TPID Jawa Timur Jawab Keresahan Jokowi tentang Distribusi Pangan

0
143

Nusantara.news, Surabaya – Pernyataan  Presiden Joko Widodo yang bernada gerah terkait persoalan distribusi pangan yang selama ini jadi penyebab harga tak stabil, di Istana Negara, Selasa (21/2/2017), kian menegaskan jika negara tidak bisa berbuat banyak pada problem yang terus terulang ini. Padahal sudah ada Badan Urusan Logistik (Bulog) sebagai kepanjangan tangan pemerintah. Faktanya, pemerintah kerap tidak berdaya menentukan harga dan menyerah pada pasar.

Jokowi mencontohkan perubahan harga komoditi di tingkat petani yang bisa mencapai 3 kali lipat di tangan konsumen, harus segera dipangkas agar tidak memicu laju inflansi. “Distribusi terutama untuk bahan kebutuhan pokok banyak yang enggak benar, banyak mata rantainya. Ini yang dibetulkan,” katanya.

Sayang, pernyataan ini kian menegaskan jika pemerintah hanya akan melakukan perbaikan parsial tanpa mengusik pemain yang selama ini mempengaruhi rantai distribusi pangan. Termasuk dengan cara tegas seperti menghilangkan peran pemain di tingkat menengah atau distributor kelas kakap dan memaksimalkan peran Bulog.

Kondisi ini tentu sangat disesalkan. Sebab yang terjadi selama ini, untuk menekan harga atau mengisi komoditi yang harganya melambung akibat terbatasnya stok, pemerintah cenderung pilih cara instan seperti membuka kran impor. Ini merupakan persoalan lagi yang justru akan mempengaruhi ketahanan ekonomi petani dibanding memperbesar peran Bulog.

Antisipasi Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur melalui peran Tim Pemantauan dan Pengendalian Inflansi Daerah (TPID) bisa jadi acuan. Aksi memangkas rantai distribusi diklaim sudah dilakukan dengan melibatkan badan usaha milik daerah (BUMD) dan bersinergi dengan pabrik, distributor, kelompok tani (Poktan) serta badan usaha milik desa (BUMDes) yang ada di setiap kabupaten.

Kendati sempat disinggung peran TPID yang tidak memiliki kekuatan mengeksekusi akibat keterbatasan dana atau SDM, namun kekhawatiran ini bisa dieliminir jika kinerjanya sesuai dengan tupoksi. Apalagi dengan aturan main yang termuat dalam Peraturan Daerah (Perda), posisi TPID bisa diperkuat, termasuk ketika menghadapi kendala di lapangan.

Komoditi pangan yang terpangkas rantai distribusinya di Jawa Timur antara lain beras, minyak goreng, gula pasir, tepung terigu serta bawang merah dan putih. Sedangkan telur ayam dan daging sapi menunggu giliran karena sudah masuk daftar TPID Jawa Timur.

“Untuk minyak goreng, gula pasir dan tepung terigu, pemprov beli langsung dari pabrik atau distributor. Sedangkan jenis pangan lainnya dipasok BUMDes,” kata Direktur eksekutif TPID Jawa Timur Difi Ahmad Johansyah kepada wartawan beberapa hari lalu.

Mencegah BUMD menjadi pemain pengganti yang justru akan menyulitkan masyarakat. Difi menjelaskan, jika seluruh pasokan dijual di Pasar Puspa Agro. Aksi ini sekaligus untuk mengoptimalkan fungsi pasar induk milik Pemprov Jawa Timur itu. Sebagian lainnya dijual kepada ribuan Rumah pangan Kita (RPK) milik Bulog yang tersebar di 38 kota/kabupaten di Jawa Timur.  

Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Jawa Timur  itu  juga mengaku akan melakukan berbagai langkah untuk perkuat ketahanan pangan sekaligus menekan angka inflasi tanpa perlu merugikan pemprov maupun petani. “Sama-sama diuntungkan. Petani semakin tertarik karena produksi dengan harga yang terjamin ada penampungnya, TPID juga pasti untung karena yang ditampung barang kebutuhan sehari-hari yang pasarnya sudah jelas,” beber Difi.

Mengisi Ruang Kosong yang ‘Ditinggal’ Bulog

Terkait keberadaan TPID yang potensial tumpang tindih dengan Bulog, Difi menegaskan tidak akan terjadi. Menurut dia, perlu adanya suatu badan tersendiri untuk menstabilkan beberapa harga komoditi tertentu sesuai dengan ciri masing-masing daerah. “Seperti halnya peran Bulog yang menstabilkan beras, jagung, kedelai. Memang di beberapa daerah, TPID menginginkan adanya suatu lembaga untuk dapat memastikan jenis pangan tertentu yang bisa menstabilkan harga pangan,” ungkapnya.

Menyinggung peran Bulog, pria kelahiran Magelang ini menjelaskan, bukan belum terasa karena kewenangan Bulog masih terbatas di beberapa komoditi. “Oleh karena itu di luar Bulog perlu ada lembaga lain yang menjaga stabilitas harga dan stok pangan seperti cabai, bawang merah dan daging,” ujarnya.

Difi menambahkan, beberapa TPID bisa jadi solusi operasi pasar jangka panjang untuk menstabilkan mata rantai perdagangan pangan. “Tetapi pemerintah harus memberikan distribusi antarpulau dan perlu kerjasama antar daerah agar pasokan- pasokan di daerah- daerah tertentu ini  bisa dijamin di daerah lain,” pungkasnya.

Ruang lingkup kerja Bulog sesuai Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 48/2016 tentang Penugasan kepada Perusahaan Umum (Perum) Bulog Dalam Rangka Ketahanan Pangan Nasional, mencantumkan tugas dan peran negara yang terwakilkan pada Bulog. Pada Pasal 2,3, pemerintah menugaskan kepada Bulog dalam menjaga ketersediaan pangan dan stabilisasi harga pangan pada tingkat konsumen dan produsen untuk jenis pangan pokok beras, jagung dan kedelai, sebagaimana dimaksud pada ayat 1.

Sedangkan untuk jenis pangan pokok selain yang ditugaskan kepada Bulog, pemerintah melalui menteri dapat menugaskan kepada badan usaha milik negara (BUMN) di luar Perum Bulog dengan persetujuan menteri berdasarkan keputusan rapat koordinasi. Perpres itu menegaskan fungsi Bulog dalam distribusi tiga jenis pangan pokok yang harus ditangani.

Namun yang terjadi distribusi pangan justru melibatkan banyak tangan sejak dari produsen petani hingga ke tangan konsumen. Keterlibatan ini yang diduga menjadi salah satu faktor harga pangan tidak stabil karena rentan dimainkan di tengah-tengah, baik secara sengaja maupun lantaran dampak force majeur, seperti cuaca ekstrem yang melanda sebagian besar Jawa beberapa bulan terakhir. []

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here