Trump Effect (4)

Trump akan Bela Freeport

0
724

Nusantara.news – Indonesia harusnya tidak hanya berhitung sebatas perjanjian bisnis atau penegakan hukum dalam kasus Freeport. Walau sebagai bangsa Indonesia, sikap Pemerintah saat ini sudah tepat, tapi harus disiapkan argumentasi untuk negosiator dengan sudut pandang multi-dimensi.

Ada beberapa hal yang harus menjadi perhatian:

Pertama, Basis legalistik Freeport (1967) adalah Perjanjian, secara hukum perlu dikaji khusus. Penunjukkan Freeport ada latar belakang politik pembebasan Irian dan penggulingan Soekarno, semacam “hadiah” dari Pemerintahan Soeharto kala itu terhadap jasa Amerika Serikat (AS) untuk mengurus pemerintah Belanda dan Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) termasuk Pepera (referendum) oleh rakyat Papua kala itu, agar keberadaan Papua tidak ada gangguan internasional.

Kedua, Pemegang saham Freeport McMoran adalah sekutu Trump dari Partai Republik, seperti Carl Ichan (saat ini menjadi penasihat pribadinya), keluarga Rockefeller, PT Rio Tinto, yang tentu sensitivitas Trump lebih dibanding Obama dari Partai Demokrat. Apalagi melihat karakternya yang anti-Islam dan temperamental, apapun Indonesia adalah negara Islam terbesar.

Ketiga, Freeport Indonesia bukan sekadar komoditi emas. Emas Freeport memang salah satu andalan AS untuk stok jaminan cetak Dollar AS, tapi itu tidak utama lagi. Di bumi Papua ada uranium. Saat ini belum ada kejelasan jenis produk-produk Freeport, karena yang diekspor adalah konsentrat. Freeport belum masuk tahap hilirisasi (smelter), berapa komposisi emas, tembaga, perak, dan kandungan uranium dari konsentrat yang diekspor. Jika potensi uranium besar, terutama di keseluruhan pulau Papua (konon kandungan terbesar di Nabire), tentu AS tidak mudah melepas Freeport Indonesia. Uranium adalah bahan baku nuklir industri strategis pertahanan. Apalagi Cina ikut mengincar. Saat ini Papua sudah dikuasai Cina dalam perkebunan, karena mengetahui bahwa di bawah tanah ada kandungan uranium. Persis seperti di Kalimantan, di atas kebun kelapa sawit, di bawah ada batubara.

Tentunya analisa menjadi lebih rumit jika dalam konteks geostrategi dan proxy war AS-Cina, bicara mengenai uranium.

Keempat, Bagian dari energi/resources. Dalam proxy war, energi bagian dari energy security, dalam konteks proxy AS dan Cina di Papua tentu akan memainkan perang strategi berebut aset bawah tanah Papua. Jika kepentingan nasional AS tidak terganggu tentu akan menjadi “anak manis”. Kita tahu bahwa Freeport Indonesia adalah sokoguru Partai Republik, dan kebetulan pemegang saham saat ini adalah “sahabat Trump” – presiden AS yang temperamental. Apakah sudah diperhitungkan risikonya bagi pemerintah Indonesia? Apalagi ada isu bahwa saat ini salah satu perusahaan besar Cina (China Resources Limited) berminat atas saham Freeport yang saat ini sedang hancur.

Nilai saham dan kontribusi Freeport Indonesia

Jika dari segi bisnis Freeport McMoran memiliki nilai kapitalisasi saham hanya USD 21.470 atau senilai Rp 287 triliun, lebih kecil dari nilai Astra yaitu Rp 320 triliun, BCA Rp 381,5 triliun. Apalagi jika dibanding Telkom Rp 387,5 triliun. Pada tahun 2015, setor ke Kas Negara hanya sebesar Rp 6,4 triliun, lebih kecil dari setoran dana kelapa sawit yaitu Rp 6,9 triliun; Pertamina setor Rp 78,42 triliun, dan cukai rokok setor mencapai Rp 140 triliun pada tahun yang sama. Jadi kontribusi untuk PDB Indonesia hanya 0,8%, nyaris tidak berarti jika dibandingkan dengan kehormatan Indonesia.

