Trump Adalah Mimpi Buruk Bangsa Palestina

0
66
Netanyahu - Trump dalam sebuah karikatur

Nusantara.news, Jakarta – Meskipun bertentangan dengan pandangan dunia Internasional tentang Yerusalem sebagai kawasan “status-quo” – tapi Trump tidak peduli. Setelah mengakui Yerusalem sebagai Ibu Kota Palestina pada akhir Desember lalu, kini Presiden Amerika Serikat (AS) Donald J Trump benar-benar mewujudkannya dengan memindahkan Kedutaan besarnya dari Tel Aviv ke Palestina.

Pemindahan Kedutaan Besar AS dari Tel Aviv tentu saja dipuji oleh Israel. Sebaliknya warga Palestina yang bercita-cita menjadikan Yerusalem Timur sebagai ibu kota negaranya, mengutuk habis-habisan keputusan itu. Mereka berkumpul dan membangkitkan perlawanan yang keras di kantong-kantong pemukiman yang masih diduduki warga Palestina.

Trump dan Yahudi Ortodok

Keputusan Trump adalah mimpi buruk bagi Palestina, karena Trump dianggap mengakui seluruh wilayah Yerusalem sebagai ibukota Israel – sebagaiamana dikehendaki dikehendaki warga keturunan Yahudi garis keras. Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu yang sedang dalam penyelidikan skandal penyalah-gunaan wewenang di negaranya menemukan reborn untuk kembali berkuasa – karena dia memuaskan kalangan yahudi ortodoks yang masih menjadi kekuatan penting setelah hancurnya partai buruh dalam satu dekade terakhir.

Persahabatannya dengan keluarga Jared Kushner – menantu Trump – yang terjalin sejak lama tidak sia-sia. Lobby Yahudi garis keras sudah lama masuk dalam keluarga Trump yang seperti pemimpin tidak populer lainnya, mengangkat anak dan menantunya menjadi penasehat khusus yang jarang dilakukan oleh persiden-presiden AS sebelumnya.

Jaringan keluarga Trump dan Netanyahu yang didukung oleh Yahudi Ortodok mendapatkan poin politik dengan adanya perang proxy antara Arab Saudi dan Iran yang sebenarnya sudah diciptakan oleh pemerintahan AS sebelumnya. Email-email pribadi Hillary Clinton – menjabat Menteri Luar Negeri era Presiden Barrack Obama – yang dibodol WikiLeaks cukup menjelaskan Perang Proxy yang sengaja dipelihara untuk memindahkan arena konflik : dari Arab Vs Israel menjadi bertikai di antara sesama negara Arab – termasuk Iran – yang dianggap musuh besar Amerika.

Maka Arab Saudi dan negara-negara Arab sekutunya tidak bereaksi keras saat pemerintahan AS yang diwakili Ivanka Trump – istri Jared Kushner dan anak perempuan Trump – meresmikan kantor Kedutaan AS di Yerusalem, Senin (14/5) ini.  Di sisi lain mereka terus melakukan tekanan militer kepada rezim Bashir Al Assad yang didukung Rusia dan Iran. Sikap Yordania kepada pengungsi Palestina juga mulai keras dengan menghapus dwi-kewarganegaraan orang-orang Palestinam bahkan beberapa pemimpin Palestina dicabut kewarga-negaraan Yordanianya.

Keputusan Trump yang melepaskan netralitas negaranya dalam konflik Arab – Palestina, khususnya terhadap wilayah-wilayah yang masih disengketakan seperti Yerusalem dan Tepi Barat (West Bank) – membuatnya bertentangan dengan sebagian besar masyarakat Internasional. Saat mengumumkan pengakuannya atas Yerusalem sebagai ibukota Israel, AS banyak ditentang oleh negara-negara yang bergabung dalam PBB. Mayoritas tidak setuju dengan keputusan Presiden AS itu.

Sebagaimana dikutip dari Nusantara.news, 13 Desember 2017, sat berdirinya Masjid Al-Aqsa yang disucikan oleh umat muslim se-dunia sejak perang Timur Tengah 1967. Yerusalem Timur juga sudah dianggap sebagai ibu kota Palestina. Toh demikian pemerintah AS selalu berhitung dengan kepentingannya di negara-negara muslim untuk mengakui Yerusalem sebagai ibukota Israel.

Sikap pemerintah AS sendiri sejak 1948 menyebutkan, status Yerusalem diputuskan oleh negosiasi dan mereka tidak akan melakukan tindakan yang mungkin dianggap sebagai upaya mengarahkan hasil dari negosiasi itu. Sikap itu dipertegas dalam perjanjian damai Israel-Palestina 1993 yang memutuskan, status akhir atas Yerusalem akan dibahas dalam tahap perundingan lebih lanjut di kemudian hari.

Dengan kata lain, sejak 1948 kota Yerusalem yang juga menjadi bagian sejarah kota tua di dunia itu belum pernah secara resmi diakui dunia sebagai bagian dari kedaulatan Israel. Namun Israel sudah sejak 1967 mendatangkan sekitar 200 ribu warga keturunan Yahudi dari seluruh dunia bermukim ke Yerusalem Timur.

Padahal, segregrasi pemukiman di Yerusalem, sebelah barat bagian utara yang mencakup sekitar 25 persen wilayah dihuni oleh mayoritas warga Kristen, di bagian barat sebelah selatan sekitar 17 persen wilayah dihuni oleh mayoritas warga Armenia, bagian selatan sekitar 20 persen wilayah dihuni oleh mayoritas Yahudi, dan bagian Timur atau sekitar 38 persen wilayah dihuni oleh mayoritas warga muslim.

