Populisme di Indonesia (1)

Tren Populisme di Indonesia

0
326

Di Indonesia, data tren Lembaga Survei Indonesia (LSI) juga pernah menemukan gap antara yang setuju demokrasi sebagai sistem terbaik dengan kepuasan terhadap demokrasi. Kesenjangan antara norma dan praktik demokrasi ini dimungkinkan karena evaluasi publik terhadap kinerja demokrasi tak lagi didasarkan penilaian normatif, tapi lebih didasarkan pada kinerja institusi demokrasi. Terutama partai politik dan DPR, kedua institusi ini konsisten berada di peringkat bawah lembaga-lembaga yang dipercaya oleh publik.

Selain rapor kinerja partai dan DPR yang masih merah menyala, kedua lembaga pilar demokrasi  ini juga dinilai paling korup dibanding lembaga lain. Publik juga disodori parade korupsi yang melibatkan elite-elite partai sehingga terjadi disilusi masal terhadap kelembagaan politik.

Kepercayaan pada lembaga publik merupakan aspek kultural penting untuk mendukung stabilnya demokrasi. Secara umum, masyarakat Indonesia juga kurang percaya pada lembaga-lembaga publik. Uniknya, tingkat kepercayaan warga kita terhadap elite agama maupun ormas agama   jauh lebih tinggi jika dibandingkan dengan partai politik, DPR, pengadilan, polisi dan jaksa. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat masih terikat dengan keyakinan terhadap lembaga-lembaga  tradisional (agama) dan terhadap lembaga yang selama ini mencerminkan sikap konservatif dibanding percaya terhadap institusi penegakan hukum seperti polisi, jaksa dan pengadilan.

Masyarakat cenderung kurang percaya pada lembaga-lembaga modern seperti partai dan DPR. Padahal trust terhadap lembaga-lembaga publik ini merupakan indikator tersendiri dari konsolidasi demokrasi (Norris, 1999). Semua ini makin melempangkan jalan bagi populisme dan mendorong munculnya klaim-klaim populisme dari tokoh-tokoh politik yang ingin ‘mengail di air keruh’.

Populisme, madu atau racun bagi demokrasi?

Sebagian pakar melihat populisme dalam kacamata positif. Populisme diibaratkan ‘gejala sakit kepala’ untuk mengingatkan elite politik atas kelemahan demokrasi keterwakilan yang sekarang ini berjalan. Dalam konteks ini, Taggart (2000) menilai populisme sebagai ‘indikator kesehatan’ sistem demokrasi representatif atas kemungkinan tidak berfungsinya salah satu atau beberapa organ sistem politik.

Populisme adalah ‘cermin demokrasi’, untuk meminjam istilah Panizza (2005) agar elite tidak lupa menyerap sebesar-besarnya kepentingan rakyat dalam proses pembuatan kebijakan.

Meski demikian, banyak ilmuwan politik yang melihat gejala ini sebaliknya. Meny dan Surel (2002) secara sinis menyebut populisme sebagai patologi atau korupsi demokrasi karena kaum populis cenderung memanfaatkan demi kepentingan politik elektoral, propaganda dan kharisma personal untuk menarik konstituen ketimbang tampil sebagai edukator.

Sistem demokrasi, kata Pasquino, tidak memiliki penghalang otomatis melawan populisme. Kaum populis terlalu menggantungkan pada iktikad baik para pemimpin. Mereka lupa bahwa iktikad baik saja tidak cukup jika tidak dibentengi dengan sistem yang mampu mencegah lahirnya diktator-diktator baru dengan mengatasnamakan populisme.

Tidak bisa dipungkiri, populisme lahir dengan sendirinya berupa reaksi dari kemapanan kapitalisme yang melahirkan oligarki dalam politik. Populisme lahir sebagai perlawanan terhadap elite yang merupakan simbol dari kemapanan, sebagai teori masih lemah. Sebagai paham dalam suatu pemerintahan belum teruji, tapi sebagai elan perlawanan dari rakyat juga berupa solusi, namun belum bersifat permanen. Artinya perlu penyempurnaan untuk disebut paham dalam suatu sistem, populisme masih koma belum titik (masih belum final). [ ]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here