Bagi Provinsi Papua, PDRB = 37,5%, dan bagi Kabupaten Timika, PDRB = 91%. Kita selalu diancam akan PHK puluhan ribu karyawan (12.085 pegawai), dan ancaman gugatan Arbitrase sejak era SBY (Juli 2014). Bahkan mengancam kemerdekaan Papua dengan mensponsori 12 negara Melanesia ke PBB, didukung negara sekutunya, yaitu: Australia, Singapura, Inggris, dan Israel.

Jika dilihat dari nilai setoran ke Negara, hampir sama dengan setoran bea ekspor Newmont NTT, yaitu:

Jadi dari segi nilai, Freeport tanpa uranium tidak tergolong besar.

Penawaran 10,64% nilai saham senilai USD 1,7 miliar, padahal Bob Hasan menjual saham 10% miliknya hanya USD 380 juta pada awal tahun 2000-an.

Apalagi harga pasar saham dan nilai buku Freeport McMoran sedang jatuh, tercatat turun 7% pada 6 pekan terakhir, dan satu pekan terakhir tercatat turun 5,63% dengan status “jual” bagi dealer di New York Stock Exchange (kode saham FCX). Lebih fatal lagi, FCX dengan surat utang (bond)-nya bersifat menengah panjang menjadikan cadangan deposit Freeport Indonesia sebagai basis jaminan.

Keterikatan ini tentu harga mati bagi Freeport McMoran. Sebagai tambang emas terbesar di dunia, dengan cadangan emas mencapai 27,1 juta ons, yang kesemuanya berada di Tambang Grasberg Papua, dengan nilai USD 36 miliar. Belum lagi tembaga dan perak, serta bagaimana jika uranium ada sebagai bagian dari deposit Freeport Indonesia. Sungguh suatu nilai fantastis dan tak terhingga, mengingat satu genggam uranium saja bisa menjadi sumber energi satu kapal induk AS selama 1 tahun. Bayangkan!!

Menjadi terang bagi kita semua bahwa perusahaan Freeport sangat strategis jika dikaitkan dengan uranium sebagai industri strategis nuklir. Tentu AS dan Trump akan melakukan apa saja jika ada ancaman mengenai Papua. Apalagi ada tangan Cina dalam isu saham yang harus didivestasi 51% sesuai perintah Undang-Undang Minerba Tahun 2009.

Bagaimana Indonesia harus bersikap?

Persoalan Freeport tidak bisa menggunakan hukum kekuasaan (Souvereignity Law), dalam hal ini hukum publik, yaitu Undang-Undang Minerba melalui hukum kontrak perdata dengan cara mencetus kontrak sementara pemerintah sebagai pihak langsung, dan Freeport McMoran sebagai pihak yang lainnya.

Pernyataan pejabat pemerintah termasuk Presiden Joko Widodo sangat heroik, “Permasalahan bisnis diselesaikan dengan cara negosiasi win-win solution, tapi jika sulit diajak bersikap untuk bermusyawarah, saatnya saya bersikap.”

Menteri ESDM-Ignasius Jonan lebih heroik dan cenderung sinis, “Saya pikir Freeport itu sebesar gajah, tapi gak taunya segede sapi.”

Lalu Luhut Binsar Panjaitan (LBP) sebagai Menko Maritim menambahkan, “Kalau nanti dia arbitrase, selesai kontrak 2021 ya sudah kalau minta begitu.”

Sri Mulyani Indrawati juga dengan nada menekan, “Kalau dia berhenti, harga sahamnya akan jatuh.” Sebagai pencitraan politik, oke-oke saja. Namun untuk diplomasi internasional? Apalagi dengan AS dan Trump.

