Transaksi RS Sumber Waras Ilegal, Ini Penjelasannya

0
214
Kasus RS Sumber Waras akan terus bergulir sepanjang KPK tak mempetieskan kasus tersebut. Pemprov DKI berinisiatif menempuh jalur hukum agar kasus ini tuntas.

Nusantara.news, Jakarta – Selepas pembiaran kasus Rumah Sakit (RS) Sumber Waras oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sejak Maret 2016, kini kasus tersebut serasa segar kembali. Terutama sejak Pemprov DKI Jakarta merasa perlu menarik kelebihan bayar sebesar Rp191,33 miliar.

Bahkan belakangan Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan diingatkan bahwa transaksi lahan RS Sumber Waras ilegal. Tentu saja ada semangat baru mengungkap tabir transaksi aneh rumah sakit tersebut.

Apalagi Ketua Yayasan Kesehatan Sumber Waras (YKSW) Kartini Mulyadi menolak mengembalikan kelebihan bayar Gubernur Basuki Tjahaja Purnama sebesar Rp191,33 miliar.

“Lahan yang dibeli itu merupakan lahan hasil patungan sejumlah warga keturunan yang menjadi anggota Perkumpulan Sosial Sin Ming Hui (Tjandra Naya) yang kemudian berganti nama menjadi Yayasan Kesehatan Sumber Waras (YKSW). Sampai sekarang,” kata Ketua Budgeting Metropolitan Watch (BMW) Amir Hamzah beberapa hari lalu.

Pada 3 Januari 1956, YKSW yang masih bernama Yayasan Kesehatan Tjandra Naya mendirikan RS Sumber Waras di lahan seluas 6,8 hektare. Lahan ini dibeli saat itu dengan harga Rp1,5 juta.

Berdasarkan Pasal 5 UU No. 16/2001, aset yayasan tidak boleh dipindahtangankan, apalagi dijual. Pelanggaran atas pasal ini dapat dikenai hukuman pidana, kata Amir. Pasal 5 UU No. 16/2001 menyatakan bahwa kekayaan yayasan baik berupa uang, barang maupun kekayaan lain dialihkan atau dibagikan secara langsung atau tidak langsung kepada pembina, pengurus, pengawas, karyawan atau pihak lain yang punya kepentingan terhadap yayasan.

Dengan demikian, menurut Amir, tindakan Ketua YKSW Kartini Mulyadi yang menjual lahan RS Sumber Waras seluar 3,64 hektare kepada Ahok telah melanggar UU No. 16/2001. Pelanggaran terhadap kasus ini diatur pada Pasal 70 ayat 1, menyatakan, pelanggaran terhadap Pasal 70 dapat dipidanakan selama lima tahun.

Sementara ayat 2 Pasal 70 menyebutkan, hukuman pidana dapat ditambah kewajiban mengembalikan uang, barang, atau kekayaan yayasan yang dialihkan atau dibagikan.

“Jadi karena penjualan lahan seluas 3,64 hektare oleh Kartini Mulyadi melanggar UU No. 16/2001 yang konsekuensinya pidana, maka pembelian lahan itu oleh Ahok adalah transaksi gelap atau ilegal,” tegas Amir Hamzah.

Dengan situasi tersebut, sebenarnya posisi Pemprov DKI Jakarta menjadi rawan digugat secara class action oleh YKSW. Sehingga Amir menyarankan untuk segera melakukan antisipasi sebelum terlambat.

12 Fakta mencengangkan

Selain secara hukum transaksi itu dianggap ilegal, sebenarnya proses transaksinya pun sangat kacau. Paling tidak hal itu terungkap dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pempro DKI Jakarta tahun 2014.

Berdasarkan LHP BPK tersebut, sedikitnya terdapat 12 fakta yang mencengangkan. Draf laporan BPK menyebut pembelian tanah telah merugikan keuangan Pemprov DKI sebesar Rp191,33 miliar.

Kasus jual-beli tanah RS Sumber Waras yang diproyeksi menjadi lahan Rumah Sakit Khusus Jantung dan Kanker itu, menurut laporan BPK bertentangan dengan UU No. 19/2012 tentang APBN Tahun Anggaran 2012 dan Perpres No. 71/2012 tentang Pengadaan Tanah.

Setidaknya LHP BPK atas laporan keuangan Pemprov DKI Jakarta tahun 2014 terdapat 12 fakta menarik.

Inilah 12 fakta menarik berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan atas Laporan Keuangan Pemprov DKI Jakarta pada 2014 yang membuat opini audit Keuangan DKI Jakarta Wajar Dengan Pengecualian (WDP)

Selain itu, berdasarkan data aset tanah yang ada, menurut LHP BPK, diketahui bahwa Pemprov DKI Jakarta memiliki banyak lokasi tanah strategis dan layak yang dapat digunakan untuk pembangunan RS Khusus Jantung dan Kanker. Laporan itu menyebut ada 14 titik lokasi strategis lahan Pemprov DKI yang bisa digunakan untuk membangun RS tersebut.

Sedikitnya ada 14 lokasi tanah milik Pemprov DKI Jakarta, sehingga buat apa Gubernur Ahok repot-repot membeli lahan RS Sumber Waras?

Dari aset tanah yang dimiliki Pemprov DKI seperti tersebut di atas, tampaknya Ahok tidak perlu repot-repot mengincar dan keburu-buru membayar aset tanah RS Sumber Waras yang multi tafsir soal harga. Karena ternyata Pemprov DKI memiliki aset yang melimpah dan kalau mendirikan RS Jantung dan Kanker dapat memanfaatkan aset yang ada.

Ini mengindikasikan memang ada motif lain dibalik kesungguhan membangun RS Jantung dan Kanker. Karena itu KPK harus mengungkap semua motif terselubung dibalik transaksi yang mencurigakan ini.

Selain Anies Baswedan, sebenarnya Ahok sempat berniat akan membatalkan pembelian lahan bermasalah tersebut. Rencana itu terkait catatan BPK yang menilai proses pembelian melanggar aturan. Namun, rencana pembatalan itu diyakini bakal menyulitkan pembeli dan penjual.

“Kami batalkan karena mana bisa melawan BPK,” ujarnya.

Basuki membenarkan bahwa pembelian lahan pada tahun 2014 tidak melalui metode harga taksiran (appraisal) sebagaimana diamanatkan dalam UU No. 19/2012 dan Perpres No. 71/2012. Namun, harga yang dibayarkan Pemprov DKI sesuai nilai jual obyek pajak (NJOP) yang lebih rendah dari harga taksiran.

“Saya protes ke BPK karena mereka melihatnya secara prosedural, bukan substansi pembelian yang sebenarnya menguntungkan karena harga lebih rendah dari taksiran,” ujarnya.

Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah DKI Jakarta Heru Budi Hartono menilai, pembelian lagi lahan RS Sumber Waras oleh Pemprov DKI menghadapi kendala harga yang saat ini dipastikan lebih mahal. “Kami hanya berharap pihak RS Sumber Waras bersedia bekerja sama untuk mengembalikan uang pembelian,” ujarnya.

Tampaknya, kasus busuk transaksi lahan RS Sumber Waras tak akan pernah selesai sebelum semuanya diungkap secara telanjang. Terutama KPK harus memiliki niat baik agar kasus ini terungkap apa adanya.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here