Tragedi Nasionalisme

0
232

ADA berita kecil yang tak terlalu diperhatikan pada hari Senin (25/9/2017) kemarin. Ribuan mantan pejuang integrasi Timor Timur berunjuk rasa di depan Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT) di Kupang.

Mereka dipimpin mantan Wakil Panglima Milisi (Pejuang) Pro-Indonesia di Timor Timur (Timtim) Eurico Guterres. Tuntutan mereka adalah meminta kepastian hukum terhadap 403 orang yang masuk dalam daftar serious crime yang dikeluarkan oleh Serious Crime Unit (SCU) PBB. Guterres memang masuk dalam daftar itu. Nama-nama lain adalah mantan pejabat Indonesia di Timor Timur, baik sipil maupun militer. Salah satu yang masuk daftar ini adalah Wiranto, yang sekarang menjadi Menko Polhukam.

Nama Wiranto secara khusus disebut oleh para demonstran mantan milisi itu. Sebab, kata mereka, meski sama-sama masuk dalam daftar, Wiranto jadi menteri, sedangkan kami terlunta-lunta. “Pak Wiranto selalu mendampingi Presiden ke mana- mana, tapi kami tidak bisa ke mana-mana. Sudah saatnya kami menyampaikan kepada pemerintah dan juga kepada Pak Wiranto, supaya nasib orang orang ini yang pernah Bapak tahu dan kenal, bisa diperhatikan,” ucap Eurico.

Soal kejahatan yang dituduhkan ini, belasan tahun lalu pernah dibantah Wiranto. Kata Wiranto, tidak ada satu pun produk hukum PBB yang menyatakan dirinya dan rekan-rekannya sebagai penjahat kemanusiaan.

Tetapi, terlepas dari kebenaran tuduhan tersebut, ada sisi lain yang menarik dari unjuk rasa para mantan milisi tersebut.

Mereka terlunta-lunta. Sebagian dari mereka diterungku di balik penjara, seperti Guterres dan Jose Abilio Soares, Gubernur Timtim terakhir. Guterres kemudian memang dibebaskan karena Peninjauan Kembali-nya diterima MA. Soares tetap dipenjara, dan wafat tak lama setelah bebas. Mereka merasa sudah berjuang untuk Indonesia, tapi  perjuangannya berakhir di balik jeruji.

Nasib mereka pahit.  Ya, adakah yang lebih pahit dari nasib mantan milisi ini? Mereka memilih kehilangan kampung halaman di Timor Leste, karena keberpihakannya yang begitu kuat kepada Indonesia. Sungguh mustahil bagi mereka bisa pulang ke kampungnya untuk sekadar melihat tanah kelahiran atau kuburan keluarga. Dia sudah dianggap penjahat di sana. Tidakkah sangat menyakitkan menjadi orang terbuang dari kampung halaman?

Lalu, apakah arti nasionalisme? Kalau mereka ditanya, mungkin sulit menjawabnya.

Mereka adalah sekian banyak anak-anak Timor Timor yang memilih Indonesia tanpa basa-basi. Kalau sekarang mereka tercampakkan, wajar mereka kecewa. Mungkin orang-orang yang paling kecewa di negeri ini. Menyesali pilihannya berintegrasi mungkin tidak. Rasa cintanya pada Indonesia barangkali tidak memberi tempat pada sekecil apa pun penyesalan. Tapi, jelas mereka kecewa, dicampakkan oleh negeri yang dicintainya.

Abilio atau Guteres dan kawan-kawan jelas tidak lahir begitu saja. Mereka lahir karena Jakarta begitu kukuh ingin “menerima” (atau mengambil!) sepotong pulau itu. Mereka lahir dan menjadi kuat karena ada yang memperkuat, yakni pemerintah pusat di Jakarta.

Tetapi, ketika ada perubahan politik, para backing tadi buru-buru cuci tangan, sementara mereka orang-orang yang menamakan diri pro integrasi, tetap dalam pilihannya, meski harus menghadapi risiko berat.

Soares hingga akhir hayatnya mungkin tetap tak bisa menerima mengapa dia harus dihukum di negeri yang telah dipilihnya dengan rasa cinta. Dia juga tetap tak menerima, kalau memang kerusuhan setelah jajak pendapat itu adalah kesalahan yang harus dihukum, mengapa hanya dia sendiri yang menanggung hukumannya. Sebab, bukan hanya dia sendiri yang menjadi pejabat di sana. Timtim ketika itu dalam status darurat militer.

Waktu itu Indonesia memang berada dalam tekanan dunia untuk menghukum para pelanggar HAM di Timtim. Harus ada terhukum yang dipenjarakan. Kalau tidak, Indonesia dianggap tidak menghormati HAM. Masalahnya, siapa yang akan dikorbankan?

Memenjarakan militer, jelas perkara musykil di negeri ini, setidaknya dalam konteks masa itu. Apalagi kalau menyangkut nama-nama besar. Lalu, dijebloskanlah Soares atau Guterres, orang yang tak punya apa-apa lagi, selain cinta dan kekecewaan.

Kita setuju dengan gugatan mereka: Pemerintah harus memberi perhatian. Sebab, keindonesiaan mereka sudah dibuktikan –di saat para koruptor dan pengkhianat tak henti-hentinya meruntuhkan keindonesiaan.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here