Persoalan kehebohan Freeport Indonesia dengan tekanan Freeport McMoran (Holding) hal biasa. Menjadi tidak biasa adalah reaksi pemerintah Indonesia. Kita tahu bahwa era SBY (Juli 2014) juga ribut, negosiasi dipimpin Hatta Rajasa sebagai Menko Bidang Perekonomian juga mengalami jalan buntu, kala itu Freeport Indonesia dipimpin James Moffett (Chairman of Board Freeport Indonesia), dan juga mengancam arbitrase, nyatanya tidak dia lakukan. James Moffett minta percepatan pembicaraan perpanjangan kontrak 2021–2041.

Lalu persoalan dibukanya “papa minta saham” yang melibatkan Ketua DPR, Setya Novanto pada pertengahan 2015. Skandal ini dibuka sendiri oleh Sudirman Said (SS), Menteri ESDM kala itu yang bekerja sama dengan Ma’roef Sjamsoeddin (Presdir Freeport Indonesia kala itu), dan James Moffett. Ujungnya Setya Novanto mundur sebagai Ketua DPR. Begitu juga dengan Presdir dan Preskom Freeport Indonesia juga mundur karena jurus membuka skandal papa minta saham dianggap gagal oleh Richard Adkerson (CEO holding), dan tentunya juga oleh pemegang saham.

Pemberhentian ekspor tetap berlaku (Juli – November 2014), lalu pemerintah memperbolehkan dengan jumlah terbatas, karena pemenuhan penggunaan smelter di Gresik oleh konsentrat dalam jumlah terbatas.

Ketika reshuffle kabinet awal tahun ini, Ignasius Jonan diangkat sebagai Menteri ESDM, masalah Freeport Indonesia kembali gaduh. Lalu jika sudah siap berhadapan dengan Freeport McMoran, yang sebagian pemegang sahamnya adalah elite di sekitar Trump, tentu hitungan kekuatan hukum harus benar, karena dari pengalaman arbitrase, pemerintah Indonesia lebih sering kalah. Sudah terucap dari CEO Freeport Indonesia, Richard Adkerson bahwa nilai tuntutan Rp 500 triliun?

Secara politik tekanan AS dan Trump sangat keras, karena Freeport tidak sekadar bisnis, tapi ada komoditi strategis di tanah Papua, yaitu uranium. Ancaman Papua Merdeka ke PBB sudah dilakukan sejak Juli 2014, bukan tidak mungkin pemerintahan Joko Widodo dijatuhkan?

Saat ini secara geopolitik Indonesia dianggap lebih dekat dengan Cina pada jaringan OBOR maupun Poros Maritim (tol laut). Atau bisa terjadi kerusuhan di Timika, Papua, akibat kegaduhan Freeport seperti yang sering terjadi jika ada masalah.

Secara bisnis, apakah Indonesia sudah menyiapkan investasi untuk 51% divestasi saham Freeport, kalau justru BUMN/Pemerintah hanya akan menjadi broker saham, rakyat akan lebih kecewa, heroisme pemerintah saat ini tidak lebih sebagai komprador dari pihak yang mengincar saham Freeport.

Tersebut ada nama Riza Chalid partner Setya Novanto dalam kasus “minta saham”, dan bos dari Petral yang memonopoli penjualan dan pembelian migas di Indonesia periode SBY. Disebut juga ada investor Cina dari Group China Resources Limited, dan beberapa investor lokal yang kita tidak tahu sumber uangnya dari mana.

Akhirnya kita bertanya, “drama” apa yang akan dipertontonkan oleh pemerintah Indonesia yang head to head berhadapan dengan Freeport (AS), padahal mengurus seorang “Ahok” saja tidak bisa?

Ya sudahlah, rakyat dalam pemerintahan Joko Widodo memang diminta lebih bersabar, bahkan 6-7 juta umat yang berdemonstrasi pun tidak mengubah sikap Pemerintah dalam hal kegaduhan politik ekses dari satu persoalan, yakni soal Ahok. Sekarang kok beraninya “ribut” dengan Amerika – negara super power dunia yang saat ini dipimpin oleh Donald Trump yang dikenal sangat temperamental? []

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here