Trial and Error Restrukturisasi Bumiputera, Berhasil atau Gagal?

0
879
AJB Bumiputera 1912 telah berevolusi menjadi PT Asuransi Jiwa Bumiputera, belakangan berganti nama lagi menjadi PT Asuransi Jiwa Bhinneka. Penghilangan brand Bumiputera yang berusia lebih dari 100 tahun menunjukkan bukti kegagalan restrukturisasi perusahaan asuransi pribumi tersebut.

Nusantara.news, Jakarta – Upaya Otoritas Jasa Keuangan (OJK) merestrukturisasi AJB Bumiputera 1912 tampaknya masih mengundang tanya besar. Terutama apakah hasil dari restrukturisasi perusahaan asuransi pergerakan itu bisa dikatakan berhasil atau justru gagal?

Kalau mau short cut mengenai ukuran berhasil atau gagalnya sebuah proses restrukturisasi perusahaan asuransi sebenarnya dapat dilihat dari pendapatan premi, pembayaran klaim dan marjin laba. Dan oleh karenanya Bumiputera pasca restrukturisasi harusnya memilki kinerja lebih baik dibandingkan sebelum restrukturisasi dari ketiga indikator inti tersebut.

Meskipun ada indikator lain yang tak kalah penting seperti jaringan, merek, teknologi informasi yang diterapkan dan kekuatan sumber daya manusia serta jumlah nasabah. Namun kinerja ini memang tidak dipersyaratkan oleh OJK, meskipun reputasinya dapat dirasakan oleh masyarakat.

Kondisi terkini

Namun demikian dalam kondisi restrukturisasi seperti sekarang ini, manajemen baru cenderung tertutup atas capaian-capaian kinerja di atas. Kita hanya dapat mengakses informasi di luaran, yang sebenarnya juga bocoran dari orang dalam bagaimana kondisi kekinian Bumiputera.

Pendapatan premi Bumiputera setelah diambil alih restrukturisasinya oleh OJK dengan membentuk Pengelola Statuter (PS) sepanjang 2017 ternyata hanya Rp269 miliar, atau rata-rata per bulan hanya Rp22,42 miliar. Angka itu sama sekali jauh dari target minimal pendapatan premi yang patok manajemen baru, yakni Rp3 triliun.

Apalagi jika dibandingkan dengan pendapatan premi rata-rata Bumiputera sebelum direstrukturisasi ala OJK yang mencapai Rp6 triliun per tahun atau Rp500 miliar per bulan. Jauh panggang dari api, sekaligus terlihat kontras kapasitas manajemen lama dan manajemen baru.

Dengan kata lain, pendapatan premi Bumiputera pasca restrukturisasi 22 kali lebih rendah dibandingkan pendapatan premi sebelum restrukturisasi. Mungkin manajemen yang dikomandoi PS bisa berkilah, inikan tahun pertama.

Apa yang terjadi di tahun kedua? Sepertinya PS mulai menyadari langkah-langkah restrukturisasi yang dilakukannya telah menyalahi ketentuan dan oleh karenanya menunjukkan hasil kinerja yang tak diharapkan. Itu sebabnya sejak 23 Desember 2017 manajemen mengubah nama PT Asuransi Jiwa Bumiputera (AJB)—salah satu kreasi dari proses restrukturisasi—menjadi PT Asuransi Jiwa Bhinneka.

Pertanyaan besar dari perubahan nama ini adalah, mengapa brand kuat Bumiputera yang sudah lebih dari 100 tahun diubah begitu saja dengan nama baru Bhinneka. Ada dua kemungkinan, manajemen baru menganggap brand Bumiputera sudah tidak menjual, bermasalah dan usang. Itu sebabnya dihadirkan brand baru menjadi Bhinneka.

Tapi boleh jadi itu sebuah pengakuan manajemen bahwa proses restrukturisasinya gagal sehingga untuk menghilangkan jejak, brand itu diubah menjadi Bhinneka. Nama yang sama sekali tak dikenal di lingkungan industri asuransi.

