Trah Cendana ‘Comeback’, Bagaimana Peluang Politiknya?

1
569

Nusantara.news, Jakarta – Pada Minggu, 11 Maret 2018, Hutomo Mandala Putra alias Tommy Soeharto resmi ditetapkan menjadi Ketua Umum Partai Berkarya periode 2017-2022. Tommy diputuskan menjadi orang nomor satu di partai baru tersebut dalam Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) ke-III Berkarya di Solo, Jawa Tengah.

Di tanggal yang sama 52 tahun yang lalu, ayahnya, Soeharto yang kala itu menjabat sebagai Panglima Komando Operasi Keamanan dan Ketertiban, menerima perintah dari Presiden Soekarno untuk mengatasi situasi keamanan negara yang buruk akibat peristiwa G 30S PKI lewat surat yang kemudian dikenal dengan Surat Perintah Sebelas Maret (Supersemar). Surat itu, menandai dimulainya tahta Orde Baru menggantikan rezim Orde Lama Soekarno pada 1966.

Tak heran, di Rapimnas itu pula Tommy menerima berkas “Supersemar 2018” dari 34 Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Berkarya. Momentum simbolik ini tentu selain ingin mengambil spirit dan saripati politik Orde Baru, juga membuat publik seakan dibuat dejavu kelahiran “Soeharto mini” yang kelak akan memimpin Indonesia menuju kejayaannya kembali. Namun, mampukah trah Cendana mengembalikan kejayaan politik Orde Baru di kancah politik reformasi?

Jejak Trah Cendana di Kancah Politik

Pasca Soeharto lengser tahun 1998, harus diakui langkah politik keluarga Cendana tak begitu cemerlang. Trah Soeharto sempat puasa di panggung politik, meski sebenarnya sempat berdiri Partai Republik tahun 1999 yang disebut-sebut didukung keluarga Cendana. Kabarnya Cendana turut men-support biaya para calon anggota legislatif (caleg) dan operasional partai yang dipimpin oleh Syarifuddin Harahap itu. Namun saat Pemilu 1999 digelar, Partai Republik tidak mampu meraih suara sesuai ambang batas pemilu. Partai Republik hanya meraih suara sebanyak 328.564 atau 0,31 persen.

Seusai kekalahan, posisi ketua umum yang dijabat Syarifudin Harahap diserahkan kepada deklarator, yakni Lukman Syamra. Setelah itu, Partai Republik vakum. Kongres II Partai Republik dilaksanakan pada tahun 2003. Dalam kongres tersebut, diputuskan bahwa Partai Republik tidak akan mengikuti Pemilu 2004. Di bawah kepemimpinan baru, Ahmad Yani Wahid, para pengurus justru membentuk partai baru, yakni Partai Demokrat. Selanjutnya, para pendiri mendeklarasikan diri sebagai Relawan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dengan nama Tim Krishna. Tim ini sendiri dideklarasikan dalam Silaturahmi Nasional Tim Relawan SBY.

Gen politik Cendana mencoba bangkit lagi, hingga akhirnya pada tahun 2002, anak sulung Soeharto yaitu Siti Hardijanti Indra Rukmana (Mbak Tutut), berada di balik berdirinya Partai Karya Peduli Bangsa (PKPB). Saat itu, mantan Kepala Staf Angkatan Darat yang juga orang dekat keluarga Cendana, R. Hartono, didapuk sebagai Ketua Umum. PKBP ini sengaja disiapkan sebagai kendaraan politik Tutut untuk bertarung dalam Pilpres 2004. Namun langkah Tutut gagal setelah PKPB hanya menjadi partai gurem dan tak berhasil meraih satu kursi pun di parlemen. Perolehan suara PKPB hanya 2.394.651 atau 2,12 persen.

Kegagalan itu rupanya tidak menyurutkan langkah trah Cendana di pentas politik nasional. Ini bisa dilihat dari beberapa manuver politiknya yang ingin kembali merapat ke Partai Golkar. Bahkan pada 2009, Tommy Soeharto maju dalam bursa calon ketum Golkar di Munas Riau, meskipun akhirnya gagal karena tidak memperoleh suara. Di Munas itu, Aburizal Bakrie (Ical) terpilih sebagai ketua umum. Kecewa dengan Golkar, Tommy coba membuat partai baru yakni Partai Nasional Republik. Sayangnya, partainya tak lolos verifikasi dan gagal jadi kontestan Pemilu 2014.

Trah Cendana tak putus asa. Tiga tahun setelah kegagalan Tommy, kini giliran Siti Hediati Harijadi alias Titiek Soeharto bergabung dengan Partai Golkar pada 2012. Di Pemilihan Legislatif 2014, Titiek maju sebagai caleg dari daerah pemilihan Yogyakarta. Kini, mantan istri Prabowo Subianto ini menjadi anggota DPR periode 2014-2019. Keputusan Titiek ini terbukti tepat. Ia lebih beruntung karena pada Pemilu 2014 terpilih sebagai anggota DPR dari daerah pemilihan Kota Pelajar itu.

