Transaksi Mencurigakan Marak di Pilkada, Bagaimana di Pilpres 2019?

0
88
Ketua Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Kiagus Ahmad Badaruddin (kanan)

Nusantara.news, Jakarta – Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menemukan 143 transaksi mencurigakan jelang Pemilu 2019. Data tersebut berdasarkan pentauan transaksi selama 2017 hingga kuartal tiga 2018 yang melibatkan pasangan calon, keluarga, partai politik, dan penyelenggara pemilu. Kriteria transaksi mencurigakan terdiri atas besaran transaksi di luar profil (penghasilan), transaksi diduga hasil kejahatan, adanya upaya menghindari pemantauan, serta laporan PPATK.

“Laporan transaksi keuangan mencurigakan tersebut nominalnya Rp47,2 miliar,” kata Ketua PPATK Kiagus Ahmad Badaruddin, dalam jumpa pers di Kantor PPATK, Jakarta, Selasa (18/12/2018).

Selain itu, PPATK menyebut ada 1.092 transaksi keuangan tunai dengan nominal Rp1,3 triliun terpantau oleh PPATK. Angka tersebut terpantau dari transaksi di atas Rp500 juta di lembaga jasa keuangan. Meski demikian, Kiagus tidak mau terburu-buru menyimpulkan ada indikasi pidana pencucian uang dari sini. “Belum tentu pidana tapi dari perspektif pencucian uang sudah bisa diamati,” katanya.

Temuan PPATK ini sebenarnya bukanlah sesuatu yang mengagetkan di era demokrasi liberal yang berbiaya mahal. Untuk menjadi kepala daerah, seorang calon atau paslon bisa menghabiskan dana operasional ratusan miliar. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil saat gelaran Pilkada, misalnya, pernah menaksir dana kampanyenya sekitar Rp270 miliar, dengan perhitungan Rp10 miliar per kabupaten kota yang ada di Jabar.

Dengan jumlah sebesar itu, tentu saja dana tersebut bukan sepenuhnya dari kocek pasangan cagub. Pasti ada unsur bohir atau dalam bahasa UU Pilkada disebut sumbangan. Dan sumbangan itu bukan tanpa imbalan alias tidak ada makan siang gratis.

Dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Peserta pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, sumbangan kepada pasangan calon ada batasnya. Rinciannya: dana kampanye yang berasal dari partai politik atau gabungan partai politik, nilainya paling banyak Rp750 juta setiap partai politik selama masa Kampanye. Dana kampanye dari sumbangan pihak lain perseorangan, nilainya paling banyak Rp75 juta selama masa kampanye. Dana kampanye yang berasal dari sumbangan pihak lain kelompok atau badan hukum swasta, nilainya paling banyak Rp750 juta selama masa kampanye.

Pun begitu, peraturan tersebut kerap diakali lewat berbagai modus dan manipulasi. KPU dan Bawaslu juga hampir dipastikan kesulitan untuk memastikan aturan itu benar-benar dijalankan.

Memang, pihak kepolisian telah membentuk Satgas politik uang (money poltics) pada 10 Januari 2018 untuk mengantisipasi atau memantau, menyelidik, menginvestigasi para kontestan di Pilkada terhadap praktik money politics. Hanya saja, selama Pilkada Serentak 2018 di 171 daerah seluruh Indonesia, misalnya, satgas ini baru memproses 25 kasus. Kasus money politics paling menonjol berupa suap atau gratifikasi yang dilakukan seorang tim sukses bakal calon kepada petugas penyelenggara Pilkada. Persekongkolan antara bandar besar alias bohir politik dengan elite partai, tetap saja belum berhasil diungkap.

Kembali ke temuan PPATK, sayangnya PPATK tak bisa menindak para pihak terkait transaksi keuangan yang mencurigakan ini. PPATK hanya berwenang menerima laporan, memantau lalu lintas transaksi keuangan, menganalisisnya, lalu meneruskan hasil analisis kepada lembaga penegak hukum. Karena itu, atas temuan PPATK tersebut, aparat hukum entah itu Satgas Politik Uang-Polri ataupun KPK perlu menindaklanjutinya. Di luar itu, Bawaslu juga harus melakukan verifikasi seluruh tanda terima sumbangan, dan mengaudit dana-dana politik lainnya yang terkait Pilkada lalu.

Lepas dari apa pun, temuan PPATK itu di sisi yang lain menjadi warning bagi para pihak yang terkait Pemilu 2019 ini. Penegak hukum dan penyelenggara pemilu harus sudah mulai mengendus praktik tercela itu. Politik uang, sumbangan tidak wajar, dan transaksi mencurigakan lainnya sudah menjadi semacam “ritual elite” dalam setiap kontestasi politik. Jumlah kasus dan nominalnya bisa jadi akan jauh lebih besar dari pilkada lalu. Semua transaksi mencurigakan itu sebenarnya secara otomatis akan terdeteksi PPATK. Akan tetapi, PPATK bukan lembaga eksekutor.

Namun demikian, data PPATK itulah yang perlu dijadikan rujukan aparat penegak hukum untuk menindak para pelaku yang terlibat.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here