Salah langkah

Menurut pengamat dan praktisi asuransi Irvan Rahardjo, kegagalan restrukturisasi Bumiputera terjadi karena sejak awal sudah salah langkah. Tak hanya salah langkah, bahkan menabrak-nabrak peraturan perundang-undangan yang ada.

Dia merinci saat OJK mengambil alih pengelolaannya melalui penunjukan Pengelola Statuter (PS) pada 21 Oktober 2016, sudah menimbulkan kegaduhan. Berganti-gantinya target, maju mundurnya anggota PS, pembatalan right issue, serta hasil yang didapat, menunjukkan bahwa restrukturisasi Bumiputera telah salah langkah.

Penunjukan PS dengan berbagai langkah yang dilakukan, telah mendorong  sejumlah pihak termasuk Komisi XI DPR untuk mengamati proses yang berlangsung. Sebab, kegagalan atas pengelolaan dan program penyelamatan AJB Bumiputera 1912 akan menimbulkan dampak negatif yang sangat besar terhadap perekonomian nasional, khususnya dampak sistemik di sektor jasa keuangan.

Dalam lima tahun terakhir, kinerja AJB Bumiputera 1912 semakin memburuk karena  penerimaan premi tidak dapat menutup kewajiban kepada pemegang polis. Berdssarkan data OJK, total aset AJB Bumiputera 1912 per tahun 2015 mencapai Rp13 triliun, sedangkan kewajibannya hampir Rp30 triliun.

OJK sebagai regulator menetapkan PS untuk menggantikan fungsi Direksi dan Dewan Komisaris yang di-nonaktifkan. Ini berdasarkan Pasal 9 Undang Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK, Pasal 62 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, dan Peraturan OJK Nomor 41/POJK.05/2015 Tentang Tata Cara Penetapan Pengelola Statuter Pada Lembaga Jasa Keuangan.

PS telah melaksanakan beberapa inisiatif di antaranya rencana penerbitan saham baru (rights issue) senilai Rp40 triliun melalui PT Evergreen Invesco Tbk. Prospektus lengkapnya telah diterbitkan dan dipublikasikan pada 31 Oktober 2016 untuk dilaksanakan sebelum akhir 2016.

Namun, inisiatif tersebut diragukan kelayakannya. Apalagi, AJB Bumiputera 1912 yang justru dalam kesulitan keuangan parah ditunjuk sebagai standby buyer (pembeli siaga) saham baru itu.

Jumlah dana yang ditargetkan dari rights issue terus berubah-ubah dari semula Rp40 triliun turun menjadi Rp30 triliun, lalu Rp10 triliun dan terakhir Rp4 triliun sebelum akhirnya dinyatakan batal. Setelah melalui proses yang tampak seperti trial and error tersebut, PS mengambil langkah baru berupa private placement (penempatan modal secara langsung) yang dilakukan oleh investor lokal.

Meski skema itu belum dipublikasikan secara resmi, sudah diketahui bahwa sebuah perusahaan asuransi jiwa baru dengan nama PT AJB mengambil alih seluruh infrastruktur dan sebagian sumber daya manusia dari AJB Bumiputera 1912.

Dalam restrukturisasi yang dilakukan oleh OJK, PS telah mengalihkan ribuan orang karyawan dan agen, seluruh jaringan kantor dan infrastruktur usaha (IT). Begitu juga dengan properti bernilai tinggi yang terletak di area strategis senilai Rp4,16 triliun dari seluruh aset yang diperkirakan senilai Rp6,5 triliun. Alhasil, nilai properti yang tertinggal di AJB Bumiputera 1912 hanya sebesar Rp2,34 triliun.

Pengalihan aset properti senilai Rp4,16 triliun tersebut akan dibayar tunai sebesar Rp860 miliar dan sisanya Rp3,3 triliun dibayar dalam bentuk promissory notes (PN) yang akan jatuh tempo dalam masa tiga tahun.

