Tolak Izin Meikarta Bila Tidak Gunakan Bahan Bangunan Dalam Negeri

0
237

Nusantara.news, Jakarta – Selain analisa dampak lingkungan, pemerintah juga harus memperhatikan apakah proyek Meikarta memanfaatkan industri bahan bangunan yang mengutamakan sumber daya dalam negeri dan kearifan lokal?  Pemanfaatkan bahan bangunan dalam negeri merupakan keuntungan terbesar yang diperoleh Indonesia dalam proyek itu. Tanpa pemanfaatkan bahan bangunan dalam negeri, Meikarta cenderung hanya menjadi tontotan yang membuat rakyat iri, dan oleh sebab itu permohonan izinnya layak ditolak.

Bahan Bangunan Dalam Negeri

Soal pemanfaatan bahan bangunan dalam negeri ini belum pernah disinggung dalam kontroversi perizinan Meikarta.  Chairman Lippo Group James Riady memang sudah melontarkan permintaan maaf.  “Mohon maaf kalau ada kekurangan, semua akan dilengkapi,” ujar James usai talkshow BTN Golden Property Awards di Hotel Raffles Jakarta, Senin (11/9/2017).

Apa saja aspek perizinan yang belu dilengkapi? Secara selintas James Riady menyebut soal analisa dampak lingkungan. James mengemukakan, Lippo telah mengajukan analisis mengenai dampak lingkungan (amdal) pada Mei 2017 kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi sebagai pertimbangan untuk penerbitan izin mendirikan bangunan (IMB). Namun, saat proses kajian hampir selesai, tiba-tiba Pemprov Jawa Barat merekomendasikan untuk menghentikan kajian atas dasar Peraturan Daerah (Perda) Nomor 12 Tahun 2014.

“Mohon maaf kalau ada kekurangan, semua akan dilengkapi. Fokusnya adalah bagaimana memikirkan 11 juta defisit rumah,” kata James.

Benarkah hanya karena belum ada amdal, lalu Pemprov Jabar meminta Lippo menghentikan proyek senilai Rp285 triliun itu?

Kalau memang itu, maka Pemprov Jabar harus memeriksa kembali Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Pada Pasal 32 ayat  (2) disebutkan, Pembangunan perumahan dilakukan dengan mengembangkan teknologi dan rancang bangun yang ramah lingkungan serta mengembangkan industri bahan bangunan yang mengutamakan pemanfaatan sumber daya dalam negeri dan kearifan lokal yang aman bagi kesehatan.  Pada ayat (3) Industri bahan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib memenuhi Standar Nasional Indonesia.

Dalam bagian penjelasan juga ada disebutkan, Yang dimaksud dengan “asas keefisienan dan kemanfaatan” adalah memberikan landasan agar penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman dilakukan dengan memaksimalkan  potensi  yang  dimiliki  berupa sumber a daya   tanah, teknologi rancang bangun, dan industri bahan bangunan yang sehat untuk memberikan keuntungan dan manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan rakyat.

Poin yang harus dicatat dalam hal ini adalah mengembangkan industri bahan bangunan yang mengutamakan pemanfaatan sumber daya dalam negeri dan kearifan lokal.

Pertanyaannya adalah, apakah Lippo Grup sudah sepakat dan mematuhi perintah undang-undang tentang pemanfaatan industri bahan bangunan yang mengutamakan pemanfaatan sumber daya dalam negeri dan kearifan lokal ini?

Wakil Gubernur Jawa Barat Dedy Mizwar belum menyinggung soal ini. Deddy hanya menyebut, Meikarta belum memiliki izin. Tidak tertutup kemungkinan, persoalan pemanfaatan bahan bangunan dalam negeri dan kearifan lokal ini, menjadi salah satu konsern Deddy Mizwar.

Lippo Grup sendiri, bisa jadi belum mengajukan perizinan ke Pemprov Jabar adalah dalam rangka menghindari pemanfaatan bahan bangunan dalam negeri dan kearifan lokal itu. Sebab, Lippo bukan pemain baru di bisnis properti. Lippo sangat paham soal amdal, tanah dan lain sebagainya. Tetapi tidak diketahui apakah dalam melakukan proyek selalu menggunakan bahan bangunan dalam negeri.

Dalam hal ini pula celoteh Menteri Dalam Negeri  Tjahjo Kumolo yang menyentil Pemerintah Provinsi Jabar menghambat perizinan menjadi tanda tanya. Pertama, karena Lippo memang belum mengajukan izin, sehingga tidak bisa menyebut Pemprov Jabar menghambat. Kedua, apakah Tjahjo sudah mengetahui dan dapat memastikan bahwa Lippo Grup akan  memanfaatkan bahan bangunan dalam negeri?

Seharusnya, pemerintah, sebagai regulator, cukup berkomentar, agar Lippo Grup mematuhi seluruh peraturan perundang-undangan yang ada, bukannya menuding Pemprov Jabar menghambat perizinan.

