Tragedi Kosambi, Tragedi Otonomi

0
213

TRAGEDI  kebakaran di Kosambi Tangerang yang menelan korban nyawa 47 orang dan melukai 43 orang jiwa itu adalah bukti lemahnya pengawasan oleh pemerintah daerah. Tapi, meski begitu tak ada yang mengaku bertanggungjawab. Gubernur Banten Wahidin Halim mengatakan itu tanggungjawab Pemerintah Kabupaten Tangerang, karena izin pabrik itu dikeluarkan oleh Pemkab. Tapi Pemkab berkilah, Provinsi Bantenlah yang harus bertanggungjawab.

Inilah borok sejati praktek otonomi daerah. Padahal dalam Pasal 22 UU Nomor 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah yang mengatur tentang  kewajiban dalam penyelenggaraan otonomi daerah, kalimat pertama yang dicantumkan adalah “melindungi masyarakat”.  Jelas bukan tanpa maksud jika perumus UU ini menempatkan kalimat itu di posisi terdepan. Maksudnya tentu sebagai aksentuasi agar benar-benar diperhatikan dalam penyelenggaran otonomi daerah.

Sayangnya, UU ini tidak menjelaskan apa yang dimaksud “melindungi masyarakat”. Tetapi, kalimat ini sebetulnya tidak lagi memerlukan penjelasan. Setiap tindakan pemerintah daerah harus berada dalam konteks melindungi masyarakat.

Misalnya, dalam pasal 27 UU Nomor 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan, salah satu kewajiban kepala daerah adalah menegakkan seluruh peraturan perundang-undangan. Jika dia melakukan kewajibannya menegakkan hukum di bidang narkoba, itu adalah bentuk perlindungan masyarakat dari bahaya narkoba. Menegakkan hukum di bidang ketenagakerjaan, mestinya juga dibaca sebagai melindungi para buruh dari sesuatu yang membahayakan diri mereka. Sebab, hukum memang ditujukan untuk menciptakan ketertiban dan keteraturan interaksi masyarakat.

Jika saja  orang yang paling bertanggungjawab dalam penyelenggaraan pemerintahan di Pemkab Tangerang atau Pemprov Banten melakukan kewajibannya menegakkan hukum, pasti Tragedi Kosambi ini tak akan terjadi.

Nah, sekarang Tragedi Kosambi ini sudah menunjukkan bahwa pemerintah daerah tidak melaksanakan kewajibannya. Terlepas dari saling lempar tanggungjawab antara Pemprov Banten dan Pemkab Tangerang, yang jelas ada pihak yang melalaikan perintah UU. Sebab, sekali lagi, kalau mereka tidak mengabaikan kewajiban, tragedi ini tak akan terjadi.

Jika kepala daerah tidak melaksanakan kewajibannya, Pasal 29 ayat 2 UU di atas menyatakan, kepala daerah dapat dikenai hukuman berupa pemberhentian. Masalahnya, menurut Pasal 29 ayat 4, hukuman itu diputuskan melalui proses politik di DPRD. Pemberhentian kepala daerah dan wakil kepala daerah diusulkan kepada Presiden berdasarkan putusan Mahkamah Agung atas pendapat DPRD yang diputuskan dalam sidang paripurna.

Di sinilah letak mandulnya sanksi bagi kepala daerah yang mengabaikan kewajibannya. Karena dalam proses politik, ukurannya bukan benar atau salah, tapi kuat atau lemah. Jika kepala daerah yang sudah nyata-nyata bersalah didukung oleh mayoritas fraksi di DPRD, maka kesalahannya bisa menjadi benar.

Inilah biang keladi perkara mengapa sepanjang sejarah pelaksanaan otonomi daerah, belum pernah ada kepala daerah yang diberhentikan karena tidak melakukan kewajibannya. Satu-satunya cara memberhentikan kepala daerah selama ini hanyalah ketika mereka melakukan tindak pidana korupsi.

Praktek otonomi daerah yang berbau federalistik ini memang telah melahirkan raja-raja kecil di daerah yang nyaris tak bisa disentuh hukum pemerintahan. Mereka bisa melakukan apa saja tanpa terancam sanksi, bahkan ketika bertindak insubordinatif sekalipun terhadap pemerintah pusat.

Mau tidak mau, ini harus diperbaiki –jika memang aksentuasi penyelenggaraan otonomi daerah adalah untuk melindungi masyarakat. Sebab, jika kepala daerah tak punya rasa jeri mengabaikan kewajibannya, perlindungan masyarakat sudah pasti terancam.

Pemerintah pusat dan DPR harus serius memikirkan soal ini. Jika perlu melakukan perubahan di tataran perundang-undangan, agar penyelenggaraan otonomi daerah ini dapat dibenahi.

Harus diakui, otonomi daerah itu dirumuskan dengan semangat menggebu-gebu untuk mengambil posisi diametral dan frontal terhadap praktek sentralisasi kekuasaan pemerintahan di era Orde Baru. Karena semangatnya adalah menerapkan segala sesuatu yang harus berbeda dengan Orde Baru, maka sentralisasi dialihkan menjadi desentralisasi yang kebablasan.

Sekarang, mudharat otonomi daerah yang sangat federalistik ini sudah terlihat. Cukuplah uji coba itu. Pemerintah dan DPR sekarang harus meninggalkan warisan berupa tatanan otonomi yang lebih tertib.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here