Tragedi Asmat, Ironi Jokowi

0
116
Penderita Gizi Buruk di Asmat (Foto ANTARA FOTO/Agung Rajasa)

Nusantara.news, Jakarta – Anak-anak kelaparan. Suara perih orang-orang renta, kurus ceking dan kuyu. Perut buncit dan rambut tak berwarna karena kurang gizi. Tubuh kurus terbujur, tanpa daya menjadi potret terbaru tragedi kemanusiaan Asmat, Provinsi Papua. Ironisnya, bencana menimpa masa depan generasi bangsa. Sebanyak 63 anak usia 1–5 tahun meninggal akibat gizi buruk dan campak. Tak hanya itu, berdasarkan pemeriksaan medis, sekitar 90 persen ibu hamil mengalami gizi buruk sehingga para bayi dalam kandungan sangat dikhawatirkan. Dan, derita mereka ternyata telah berlangsung sejak September 2017.

Kapolda Papua Irjen Boy Rafli Amar mengatakan, anak-anak di Kabupaten Asmat yang terdampak wabah campak dan gizi buruk masih cukup tinggi. Diperkirakan, masih ada sekitar 10 ribu lebih anak yang menderita gizi buruk di sana. “Yang mengalami gizi buruk kalau kemarin ya cukup tinggi, kurang lebih di antara 10 ribu sampai 15 ribu,” ujar Boy, Rabu (24/1/2018).

Narasi pilu kemanuasiaan di Asmat itu, tak pelak membangkitkan memori serupa. Kelaparan mengakibatkan 100 warga di Kabupaten Yahukimo pada September 2011 ada 50 persen bayi meninggal. Gizi buruk di Kimaam Merauke April 2013 sebanyak 13 bayi dan belita bergizi buruk ditemukan di kabupaten Tambrauw. Juli 2015 terdapat 11 warga meninggal karena pernapasan dan gizi buruk.

Tentu saja, tragedi kemanusiaan tersebut seperti menampar pemerintah. Menampar kita semua. Jargon membangun dari pinggiran yang kerapkali dilontarkan pemerintah seakan hanya menjadi pepesan kosong ketika dibenturkan dengan fenomena kamatian bayi di daerah pinggiran. Dana triliunan yang digelontorkan pemerintah untuk kesehatan dan perlakuan otonomi khusus Papua hanya menjadi isapan jempol di tengah kemiskinan akut rakyat Asmat.

Juga, kunjungan presiden yang berulang kali ke tanah Papua yang subur dan kaya tambang, pada akhirnya lebih terasa pencitraannya ketimbang memotret masalah. Hingga lebih sepekan saat gizi buruk dan campak merenggut saudara sebangsa di pulau paling timur Indonesia itu, presiden pun tak bergegas menemui mereka kembali.

Jokowi saat berkunjung ke Papua. Dengan fenomena gizi buruk dan penyebaran wabah campak di Kabupaten Asmat, Papua, tampaknya pemerintah harus mengevaluasi anggaran otonomi khusus dan menindak penguasa lokal yang menyalahgunakan dana otonomi khusus untuk memperkaya diri dan kelompoknya

Tersebab itu, tokoh asal Papua yang juga mantan Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Natalius Pigai, bereaksi keras. Menurutnya, masyarakat Indonesia selama ini terbuai dengan suguhan informasi pencitraan yang berlebihan tentang pembangunan di tanah Papua oleh Jokowi. Adanya pembangunan jalan, jembatan, gedung pencakar langit, jembatan yang melintasi laut, jalan bebas hambatan, dan rel kereta, ditampilkan hanya untuk menutupi kejadian yang sesungguhnya di Bumi Cenderawasih.

“Kita selama ini dihipnotis oleh Jokowi yang mengatakan Papua sudah seperti Jakarta baik pendidikan dan kesehatannya. Itu semua palsu. Kematian bayi berantai di Papua tersembunyi di balik pencitraan Jokowi,” tegas Pigai.

Reaksi senada juga tak lepas dari para netizen, umumnya mereka mempertanyakan arah pembangunan Jokowi. Rudi Hartono, misalnya, lewat akun @rhrudihartono menyebut tragedi tersebut bukti pembangunan infrastruktur modern tidak melulu dibutuhkan masyarakat. Sebab, kebutuhan dasar seperti air bersih, rumah sakit ataupun sekolah yang justru dibutuhkan masyarakatnya di pedalaman, seperti kabupaten Asmat saat ini.

Halo, Pak Presiden @jokowi, sdh 61 anak meninggal dunia di Asmat krn campak dan gizi buruk. Sebetulnya, dibanding Tol dan Kereta Cepat, bangsa ini butuh banyak RS, Puskesmas, Sekolah, air bersih, rumah layak, dn pangan murah bergizi,” tulisnya.

Sementara, NurShinta lewat akun @Nr_shint menyoroti keterangan Jokowi yang menyebutkan jika akses menuju Kabupaten Asmat sangat sulit. “Ada yang aneh dgn pak @jokowi ini, saat jalan tol sdh terbangun di papua, infrastruktur sukses luar biasa, bbm 1 harga, barang2 pokok murah sekali, skrg malah ngomong: akses ke asmat sangat berat,” kicaunya.

Sejauh ini, pemerintah memang telah mengirimkan bantuan medis dan segala kebutuhan yang diperlukan. Namun tetap saja, tabiat pemerintah yang selalu bertindak setelah kejadian, menandakan negara tak belajar dari kelalaian sekaligus buruknya deteksi dini dari penguasa. Terlebih soal gizi buruk, tak ada orang yang meninggal dalam tempo cepat hanya karena kekurangan makan. Itu pasti berlangsung dalam waktu lama. Dan, dalam rentang waktu itu, mereka yang meregang nyawa, jelas karena pemerintah melakukan pembiaran dan abai terhadap tanggung jawab.

Baca: https://nusantara.news/tragedi-asmat-negara-ini-keterlaluan/

Bagaimana kita mengartikan respon para pejabat ini  baru terlontar 15 Januari 2018, sementara wabah itu sudah berjangkit sejak September tahun lalu? Karena itu, tak ada pihak lain yang patut disalahkan dan harus bertanggung jawab selain pemerintah (pusat dan daerah). Tak perlu berusaha tampil bijak dengan ungkapan, “Jangan saling menyalahkan atau menuding siapa yang bertanggung jawab”. Sebab, ungkapan itu sama sekali tak mendidik penguasa untuk bertanggung jawab dan belajar dari kesalahan.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here