Posisi Titiek rupanya cukup kuat. Ia bisa menjabat Wakil Ketua Komisi IV di DPR RI, serta pernah menjadi Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar di era Aburizal Bakrie. Nama Titiek Soeharto bahkan santer sebagai calon ketua umum pada Munaslub Partai Golkar di Bali pada Mei 2016 lalu, meskipun pada akhirnya ia tidak maju dan memilih mendukung Ade Komarudin sebagai kandidat ketua umum ‘partai beringin’.

Saat Munaslub berikutnya (Desember 2017), Titiek kembali digadang-gadang menjadi ketua umum meski akhirnya ia mendukung Airlangga Hartarto sebagai ketum baru Partai Golkar. Kini, pasca revisi UU MD3, Titiek Soeharto didorong Partai Golkar untuk menjadi Wakil Ketua MPR. Titiek akan menggantikan koleganya di Golkar, Mahyudin. Posisi ini merupakan jabatan tertinggi kedua bagi trah Cendana setelah Menteri Sosial yang pernah diemban kakak perempuannya, Tutut, pada Kabinet Pembangunan VII tahun 1998.

Kembali ke Tommy, setelah gagal “menguasai” Golkar, ia kemudian mendirikan partai baru dengan nama Partai Berkarya. Partai yang dibentuk pada 15 Juli 2016 ini akhirnya lolos verifikasi Kemenkum HAM dengan nomor M.HH/20.AH.11.01 tahun 2016 sekaligus dinyatakan sebagai peserta Pemilu 2019. Sementara anak Pak Harto lainnya seperti Bambang Trihatmodjo, Sri Hutami Endang Adiningsih, dan Sigit Harjojudanto memilih untuk tak ikut-ikutan terjun ke dunia politik. Mereka sibuk mengurus bisnisnya masing-masing.

Keluarga Cendana. Mantan Presiden Soeharto bersama anak-anaknya, (berdiri di belakang dari kiri): Sigit Harjojudanto, Sri Hutami Endang Adiningsih (Mamiek), Hutomo Mandala Putra (Tommy), dan Bambang Trihatmodjo. (Duduk di depan dari kiri): Siti Hardijanti Rukmana (Tutut), (Alm) Soeharto, dan Siti Hediati Hariyadi (Titiek).

Bagaimana dengan Tutut? Dia sebenarnya yang disiapkan Pak Harto sebagai “pewaris” tahta politik Cendana, reputasinya kian moncer saat menjabat sebagai Menteri Sosial di masa akhir kabinet Orde Baru. Namun karier politiknya meredup seiring terhempasnya partai yang ia dirikan sejak pemilu 2004. Berbeda dengan Tommy dan Titiek, yang sebenarnya di masa mudanya dikenal terkesan anti-politik dan cenderung larut di dunia bisnis, kini justru pembawa “panji kebangkitan politik Orde Baru”.

Jika menelisik perjalanan trah Cendana “comeback” ke kancah politik, rupanya diwarnai jatuh-bangun yang amat “melelahkan” selama 20 tahun (1998 – 2018). Namun darah “jenderal perang” Soeharto yang mengalir di tubuh anak-anaknya ini, pelan tapi pasti membuat mereka kembali menunjukkan tajinya. Upaya-upaya mereka merebut “tahta” memang masih akan panjang, namun jejak-jejak politik mereka menunjukkan pola yang bertahap. Hal ini bisa dipahami, mengingat resistensi masyarakat terhadap pemerintahan Soeharto belum benar-benar memudar.

Mula-mula trah Cendana mendukung politisi dan para caleg yang pro-Orde Baru lewat Partai Republik pada 1998. Kemudian, mendirikan partai dengan menempatkan orang-orang dekat Cendana sebagai pucuk pimpinan. Selanjutnya, mencoba masuk ke Partai Golkar, partai yang pernah menjadi kendaraan politik Orde Baru. Dan kini, membuat partai baru yang secara terbuka membawa spirit dan nilai-nilai Soeharto, sebagaimana Megawati membawa nilai-nilai Soekarno di PDIP.

Nyaris sama dengan trah Soeharto, klan Soekarno pun mulai bercokol kembali di kancah politik nasional setelah siklus 20 tahunan: dimulai saat Bung Karno lengser pada 1966 hingga Megawati memutuskan masuk PDI pada 1987. Yang membedakan dengan trah Soekarno, anak-anak Soeharto kini harus bersaing merebut hati rakyat di tengah banyaknya pilihan partai politik dan tak adanya penguasa yang dianggap “musuh bersama.”