Rp200 Triliun Bahan Bangunan

Pemanfaatan bahan bangunan dalam negeri ini sangat penting diperhatikan. Sebab, nilainya secara ekonomi cukup besar, kalaulah tidak bisa disebut sangat besar. Betapa tidak, total investasi dalam proyek Meikarta itu mencapai Rp285 triliun. Karena proyek itu merupakan bangunan gedung maka komponen biaya untuk bahan bangunan sangat besar.

Menurut Pedoman Teknis Bangunan Gedung Negara 2002, komponen dan besaran biaya sebuah bangunan gedung adalah, pondasi (5% – 10%), struktur (25% – 35%), lantai (5% – 10%), dinding (7% – 10%), plafond (6% – 8%), atap (8% – 10%), utilitas (5% – 8%), finishing (10% – 15%).

Jika diambil nilai minimalnya saja maka biaya bahan bangunan mencapai 71%. Total investasi  Meikarta mencapai Rp285 triliun. Komponen bahan bangunan dengan demikian mencapai Rp200 triliun.

Sesuai dengan perintah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman Pasal 32 ayat  (2) yang menyebutkan  Pembangunan perumahan dilakukan dengan mengembangkan teknologi dan rancang bangun yang ramah lingkungan serta mengembangkan industri bahan bangunan yang mengutamakan pemanfaatan sumber daya dalam negeri dan kearifan lokal yang aman bagi kesehatan,  maka dari proyek Meikarta saja, industri bahan bangunan dalam negeri kecipratan uang sebesar Rp200 triliun.

Pertanyannya apakah pengembang Lippo Grup mematuhi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman tersebut? Artinya, apakah Lippo Grup memanfaatkan industri bahan bangunan dalam negeri sebagai bahan bangunan untuk proyek Meikarta?

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, juga mengatur wewenang pemerintah. Pada Pasal (16) huruf f  disebutkan, pemerintah mengoordinasikan pemanfaatan teknologi dan rancang bangun yang ramah lingkungan serta pemanfaatan industri bahan bangunan yang mengutamakan sumber daya dalam negeri dan kearifan lokal;

Sementara wewenang Pemerintah Provinsi diatur pada Pasal (17) huruf e, yang menyebutkan, pemerintah provinsi mengoordinasikan pemanfaatan teknologi dan rancang bangun yang ramah lingkungan serta pemanfaatan industri bahan bangunan yang mengutamakan sumber daya dalam negeri dan kearifan lokal;

Proyek Meikarta terus dipublikasi secara luas. Iklan 5 halaman di media utama Jakarta, masih berlanjut sampai sekarang. Entah rekayasa berita atau tidak, di sebuah media cetak, Senin (19/9/2017) muncul berita cukup panjang yang bercerita tentang seorang Jepang dan bule Australia yang kagum dengan Meikarta yang sudah laku 100.000 unit. Ia menyatakan berminat membeli unit di bakal Meikarta dengan alasannya Meikarta merupakan barometer kemajuan industri properti di Indonesia.

Berdasarkan, materi promosi Meikarta yang besar-besaran dengan fasilitas yang digambarkan mewah, maka proyek itu cenderung akan menjadi hunian kaum pemilik uang. Rakyat Cikarang mungkin akan tersingkir dan kalaupun terserap hanya sebagai tenaga kerja rendah.

Kalaupun warga Cikarang yang berusaha membeli unit di Meikarta, tidak tertutup kemungkinan akan jebol di iuran bulanan dan merasa terasing di lingkungan yang digambarkan dalam iklan sebagai hunian orang-orang bule dan kelas berpunya lainnya.

Dalam konteks ini, pemerintah harus mengontrol pengembang Lippo Grup untuk memanfaatkan industri bahan bangunan dalam negeri. Selain sebagai bentuk kepatuhan pengembang terhadap perundang-undangan yang berlaku, juga sebagai bentuk kompensasi bagi masyarakat Cikarang dan masyarakat Indonesia pada umumnya.

Walau kelak henya menjadi penonton dalam gemerlap Meikarta, tetapi patuh terhadap undang-undang yang berlaku, maka dari proyek itu industri bahan bangunan dalam negeri menambah omzet sebesar Rp200 triliun. Angka Rp200 tiluun ini akan sangat bermakna bagi industri bahan bangunan dan tentu saja bagi penyerapan tenaga kerja, sekaligus meningkatkan daya beli masyarakat.

Sebaliknya, apabila pengembang Lippo Grup enggan menggunakan bahan bangunan dalam negeri, dan dengan caranya mengimpor bahan bangunan dari luar negeri seperti dari Cina atau Singapura atau negara lain, maka kehadiran Meikarta hanya akan membuat iri.

Proyek infrastruktur yang dibiayai pemerintah seperti jalan tol, Light Rail Transit (LRT) yang mengarah ke proyek Meikarta, semakin membuat iri karena lagi-lagi menambah keuntungan bagi pengembang Meikarta, bukan kepada rakyat.

Karena itu Pemerintah Povinsi Jabar harus menolak izin Meikarta apabila tidak menggunakan bahan bangunan dalam negeri. []

 

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here