya pengecualian adalah untuk penulisan nama merek dan varian, meskipun harus disajikan dalam bentuk khusus yang seragam. Dampak dari kebijakan tersebut disinyalir akan menghilangkan daya saing dan mematikan ekspor produk tembakau Indonesia.

Aliansi Masyarakat Tembakau Indonesia ( AMTI), melalui Ketua Umumnya Budidoyo berharap agar pemerintah Indonesia terus memperjuangkan sengketa dagang terhadap kebijakan plan packaging di Organisasi Perdagangan Dunia (WTO).

“Kebijakan kemasan polos rokok akan berdampak buruk pada penghasilan enam juta orang tenaga kerja yang selama ini menggantungkan hidupnya pada industri rokok. Tidak hanya itu saja, kebijakan ini juga akan mengancam industri tembakau Indonesia,” jelasnya kepada wartawan di Surabaya, Senin (12/6/2017).

Budidoyo juga menilai bahwa penerapan kemasan polos rokok juga akan menstimulasi pertumbuhan jumlah rokok ilegal. Mengapa? Karena nantinya yang dirugikan adalah negara terkait dengan cukai rokok dan konsumen karena mendapatkan rokok palsu. Contohnya terjadi di Australia, peredaran rokok ilegal di negara itu naik sekitar 11,5% ditahun 2012, dan pada tahun tahun 2015 sudah mencapai 14%.

”Kami mempertanyakan integritas dari proses sengketa dagang yang sedang berjalan antara Indonesia dengan Australia di WTO. Selain itu jika keputusan WTO membenarkan kebijakan kemasan polos tanpa merek (tobacco plain packaging), akan menimbulkan dampak negatif terhadap kinerja ekspor produk tembakau Indonesia ,” ungkapnya.

Dengan adanya kebijakan tersebut, Budidoyo mengkhawatirkan posisi Indonesia sebagai negara terbesar ke-2 di dunia sebagai produsen-eksportir untuk produk tembakau tidak akan bertahan apabila beberapa negara mulai memberlakukan kebijakan kemasan polos paska keputusan WTO.

Selain Australia, yang telah menerapkan kebijakan kemasan polos tanpa merek sejak tahun 2012, saat ini beberapa negara lain sedang mempertimbangkan kebijakan tersebut, termasuk negara tetangga di Asia seperti Singapura, Thailand dan Taiwan.

AMTI Optimis bahwa tuntutan Indonesia bersama dengan Honduras, Republik Dominika dan Kuba di WTO adalah langkah yang tepat untuk melindungi industri hasil tembakau dalam negeri masing-masing negara penghasil. Tak hana itu saja, kebijakan kemasan polos rokok bukan satu-satunya solusi pengendalian tembakau yang ideal dan sangat eksesif dan tidak terbukti efektif.

“AMTI melihat secara jelas dampak sistemik yang ditimbulkan akibat kebijakan kemasan polos rokok yang pertamanya berhembus dari Australia. Dan tidak menutup kemungkinan berdampak pula pada negara-negara ekspor rokok kretek yang diproduksi di Indonesia akibat kebijakan yang dinilai ekstrim tersebut,” tambahnya.

Budidoyo berharap pemerintah Indonesia sadar akan kebijakan yang ekstrim tersebut, dan mengambil langkah-langkah terbaik mengingat sektor pertembakauan Indonesia merupakan salah satu komponen terpenting dalam roda perkeonomian Indonesia. “Tidak hanya dalam bidang penerimaan cukai dan penyerapan tenaga kerja, namun juga dalam bidang ekspor ke mancanegara,” tukas Budidoyo.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here