Sementara Megawati dan anak-anak Soekarno lainnya, diuntungkan dengan kondisi manakala publik ketika itu tak menghendaki lagi pemerintahan Orde Baru. Soeharto diasosiasikan sebagai musuh bersama dalam perjuangan menegakkan reformasi. Dan, Megawati dianggap sebagai simbol perlawanan, disamping ada kerinduan di sebagian publik pada kepemimpinan Bung Karno. Meski saat itu, Megawati bukanlah sosok politisi yang vokal: baik saat karier politik pertamanya di PDI pimpinan Soerjadi (Megawati dimanfaatkan Soerjadi sebatas keperluan untuk “vote getter”), maupun saat duduk sebagai wakil rakyat di parlemen.

Namun, berbagai kelompok dan masyarakat yang “membenci” Orde Baru, seolah menemukan figur Soekarno dalam diri Megawati. Sehingga, dengan mudah publik bersimpati pada Megawati sebagai antitesis kekuasaan Soeharto. Tak heran, ketika Megawati mendirikan PDIP selepas berkonflik dengan PDI kubu Soerjadi yang pro-pemerintah, publik memaknainya sebagai kendaraan aspirasi dan aktualisasi politik anti-Orde Baru. Terlebih, saat itu hanya ada tiga partai: Golkar (dianggap penyokong Orde Baru), PPP (tak punya tokoh simbol perlawanan), PDI versi Megawati (simbol perlawanan Orde Baru). Dari ketiga partai itu, PDI kubu Megawati akhirnya menjadi pilihan terbaik. Sejak saat itulah, yakni pada pemilu pertama di masa reformasi tahun 1999 hingga sekarang, PDI kubu Megawati yang bertransformasi menjadi PDIP selalu meraih suara terbanyak.

Sedangkan partai trah Cendana, misalnya PKPB dan Partai Berkarya, lahir di tengah banyaknya partai yang berkontestasi. Dengan jumlah partai yang melimpah, tentu publik disuguhkan ragam pilihan dan aktualisasi politik. Sehingga, jika partai-partai trah Cendana tak mampu menawarkan diferensiasi yang memikat, maka akan sulit merebut hati rakyat.

Masihkah Wangi Cendana Semerbak?

Selepas Soeharto lengser dari jabatannya sebagai Presiden Indonesia, untuk beberapa saat Keluarga Cendana seperti tiarap dalam urusan politik. Kini mereka bangkit kembali, utamanya lewat Partai Berkarya besutan Tommy Soeharto dan kiprah gemilang Titiek Soeharto di Partai Golkar. Kehadirannya mencoba menawarkan romantisme era Soeharto dan mengembalikan program positif Orde Baru seperti Rencana Pembangunan Lima Tahunan (Repelita) dan Trilogi Pembangunan (Stabilitas Politik, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pemerataan). Namun apakah wangi cendana itu masih semerbak bagi publik di tanah air?

Tommy Soeharto memukul gong saat pembukaan Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) III Partai Berkarya di Solo, Jawa Tengah, Sabtu (10/3).

Peluang itu tentu ada. Setidaknya terdapat beberapa alasan yang membuat masyarakat akan condong pada partai yang mengusung nama keluarga Cendana. Pertama, masyarakat melihat performa partai politik yang selama ini berkuasa dinilai cukup mengecewakan, terutama perilaku politik uang dan banyaknya kasus korupsi yang menerpa elite partai politik. Hadirnya partai klan Cendana, berpotensi membawa harapan dan pilihan baru baru bagi masyarakat. Disamping itu, performa buruk Golkar sebagai partai besutan Soeharto yang 10 tahun terakhir ini banyak menuai kekecewaan, dimungkinkan pemilih Golkar yang kecewa akan beralih ke Partai Berkarya.

Kedua, Soeharto nampaknya masih memiliki loyalis yang cukup kuat hingga saat ini karena ternyata imajinasi publik pada masa jayanya Soeharto masih belum hilang. Publik yang lain cenderung melupakan praktik diktator rezim Orba tersebut. Kerinduan akan sosok presiden kedua Indonesia itu, khususnya bagi “generasi tua” yang pernah merasakan hidup tanpa beban ekonomi seberat sekarang, berdampak baik bagi masa depan politik trah Cendana. Tak ayal, jargon “Piye Kabare, Isih Penak Zamanku toh?” hadir di ruang-ruang publik. Politik nostalgia ‘lebih enak era Soeharto’ ini memberi tempat bagi aktor politik Orde Baru untuk unjuk gigi lagi, termasuk keturunan Soeharto.

