Tolak Politik Uang dan Lawan Politisasi SARA di Pilgub Jatim

0
70
Deklarasi Tolak dan Lawan Politik Uang di Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jatim 2018 (Foto: Tudji)

Nusantara.news, Surabaya – Kedua bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur, yakni pasangan nomor urut 1, Khofifah Indar Parawansa-Emil Elistianto Dardak serta nomor urut dua, Saifullah Yusuf-Puti Guntur Soekarno bersama-sama dengan Forkopimda Jatim, melakukan pembacaan ‘Deklarasi Tolak dan Lawan Politik Uang di Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jatim 2018, di Hotel Majapahit Surabaya, Rabu (14/2/2018).

Acara yang digelar oleh Panitia Pengawasan Pemilihan Umum (Panwaslu) Jatim itu dihadiri Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), yakni Gubernur Jatim Soekarwo, Kapolda Jatim Irjen Pol Machfud Arifin, Pangdam V Brawijaya Mayjen TNI Arif Rahman, Ketua DPRD Jatim Abdul Halim Iskandar serta perwakilan tim sukses masing-masing pasangan.

Kordinator Divisi Pencegahan dan Hubungan Antar Lembaga Bawaslu Jatim Aang Kunaifi menegaskan deklarasi yang dilakukan sebagai wujud kesepakatan dan komitmen kedua pasangan calon, partai politik pengusung, juga para simpatisan untuk tidak melakukan politik uang dan politisasi SARA.

“Dalam deklarasi ini kami melibatkan semua instrumen dan pasangan calon serta semua partai pengusung. Kita berikrar untuk bersama-sama menjaga dan tidak melakukan sesuatu yang tidak diperbolehkan undang-undang,” terang Aang.

Jika ada yang menggunakan politik uang serta menggunakan politisasi SARA, maka akan diberikan sanksi, yakni pelanggaran dalam proses kampanye Pilkada 2018. Lanjutnya, kegiatan yang dilakukan juga untuk meneguhkan dan menyepakati komitmen bersama agar sebelum masa kampanye, kedua pasangan calon bersepakat dan mengucapkan ikrar untuk menghindari politik uang dan isu SARA.

“Itu juga harus dilakukan oleh para timses, pendukung dan para simpatisan di seluruh wilayah di Jatim,” tegasnya.

Peran pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Jatim itu diharapkan juga diikuti oleh semua elemen masyarakat untuk terwujudnya Pilkada yang jujur, sejuk dan damai. Untuk itu juga harus dilakukan dan didukung oleh semua elemen masyarakat termasuk peran media massa juga diharapkan ikut melakukannya.

“Kami juga butuh informasi baik dari masyarakat juga dari media, jika ada yang menemukan pelanggaran baik politik uang maupun politisasi SARA agar melaporkan dan berkoordinasi dengan tim Pilkada di masing-masing daerah,” pinta Aang.

Forkopimda Kompak Hindari Politik Uang dan Politisasi SARA

Forkopimda Jatim berkomitmen dan kompak untuk mendukung terlaksananya proses Pilkada Jatim Tahun 2018, bebas dari politik uang dan politisasi SARA (Foto: Tudji)

Forkopimda Jatim berkomitmen dan kompak untuk mendukung terlaksananya proses Pilkada Jatim Tahun 2018, bebas dari politik uang dan politisasi SARA.

“Kami berempat kompak ingin merubah dari yang istilahnya ‘antre uang’ menjadi ‘anti uang’,” tegas Gubernur Jatim Soekarwo.

Menurutnya, merubah sikap dari ‘antre uang’ menjadi ‘anti uang’ termasuk pekerjaan sulit selama masih ada proses bertemunya orang dan orang. Untuk itu, salah satu solusinya adalah proses pemilihan dengan menggunakan teknologi.

“Dengan memanfaatkan IT membuat orang bisa memilih dari mana saja dan menghindari bertemunya orang dan orang. Multiple choice ke depan harus ada,” lanjut Pakde Karwo, sapaan Soekarwo.

Diterangkan oleh Pakde Karwo, salah satu cara menghindari politik uang adalah perlunya peran masyarakat dalam memberi masukan kepada Bawaslu terkait praktek tersebut, termasuk melaporkan pelanggaran kampanye yang ada di media sosial.

Gubernur dua periode itu juga berpesan kepada pasangan Calon Gubernur dan Wakilnya untuk tidak melakukan kampanye memakai isu SARA. “Hasil penelitian mengungkapkan bahwa siapa yang kampanye pakai SARA malah nggak laku dan tidak disenangi oleh masyarakat,” tegasnya.