Namun tiba-tiba pada Rabu (6/12) tahun lalu Presiden AS Donald Trump mengumumkan Yerusalem sebagai ibukota Israel yang selama ini hanya dianggap janji utopis setiap Presiden AS. Seketika, kutukan dan kecaman dari pemimpin dunia, termasuk Eropa Barat yang menjadi sekutunya. Namun keputusan Trump bukan tanpa perhitungan meskipun mungkin perhitungannya meleset.

Terpecahnya Arab dan Islam

Pertama, Trump merasa telah memegang negara-negara di jazirah Arab yang berada di bawah kendali Arab Saudi. Penyerbuan ke Yaman dan pengucilan Qatar adalah bagian dari strategi menyatukan kawasan di bawah kendali Arab Saudi. Begitu juga dengan konflik Suriah dan Irak yang melahirkan ISIS.

Patut juga dicermati pernyataan Pangeran Mahkota Arab Saudi Mohammed bin Salman yang memprioritaskan Iran sebagai musuh utama kerajaan. Juga tentang pertemuan rahasia pejabat Arab Saudi dan Israel yang difasilitasi oleh menantu Trump, Jared Kushner yang memang keturunan Yahudi.

Dengan memegang Arab Saudi dan sekutunya Trump memperhitungkan negara-negara Islam tidak akan menyatu dalam menyikapi pernyataannya. Kalau hanya sekedar kecaman itu lebih bermakna politis untuk menentramkan gejolak di masing-masing negaranya. Kecuali masing-masing dari negara Islam itu misalnya ramai-ramai memutuskan hubungan diplomatik dengan AS itu baru memiliki pengaruh yang luar biasa.

Kedua, Trump melihat persatuan negara-negara Islam yang berhimpun dalam Organisasi Kerja-sama Islam (OKI) sudah tidak memiliki pengaruh penting bahkan di antara negara-negara Islam itu sendiri. Kenyataan itu bisa dilihat dari setiap pertemuan OKI yang beranggotakan 57 negara, sebut saja saat membahas pengungsi Rohingya hanya dihadiri belasan kepala negara atau pemerintahan.

Dengan majalnya pengaruh OKI karena masing-masing negara anggotanya lebih mengedepankan kepentingan pragmatisnya, pernyataan Trump yang mengumumkan Yerusalem sebagai ibukota Israel tidak akan banyak berpengaruh terhadap kepentingannya di negara-negara Islam. Mereka lebih suka bersahabat dengan Amerika ketimbang dengan sesama negara Islam yang saling bertikai antara satu dengan yang lain.

Janji Kampanye

Maka Presiden Donald Trump di Gedung Putih, pada Rabu (6/12) pekan lalu, dengan jumawa mengatakan, ‘’sudah saatnya untuk mengakui secara resmi Yerusalem sebagai ibu kota Israel’. Karena Trump melihat, resistensi dari negara-negara Timur Tengah dan Dunia Islam yang biasanya militant dalam menghadapi isu Palestina akan dengan mudah diredam.

Memang ada anggapan, Trump berupaya untuk mengubah beberapa hal sebagai taktik persiapan di lapangan untuk perundingan damai, namun ada pula yang berpendapat Trump hanya berfokus pada pemenuhan janji kampanye terhadap Yahudi Amerika pro-Israel dan kelompok Kristen Evangelis yang merupakan basis massa politisnya.

“Sementara beberapa presiden sebelumnya menjadikan ini sebagai janji utama kampanye mereka, mereka gagal memenuhinya. Hari ini, saya memenuhi janji itu,” ucap Trump dengan penuh jumawa dalam pidatonya.

Wajah Wakil Presiden Mike Pence yang berdiri di belakang Trump tampak gembira. Sejumlah kalangan menyebut, Mike Pence dianggap sebagai orang yang mempengaruhi Trump untuk memenuhi janji kampanyenya itu. Pengaruh Pence terhadap Trump itu dibenarkan oleh anggota Parlemen Palestina Hanan Ashrawi yang juga penganut Kristen.

Untuk itu, kalau keputusan Trump itu hanya ditanggapi dengan kecaman tanpa penggunaan kekuatan politik yang berarti, seperti misalnya ancaman pemutusan hubungan diplomatik, hanya akan dianggap basa-basi. Padahal tujuan utamanya adalah bagaimana Trump membatalkan pernyataan sikap resminya untuk tidak memindahkan kedutaan besar negaranya di Israel dari Tel Aviv ke Yerusalem.

Tidak terlalu berlebihan apabila kepemimpinan Trump akan menjadi mimpi buruk bangsa Palestina. Gairah perjuangan yang ditempuh lewat jalan damai sejak 1967 untuk mendirikan negara tersendiri – berdampingan dengan Israel tentunya – kini terancam. Tapi untuk terjadinya perang besar – setelah Arab Saudi dan sekutunya ditakhlukkan juga sulit dilakukan.

Kini masa depan Palestina sebagai negara yang merdeka tergantung dari sikap negara-negara lainnya, khususnya Eropa Barat, Rusia, China dan Non Blok – termasuk Indonesia, Malaysia, dan sejumlah negara Amerika Latin – untuk terus mengupayakan kemerdekaan secara damai setelah Trump yang didukung Arab Saudi dan sekutunya menjadi semacam mimpi buruk bangsa Palestina. []

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here