Ketiga, tokoh penting Partai Berkarya adalah putra Soeharto yang bisa menjadi tumpuan dahaga publik pada kepemimpinan Soeharto. Kepiawaian Tommy dalam berpolitik terbukti mampu membawa Partai Berkarya lolos dan ikut pemilu 2019. Kepiawaiannya ditunjang oleh cara berkomunikasi dan gestur politik elegan khas aristorkat yang santun dan sarat batasan etis: pembawaan ini antitesis dari gaya politik elite dan pemimpin kekinian yang cenderung norak, liar, kurang beretika, sehingga tak disukai rakyat.

Tommy juga memiliki modal jaringan bisnis dan politik yang luas – bahkan oleh beberapa pihak, Tommy disebut memiliki kekayaan yang jauh lebih banyak dari jumlah yang saat ini diketahui. Oleh karena itu, secara finansial maupun secara politik, Tommy punya kapasitas untuk mewarisi darah pemimpin seperti Soeharto. Dengan kekuatan jaringan dan finansialnya itu, Partai Berkarya bisa menggalang kelompok massa. Dalam jangka pendek, kebangkitan Cendana dalam percaturan politik di Indonesia boleh jadi tidak semata-mata harus ada trah Soeharto yang maju dalam Pilpres 2019 atau 2024, tetapi bisa juga dengan mendukung orang dari luar keluarga Cendana.

Keempat, partai trah Cendana berpotensi menggaet pemilih generasi milenial. Pasalnya, kelompok usia milenial tidak terpapar langsung dengan peristiwa kelam kekuasaan Orde Baru, dan umumnya mereka tak terwarisi politik “kebencian” pada ‘dinasti Soeharto’. Kecenderungan ahistoris dan pikiran rasional pada generasi ini, jika mampu digarap Partai Berkarya, berpeluang menjadi lumbung suara yang menjanjikan bagi partai klan Cendana ini.

Pun demikian, hambatan bagi politik trah Soeharto pun bukan perkara remeh. Peneliti Lembaga Ilmu Penelitian Indonesia (LIPI), Wasisto Raharjo Jati mengatakan peluang Partai Berkarya di Pemilu 2019 kecil kemungkinannya untuk meraih kemenangan, bahkan tak tembus mengirimkan kadernya duduk di parlemen. Hal itu tak lepas dari bayang-bayang Soeharto yang identik dengan gaya kepemimpinan otoriter saat memimpin Indonesia. Selain itu, Tommy Soeharto masih belum sepenuhnya pulih dari citra buruk masa lalunya: pernah menjadi terpidana kasus pembunuhan Hakim Agung Syafiuddin Kartasasmita pada 2001 silam.

“Satu sisi lain, masyarakat kita mulai beranjak dari romantisne Orde Baru dengan menatap pola baru yang lebih demokratis,” kata Wasisto, Jumat (9/3).

Di luar itu, sejauh ini program kerja Partai Berkarya dinilai masih sumir dan tak jelas untuk memecahkan persoalan bangsa. Partai Berkarya belum muncul ke permukaan dengan narasi-narasi politik yang fresh dan memikat, serta tak cukup memiliki tokoh yang tampil di muka publik sebagai solidarity maker dan pembawa magnet suara.

Sebaliknya, beberapa anggota Partai Berkarya bahkan diisi oleh nama-nama yang reputasinya kurang sedap di mata publik, misalnya Pollycarpus Budihari Priyanto dan Muchdi Purwoprandjono (PR). Muchdi yang mantan Deputi V Badan Intelijen Negara (BIN) tercatat sebagai Ketua Dewan Kehormatan Partai Berkarya, sementara Pollycarpus merupakan bekas pilot Garuda Indonesia. Keduanya pernah terkait kasus pembunuhan aktivis HAM Munir pada 2004 lalu. Muchdi sempat menjadi terdakwa pada tahun 2008 namun divonis bebas oleh majelis hakim. Sementara Pollycarpus diputus bersalah oleh majelis hakim dan telah selesai menjalani hukuman pidana.

Lepas dari apa pun, Soeharto tak pernah benar-benar pergi. Ia seolah bereinkarnasi lewat anak-anaknya, mencoba menawarkan hal baru di panggung politik reformasi sembari merevisi segala cela yang pernah menempel di tampuk kuasanya. Akankah mereka kembali eksis? Biarkan rakyat yang menentukan.[]

1 KOMENTAR

  1. Selamat semoga bisa bersaing dan peduli rakyat seperti dulu di era Soeharto.
    Banyak gagasan yg hilang bahkan perlu adanya pengkaderan di Partai kelak.
    Yg utama managerial Partai harus baik dan diisi oleh orang2 yg peduli akan bangsa ini.

    Yang terpenting ganti Rezim ini dan kembalikan NKRI seperti sediakala.

    Jgn janji2 dan paling utama perbaiki ekonomi. Hentikan Aseng2 yg kian merajalela

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here