Khofifah “Pasti, kita akan support dan mendukung, juga akan menjadi frondliner, tidak hanya menolak dan melawan politik uang dan politisasi Sara, tetapi juga siap untuk menegakkan demokrasi yang berkualitas (Foto: Tudji)

Sementara, Ketua Bawaslu Jatim, Mohammad Amin menyebutkan kalau konsep pengawasan saat ini mengedepankan pencegahan, sehingga dalam setiap proses tahapan pemilu, Bawaslu akan mengirim surat kepada setiap tim pasangan calon, terkait himbauan kesepakatan tersebut. Itu dilakukan untuk memastikan pelaksanaan kampanye sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bawaslu juga terus melakukan pengawasan dan pencegahan dibantu Kanwil Kemenag Jatim untuk menjaga agar tempat ibadah tidak digunakan sebagai tempat kampanye.

“Mari kita kita ciptakan Pilkada yang keren tanpa politik uang dan politisasi SARA,” katanya sambil berharap Pilkada Jatim menjadi trending topic di media sosial soal keguyuban dan kerukunannya.

Deklarasi ini dilakukan dengan melakukan cap lima jari dan penandatanganan naskah yang dilakukan oleh semua pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jatim 2018, Khofifah-Emil serta Gus Ipul-Puti Guntur (Foto: Tudji)

Di acara itu, dengan tegas Khofifah mengatakan dirinya bersama Emil serta semua elemen pendukung pasangan Khofifah-Emil tidak hanya berkomitmen menolak dan melawan politik uang dan politisasi Sara. Tetapi juga siap dan mendukung terwujudnya demokrasi berkualitas.

“Pasti, kita akan support dan mendukung, juga akan menjadi frondliner, tidak hanya menolak dan melawan politik uang dan politisasi Sara, tetapi juga siap untuk menegakkan demokrasi yang berkualitas,” kata Khofifah disambut tepuk tangan.

Khofifah juga mengajak semua pihak untuk menghadirkan terwujudnya demokrasi yang berkualitas, berintegritas untuk membangun demokrasi yang berintegritas dan berkualitas.

Kemudian, Emil menambahkan, dan menyebut kalau di tempat itu (Hotel Mojopahit) adalah tempat yang bersejarah dan tidak boleh ternodai.

“Di tempat yang bersejarah ini, dulu dirobek satu warna sehingga kita memiliki bendera Merah Putih. Ini mengingatkan kita bahwa perjuangan kita hingga bisa merdeka bukan diperoleh dengan cuma-cuma. Jadi kalau dalam demokrasi ini kita menggadaikan pilihan hati nurani atas dasar uang, berarti kita tidak menghormati perjuangan pendahulu bangsa,” urai Emil.

Cap Lima Jari, Tanda Sepakat dan Mendukung

Deklarasi ini dilakukan dengan melakukan cap lima jari dan penandatanganan naskah yang dilakukan oleh semua pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jatim 2018, Khofifah-Emil serta Gus Ipul-Puti Guntur. Cap dan tandatangan juga dilakukan oleh tim kampanye setiap pasangan calon, partai pengusung, dan Forkopimda Jatim. Selain dari Forkopimda, di acara itu juga dihadiri oleh perwakilan BEM dari sejumlah universitas di Jatim.

Amankan Pilkada, Jatim Bentuk Sispamkota

Sebelumnya, Soekarwo juga bepesan agar semua elemen masyarakat di Jatim menjaga kesejukan wilayah masing-masing serta menjaga kekompakan. Soekarwo meminta pemerintah, TNI, Polri, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan insan pers juga selalu kompak.

Sispamkota adalah pengamanan untuk kondisi yang paling parah. Di simulasikan, dan Polisi optimistis siap mengamankan pelaksanaan Pilkada Jatim 2018

“Yang sangat dibutuhkan dalam mengamankan dan memastikan kelancaran pelaksanaan pemilihan kepala daerah serentak tahun 2018 ini, adalah kekompakan,” tegasnya usai menyaksikan Pelatihan Sistem Pengamanan Kota (Sispamkota) 2018 di Lapangan Kodam V/Brawijaya, Rabu (14/2/2018).

Kelancaran pelaksanaan Pilkada sangat penting sebagai salah satu penunjang terciptanya keadilan dan demokrasi di Jatim. Karena itu, seluruh pihak harus kompak untuk mengawal Pilkada. Pakde Karwo kemudian mencontohkan semua elemen untuk kompak merespon jika terjadi hal-hal yang mencurigakan dalam pelaksanaan Pilkada.
Polda Jatim Siap Amankan Pilkada

Kapolda Jatim, Irjen Pol Machfud Arifin menegaskan simulasi Sispamkota adalah pengamanan untuk kondisi yang paling parah. Telah di simulasikan dan pihaknya mengaku optimistis, polisi siap mengamankan pelaksanaan Pilkada Jatim 2018.