Padahal, putusan Mahkamah Konstitusi atas uji materi terhadap Pasal 7 ayat 3 UU Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian pada 3 April 2014 mengamanatkan pembuatan UU tentang Usaha Bersama (Mutual) paling lambat 2 Oktober 2016. Berbeda dengan amanat Putusan MK tersebut, UU Nomor 40/2014 tentang Perasuransian, bahwa ketentuan mengenai usaha bersama akan diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP).

Namun, tindakan OJK yang menetapkan PS untuk AJB Bumiputera 1912 telah menimbulkan konflik hukum. Sebab, tindakan hukum pada badan usaha yang belum diatur oleh UU bukan dengan membuat penetapan pengambilalihan melalui PS atau proses pembuatan PP.

Melainkan, tindakannya mengacu kepada Anggaran Dasar badan usaha yang bersangkutan sesuai Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), berlaku sebagai UU.

Jadi, pembentukan PS yang berlandaskan peraturan OJK dan tindakan yang dilakukannya tersebut tidak sesuai dengan UU yang secara hierarki berada di atasnya. Pengalihan aset seharusnya terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Badan Perwakilan Anggota (BPA) sebagai wakil pemegang polis sesuai ketentuan Anggaran Dasar.

Perlu diingat, sesuai Pasal 1338 KUHPerdata, jika belum terdapat payung hukum untuk usaha bersama (mutual) maka Anggaran Dasar AJB Bumiputera 1912 berkedudukan sebagai UU.

Langkah restrukturisasi yang dijalankan PS juga menimbulkan potensi kerugian kepada para pemangku kepentingan (stakeholders). Potensi kerugian itu berupa kewajiban kepada pemegang polis sebesar Rp30 triliun dan aset properti Rp2,34 triliun, serta portofolio keuangan (investasi dan penyertaan) sebesar Rp6,5 triliun.

Ada pula ketidakjelasan kompensasi atas penggunaan merek Bumiputera yang memiliki nilai tinggi oleh PT AJB. Selain itu, tidak ada lagi pemasukan premi baru karena AJB Bumiputera sudah dalam posisi run-off, kecuali dari pengelolaan premi lanjutan pemegang polis lama.

Selain menghadapi hambatan dari aspek peraturan, perjanjian profit sharing dengan PT AJB berisiko tinggi tidak terlaksana. Penyebabnya terutama adalah hambatan menghasilkan keuntungan sebagai perusahaan yang baru beroperasi, termasuk adanya risiko transfer pricing.

Restrukturisasi itu juga menyebabkan berakhirnya keberadaan badan usaha mutual. Padahal, bentuk badan usaha ini terbukti telah bertahan lebih dari 100 tahun dan dinilai paling sesuai dengan amanat Pasal 33 UUD 1945. Studi SIGMA SwissRe 2016 menunjukkan bahwa bentuk usaha mutual terbukti lebih tahan menghadapi krisis.

Potensi kemampuan AJB Bumiputera 1912 untuk membayar kewajiban kepada pemegang polis juga akan semakin melemah karena defisit kian membesar. Penerimaan tambahan uang tunai sebesar Rp860 miliar tidak berpengaruh secara signifikan, sementara PN baru akan jatuh tempo tahun 2020 mendatang dan sesuai sifatnya, hasil profit sharing tidak dapat dipastikan.

Ketidakmampuan AJB Bumiputera 1912 memenuhi kewajiban kepada nasabah yang berjumlah hampir 7 juta orang tersebut, menurut Irvan Rahardjo, berpotensi menimbulkan risiko gangguan stabilitas sistem keuangan secara sistemik. Ada pula risiko timbulnya class action (gugatan kelompok). Dengan skala dampak risiko ekonomi, sosial, politik dan hukum yang bakal timbul maka hal ini merupakan kewenangan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK).

Melihat rumitnya proses restrukturisasi Bumiputera yang belakangan berganti nama menjadi Bhinneka, sepertinya telah lari jauh dari harapan semula. Itu sebabnya dengan tanpa tedeng aling-aling kita dapat mengatakan proses restrukturisasi Bumiputera telah gagal.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here