Tragis, Usai Dipenjara 470 TKI Pulang Biaya Sendiri

0
544
Tenaga kerja Indonesia (TKI) ilegal tiba di Pelabuhan Tunon Taka Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, Kamis (20/4). Jumlah TKI yang bekerja secara ilegal di Negeri Sabah dipulangkan pemerintah Malaysia ke Nunukan sebanyak 470 orang karena tersangkut kasus keimigrasian dan tindak kriminal. ANTARA FOTO/M Rusman/ama/17

Nusantara.news, Jakarta – Setelah menjalani hukuman penjara antara 1 hingga 3 bulan tercatat 470 Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Malaysia memilih pulang ke Indonesia dengan biaya sendiri. Alasannya pemerintah Malaysia sedang negosiasi kontrak dengan pengelola pelabuhan Tawau terkait melonjaknya harga tiket dari RM 40 menjadi RM 90.

Mereka pulang melalui pelabuhan Tawau, Malaysia, menuju pelabuhan Tunon Taka, Nunukan, Kalimantan Utara, dengan menumpang empat kapal regular pada Kamis (20/4) pukul 18.00 waktu setempat. “Saya orang terpaksa bayar, kalau tidak bayar baru bisa pulang bulan Juli nanti, bapak,” ungkap Jefry Tapo (38), TKI asal Lembata, Nusa Tenggara Timur.

Jefry mengaku pulang ke tanah air bersama ratusan TKI lainnya setelah membayar tiket kapal sebesar Rp300 ribu (RM 90). Dia mengaku sudah 10 tahun bekerja sebagai sopir proyek pembangunan jalan di Malaysia. Karena masa berlaku paspornya sudah habis Jefry terkena Razia pekerja illegal oleh petugas imigrasi Malaysia.

“Saya kena tangkap karena saya punya paspor masa berlakunya sudah habis. Saya sempat dikurung 1 bulan 9 hari. Kalau mau pulang saya mesti bayar sendiri 90 ringgit,”beber Jefry.

Memang, pemulangan TKI ke Indonesia mestinya menjadi tanggung-jawab pemerintah Malaysia. Namun pelabuhan Tawau sejak Januari 2017 lalu dikelola oleh swasta yang membuat harga tiket melambung dari RM 40 menjadi RM 90. Untuk itu pemerintah Malaysia melakukan renegosiasi soal harga tiket dengan pengelola pelabuhan yang baru.

Informasi itu dibenarkan oleh Staff Konsulat Republik Indonesia (RI) di Tawau Ujo Sujoto yang mendampingi pemulangan TKI hingga pelabuhan. “Sekarang ini pemerintah Malaysia sedang memperbarui kontrak dengan pengelola baru Pelabuhan Tawau. Jika menunggu biaya dari Pemerintah Malaysia para TKI illegal harus menunggu hingga selesainya perbaruan kontrak dengan pengelola pelabuhan yang baru pada bulan Juli nanti,” terang Ujo.

“Kalau TKI ini mau menunggu sampai Pemerintah Malaysia siap membiayai silakan, kalau ingin pulang sendiri ya itu tadi membayar biaya. Jadi bukan karena Pemerintah Malaysia tidak mau membayar,”lanjut Ujo yang terkesan menjadi humasnya pemerintah Malaysia.

Berdasarkan data Konsulat RI di Tawau, hingga April 2017 tercatat 500 TKI tak berdokumen resmi di Malaysia memilih pulang dengan biaya sendiri. Sedangkan pemerintah RI hanya menanggung pemulangan 200 TKI karena terlalu lama menunggu di Pusat Tahanan Sementara (PTS).

Sebelum pulang ke Indonesia, ratusan TKI menjalani hukuman kurungan 1 hingga 3 bulan penjara di sejumlah PTS yang tersebar di Malaysia, seperti PTS Tawau, PTS Papar di Kota Kinibalu dan PTS Sibuga di Sandakan.

Dalam catatan nusantara.news, pemulangan TKI melalui jalur Tawau-Nunukan dalam jumlah ratusan memang acap sekali terjadi. Tahun lalu, hingga September 2016 tercatat 3.622 TKI non prosedural dipulangkan lewat Pelabuhan Tawau menuju Pelabuhan Tunon Taka, Kabupaten Nunukan.

Dari 3.622 TKI non procedural yang dipulangkan pada 2016, masing-masing tercatat 282 orang dipulangkan bulan Januari, 518 orang pada bulan Februari, 393 orang pada bulan Maret, 338 orang bulan April, 371 orang pada bulan Mei, 604 orang pada bulan Juni, 450 orang pada bulan Juli, 278 orang bulan Agustus, dan 388 orang pada bulan September.

Sampai kapan cerita tragis TKI Indonesia di Malaysia akan terus berulang? Tentu saja pemerintah Indonesia mesti bersikap tegas terhadap pemerintah Malaysia yang kebijakan imigrasinya banyak merugikan TKI yang jerih payahnya sangat dibutuhkan negaranya.

Aneh kalau pemerintah RI tidak terusik harga dirinya sebagai sebuah bangsa. []

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here