“Telah kita gelar simulasi pelatihan untuk menangani situasi yang paling parah, karena kita tidak bisa menganggap Pilkada akan berjalan aman-aman saja. Maka kemungkinan terburuk seperti kerusuhan massal, juga kita tampilkan cara penanganannya. Intinya, polisi siap untuk mengamankan Pilkada 2018,” tegasnya.

Meski dilakukan simulasi dengan tingkat kekacauan yang sangat tinggi, dan polisi telah menunjukkan kesiapannya, Kapolda Machfud Arifin tetap ingin pelaksanaan Pilkada Jatim berlangsung tenang.

“Mudah-mudahan di lapangan tidak terjadi kerusuhan. Kami optimis karena masyarakat Jatim bisa menjaga guyub rukun, dan gotong royong menciptakan keamanan di Jatim,” harapnya.

Kapolda Jatim memprediksi pelaksanaan Pilkada dan pemilihan Gubernur di Jatim  berlangsung aman. Alasannya, masyarakat saat ini selain semakin dewasa, intelek, dan demokratis juga tidak akan dengan mudah di provokasi.

“Sudah bukan masanya lagi kerusuhan, ini jaman “now”. Jadi masyarakatnya cerdas dan memilih pemimpin berdasarkan hati nurani,” tembahnya.

Ini Enam Skenario Pengamanan Pilkada Jatim

Pihak keamanan melakukan enam simulasi atau skenario kerusuhan yang terjadi, dan menampilkan upaya pengamanannya. Skenario dengan melibatkan semua unsur keamanan yakni TNI, Polisi, serta Satpol PP itu meliputi, pengamanan saat pendistribusian surat suara, pengamanan saat masa kampanye, pengamanan saat masa tenang, pengamanan saat pencoblosan, pengamanan saat penetapan pemenang Pilkada, serta pengamanan pasca Pilkada.

Di rangkaian itu kemudian dilakukan pembacaan sumpah terwujudnya keamanan di Jatim, yang dilakukan oleh ketua KPUD Jawa Timur, disaksikan Pangdam V Brawijaya, Ketua DPRD Jatim, Kapolda Jatim, Kejaksaan Tinggi, serta Ketua Pengadilan Tinggi Jatim.

Di Pilgub Jatim, ASN Harus Netral

Pemerintah Provinsi Jatim juga ingin memastikan di Pilkada Jatim, Aparatur Sipil Negara (ASN) harus netral, tidak memihak pasangan calon yang maju Pilkada. Selain menjaga netralitas dan profesionalisme di Pilkadam, juga tidak diharapkan untuk tidak terlibat politik praktis, meski 2018 disebut sebagai tahun politik. ASN juga harus tetap bekerja secara profesional, netral dan melayani seluruh kepentingan publik tanpa membeda-bedakan latar belakang politiknya.

Di Pilgub Jatim, ASN Harus Netral, Jika melanggar sanksi menanti

“Oleh karena itu netralitas mutlak dilaksanakan oleh ASN,” kata Sekdaprov Jatim Sukardi.

Menurutnya, untuk memastikan dan menghindari keterlibatan ASN dalam Pilkada dan juga di Pilpres, Menpan dan Reformasi Birokrasi maupun Gubernur Jatim telah menerbitkan Surat Edaran. Jika terjadi pelanggaran, atau kode etik ASN mereka akan mendapatkan sanksi sesuai peraturan pemerintah nomor 42/2004 tentang pembinaan jiwa korps dan kode etik PNS. Sedangkan pelanggaran disiplin akan dikenakan sanksi sesuai disiplin pegawai negeri.

Komisioner ASN Tasdik Kinanto, mengatakan pemahaman tentang netralitas melalui sosialisasi harus terus dilakukan untuk mengingatkan kembali komitmen atau janji saat menjadi ASN.

Sebagai ASN, harus netral dalam menjalankan tugas memberikan pelayanan publik kepada masyarakat, tidak boleh ada diskriminasi atau pembedaan masyarakat yang dilayani. Sebaliknya harus memberikan yang terbaik kepada semua masyarakat yang dilayani. Serta netral dalam dinamika kehidupan politik praktis.

Sesuai dengan UU ASN, prinsip dan azas netralitas, di antaranya jika ada anggota ASN yang menjadi anggota partai politik, atau pengurus partai harus diberhentikan tidak dengan hormat, atau dan sanksi lainnya.

Benarkah dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah, termasuk di Jatim akan berlangsung aman. Dan, adalah jaminan perangkat ASN berperilaku netral, tidak berpihak kepada pasangan yang ada. Jika itu masih terjadi, dimungkinkan akan memicu perselisihan, yang tentunya tidak sesuai dengan ikrar damai tanpa politik uang dan politisasi SARA.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here