Tragedi Longsor Ponorogo Sebenarnya Telah Terdeteksi

0
202
Gubernur Soekarwo saat konferensi pers mengenai bencana longsor Ponorogo

Nusantara.news, Surabaya – Tragedi tanah longsor yang terjadi di Desa Banaran, Kecamatan Pulung, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur, Sabtu (1/4/2017), lalu menyita perhatian semua pihak. Tak hanya Pemerintah Kabupaten Ponorogo, Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Kementerian Sosial datang ke lokasi, melihat langsung wilayah yang tertimbun longsor. Usia mendatangi lokasi longsor, kemarin. Gubernur Jawa Timur Soekarwo kembali menegaskan pencarian korban akan terus dilakukan tanpa batas waktu.

“Pencarian korban longsor akan terus dilakukan tanpa batasan waktu,” ujar Gubernur Jawa Timur Soekarwo di depan wartawan saat menggelar konferensi pers di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Senin (3/4/2017).

Perkembangan terbaru, dari 28 korban tanah longsor yang terkubur dua jenazah lagi telah ditemukan, kemudian dilakukan pemakaman. Hingga hari ini ada enam unit exavator yang sudah berada di lokasi melakukan evakuasi pencarian korban yang masih tertimbun longsor. Sementara, karena kondisi hujan, alat berat yang ada dikatakan hanya bisa melakukan pencarian maksimal selama enam jam. Dan, sebanyak 30 kepala keluarga (KK) yang selamat telah diungsikan ke balai desa setempat. “Jumlah pengungsi ada sebanyak 30 KK, sekarang berada di balai desa setempat,” tambah Soekarwo.

Untuk penanganan tanggap darurat bagi keluarga korban longsor dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Pemerintah Kabupaten Ponorogo. Wujudnya melalui pemberian rumah hunian sementara. Dan, kepada keluarga korban juga diberikan bantuan uang untuk jatah hidup (Jadup) dari Pemerintah Kabupaten Ponorogo, sebesar Rp900 ribu per orang per bulan, tenggang waktunya akan ditentukan kemudian. Sementara, untuk bantuan dari Kementerian Sosial yang disampaikan oleh Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa akan dikelola oleh kabupaten.

“Kami bukan menolak bantuan Mensos, tapi biar untuk daerah lainnya. Bencana Gunung Kelud saja kami mampu, dan ini statusnya adalah bencana kabupaten bukan nasional,” kata Soekarwo. Untuk perbaikan rumah, dan uang Jadup akan diberikan Pemerintah Provinsi Jawa Timur sedangkan untuk menyediakan tanah akan dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Ponorogo.

Penanganan pasca longsor

Bencana longsor di Ponorogo disebut sebagai bencana tingkat provinsi dan kabupaten. Artinya, Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Pemerintah Kabupaten Ponorogo yang menangani, sedangkan pemerintah pusat melakukan pendampingan dan memberikan pelatihan bagi para korban.

“Terkait bantuan jaminan hidup bagi pengungsi, masih bisa kami tangani. Saya sudah minta bupati untuk menghitung berapa biaya yang dibutuhkan per orang, per hari dan untuk berapa lama,” kata Soekarwo.

Semua bantuan yang akan diberikan untuk para korban longsor dikelola oleh BPBD Jawa Timur. Dan, untuk korban yang meninggal dunia segera diberikan santunan masing-masing sebesar Rp10 juta per orang.

Kedepan, Soekarwo meminta Perhutani ikut melakukan penataan kembali lokasi berladang warga, sekaligus untuk penyertaan tanaman keras, berakar tunjang. Itu bertujuan agar peristiwa serupa tidak terjadi kembali.

“Perhutani kita harapkan memberikan sumbangan pemikiran terkait tanaman yang cocok untuk masyarakat, memiliki nilai ekonomis seperti jahe tetapi memiliki akar tunjang yang kuat, bisa menahan air. Atau, di ladang tanaman jahe diberikan tanaman tegakan yang mampu menguatkan tanah agar tidak mudah longsor,” pintanya.  Dan, untuk antisipasi agar peristiwa serupa tidak terjadi kembali, khususnya saat hujan deras dan banjir, pihaknya mengajak elemen terkait untuk memikirkan jalan keluar.

“Tanah di bawahnya juga berbahaya, sehingga warga yang ada di bawah juga harus dipikirkan. Untuk itu, kami terus akan diskusi dengan bupati, juga dengan BPBD terkait skenarionya bila terjadi hujan deras lagi,” ungkap Pakde Karwo.

Soal early warning sistem atau peringatan dini bencana. Pakde Karwo menyebut semua telah berjalan dengan baik, termasuk di Dusun Banaran, yang tertimpa longsor. Disebutkan, di dusun tersebut sistem peringatan dini untuk mewaspadai bencana, berjalan dengan baik. Peringatan bahaya sebenarnya telah diketahui sepekan sebelumnya. Tetapi, saat longsor terjadi, saat itu sejumlah warga kembali ke dusunnya untuk melakukan panen jahe. “Early warning sudah ada sejak seminggu sebelumnya, tetapi mereka kembali untuk memanen jahe,” ujarnya.

Soal rencana relokasi, Pemerintah Provinsi Jawa Timur akan segera membangun rumah sementara bagi para pengungsi, sambil menunggu proses berikutnya. Areal tanah yang aman akan dicarikan oleh bupati, dan bangunannya dilaksanakan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

Siapkan dokter dampingi pengungsi

Untuk proses pendampingan kepada para pengungsi, Pemerintah Provinsi Jawa Timur telah melatih sejumlah dokter dari Puskesmas yang didampingi oleh tim dokter dan medis dari RSU Dr. Soetomo Surabaya dan RS. Soedono Madiun, terutama yang terkait pemulihan psikologis.

Untuk pemetaan wilayah pasca longsor, dalam waktu dekat Pemerintah Provinsi Jawa Timur juga akan mengundang Badan Geologi Nasional serta ahli dari sejumlah perguruan tinggi yang memiliki Fakultas Geologi, termasuk dari Universitas Gajah Mada (UGM) dan Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya.

Dari paha ahli tanah tersebut, diharapkan bisa dilakukan pemetakan wilayah di Jawa Timur, termasuk bisa terdeksi daerah yang rawan bencana. Dari hasil tersebut, akan dilanjutkan dengan program pemindahan atau merelokasi masyarakat yang bermukim di daerah rawan longsor atau gempa ke lokasi yang lebih aman.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here